HAM & POLITIK PAPUA

Monemani boy

KRONOLOGI 2001 JANUARI 2001 1 Januari  Sekretaris Umum Tim Advokasi Kasus Theys Cs, Anthon Raharusun SH, menilai pelimpahan Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) oleh pihak Kepolisian ke Kejaksaan Negeri Jayapura bernuansa politis. Menurutnya, dalam memproses kasus makar, pemerintah diharapkan tidak mengutamakan kepentingan politiknya dan mengabaikan proses hukum dari kasus ini. Pihaknya meminta Kejaksaan supaya mengkualifikasikan tindakan dan kegiatan Theys Cs. yang mana diduga memiliki unsur makar: apakah itu peristiwa Mubes, Kongres, Pendeklarasian 12 November 1999, atau kegiatan pengibaran bendera Bintang Kejora pada tanggal 1 Desember 2000. Dikhawatirkan, kalau Kejaksaan tidak mengkualifikasikan ke-4 kegiatan tersebut, maka proses hukumnya tidak akan diselesaikan dengan baik. 2 Januari  Ketua Forum Komunikasi Penyalur Aspirasi Masyarakat Amungme-Kamoro (Fok-Pam-Akor), Thommy Kum BA menilai, penggunaan dana Crash Program oleh pemerintah untuk Kabupaten Mimika tidak kena sasaran. Misalnya menyebut proyek pembuatan irigasi oleh pemerintah Kabupaten Mimika yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Menurutnya, Crash Program hanya menambah kekayaan para pejabat Pemerintah di kabupaten ini. 3 Januari  Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua, H. Bismar Mannu SH, memastikan Theys Cs terkena dakwaan Makar. Mengingat bukti-bukti sudah jelas yakni berkaitan dengan sikap para anggota Presidium Dewan Papua (PDP) yang menyatakan keinginannya untuk pisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Kapolda Papua, Irjen Pol. Drs. F.X. Soemardi mengatakan, tahun 2001 masih akan diwarnai oleh nuansa politik, sehubungan dengan masih menonjolnnya berbagai kasus penyampaian aspirasi Merdeka oleh masyarakat Papua selama tahun 2000. Kapolda meminta semua pihak supaya memahami betul apa yang diinginkan masyarakat dengan aspirasi Merdeka-nya, yakni adanya peningkatan kesejahteraan mengingat pihaknya menginginkan masyarakat Papua benar-benar makmur; namun bila ada yang memperjuangkan sesuatu yang lain, diingatkan supaya tidak melanggar hukum.  Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Papua, Drs. Abner Kambuaya mengatakan, dalam tahun 2001 akan memberdayakan kembali potensi pariwisata di Papua. Namun untuk mensukseskan program tersebut, pihaknya akan meminta dukungan dari aparat keamanan agar menjamin keberhasilan dari program ini. 4 Januari  Kapolda Papua, Irjen Pol. Drs. FX. Soemardi memerintahkan semua Kapolres untuk melakukan operasi pengejaran terhadap TPN/OPM, mulai bulan Januari 2001 ini.  Di Gereja Rehobot (GKII) Dok VII Jayapura, Gubernur Papua, Drs. Jaap. Salossa MSi, menilai masih banyak masyarakat Papua yang terbelakang. Maka menurutnya, Otsus merupakan kerangka terbaik agar masyarakat Papua merasa dihargai. Dirinya menegaskan bahwa semua potensi yang ada di daerah Papua harus memberikan manfaat kepada masyarakat setempat, agar mereka juga merasa memiliki dan menjadi tuan di atas tanahnya sendiri. Kemudian harus mampu membangun infrastruktur publik yang bisa dinikmati oleh masyarakat, sehingga masyarakat merasa dilayani secara baik dan tidak dianaktirikan.  Menurut Bupati Jayapura, Ir. Yan Pieter Karafir MEc, meskipun ada dana JPS berupa JPS beras Opsus, JPS kesehatan, JPS ekonomi, JPS pendidikan, dan lain-lain, tetapi masyarakat diharapkan untuk tidak tergantung pada dana JPS tersebut. Melainkan disarankan agar masyarakat mencari sagu yang didapat secara gratis, tanpa dibayar.  Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, Habel Suwae mengatakan, dari hasil kunjungan kerjanya ditemukan banyak kecamatan yang kondisinya sangat memprihatinkan. Dirinya menyebut Kecamatan Sarmi dan Kecamatan Tor Atas yang perlu mendapat perhatian dari Pemda Kabupaten dalam hal sarana transportasi; dimana satu kali angkut dengan mobil kijang, ongkosnya mencapai Rp. 250.000,-, yang tentu sangat mahal bagi masyarakat. Selain fasilitas umum seperti jalan raya, juga ada kantor Koramil, Polsek, gedung SD dan perumahan masyarakat yang pada umumnya berkondisi rusak berat.  Ketua Dewan Adat Mamberamo-Tami (Mamta) Bidang Organisasi dan Politik, Forkorus Yaboisembut SPd. menolak pernyataan Kajati Papua, H. Bismar Mannu SH yang menyatakan bahwa Theys Cs adalah tersangka kasus dugaan makar karena memperjuangkan pelurusan sejarah dan pengakuan terhadap kedaulatan Bangsa Papua pada tanggal 1 Desember 1961. 5 Januari  Pengamat Politik Uncen (Universitas Cenderawasih), Drs. Ferry Pioh menilai, pelaksanaan Otonomi Daerah (Otda) untuk Papua dari target 100 %, baru nol koma sekian persen yang terlaksana. Persentase ini atas dasar: pertama, belum ada kesiapan secara kelembagaan dan struktur khususnya dalam aparatur pemerintahan. Kedua, di bidang personalia, masih ada jabatan-jabatan yang perlu diisi, maka perlu mengangkat lagi pegawai baru. Ketiga, masalah pendanaan Otda yang belum jelas. Menurutnya, konsep yang sebenarnya di-drop dari pemerintah pusat ini terkesan buru-buru. Padahal situasi dan kondisi di daerah belum memungkinkan untuk menerima otonomi daerah. Tetapi, karena tekanan pihak pemerintah pusat, maka konsep tersebut diharuskan untuk dilaksanakan di Indonesia.  Menyikapi pernyataan Kapolda Papua Irjen. Pol. Drs. FX. Soemardi yang memerintahkan para Kapolres untuk mengejar TPN/OPM, Willem Onde yang menyebut dirinya panglima TPN/OPM di Merauke mengatakan, “Silakan kalau aparat kepolisian mau mengejar anggota TPN/OPM, tetapi perlu diingat bahwa TPN/OPM itu sebuah organisasi politik yang terbentuk karena adanya Trikora pada tahun 1965. Saat itu hak kedaulatan Bangsa Papua direbut oleh Indonesia, sehingga dibentuklah OPM untuk mewadahi aspirasi guna memperjuangkan kembali hak Bangsa Papua Barat.”  Para PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Papua digembirakan dengan rencana pemerintah pusat untuk menaikkan gaji PNS sebesar 200-300%, sebagai perhatian untuk memperbaiki kesejahteraan para pegawai yang merosot akibat krisis moneter (krismon) yang berkepanjangan di Indonesia. Berita naiknya gaji tersebut, ditanggapi para pedagang dengan menaikan harga barang di pasaran tanpa ada keputusan resmi dari pemerintah.  Menanggapi adanya keluhan masyarakat di Kecamatan Sarmi dan Kecamatan Waris sehubungan dengan masalah penyaluran beras Opsus, Kepala Bagian Perekonomian Daerah Kabupaten Jayapura, Drs. Mustaming mengatakan pihaknya akan menegur Camat dan Distributor dari kedua wilayah tersebut supaya segera dicarikan solusinya.  Ketua Komite Pemuda Papua Barat, Isaak Yapsenang mengatakan, pihaknya siap untuk mengembalikan 2 pucuk senjata api yang dirampas oleh pihak TPN/OPM pimpinan Max Rumbiak pada akhir bulan Desember 2000 di Tor Atas. Namun pihaknya menuntut Pemerintah Propinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Jayapura supaya pencalonan dan pemilihan Bupati Jayapura periode berikutnya harus berasal dari lingkungan masyarakat yang berdomisili di empat (4) wilayah kecamatan di Jayapura diantaranya, Kecamatan Urunumguai, Lereh, Nimboran, dan Kemtuk Gresi. Ia juga menyebut seorang figur putra terbaik yang diinginkan masyarakat yakni Alexander Geriapon yang dinilai berwawasan luas dan mengerti tentang arah perubahan masyarakat.  Menyikapi maraknya kasus tanah adat di Kota Jayapura, Gubernur Papua, Drs. J.P Salossa MSi dalam arahannya kepada pejabat otonom di Sasana Krida Dok II Jayapura mengatakan, “Tanah-tanah yang bermasalah atau dasar hukumnya tidak jelas harus diselesaikan lewat pengadilan sesuai proses hukum yang berlaku”. Gubernur menilai, pemerintah sudah banyak dirugikan oleh masyarakat yang menuntut ganti rugi atas sebidang tanah yang diklaim sebagai haknya. Untuk itu pihaknya akan bersikap keras dan tegas.  Wagub Papua, drh. Constan Karma dan Wakil Ketua DPRD Papua, Drs. John Ibo mengatakan, hingga Januari 2001 ini Otsus untuk Papua belum diterapkan, sebab RUU Otsus itu sendiri masih dalam proses pembahasan oleh Pemda dan DPRD Propinsi Papua. 8 Januari  Pesawat Cassa 212 milik TNI-AL dengan nomor penerbangan U614, mengalami kecelakaan di sekitar Kecamatan Kurima, Kabupaten Jayawijaya dalam perjalanan dari Timika menuju Jayapura. Kecelakaan tersebut mengakibatkan semua awak dan penumpangnya meninggal dunia. Para penumpang merupakan Anggota Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah) Propinsi Papua yang hendak kembali ke Jayapura seusai menghadiri acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Mimika, yaitu : Ketua DPRD Papua, TN. Kaiway SH, Pangdam TNI XVII/Trikora Tommy A. Rompis, Kapolda Papua Irjen (Pol). Drs. FX. Soemardi, Kajati Papua Bismar Mannu SH dan Ajudan Gubernur Papua Bripka J. Djitmau. Sedangkan para awak pesawat adalah Mayor penerbang Sutopo Waluyo, Lettu Penerbang Deddy Haryanto, Sertu Sultan dan Gunawan. 9 Januari  Pihak Penyidik Polda Papua kembali mengeluarkan surat panggilan untuk empat (4) orang tokoh PDP supaya diperiksa sehubungan dengan kasus dugaan makar. Keempat tokoh tersebut adalah Wakil Sekjen PDP Agus Alue Alua, MTh; Anggota PDP Ny. Pdt. Ketty Yabansabra, Ny. Beatriks Koibur dan Mediator PDP Drs. Willy Mandowen.  Wakil Gubernur Papua drh. Constant Karma mengatakan bahwa pihak Pemda Papua tidak akan memberikan fasilitas apapun kepada para mantan anggota KAMRA (Keamanan Rakyat), termasuk dalam penerimaan test CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil). 10 Januari  Komnas HAM mengumumkan rencana pembentukan Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM) Papua untuk menyelidiki insiden Abepura, 7 Desember 2000. 11 Januari  Anggota Tim Pengacara Kasus Wamena Berdarah tanggal 6 Oktober 2000 Betshie Pesiwarissa SH menyatakan pihaknya siap mendampingi para terdakwa dalam persidangan tanggal 15 Januari 2001 di PN Wamena. Dikatakannya, Tim Pengacara ini merupakan gabungan Advocad dari LBH Jayapura dan ELS-HAM Papua yang tergabung dalam Tim Kemanusiaan Wamena, yang dibentuk atas kerja sama LSM dengan pihak Gereja-gereja di Jayapura. 15 Januari  Sidang perdana untuk Kasus Wamena Berdarah, 6 Oktober 2000 digelar di Pengadilan Negeri (PN) Wamena. Dalam persidangan pihak JPU menuduh para terdakwa telah melakukan provokasi, penghadangan jalan, pelemparan batu terhadap rumah-rumah penduduk dan gedung perkantoran milik pemerintah dan telah melakukan aksi perlawanan terhadap petugas keamanan dengan tujuan mempertahankan Bendera Bintang Kejora dan Posko-posko Satgas Papua di Wamena.  Bupati Jayapura, Ir. Yan Pieter Karafir M.Ec. menerangkan, proyek pembangunan bendungan untuk irigasi dan persawahan yang dilakukan oleh Pemda propinsi Irja di Kecamatan Nimbokrang, Kabupaten Jayapura saat ini terbengkalai dan hanya merugikan masyarakat adat setempat yang arealnya telah diambil alih pemerintah untuk proyek tersebut.  Juru Penerangan Kecamatan Nimbokrang, Albert Denyso menerangkan bahwa aksi pemalangan jalan raya di Desa Berab, yang dilakukan oleh 14 suku pemilik tanah adat di wilayah tersebut adalah sebagai aksi protes dan ungkapan kekecewaan masyarakat terhadap sikap PT. You Liem Sari (perusahaan HPH) yang tidak menepati janjinya untuk menyelesaikan masalah ganti rugi atas pembangunan jalan raya tersebut. Masyarakat menginginkan adanya pengakuan hak pakai untuk lokasi pembuatan jalan oleh pihak perusahaan.  Pihak Polsek Nimbokrang membuka kembali jalan raya yang dipalang oleh masyarakat dari 14 suku pemilik hak ulayat tanah adat di Kecamatan Nimbokrang. Akibat dari pembongkaran pemalangan terhadap jalan raya di Desa Berab tersebut, masyarakat pemilik tanah adat mendatangi kantor Polsek Nimbokrang dan menuntut Kapolsek Nimbokrang supaya bertanggung jawab atas pembongkaran palang jalan tersebut. 16 Januari  Kejaksaan Tinggi Papua meminta Ketua Pengadilan Negeri Jayapura untuk memperpanjang masa penahanan Theys Cs. Wakajati Papua, DH Panjaitan SH mengatakan bahwa penahanan terhadap para tokoh PDP yang memperjuangkan Papua Merdeka ini direncanakan diperpanjang hingga tanggal 16 Februari 2001.  Kapolres Jayapura, AKBP Drs. Daud Sihombing SH menjelaskan bahwa penangkapan terhadap ketiga oknum anggota ‘gerombolan bersenjata’ di Sarmi merupakan hasil dari upaya penggerebekan yang dilakukan oleh pihaknya yang bertugas di Sarmi. Tentang Bastian Wasiat yang ditembak aparat, Sihombing mengatakan bahwa pihaknya terpaksa menembak Bastian karena melawan petugas dan berusaha untuk merampas senjata milik aparat. 17 Januari  Wakil Ketua PDP, Tom Beanal dipanggil oleh Tim Penyelidik Polda Papua untuk diperiksa pada 20 Januari sebagai tersangka dugaan kasus makar.  Kadispen Polda Papua Kompol. Drs. Zulkifli AR membenarkan pihak Kepolisian belum memiliki bukti-bukti yang cukup untuk melakukan sebuah proses hukum terhadap Tom Beanal. Namun pihaknya akan menghadirkan pula Wakil Sekjen PDP Agus Alue Alua, MTh supaya dimintai keterangan sebagai saksi.  Dalam audiensi Gubernur dengan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Irja, Gubernur Papua, Drs. JP. Salossa MSi menilai, Otsus merupakan ‘pintu emas’ menuju kemakmuran, karena itu dihimbau agar Otsus perlu disambut baik oleh masyarakat Papua. Sedangkan, mengenai aspirasi Papua Merdeka yang selama ini diperjuangkan oleh sebagian rakyat Papua untuk memisahkan diri dari NKRI, Gubernur Salossa mengatakan bahwa memperjuangkan kemerdekaan dengan tujuan mendirikan negara sudah bukan zamannya lagi. Bahkan hukum internasional telah mengakui wilayah kedaulatan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pihaknya menegaskan bahwa akan lebih baik kalau tetap bergabung dengan Indonesia dan menikmati hidup sejahtera lewat program Otsus yang ditawarkan pemerintah NKRI. Karena Indonesia tidak mungkin melepaskan sejengkal tanahnya untuk menjadi suatu negara baru. Seluruh kekuatannya akan dikerahkan untuk mempertahankan kedaulatan dan kesatuan bangsa Indonesia dan itu berarti masyarakat sendiri, termasuk yang tidak bersalah pun akan menjadi hancur”. 18 Januari  Anggota Panel PDP Utusan Daerah Yapen Waropen, Yusuf Tanawani dipanggil oleh pihak Polda Papua untuk diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan kasus dugaan makar. Yusuf menyatakan siap memenuhi panggilan pihak Penyidik Polda Papua.  Panglima Operasi TPN/OPM Papua Barat wilayah Merauke, Willem Onde mengatakan, para sandera berjumlah 18 orang dan seluruhnya adalah karyawan dari PT. Korindo Group. Mengakui tidak menyakiti mereka, tetapi sambil menunggu tanggapan dari pemerintah Indonesia, pihaknya membawa para sandera ke perbatasan RI-PNG di Kali Fly. Pihaknya menuntut uang tebusan sebesar 1 juta USD dan menuntut supaya anggota Brimob segera ditarik dari kecamatan-kecamatan se-Merauke, serta maklumat Kapolda Papua tentang pelarangan keberadaan TPN/OPM dan sejenisnya harus ditarik kembali. 19 Januari  Satu Regu anggota Polsek Betaf dan Satu Regu anggota Brimob dari Polres Jayapura yang ditugaskan di Betaf, Kecamatan Pantai Timur, Jayapura melakukan penggrebekan dan pengejaran terhadap anggota TPN/OPM kelompok Maks Rumbiak. Namun aparat kepolisian yang melakukan pengejaran ini digagalkan oleh pihak TNI Kopassus Pos Tribuana Betaf yang dipimpin oleh Kapten Inf. Johny Hasibuan dan Danramil Betaf Muh. Yajib.  Tim Negosiasi Pembebasan Sandera Merauke yang dipimpin Wakil Bupati Merauke, dr. Benyamin Simatupang MPh gagal menemui Willem Onde yang menyandera 18 orang karyawan PT. Korindo Group.  Kakanwil Departemen Transmigrasi Papua, Ir. Budi Sinulingga menerangkan bahwa pihaknya akan melakukan program Transmigrasi Lokal (Translok) secara besar-besaran di Propinsi Papua. Program ini ditargetkan untuk 1100 KK (Kepala Keluarga) penduduk Translok dari Program Tahun Anggaran 2001 dengan sumber dana dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dikonsentrasikan ke daerah. Pihaknya juga mengemukakan bahwa dari seluruh warga transmigrasi di Propinsi Papua (Trans umum dan Trans lokal) sekitar 15.000 KK yang teridentifikasi sebagai transmigran yang berada di bawah garis kemiskinan. Untuk itu Sinulingga mengharapkan supaya dengan program Translok tersebut dapat diwujudkan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para transmigran. 20 Januari  Ketua PDP Theys Hiyo Eluay, yang berstatus tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Abepura, mengalami gangguan jantung sehingga dievakuasi ke Jakarta untuk menjalani perwatan intensif di RS. PGI Cikini, Jakarta Pusat.  Sidang lanjutan terhadap ke-17 terdakwa kasus dugaan makar pada peristiwa Wamena Berdarah, 6 Oktober 2000 digelar lagi di Pengadilan Negeri (PN) Wamena untuk yang ketiga kalinya. Dalam sidang ini, terdakwa dan Penasehat Hukum mendengar bantahan dari Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) N. Simanjuntak SH, Cs atas eksepsi Tim Penasehat Hukum tertanggal 18 Januari 2001. 22 Januari  Tom Beanal menjalani pemeriksaan lanjutan di Polda Papua selama 2 hari dengan 58 pertanyaan seputar beberapa kegiatan PDP diantaranya : Deklarasi di kediaman Theys Hiyo Eluay (12 November 1999), Kegiatan Pengibaran Bendera Bintang Kejora di Taman Imbi Jayapura (1 Desember 1999), Kegiatan Musyawarah Besar (25 – 28 Februari 2000) dan Kongres Rakyat Papua II di GOR Cenderawasih Jayapura (Mei – Juni 2000).  Menyikapi isu yang berkembang di kalangan masyarakat tentang penyanderaan yang dilakukan oleh TPN/OPM kelompok Willem Onde di Merauke sebagai rekayasa pasukan elite TNI (Kopassus-Satgas Tribuana), Wakasad Mayjen (TNI) Kiki Syahnakri membantah dengan mengatakan isu tersebut sama sekali tidak benar. Dikatakannya, meskipun selama ini Willem Onde dan PT. Korindo nampak sangat dekat dengan Kopassus, tetapi bukan berarti Kopassus yang merekayasa penyanderaan tersebut. Kedekatan yang harmonis antara pihak TNI (Kopassus) dengan TPN/OPM pimpinan Willem Onde adalah soal pendekatan yang sesuai dengan prosedur. Bahkan TNI pun tetap melakukan upaya pendekatan untuk pembebasan para sandera di Merauke.  May. Jend. (TNI) Mahidin Simbolon diangkat oleh Letjend. Kiki Syahnakri sebagai Pangdam XVII/Trikora yang baru.  Menteri Pertahanan Mohamad Mahfud mengingatkan bahwa Amerika Serikat dan Australia mempunyai maksud tertentu dengan wilayah Papua. 23 Januari  Kapolres Jayapura, AKBP Drs. Daud Sihombing SH, mengatakan pihaknya menduga TNI (Kopassus) yang mendukung keberadaan pasukan TPN/OPM yang ada di wilayah Kabupaten Jayapura. Dugaan ini dikuatkan dengan adanya upaya penggagalan atas penggrebekan dan pengejaran pihak TPN/OPM kelompok Maks Rumbiak, yang dilakukan jajaran Polres Jayapura pada 19 Januari 2001 di Betaf, Pantai Timur. Karena hari itu pihak Polsek dan anggota Brimob di Betaf hendak menangkap para anggota TPN/OPM, diantaranya ‘Kolonel’ Maks Rumbiak, ‘Kapten’ Adam Samram, ‘Kapten’ Burmanus Damur, dan Ny. Maks Rumbiak beserta anaknya, tetapi upaya ini digagalkan oleh Kopassus. Menurut laporan, saat itu Kopassus yang menghalangi aparat Kepolisian dibawah pimpinan Kapten TNI Inf. Johny Hasibuan dan Danramil Betaf Muhammad Yajib.  Sementara itu Maks Rumbiak Cs ternyata diterbangkan oleh Kopassus dengan menggunakan pesawat helikopter TNI menuju Jayapura. Padahal kelompok TPN/OPM Betaf ini sudah menjadi incaran pihak kepolisian sejak 25 Desember 2000, dimana mereka telah melakukan perampasan senjata di Betaf.  Maks Rumbiak Cs, yang dibawa oleh Kopassus ke Jayapura menyerahkan dua (2) pucuk senjata api secara langsung kepada pihak Kodam XVII/Trikora.  Kepolisian PNG menangkap 19 orang anggota TPN/OPM yakni Mathias Wenda (pimpinan) bersama 18 pengikutnya di Kamp Grisa, Vanimo. 24 Januari  Pengadilan PNG di Vanimo menjatuhkan vonis enam (6) bulan penjara ditambah kerja paksa di Lembaga Pemasyarakatan Vanimo (The National Corps Niniwe Vanimo) terhadap ke-18 orang pengikut Mathias Wenda. Alasannya, kegiatan TPN/OPM ini mengganggu keamanan di PNG dan merupakan kegiatan militer ilegal. Sedangkan Pimpinan TPN/OPM Mathias Wenda masih dalam proses pemeriksaan dan sesudahnya baru akan diajukan ke pengadilan setempat yang direncanakan pada 17 Februari 2001, setelah ada koordinasi antara pemerintah RI dan PNG. 25 Januari  Kapendam XVII/Trikora Letkol Inf. Drs. R. Siregar membantah jika pihaknya mendukung TPN/OPM kelompok Maks Rumbiak di Betaf. Dikatakan bahwa Maks Rumbiak Cs yang dibawa ke Jayapura itu hanya suatu tugas pengamanan semata-mata, bukan untuk melindungi TPN/OPM di Jayapura atau Papua.  Sekretaris Urusan Perbatasan RI-PNG Drs. FX. Suryanto membenarkan tertangkapnya TPN/OPM kelompok Mathias Wenda di PNG dan ditahan di Vanimo. Namun pihaknya mengaku belum jelas, apakah akan dilimpahkan ke Indonesia atau tidak. Untuk ini pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah Vanimo, PNG.  Ketua DPRD Kapupaten Jayapura, Drs. Habel Suwae mengatakan nasib anggota TPN/OPM yakni Maks Rumbiak Cs belum ditentukan, karena belum ada kesepakatan di tingkat Muspida. Pihak Polisi bersikeras ingin memprosesnya secara hukum, sedangkan Pemda Jayapura menginginkan supaya dikembalikkan mereka ke daerah asalnya di Betaf.  Di Aula Elsama Numbery SPN (Sekolah Polisi Negara) Brigjen Pol. Drs. Made Mangku Pastika dilantik menjadi Kapolda Papua. Menurut Kapolda yang baru, pihaknya siap menyelesaikan masalah penyanderaan di Merauke melalui jalan damai.  Tom Beanal mengaku bosan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Polda Papua tentang kasus dugaan makar. Tambahanya, “Pemerintah Indonesia dan Polri itu sebenarnya sudah tahu bahwa rakyat Papua melalui PDP benar-benar menginginkan merdeka, tetapi mereka masih tanya-tanya dalam pemeriksaan”. 26 Januari  Kelompok Willem Onde yang menyandera 18 orang karyawan PT. Korindo di Merauke menyatakan pihaknya siap menerima kedatangan Tim Negosiasi Pembebasan Sandera dari Indonesia. Onde pun menegaskan kembali tuntutannya bahwa anggota Brimob yang ada di kecamatan-kecamatan supaya ditarik; maklumat Kapolda Papua untuk mengejar TPN/OPM dapat ditarik kembali dan untuk membebaskan para sandera, Tim Negosiasi harus menyediakan uang tebusan sebesar 2 miliar USD. Pesan ini disampaikan lewat Marius Mure, kurir Tim Negosiasi Pembebasan Sandera Merauke yang sempat menemui Willem Onde dan ke-18 sandera.  Mengenai masalah penanganan lima anggota TPN/OPM Betaf yakni Maks Rumbiak Cs, Kapolres Jayapura, Drs. Daud Sihombing SH, mengatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum yang berlaku di Indonesia harus ditegakkan. Karena itu TPN/OPM kelompok Maks Rumbiak harus tetap diproses secara hukum.” Kapolres Sihombing juga mengatakan bahwa pihaknya menyetujui usulan Pemda Jayapura untuk membiarkan Maks Rumbiak Cs kembali ke daerahnya, sehingga bisa dibina dengan baik sebagai warga masyarakat. Tetapi jika hal ini dikehendaki oleh masyarakat juga. Kapolres mengakui jika selain hukum negara yang nanti diproses sampai Pengadilan Negeri yang ada, masih ada hukum adat dan kekeluargaan yang dimiliki oleh masyarakat. Sebab tidak semua pelanggaran hukum bisa masuk ke Pengadilan dan penjara. Namun bagaimanapun, proses hukum terhadap Maks Rumbiak Cs harus tetap dilakukan demi penegakan hukum.  Kelompok TPN/OPM pimpinan Willem Onde melepaskan dua (2) orang sandera, namun sebagian besar sandera yang berjumlah 16 orang masih disandera di Kamp 59 Asiki, Merauke. 27 Januari  Maks Rumbiak Cs yang menamakan dirinya TPN/OPM dilepaskan kembali ke Betaf, tanpa melalui proses hukum. Mereka dilepaskan setelah ada kesepakatan bersama antara pihak aparat keamanan dengan pemerintah dalam pertemuan para anggota Muspida Kabupaten Jayapura dan Muspika Kecamatan Pantai Timur. 28 Januari  Willem Onde akhirnya melunak dan mau melepaskan lagi 13 orang sandera. Sedangkan tiga orang lainnya akan ditahan sebagai jaminan sampai pihak Tim Negosiasi yang mewakili Pemerintah RI mau memenuhi tuntutannya, termasuk memfasilitasi Willem Onde ke Jakarta untuk bertemu Presiden RI. 29 Januari  Duta Besar Kerajaan Inggris untuk Indonesia, Richard Gosney bertemu Gubernur Papua Drs. JP. Salossa MSi bersama para anggota Muspida Papua di Gedung Negara Propinsi Papua. Gosney menyatakan pihaknya sangat mendukung penuh kebijakan pemerintahan Presiden Gus Dur untuk menerapkan desentralisasi di berbagai bidang di seluruh Indonesia dan penerapan Otonomi Khusus untuk Propinsi Papua. 30 Januari  Sekitar 400 warga Jayawijaya mengungsi ke PNG akibat isu yang mengancam keamanan diri masyarakat, bahwa keadaan di Jayapura dan Wamena kacau. Mereka melintasi batas RI-PNG menuju Vanimo.  Gempa berkekuatan 5.8 skala Richter menghantam Manokwari, Biak dan Sorong. FEBRUARI 2001 1 Februari  Menurut dosen Kriminologi Uncen Basir Rohrohmana, SH. MH, aksi kekerasan yang marak di Papua akhir-akhir ini yang dilakukan oleh masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, menunjukkan jika masyarakat telah hidup tanpa norma dan nilai. Karena masyarakat tidak lagi percaya kepada lembaga-lembaga sosial dan hukum yang ada beserta aparatnya. Untuk merubah kondisi demikian, perlu sejumlah langkah seperti merubah mental aparat, penciptaan sistem hukum yang memadai, menumbuhkan kembali kesadaran masyarakat dalam menegakkan norma-norma yang ada, dan sebagainya. 3 Februari  Pos Satgas Tribuana (Kopassus) di Kampung Kuefa, Desa Betaf Kecamatan Pantai Timur Jayapura, diserang oleh sekelompok orang bersenjata tidak dikenal. Kelompok bersenjata tidak dikenal tersebut merampas senjata dan sejumlah perlengkapan aparat keamanan. Penyerangan itu mengakibatkan empat anggota Kopassus dan seorang dari kelompok bersenjata bernama Mesak Kareni, meninggal dunia. 4 Februari  Dalam upaya membebaskan tiga (3) sandera karyawan PT Korindo, diadakan pertemuan antara Willem Onde dan anak buahnya dengan Mr. Lee Hon dan Mr. Kyun dari PT. Korindo. Dalam pertemuan ini Willem Onde berjanji akan membebaskan para sandera setelah bertemu dengan Bupati Merauke, Drs. Yohanes Gluba Gebze dan memesan agar diupayakan untuk mempertemukan dirinya dengan Presiden Gus Dur. 5 Februari  Pimpinan TPN/OPM Mathias Wenda yang ditangkap dan ditahan oleh kepolisian PNG sejak tanggal 26 Januari 2001, akhirnya disepakati akan diproses di wilayah hukum PNG. Kesepakatan itu merupakan hasil pertemuan pihak RI dan PNG.  Bupati Manokwari Drs. Dominggus Mandacan meletakan batu pertama monumen Salib Agung di Pulau Mansinam Kabupaten Manokwari dan menyatakan sebagai tanda diperlakukannya Zona Damai di Tanah Papua.  Bhrada Polisi Sugiarto, anggota Brimob BKO Mabes Polri ditembak oleh kelompok misterius saat berpatroli di Km 65 Sentriko Kecamatan Uwapa-Topo Kabupaten Nabire. 6 Februari  Setelah berminggu-minggu terkatung-katung di pelabuhan Jayapura akhirnya kapal niaga Golden Coast yang memuat 406 kendaraan mobil eks Jepang membongkar muatannya.  Wartawan NY Times mengalami kesulitan mengunjungi Timika untuk menyusun suatu riwayat tentang Freeport. 7 Februari  Kolonel TPN/OPN Willem Onde setelah membuat kesepakatan dengan Direktur PT. Korindo, Mr. Lee Hon dan Mr. Kyun, memenuhi janjinya dengan membebaskan tiga sandera terakhir. 8 Februari  Masyarakat Kecamatan Bonggo, Kabupaten Jayapura mengeluh tentang jalan yang menurut rencana akan diperbaiki namun hingga kini belum terealisasi. Menurut Ondoafi Bonggo Seblon Werbabkay, rusaknya jalan bukan dilakukan oleh perusahaan Wapoga (PT Wapoga Timber, perusahaan HPH), tetapi oleh perusahaan-perusahaan kayu lainnya yang beroperasi secara ilegal. 10 Februari  Musda Golkar Papua ke – 7 tahun 2001 yang berlangsung di Hotel Relat Indah, Jayapura, dibuka oleh Ketua Umum DPP Golkar Akbar Tanjung. Diharapkan dalam Musda akan terpilih pengurus Golkar baru dan Ketua Golkar Propinsi untuk menggantikan kursi pimpinan DPRD Papua yang lowong setelah ditinggalkan almarhum Nathaniel Kaiway, SH. 11 Februari  Setelah peristiwa penyerangan Pos Kopassus pada tanggal 4 Februari di Desa Betaf Kemacatan Pantai Timur Kabupaten Jayapura, tim gabungan TNI dan Kepolisian Papua menangkap lima (5) orang yang diduga terlibat dalam peristiwa penyerangan Kelima orang yang ditangkap tersebut diduga sebagai anggota TPN/OPM.  Aktivis LSM Kota Biak Yohanis Ronsumbre menilai, ramainya perjudian di Kota Biak merupakan tanggung jawab Pemda yang kebijakannya terkesan amburadul. Menurutnya akibat dari kebijakan yang tidak tepat menimbulkan efek-efek lain, salah satunya adalah judi. Dampak lainnya juga adalah sulitnya aparat penegak hukum mengatasi persoalan perjudian tersebut. 12 Februari  Musda Golkar Papua ke-7 di Jayapura, memilih secara demokratis Drs. John Ibo sebagai Ketua DPRD Propinsi Papua menggantikan almarhum Nathaniel Kaiway.  Petemuan bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah PNG yang diadakan di Hotel Matoa, Jayapura dihadiri oleh utusan kementerian luar negeri masing-masing negara. Menurut Wagub Papua drh. Constan Karma, pertemuan tersebut membicarakan kerja sama bilateral yang sudah berjalan dengan baik sejak tahun 1990 dibidang sosial, ekonomi, politik, perbatasan dan pelintas batas antar kedua negara, tidak mendiskusikan keberadaan TPN/OPM.  Wakil Gubernur Papua drh. Constan Karma menegaskan bahwa TPN/OPM tidak akan dilibatkan dalam seminar pembahasan RUU Otsus di Jayapura, karena mereka lebih merupakan kelompok pemberontak yang menyuarakan aspirasinya tidak dengan cara dialog.  Sidang kasus “Wamena Berdarah” di Pengadilan Negeri Wamena berlangsung tertib dengan penjagaan ketat dari kepolisian dan satuan Brimob yang di-BKO-kan ke Polres Jayawijaya. Sidang tersebut menghadirkan 5 terdakwa Obet Komba, Murjono Murip, Yafet Yelemaken, Yudas Meage dan Amelia Jigibalon. Para terdakwa umumnya didakwa dengan ancaman pidana Primer 110 junto 106 KUHP dan Subsider 154 junto 55 ayat 11.  Kapolda Papua Irjen. Pol. Drs. Made Mangku Pastika menyatakan bahwa ‘pimpinan’ TPN/OPM Matias Wenda bersama beberapa anggotanya yang ditangkap kepolisian PNG, akan tetap diadili di PNG. Mereka belum bisa diekstradisi ke Indonesia karena belum ada perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan PNG.  Seratus orang warga yang mewakili 1209 jiwa warga transmigrasi dari Desa Karya Bumi Kecamatan Nimboran, Kabupaten Jayapura, mendatangi kantor DPRD Jayapura untuk mengadukan masalah pemalangan sawah dan irigasi oleh masyarakat lima suku dari Besum. Kelima suku menuntut ganti rugi atas tanah ulayat mereka di Besum/Desa Karya Bumi sebesar 315 ha yang oleh pemerintah diberikan kepada para transmigran. Pemalangan sudah berlangsung selama 3 tahun 7 bulan dan belum diselesaikan hingga aksi demo ini dilakukan. 13 Februari  Lima Pejabat Presidium Dewan Papua, Theys Eluay, Thaha Moh Alhamid, Herman Awom, Don Flassy dan John Mambor minta kasus makar yang dituduhkan kepada mereka agar secepatnya disidangkan di Pengadilan Negeri Jayapura. Sebab menurut mereka kasus tersebut sudah terlalu lama diproses hukum namun hingga saat ini belum disidangkan. Kelima tersangka menolak untuk menandatangani BAP perpanjangan masa penahanan mereka oleh Kejaksaan Tinggi Papua.  Akibat penangkapan 5 orang sipil yang diduga sebagai anggota TPN/OPM pada aksi penyerangan di Betaf Pantai Timur, pengaruhnya meluas sampai ke Kecamatan Tor Atas dimana diisukan bahwa TPN/OPM akan menyerang polsek Tor Atas. Menurut Camat Tor Atas Michael Wutoy, bahwa hampir semua petugas yang bukan penduduk setempat meninggalkan tempat tugasnya karena takut kalau penyerangan susulan setelah penangkapan 5 anggota TPN/OPM oleh pihak keamanan.  Pieter Awut Wenda yang dituduh membawa anah panah dan kapak di daerah perbatasan RI – PNG tanpa surat izin, disidangkan di Pengadilan Negeri Jayapura. Terdakwa divonis dengan pidana penjara 1 bulan 20 hari dengan potongan waktu penahanan.  Willem Onde yang menamakan dirinya ‘pimpinan TPN/OPM’ Wilayah Merauke, meyampaikan maksud menyandera karyawan PT. Korindo adalah tidak untuk mencoreng nama pemerintah Indonesia, akan tetapi ingin “membangunkan pemerintah yang sedang tidur” selama ini. 14 Februari  Direktur LBH Jayapura Demy Wakman, SH menilai perpanjangan masa penahanan terhadap kelima anggota PDP yang didakwa makar, lebih bernuansa politis daripada hukum. Menurutnya, para tersangka berhak untuk meminta kasusnya segera diproses di pengadilan, karena menurut pengalaman, ada kasus makar yang proses hukumnya pernah terkatung-katung selama hampir 2(dua) tahun.  Dua Komandan Satgas Papua, Boy M Eluay dan Alex Baransano disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Jayapura. Demi keamanan sidang pihak kejaksaan telah meminta bantuan resmi kepada pihak kepolisian. 15 Februari  Bupati Merauke, Drs. Yohanes Gluba Gebze selaku Ketua Tim Negosiasi pembebasan sandera karyawan PT. Korindo bersama Willem Onde dan rombongan, bertemu dengan Presiden Gus Dur di Jakarta. Aspirasi yang disampaikan oleh Willem Onde kepada Presiden adalah pertama, meminta agar Papua lepas dari Indonesia (Merdeka). Kedua, meminta tahanan politik asal Papua dibebaskan dan yang ketiga, minta agar pasukan non-organik ditarik dari Papua. Menjawab permintaan tersebut Presiden Gur Dur mengatakan, akan dibicarakan dengan para Menteri. Selain bertemu Presiden, rombongan yang sama juga bertemu dengan Menteri Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, Manuel Kaisiepo.  Pimpinan Redaksi harian Papua Post Abdul Munip yang didakwa melakukan pencemaran nama baik Kakanwil Transmigrasi Papua Ir. Budi Sinulingga, akhirnya diputus bebas murni oleh PN Jayapura setelah melalui proses persidangan selama hampir satu tahun 3 bulan. Gugatan ini berawal dari pemberitaan Papua Post tentang dugaan penyalahgunaan keuangan(korupsi) di Departemen Transmigrasi yang dipimpin Budi Sinulingga. 16 Februari  Saat penutupan pertemuan bilateral antara Indonesia dan PNG, Wakil Ketua Delegasi RI yang juga Deputi Leader Menlu RI Urusan Perbatasan Yusbar Djamil mengatakan, RI dan PNG sepakat membubarkan Kamp-Kamp Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) dan menghentikan aktivitasnya baik yang berada dalam wilayah hukum RI maupun yang berada di Wilayah Hukum PNG. Selain itu kedua negara juga sepakat untuk meningkatkan pengawasan di perbatasan dengan menambah pos-pos perbatasan terutama di wilayah yang kebanyakan dilintasi warga kedua negara; sepakat untuk memulangkan 371 orang Indonesia asal Papua yang merupakan pelintas batas ke PNG; sepakat mengembangkan hubungan ekonomi dan pariwisata; serta meninjau kembali perjanjian repatriasi yang sudah pernah disepakati.  Pemalangan jalan Kecamatan Waris, Jayapura akhirnya dibuka setelah adanya kesepakatan perbaikan jalan antara masyarakat dan perusahaan kayu sebagai pemakai jalan. Perusahan kayu bersedia untuk memperbaiki jalan yang rusak akibat aktivitasnya mengangkut kayu di daerah itu. 18 Februari  Di Wamena, terjadi bentrokan antara kesatuan ‘BKO’ Brimob Irja dan Kodim 1702/ Yonif 713 Wamena. Akibat bentrokan tersebut, Kodam XVII/Trikora dan Polda Papua mengirim tim untuk mempelajari sebab-sebab terjadinya bentrokan. Sebagai tindak lanjut, pihak kepolisian telah memeriksa ketiga anggota Brimob yang diduga sebagai pelaku.  Setelah menjadi tahanan Polda Papua selama 20 hari dan tahanan Kejaksaan Tinggi Jayapura selama 30 hari masa tahanan 5 pengurus Presidium Dewan Papua akan diperpanjang dengan tambahan 30 hari. Terhadap rencana perpanjangan masa tahan ini pihak PDP menghadap Ketua Kejaksaan Tinggi Jayapura dan mengajukan keberatan. Kepada pihak Kejaksaan Tinggi Jayapura PDP meminta agar kasus dugaan makar segera diajukan ke Pengadilan Negeri guna disidangkan. Dengan penambahan masa tahanan 30 hari, pihak PDP merasa dipermainkan.  Aliansi Perempuan Papua (APP) Dewan Adat Mambaramo-Tami (Mamta) mengirim surat kepada Kejaksaan Tinggi Jayapura. Isi surat adalah memohon kepada Kejaksaan Tinggi agar menerbitkan surat dakwaan kepada pengurus PDP: Ketua Presidium Dewan Papua Theys Eluay, Sekjen Thaha Alhamid, Moderator Pdt. Herman Awom, Drs. Don AL Flassy dan John Mambor dan segera diajukan ke Pengadilan Negeri untuk disidangkan. Surat permohonan APP Dewan Adat Mamta disertai dengan ancaman bahwa para perempuan Papua akan mengadakan demonstrasi dan akan menduduki kantor Kejati Jayapura kalau perpanjangan masa tahanan pengurus PDP dilakukan.  Empat tokoh Melanesia Barat masing-masing Albert Kailele, Yordan Iek, Zadrak Wanggai, Herman Harry Wanggai mulai disidangkan di PN Jayapura dengan dakwaan pemerasan. Kasus ini bekaitan dengan surat permintaan bantuan dana yang dikeluarkan oleh terdakwa selaku panitia perayaan HUT Kemerdekaan Melanesia Barat. Atas dasar surat tersebut masyarakat disekitar Kota Jayapura diminta sumbangannya. 19 Februari  “Komandan” Operasi TPN/OPM Wilayah Merauke Willem Onde menyampaikan aspirasinya kepada Ketua MPR RI Amien Rais, Ketua DPR RI Akbar Tandjung dan Ketua Fraksi Utusan Daerah MPR RI Dr. Oesman Saptadi di Gedung MPR RI Jakarta. Menurut Ketua DPR Akbar Tandjung, ”kami tetap menghormati aspirasi tersebut. Namun kalau berbicara mengenai status politik, maka kami pikir yang terbaik adalah mengisi pembangunan dengan Otonomi Khusus. Dan pelaksanaan pembangunan tersebut tetap dalam bingkai NKRI”. Ketua MPR RI Amien Rais menambahkan, ”dalam pemerintahan yang lalu, memang banyak kezalimam-kezaliman dan ketidakadilan terhadap masyarakat Papua. Dan saya sendiri ikut sedih. Karena itu marilah kita perbaiki bersama masalah ini”. 20 Februari  Pemaparan Otonomi Khusus oleh Tim Perumus Uncen, kepada tokoh adat, mahasiswa, organisasi masyarakat, dilangsungkan di kediaman Ketua Presidium Dewan Papua Theys Hiyo Eluay Sentani Kabupaten Jayapura. Wakil Ketua DPRD Propinsi Irian Jaya, Drs. John Ibo yang hadir dalam forum ini mengatakan bahwa Otsus merupakan salah satu strategi masyarakat Papua untuk mencapai kemerdekaan. Perjuangan tanpa strategi sangat sulit sampai pada tujuan. Karenanya Otsus merupakan suatu strategi yang bagus, selain aman juga ilmiah, bukan dengan hanya berteriak-teriak di jalan. 21 Februari  Meskipun mendapat tekanan dari kalangan masyarakat mengenai perpanjangan masa tahanan 5 pengurus PDP, Pengadilan Tinggi Papua tetap mengeluarkan surat penetapan perpanjangan masa penahanan bagi 5 pengurus PDP. Ketua Pengadilan Tinggi Drs.Tonggo Sihite, SH mengatakan, ”kami tolak keberatan yang diajukan anggota PDP itu. Sebab berdasarkan penjelasan dari Jaksa bahwa perkara makar ini sangatlah penting. Dan juga mendapat perhatian penuh dari masyarakat, karena itu harus ditangani secara sungguh-sungguh”. 22 Februari  Kendatipun 5 anggota PDP tersangka Kasus Makar melalui kuasa hukumnya tidak menerima keputusan Pengadilan Tinggi Papua atas perpanjangan masa tahanan, menurut Wakajari Papua, Drs. DH Panjaitan, SH, pihak Kejaksaan Tinggi tetap konsisten melakukan perpanjangan masa penahanan.  Suku Patipeme dan Masyarakat adat Skow Yambe mengadakan aksi demonstrasi di Kantor Walikota Jayapura. Melalui juru bicara Hanock Rollo disampaikan bahwa kedatangan rombongannya untuk menanyakan tindak lanjut dari pertemuannya dengan PT Hanurata tahun 2000 mengenai kompensasi pemakaian tanah adat di Holtekamp yang sampai saat ini belum diselesaikan oleh pihak PT. Hanurata. Pihak masyarakat adat meminta kompensasi sebesar 25 miliar dengan sistem pembayaran yang akan dibicarakan bersama. Sekda Kota Jayapura Drs. Pasaribu, MSi mengatakan “Bukannya PT Hanurata tidak mau membayar tetapi kepada siapa, kepada suku mana mesti dibayar”.  Direktur Lembaga Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat Adat (LPPMA) Jayapura Sadrak Wanebu, SH menanggapi pemaparan Otsus yang dilakukan di kediaman Theys Eluay dan fenomena “O” dan “M” yang berkembang. Bahwa pertemuan pemaparan Otonomi Khusus yang dibawakan oleh Tim Perumus Uncen dan reaksi penolakan dari para peserta, bukanlah merupakan suatu kegagalan tetapi itu merupakan suatu proses dinamika demokrasi. Menurutnya masyarakat sebenarnya telah terjebak dalam istilah “O” dan “M” yang selama ini telah dipolitisir oleh kelompok-kelompok tertentu. Sehingga kalau berbicara tentang otonomi walaupun belum dibicarakan subtansinya masyarakat telah menilai sebagai hal yang negatif. 23 Februari  Pangdam XVII/Trikora Mayjen TNI Mahidin Simbolon mengatakan bahwa siapa saja yang menyatakan diri sebagai TPN/OPM atau GPK tidak akan ditolelir. Sebab keberadaan kelompok ini adalah gerakan separatis yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Untuk itu Polda Papua dan Kodam XVII/Trikora akan menjalankan pembongkaran terhadap kamp-kamp TPN/OPM. Sebagai langkah lanjut Kodam XVII/Trikora membuat kesepakatan pembagian tugas. TNI Kodam XVII/Trikora bertugas membubarkan TPN/OPM.  Pemerintah Kabupaten Manokwari membangun perumahan bagi para pengungsi dari Maluku Utara yang datang ke Manokwari. Jumlah pengungsi yang ada sebanyak 9 KK (Kepala Keluarga) merupakan kelompok yang dievakuasi tahap pertama. Sedangakan kelompok evakuasi tahap kedua akan datang sebanyak 24 KK. Para pengungsi adalah orang-orang Manokwari yang merantau dan menetap di Maluku Utara. 25 Februari  Menyikapi rencana pemeriksaan KPP HAM terhadap institusi Polri yang diduga telah melakukan pelanggaran HAM pada Kasus Abepura 7 Desember 2000, Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. Made Mangku Pastika menyatakan bahwa pihaknya siap untuk diperiksa.  Rencana pembubaran Kamp-kamp TPN/OPM membuat Willem Onde (pimpinan TPN/OPM Merauke) menjadi marah. Willem Onde mengatakan bahwa pernyataan Pangdam XVII/Trikora dan Kapolda Papua sebagai pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Kata Willem Onde, ”dorang dua tidak benar. Pernyataan tersebut tidak bertanggung jawab. Jangan pura-pura tidak tahu posisi kita, lalu terus berbicara seenaknya”. 26 Februari  Ketua KPP HAM Papua Albert Hasibuan beserta rombongan melakukan serangkaian pertemuan dengan Kapolda Papua Irjen (Pol) Made Mangku Pastika dan Pangdam XVII/Trikora Mayjen Mahidin Simbolon. Pertemuan itu dimaksudkan untuk melaporkan keberadaan KPP HAM di Papua dan akan bekerja selama bulan Maret hingga April. Demi kelancaran kerja KPP HAM Papua Pangdam XVII/Trikora dan Kapolda Irian Jaya diminta dukungannya.  Di Jayapura, polisi menembak mati Robert Ongge, karena dianggap mau melakukan pemerasan terhadap seorang pemilik toko. 27 Februari  Lima (5) terdakwa anggota Panel dan PDP Jayawijaya atas nama: Pdt. Obet Komba, Murjono Murip, Yafet Yelemaken, Amelia Jigibalon dan Yudas Miage, dituntut 7 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum berkaitan dengan kasus 6 Oktober 2000 di Wamena. Tuntutan ini didasarkan pada alasan bahwa mereka terbukti telah melanggar pasal 110 ayat 1 juncto, pasal 106 juncto, pasal 55 ayat 1 ke 1e KUHP (Pidana) primer. Sedangkan subsidernya JPU menjatuhkan pasal 154 juncto 55 ayat 1 KUHP.  Jalan pertambangan PT Freeport Indonesia dipalang masyarakat di Mile 27. Alasan pemalangan jalan tersebut adalah menuntut janji PT. Freeport untuk membayar biaya operasional dari penggunaan dana 1% bagi masyarakat Suku Kamoro. 28 Februari  Keluarga besar Suku Ongge bersama seluruh warga Kampung Harapan Sentan, Jayapura melakukan aksi pemalangan jalan raya Abepura – Sentani. Aksi tersebut menuntut pertanggungjawaban pihak Kepolisan atas tewasnya Robert Ongge yang ditembak oleh oknum aparat Kepolisan di Toko Asahan Abepura pada tanggal 26 Februari lalu. Akibat dari pemalangan ini, terjadi bentrokan antara aparat dengan masyarakat yang mengakibatkan 2 orang anggota Polisi dan 3 orang warga sipil menderita luka-luka. Dalam aksi ini 8 orang warga sipil ditangkap dan ditahan oleh aparat di tahanan Mapolsek Sentani. Tiga orang warga sipil yang menderita luka-luka antara lain, A. Ohee (70 th), Tomo (41 th) dan seorang siswa SLTP bernama Irjawanto (14 th).  Kapolres Jayapura, AKBP Drs. Daud Sihombing, SH mengatakan bahwa penangkapan dan penahanan terhadap ke-8 orang warga sipil dalam aksi pemalangan di Kampung Harapan, Sentani itu karena tertangkap basah menyerang petugas dengan lemparan batu. Maka untuk sementara 8 orang tersebut ditahan di Polsek Sentani untuk dimintai keterangan.  Pemerintah daerah Propinsi Papua melalui Wagub drh. Constant Karma mengatakan, tanggal 15 atau 20 Maret akan diadakan seminar RUU Otsus untuk Papua. Seminar tersebut dilakukan atas kerja sama pihak Pemda dan Uncen sebagai penyelenggara. MARET 2001 3 Maret  Tim sosialisasi otonomi utusan Uncen Elly Lawelisa, SH, MM dan Drs. Bram Rumsumbre mensosialisasikan otonomi di kantor DPRD Wamena. Acara tersebut menjadi kacau ketika masyarakat meminta agar opsi merdeka dan proses hukum kelima (5) anggota panel – PDP harus dibahas juga pada kesempatan tersebut.  Permohonan penangguhan penahanan Ketua Panel PDP Merauke, Drs. Januarius Wiwaron yang ditahan oleh pihak penyidik Polres Merauke sejak tanggal 2 Desember 2000 dalam kasus dugaan makar, dikabulkan pihak penyidik. 5 Maret  Pihak aparat kepolisian PNG melakukan aksi penyerangan terhadap para pengungsi asal Irian Jaya di kamp pengungsian dekat gedung Gereja Katolik.  Berkas Acara Pemeriksaan kasus Makar Theys, cs belum dapat diajukan ke pengadilan untuk disidangkan lantaran masih harus menunggu keputusan Menteri Kehakiman RI di Jakarta. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura, YM Tahya, SH. 6 Maret  Pembahasan RUU Otsus untuk Papua, menurut anggota MPR RI utusan daerah Propinsi Papua, Budi Baldus Waromi, terkesan terburu-buru dan dikhawatirkan tidak dapat menampung aspirasi seluruh masyarakat Papua. Menurutnya, memperhatikan aspirasi masyarakat dalam proses tersebut penting agar masyarakat bisa mengerti dan mendukung pelaksanaan Otsus nanti demi menghindari Otsus hanya menjadi kata-kata kosong yang tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Papua. 7 Maret  Kombes (Pol) Untung, Kadiskum Polda Papua mendatangi Sekretariat KPP HAM di Jl. Jeruk Nipis No. 117, Furia, Kotaraja, Jayapura tanpa diundang atau tanpa tujuan yang jelas. Hal ini menurut pihak KPP HAM, Kombes Pol Untung telah mengganggu proses pemeriksaan terhadap para saksi korban yang sedang berlangsung saat itu. 8 Maret  Tim Pansus Kerukunan Nasional DPR-RI bertemu dengan para pimpinan instansi di lingkungan pemerintah Propinsi Papua di Jayapura dengan maksud, menerima berbagai masukan berkaitan dengan masalah-masalah yang ada di daerah Papua.  Kakanwil Kehutanan Propinsi Papua, Ir. Marthen Kayoi mempertanyakan tentang dibentuknya Pansus Kerukunan Nasional DPR-RI. Marthen membantah jika ada masalah di daerah Papua yang berkaitan dengan kerukunan. Menurut Marthen, justru pemerintah pusat yang harus mengurangi intervensi ke daerah-daerah termasuk Papua dan konsekuen dalam melaksanakan UU No. 22 dan No. 25 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan.  Salah satu hasil dari Special Border Liaison Meeting (SBLM) antara pemerintah RI dan PNG adalah penundaan pemulangan 371 warga RI yang hingga kini masih mengungsi di Vanimo, PNG. Alasannya, menurut Sekretariat Urusan Wilayah Perbatasan RI-PNG, Drs. F.X. Suryanto, penundaan sesuai kekhawatiran pemerintah PNG yaitu untuk menghindari jangan sampai peristiwa 1 November 1982 terulang kembali dimana terjadi penyanderaan terhadap delegasi RI yang mengunjungi kamp pengungsi di perbatasan Jayapura-PNG.  Bupati Manokwari, Dominggus Mandacan mengancam akan menindak tegas 17 perusahan HPH yang masih menunggak pajak PBB senilai Rp. 13 Miliar untuk kurun waktu 1995-2000. Bupati menyebut 12 HPH dari 17 HPH penunggak PBB sektor perhutanan sebagai berikut. PT. Antika Optima Inti Unit II Rp. 868.577.259,-; PT. Agoda Rimba Irian Rp. 1,14 M; PT. Wapoga Mutiara Timber Rp. 1,5 M; PT. Bintuni Utama Rp. 1,27 M; PT. Murni Wood Rp. 1,27 M; PT. Ukira Sari Rp. 751 juta; PT. Dharma Mukhti Persada Rp. 763 juta; PT. Hendrison Iriana Rp. 250 juta; PT. Yotefa Sarana Timber Rp. 583 juta; PT. Kayu Arthas Mas Rp. 2,8 M; PT. Teluk Bintuni Makmur Rp. 1,9 M; dan PT. Wana Iriana Perkasa Rp. 601,5 juta. 9 Maret  Tim Komisi Nasional Dialog Masalah Papua yang dibentuk di Jakarta dan disponsori pemerintah pusat, berencana menggelar acara dialog pada akhir bulan Maret 2001 dengan melibatkan pihak PDP. Dialog yang dimaksudkan untuk mencari solusi dalam menyelesaikan masalah Papua ini, dinilai Sekjen PDP Thaha Alhamid bukan sebagai forum yang tepat untuk menyalurkan aspirasi Merdeka untuk Bangsa Papua. Karena PDP hanya menginginkan adanya Dialog Nasional dan Internasional untuk membahas aspirasi tersebut.  Satu (1) Kompi anggota Satuan Brimobda Jawa Timur yang di-BKO-kan di Polres Manokwari sejak 11 Agustus 2000 ditarik dari Manokwari kembali ke satuan asalnya.  Satu (1) Kompi terdiri dari 80 personel anggota Satuan Brimobda Kotaraja, Irja tiba di Timika, Kabupaten Mimika. 10 Maret  Tim hakim dari PN Wamena menjatuhkan hukuman penjara bagi para terdakwa sehubungan dengan kasus Wamena Berdarah, 6 Oktober 2000. Para terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindakan pidana makar yang menginginkan memisahkan diri dari NKRI dan terbukti menghasut masyarakat dalam peristiwa tersebut. Hukuman penjara untuk lima (5) anggota Panel PDP selama empat (4) tahun dan untuk 17 terdakwa lainnya selama 2 tahun. Para terhukum tidak menerima putusan hakim tersebut, karena itu mereka menyatakan banding.  Nota kesepahaman bersama (MOU) tentang pengelolaan lingkungan di Papua ditndatangani oleh BAPEDALDA, PT Freeport, BP Indonesia, WWF, USAID dan lainnya. 11 Maret  Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan rencana menempatkan pasukan keamanan untuk menumpas separatis di Papua dan Aceh. 13 Maret  Kakanwil Kehakiman dan HAM Propinsi Irja, MB Aronggear mempertanyakan keabsahan hukum dari keberadaan KPP HAM Papua untuk Kasus Abepura. Menurut Aronggear, KPP HAM melakukan kegiatan hukum tanpa SK yang seharusnya ditembuskan kepada Kanwil Kehakiman dan HAM setempat.  Empat tokoh Melanesia Barat masing-masing: Zadrak Wanggai, Albert Kailele, Yordan Iek dan Herman Harry Wanggai dibebaskan melalui putusan sela Majelis Hakim PN Jayapura. 15 Maret  Pihak Kejaksaan Negeri Jayapura menangguhkan penahanan terhadap lima tersangka kasus Makar dari anggota PDP, Theys c.s. Meski demikian, mereka dikenakan wajib lapor kepada pihak Kejaksaan Negeri Jayapura pada hari Senin setiap minggu.  KPP HAM Papua melakukan pemeriksaan terhadap Wakapolda Papua, Brigjen Pol Drs. Moersoetidarno Moerhadi D, Dansat Brimobda Papua, Kombes Pol Johnny Wainal Usman dan Kapolres Jayapura AKBP. Drs. Daud Sihombing, SH.  Mengenai tudingan KPP HAM terhadap tindakan pemanggilan ke-28 orang saksi korban oleh pihak Polres Jayapura sebagai upaya untuk menghalangi proses hukum yang sedang berlangsung, Kapolda Papua Drs. Made Mangku Pastika mengatakan bahwa pemanggilan terhadap ke-28 orang itu dimaksudkan untuk menegakkan hukum. Kapolda menambahkan bahwa pihak Kepolisian tidak bermaksud menghalangi tugas KPP HAM yang juga menjalankan sebuah proses hukum.  4 mahasiswa Papua mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas tuduhan melakukan kejahatan melawan negara. 16 Maret  Sebagai akibat dari hasil penyaringan CPNS yang dinilai tidak adil dan berbau KKN oleh masyarakat, ratusan peserta test CPNS yang tidak lulus penyaringan mendatangi Kepala Biro Kepegawaian Setda Propinsi Papua, Drs. WD Ochmbair untuk meminta kejelasan. Namun karena penjelasan tidak memuaskan, mereka mengancam akan menggelar unjuk rasa di Kantor Gubernur Papua sehubungan dengan nasib mereka yang dianggap dipermainkan oleh pemerintah Propinsi Papua. 19 Maret  Wakil Ketua KPP HAM Papua, Sita Aripurnami MSc menerangkan bahwa pihaknya telah memeriksa 12 orang anggota Polda Papua yang diawali dengan pemeriksaan terhadap para perwira. Sedangkan jumlah saksi korban yang telah dimintai keterangan sebanyak 59 orang. Dengan demikian KPP HAM Papua telah menghadirkan dan memeriksa 61 orang sehubungan dengan peristiwa 7 Desember 2000 di Abepura yang diduga ada unsur pelanggaran HAM berat di dalamnya.  Pengumuman hasil CPNS yang tidak memuaskan mengundang adanya unjuk rasa yang melanda Papua. Sedikitnya aksi unjuk rasa serempak terjadi di tiga (3) Kabupaten antara lain Manokwari, Jayawijaya dan Jayapura. Aksi unjuk rasa ini digelar di Kantor Pemerintah dan Kantor DPRD di masing-masing daerah Kabupaten, kecuali di Kabupaten Jayapura, unjukrasa digelar di Kantor Gubernur Irja, Dok II. Para demonstran menolak hasil pengumuman test CPNS tahun 2000/2001 yang telah diumumkan Gubernur Irja pada tanggal 16 Maret lalu. Mereka menilai hasil CPNS tersebut tidak adil dan berbau KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Untuk itu mereka memaksa pemerintah supaya masalah ini harus segera dibicarakan dengan Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta melalui telepon.  Buntut dari aksi unjuk rasa yang melanda Papua akibat hasil penyaringan CPNS formasi 3000 tahun 2000/2001 yang dinilai tidak adil dan berbau KKN, menimbulkan bentrok antara aparat Kepolisian dengan massa di Manokwari, serta puluhan Kantor pemerintah di Wamena dan Manokwari dipalang massa pendemo. 20 Maret  KPP HAM Papua untuk Kasus Abepura memeriksa mantan Kapolda Papua, Brigjen Pol Drs. SY Wenas di Kantor Komnas HAM Indonesia, Jakarta.  Ir. August Rumansara, MA, Anggota KPP HAM Papua mengatakan bahwa meskipun hasil penyelidikan belum final, tetapi dugaan mengenai adanya unsur pelanggaran HAM berat dalam peristiwa 7 Desember 2000 di Abepura dapat dipastikan. Menurut August, dugaan itu didasarkan pada adanya proses pembiaran (Violation by omission) dan keterlibatan langsung (Violation by comission) oleh para pimpinan dan anggota Polda Papua dalam peristiwa tersebut. Sedangkan mengenai tudingan Kepala Kanwil Kehakiman dan HAM Propinsi Papua, MB. Aronggear yang mempertanyakan keabsahan hukum dari KPP HAM Papua, August mengaku pihaknya telah mengajukan keberatan kepada Menteri Kehakiman dan HAM RI, Baharuddin Lopa di Jakarta. KPP HAM Papua berkeberatan atas pernyataan pejabat Kehakiman yang dinilai dapat menghambat pelaksanaan kegiatan KPP HAM yang pro justitia itu.  Gubernur Papua, Drs. Jaap. Salossa MSi mendesak para pemegang dan pengusaha HPH supaya segera menyelesaikan tunggakan utang PSDH (Pajak Sumber Daya Hutan), Dana Reboisasi dan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2000.  Di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua, Gubernur Drs. Jaap. Salossa MSi mengatakan bahwa nilai kompensasi pemilik hak ulayat kepada masyarakat dinaikkan dari Rp. 5.600/m2 menjadi Rp. 86.000/m2. Menurut Gubernur, hal ini dilakukan sebagai upaya menyikapi tuntutan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat atas kawasan hutan yang dikelola para pemegang HPH di Papua.  Pada saat peresmian Kantor Camat Sentani Timur, Bupati Kabupaten Jayapura, Ir. Yan Pieter Karafir MEc, menekankan agar hak-hak masyarakat adat harus tetap mendapat perhatian berupa perlindungan oleh pemerintah daerah dalam sistem Otonomi Khusus Papua. Karafir menegaskan pula bahwa hak-hak sipil masyarakat harus dilindungi pemerintah yang selama ini terkesan dilupakan di Indonesia, khususnya untuk masyarakat Papua. Menurut Karafir, khusus untuk Pemkab Jayapura, salah satu yang sudah dibuat adalah membuat Perda tentang pelarangan penebangan pohon-pohon sagu. Hal ini dimaksudkan supaya populasi hutan dan tanaman sagu tidak punah di Papua.  Warga Aranday, Bintuni mengancam akan menutup ladang gas yang dioperasikan BP Indonesia jika BP tidak membayar ganti rugi atas hutan sagu yang telah rusak di daerah ini akibat kegiatan BP. 21 Maret  Di Istana Merdeka Jakarta, Presiden RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) meminta OPM bersama sayap militernya untuk membubarkan diri dan selanjutnya dinyatakan sebagai organisasi terlarang.  Untuk menindaklanjuti aksi-aksi demonstrasi yang melanda Papua sehubungan dengan masalah CPNS formasi 3000 tahun 2000/2001, DPRD Papua membentuk Tim Pansus. Tim Pansus akan melibatkan pihak pemerintah eksekutif dan masyarakat, tetapi mengenai soal keputusan, berada pada kewenangan pihak eksekutif, sebab pihak legislatif hanya sebatas fasilitator untuk pelaksanaan pertemuan Pansus tersebut. 22 Maret  Kapolda Irja, Irjen Pol Drs. Made Mangku Pastika menilai sikap KPP HAM Papua cenderung bersifat tendensius dan provokatif. KPP HAM mengambil kesimpulan yang seolah-olah sudah sangat pasti dan benar mengenai adanya pelanggaran HAM berat pada Kasus Abepura. Penilaian ini berdasarkan tudingan KPP HAM atas tidak terbuka dan cenderung tertutupnya aparat Polda Papua dalam proses pemeriksaan dengan jawaban 4T (Tidak tahu, Tidak ingat, Tidak ada dan Tidak pasti) yang merupakan isi BAP para anggota Polda Papua terkait dengan Kasus Abepura. Untuk hal ini, Kapolda mengatakan bahwa jawaban ‘Ya atau Tidak’ dari para terperiksa (anggotanya) itu tergantung dari profesionalisme para pemeriksa. Kapolda pun menyayangkan KPP HAM yang mempublikasikan hasil pemeriksaan yang sebenarnya bersifat rahasia dan tertutup bagi masyarakat. Kapolda sangat khawatir, kesimpulan ini akan menyesatkan opini-opini publik dan tidak menjunjung asas praduga tak bersalah.  Ketua DPRD Kabupaten Mimika, Andreas Anggaibak meminta masyarakat supaya tidak menyoroti kinerja DPRD atau mencampuri urusan pemerintah dalam hal pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Mimika. Menurut Anggaibak, yang perlu dipertanyakan dan dibela adalah hak-hak adat masyarakat, seperti pengambilan hasil hutan, hasil laut dan pencemaran lingkungan yang telah dilakukan oleh PT. Freeport, termasuk pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Kabupaten Mimika.  Dansatgas Papua, Mikael ‘Boy’ Eluay yang didakwa dengan tuduhan memberi izin kepada anggotanya melakukan pemerasan terhadap masyarakat, dinyatakan bebas murni oleh Ketua Majelis Hakim PN Jayapura.  Ketua Komisi A DPRD Propinsi Papua, Yance Kayame menjelaskan bahwa rencana DPRD untuk membentuk Pansus guna mengusut masalah penerimaan CPNS formasi 3000 tahun 2000/2001 dibatalkan. Menurutnya, alasan pembatalan ini karena aspirasi yang dimasukkan oleh massa pendemo selama aksi demo digelar di Papua tidak mencakup data-data otentik yang bisa dijadikan bukti indikasi KKN.  Ketua Organizing Committee Tim Perancang RUU OTSUS Papua, Dr. JR Mansoben menerangkan bahwa RUU Otsus telah dibahas oleh Tim Pakar dari beberapa institusi yang ada. RUU tersebut mencakup delapan (8) draft dan mengingat hal ini bukan hasil akhir, maka pihaknya meminta adanya masukan-masukan dari seluruh komponen masyarakat termasuk Tokoh Agama, Tokoh Adat, LSM dan PDP demi pembahasan ulang dan perbaikannya. 23 Maret  Anggota Komnas Perempuan, Sita Aripurnami MSc, menilai bahwa tindakan kekerasan terhadap perempuan Papua cukup tinggi. Sita mengaku pihaknya belum melakukan survei secara sistematis untuk masalah tersebut di Papua, tetapi dari informasi dan diskusi-diskusi, kekerasan terhadap perempuan Papua lebih banyak terjadi dalam keluarga atau lingkungan rumah tangga.  Gubernur Papua Drs. Jaap Salossa MSi mengumumkan akan meneruskan rencana pembangunan sejumlah mega-proyek diantaranya pembangunan pabrik semen di Jayapura, proyek pembangkit listrik di Mamberamo, dan proyek gas alam Tangguh di Bintuni. 27 Maret  Dalam rangka terselenggaranya Seminar Draft RUU Otsus di GOR Cenderawasih Jayapura yang dimulai pada 28 Maret, Gubernur Papua Drs. Jaap Salossa MSi mengharapkan agar semua komponen masyarakat dapat menciptakan keamanan di seluruh Papua dan secara khusus di Jayapura.  Ketua PDP, Theys Hiyo Eluay dalam menyikapi rencana pelaksanaan seminar pembahasan Draft RUU Otsus untuk Papua, mengatakan bahwa seminar yang akan dilaksanakan di GOR Jayapura adalah ‘permainan kotor’ dari para elite politik di Jakarta. Theys menegaskan bahwa pada prinsipnya pihak PDP tidak menolak pelaksanaan seminar Otsus, karena Otsus juga untuk kepentingan rakyat Papua, tetapi Theys hanya meminta pihak Pemda Irja supaya peka terhadap hasil Kongres Rakyat Papua. Selain itu Theys juga menegaskan bahwa jika RUU Otsus itu tidak membawa perubahan bagi kesejahteraan rakyat Papua, maka pihaknya akan menolak UU Otsus tersebut, sebab bagi PDP, komitmen sudah jelas bahwa meminta adanya Dialog Nasional dan Internasional, bukan seminar RUU Otsus.  Menyongsong pelaksanaan kegiatan Forum Kajian RUU Otsus untuk Papua, Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi Uncen menggelar Debat Akbar Mahasiswa di halaman gedung Administrasi FKIP Uncen di Abepura. Acara Debat Akbar ini melibatkan sekitar 500-an mahasiswa yang terdiri dari para aktivis Kampus Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta di Jayapura, turut hadir pula sekitar 9 orang aktivis mahasiswa dari Perguruan Tinggi di Sorong dan sejumlah perwakilan masyarakat dari Kabupaten Biak, Paniai dan Nabire. Debat Akbar ini bertujuan menghimpun seluruh ide dan kritik sehubungan dengan kebijakan Otsus yang terkesan ‘dipaksakan’ oleh pemerintah Indonesia.  Pada akhir kegiatan Debat Akbar Mahasiswa di Uncen, para peserta mengeluarkan lima (5) buah pernyataan sikap yang dibacakan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Papua, Syahrid Fadhal Alhamid, didampingi Ketua SMPT, Kaleb O Imbiri. Ke-5 point pernyataan sikap itu antara lain: pertama, segenap mahasiswa Papua di Jayapura menyatakan menolak dengan tegas kebijakan Otsus yang dipaksakan oleh pemerintah Indonesia untuk diterima rakyat Papua sebagai bentuk penyelesaian status politik Papua Barat, karena belum adanya forum internasional yang setara, adil dan jujur untuk membicarakan akar masalah yang terjadi di Papua. Kedua, mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk segera menghentikan segala bentuk pembahasan mengenai Otsus, karena hal demikian menyimpang dari nilai-nilai demokrasi. Ketiga, mendesak pemerintah RI dan seluruh pihak Internasional yang terkait dengan masalah status politik Bangsa Papua Barat untuk segera menggelar dialog internasional dimana orang Papua dihadirkan sebagai subyek yang berhak menentukan masa depannya sendiri. Keempat, kepada segenap rakyat Papua Barat untuk tetap setia terhadap cita-cita luhur perjuangan Bangsa Papua Barat yaitu merdeka dan berdaulat penuh sebagaimana bangsa-bangsa lain di muka bumi ini. Kelima, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati isi pernyataan ini dan seluruh Bangsa Papua Barat. 27 Maret  Repatriasi (pemulangan) 371 warga Papua yang mengungsi ke Vanimo, PNG Desember 2000 sedang dinegosiasikan dengan pemerintah PNG dan Konsulat RI di Vanimo. Menurut Sekretaris Urusan Perbatasan RI-PNG FX Suryanto, Pemda Irja telah membentuk satu tim yang beranggotakan tokoh agama dan tokoh adat yang bertugas mengajak para pengungsi untuk kembali ke Papua.  Ratusan massa dan kaum intelektual Jayawijaya menolak hasil penyaringan CPNS formasi 3000 tahun 2000/2001 karena dinilai tidak adil dan berbau KKN. Aksi massa tersebut dilanjutkan dengan memalang Kantor Bupati Jayawijaya. 28 Maret  Forum Kajian Ilmiah RUU Otsus diselenggarakan oleh Pemda Irja dan Uncen di GOR Cenderawasih Jayapura. Acara ini dihadiri oleh seluruh komponen masyarakat se-Propinsi Irian Jaya dalam bentuk utusan-utusan atau delegasi-delegasi daerah dan kelompok perwakilan masyarakat adat.  Ketua Steering Commitee (SC) RUU Otsus Papua, Ir. Frans A. Wospakrik MSc, dalam sambutannya menyimpulkan bahwa rakyat Papua menghendaki perubahan dari keadaan selama ini untuk menuju arah kesejahteraan, keadilan dan mencapai kemakmuran di atas tanah sendiri. RUU Otsus harus mengarah kepada keberpihakan menuju kesejahteraan rakyat Papua.  Sementara itu Gubernur Propinsi Papua, Drs. JP Salossa MSi dalam sambutannya menekankan tiga hal yang menurutnya sangat penting dan harus dicermati dengan baik dalam RUU Otsus. Ketiga hal tersebut adalah pertama, forum kajian ini bukan untuk mempertentangkan antara ‘O’(tonomi) dengan ‘M’(erdeka), namun forum ini dibuat sebagai wujud pelaksanaan demokrasi dimana semua komponen masyarakat diberi kewenangan dan kesempatan untuk berbicara tentang hak-haknya. Kedua, RUU Otsus yang saat ini dibuat, masih membutuhkan dukungan masyarakat untuk diajukan ke pemerintah pusat. Ketiga, Tanah Papua sampai saat ini masih dalam kerangka NKRI, walaupun disadari bahwa ada pengalaman-pengalaman pahit di masa lalu.  Ratusan massa terdiri dari mahasiswa dan masyarakat yang memadati halaman GOR Cenderawasih Jayapura ramai berorasi menolak Otsus. Mereka pun menggelar aspirasi tertulis dalam bentuk spanduk diantaranya bertuliskan, “Awas Forum Kajian RUU Otsus adalah Pepera Kecil” dan “Nasib orang Papua hanya bisa dirubah oleh orang Papua sendiri”. Setelah dierima didalam ruang persidangan para aktivis diberikan kesempatan untuk menyatajkan sikapnya. Sikapnya jelas: menolak Otsus. Sewaktu diajak untuk berdiskusi lebih lanjut, para aktivis mengadakan walk out sambil mengajak utusan-utusan daerah yang ada di GOR untuk bergabung dengan mereka. Sejumlah anggota delegasi daerah menanggapi ajakan demikian dengan turut bergabung dalam walk out itu.  Karena perbedaan pendapat dalam menyikapi RUU Otsus dalam Forum Kajian yang digelar di GOR Cenderawasih Jayapura, maka kegiatan ini berbuntut walk out mahasiswa dan adanya bentrokan antara aparat keamanan (Pasukan Gabungan TNI/Polri) dengan massa yang menolak Otonomi Khusus untuk Propinsi Papua. Akibat bentrokan tersebut, sembilan (9) orang anggota Polisi Dalmas Polres Jayapura menderita luka-luka dan 14 orang massa yang terdiri dari masyarakat dan mahasiswa ditangkap dan selanjutnya 12 orang diantaranya disel di tahanan Polda Papua, sedangkan dua (2) orang lainnya disel di tahanan Polres Jayapura. 29 Maret  Dari ke-14 orang yang ditangkap oleh Pasukan Pengamanan Gabungan TNI/Polri dalam bentrokan massa yang menolak Otsus dengan aparat di GOR Cenderawasih Jayapura. Satu (1) orang yaitu Philipus Murib meninggal dunia, dua (2) orang dibebaskan dan tiga (3) orang resmi menjadi tersangka Polres Jayapura, sedangkan lainnya masih ditahan untuk menjalani proses pemeriksaan.  Direktur RSUD Dok II Jayapura, dr. Clemens Manyakori Sp.P menjelaskan bahwa Philipus Murib (30 th) yang meninggal di RSUD Dok II ini meninggal akibat adanya pembengkakan dan pendarahan pada limpa.  Sekjen PDP, Thaha Alhamid menilai aksi-aksi penolakan Otonomi Khusus yang digelar oleh massa dan mahasiswa baik yang terjadi di GOR dan Kampus Uncen sebagai refleksi luka lama rakyat Papua. Menurut Thaha, pemerintah tidak boleh menyepelekan aspirasi-aspirasi yang muncul dari masyarakat yang menolak Otsus untuk Papua.  Anggota Steering Commite Forum Kajian RUU Otsus, Barnabas Suebu, SH dan Pdt. Karl Phil Erari menyayangkan aksi penolakan Otsus yang berakibat satu korban meninggal dunia itu. Menurut kedua tokoh ini, aksi penolakan masyarakat Papua terhadap Otsus menunjukkan masyarakat memang hanya ingin ‘M’ (merdeka) sehingga dikuatirkan Otsus hanya akan menghambat cita-cita kemerdekaan itu; kemudian penolakan juga disebabkan masyarakat belum mengerti betul apa itu Otsus. Namun Merdeka dan atau Otonomi bukan merupakan suatu opsi yang harus dipertentangkan, melainkan dinilai kedua konsep tersebut justru saling melengkapi dalam memenuhi cita-cita masyarakat Papua.  Berkas kasus Makar Theys, c.s akhirnya dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri ke Pengadilan Negeri Jayapura untuk disidangkan. 30 Maret  Anggota Tim Steering Commitee (SC) RUU Otsus, Abdul Hakim Achmad, menyatakan Wakil Ketua III DPRD Propinsi Irja, Drs. John Ibo menilai Draft RUU Otsus yang sudah ada itu sudah mencakup berbagai aspirasi yang ada di kalangan masyarakat Papua. Menurutnya, Forum Kajian yang digelar di GOR selama dua hari dalam rangka pembahasan RUU Otsus itu telah memberikan tantangan pemikiran bagi orang Papua. Tantangan yang dimaksudnya yaitu untuk berpikir dan menempatkan ‘O’(tonomi) dan ‘M’(erdeka) secara proporsional. Dirinya menegaskan bahwa RUU Otsus yang ada sifatnya tidak membentur keinginan “Merdeka” rakyat Papua, karena Otsus ini adalah jembatan bagi pergerakan rakyat Papua untuk menuju ke arah yang baru. Karena itu, diminta dengan tegas kepada masyarakat Papua supaya tidak menolak Otsus dan meminta Merdeka. Menurutnya, amanat Otsus sudah mencakup amanat Kongres Rakyat Papua II sehingga jika orang Papua menolak Otsus, berarti telah menolak keputusan Kongres Rakyat Papua juga.  Kapolda Papua, Irjen Drs. Made Mangku Pastika mengatakan bahwa pihaknya akan mulai menertibkan segala atribut yang berkaitan dengan Bintang Kejora. Kapolda menjelaskan bahwa operasi razia atribut Bintang Kejora ini sama dengan operasi rutin terhadap senjata tajam.  Kecamatan Wasior, Kabupaten Manokwari digemparkan oleh penyerangan sekelompok orang bersenjata terhadap karyawan PT. Darma Multi Persada yang mengakibatkan tiga (3) orang karyawan perusahaan meninggal dunia. Akibat dari penyerangan tersebut Satuan Brimob melakukan operasi pengejaran yang mengakibatkan empat (4) orang warga sipil (masyarakat) ditembak mati, dua (2) orang luka-luka dan 16 orang lainnya ditangkap dan kemudian ditahan di Polres Manokwari.  Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Papua, Drs. Marsono BA, mengakui bahwa di Papua masih terbatas lapangan kerja untuk masyarakat. Hal ini dinilai sebuah masalah serius karena banyak pencari lapangan kerja masih menganggur atau belum tertampung baik di sektor negeri maupun swasta. Tetapi pihaknya optimis bahwa dengan adanya kehadiran perusahaan besar seperti British Petroleum (BP) Indonesia yang akan memproduksi LNG di Teluk Bintuni, para pencari pekerjaan akan terbantu. Sebab menurut Marsono, LNG tersebut akan menyerap 5000 tenaga kerja jika sudah sampai tahap operasionalnya. Untuk itu pihaknya juga berencana akan memfungsikan Balai Latihan Kerja sebagai sarana untuk pelatihan tenaga kerja siap pakai di perusahaan-perusahaan. Marsono mengharapkan supaya selain sektor negeri yang menyerap tenaga kerja seperti PNS, tetapi diharapkan sektor swasta dapat menyerap lebih banyak lagi agar masalah pengangguran dan kemiskinan dapat ditanggulangi.  Perjanjian untuk mendirikan pabrik semen dengan memanfaatkan tailing Freeport ditandatangani oleh Pemda Timika dan Pemerintah Negara Bagian Northern Territory (Australia). APRIL 2001 1 April  RUU Otsus untuk Propinsi Papua Versi Pemerintah Pusat melalui Departemen Dalam Negeri di Jakarta, telah diajukan ke DPR RI. Langkah ini diprotes oleh anggota dewan DPR RI asal Papua, Lukas Degey, Alex Litay dan SP. Morin dengan alasan, RUU tersebut tidak mewakili aspirasi masyarakat Papua. Mereka meminta DPR RI sebaiknya lebih memperhatikan RUU Otsus yang sesungguhnya sedang dipersiapkan Pemda Papua dan DPRD Propinsi Papua bersama komponen masyarakat lainnya di Papua.  Razia atribut Bintang Kejora yang direncanakan oleh Polda Papua oleh Sekjen PDP Thaha Alhamid diminta agar dikaji ulang untuk kemudian dikoordinasikan dengan semua pihak yang berkepentingan.  Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Mamberamo menolak rencana Pemerintah untuk membangun mega-proyek PLTA Mamberamo. Menurut Ketua LMA Mamberamo Wempi Bilasi, rencana tersebut belum pernah didialogkan dengan masyarakat setempat yang nantinya terkena dampak langsung dari proyek tersebut. LMA meminta keseriusan pemerintah untuk terlebih dahulu menyiapkan SDM warga Mamberamo yang umumnya masih buta huruf hingga kini, ketimbang mengejar proyek yang menurut pengalaman selama ini hanya mengejar keuntungan ekonomis semata tanpa manfaat untuk masyarakat kecil. 2 April  Ketua II PDP Tom Beanal mengatakan bahwa RUU Otsus yang sedang disiapkan oleh Tim Perumus dari Papua, sebaiknya menyampaikan aspirasi rakyat yang sebenarnya, jangan menipu rakyat bahwa Otsus telah diterima oleh Rakyat Papua.  Usulan peninjauan ulang razia atribut Bintang Kejora oleh PDP ditanggapi secara positif. Menurut Kapolda Papua Irjen (Pol) Drs. Made Mangku Pastika, razia masih bersifat suatu wacana bukan merupakan suatu keputusan. Merupakan suatu langkah yang coba diambil untuk menjawab pertanyaan dan keluhan dari masyarakat lain bahwa pemakaian atribut-atribut tersebut bermaksud ingin memisahkan diri dari NKRI, maka dapat digolongkan sebagai tindakan makar.  Rencana pemekaran Wilayah Kerom Kabupaten Jayapura menjadi satu Kabupaten tersendiri didukung oleh lima Kecamatan: Arso, Waris, Senggi, Ubrub dan Muara Tami.  Anggota TPN/OPM Peter Simon Alom ditangkap oleh Satuan Keamanan PNG di Vanimo. 3 April  Tim Pembela Kebenaran dan Keadilan untuk Rakyat Papua ( TPKKRP) yang telah berjalan 5 bulan dalam mendampingi kasus Makar Theys Cs, dinyatakan bubar oleh Direktur LBH Jayapura Demianus Wakman SH. Alasan dibubarkannya TPKKRP karena dinilai mandul dalam melaksanakan tugasnya.  Satu Peleton Brimob dari Jayapura dan Sorong dikirim untuk membantu mengendalikan situasi di Kecamatan Wasior Kabupaten Manokwari. Peleton-peleton diberangkatkan karena menurut Kapolda Papua, jumlah yang ada di tempat kejadian sangat terbatas. 4 April  Tiga orang pencari kayu Gaharu di Kali Kopi Timika; Uyang Kunang (21 th), Hengki Masud (25 th) dan Burhan (21 th) tewas dibantai kelompok orang tidak dikenal.  Minuman beralkohol jenis Cap Tikus sebanyak 5.300 liter yang dimasukan melalui pelabuhan Biak dan melalui Desa Samber Kecamatan Supiori selatan Kabupaten Biak –Numfor, berhasil disita dan dimusnahkan oleh Polres Biak-Numfor.  Tiga anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya yang sedang melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Oksibil disandera oleh kelompok pemuda. Para sandera dibebaskan setelah melakukan dialog dengan pemuda. Hasil dialog berisi tuntutan yakni agar Bupati memperhatikan wilayah Timur Jayawijaya dengan mengangkat tenaga guru dari wilayah itu. Juga himbauan kepada Bupati agar proyek-proyek yang dilaksanakan di daerah tersebut mesti melibatkan warga masyarakat setempat.  Bank Dunia menyiapkan bantuan dana untuk Propinsi Papua sebesar US 2,2 Milyar.  Perkelahian massa terjadi di pasar Abepura – Jayapura mengakibatkan satu orang korban jiwa, Richardo Itaar (11 th.). Si korban sendiri tidak terlibat dalam perkelahian massa tersebut. 5 April  Kapolres Jayapura AKBP Drs. Daud Sihombing SH, diperiksa oleh KPP HAM Papua mengenai Kasus Abepura 7 Desember 2000. Pemeriksaan yang dilakukan merupakan pemeriksaan yang kedua dimaksudkan untuk mengklarifikasi data yang sudah diperoleh dalam pemeriksaan sebelumnya.  Presiden Gus Dur memberikan uang sebesar Rp 70 juta kepada Ketua Presidium Papua, Theys H. Eluay sebagai biaya perawatan selama pengobatan di Rumah Sakit PGI Cikini Jakarta. 6 April  Tiga karyawan perusahan HPH PT Dharma Mukti Persada, Grup Kayu Lapis Indonesia, Hari Suwaji, Suratmin dan Nelson Turnip ditemukan tewas di dekat Desa Wondama, Kecamatan Wasior, Kabupaten Manokwari oleh Satuan Kepolisian yang bertugas menjaga perusahaan tersebut. Diduga pelaku penyerangan dan pembunuhan adalah kelompok TPN/OPM. 8 April  Menteri Perundang-undangan dan HAM, Baharuddin Lopa SH, bersama rombongan tiba di bandara Sentani Papua. Kunjungan Menteri untuk melihat jalannya pelatihan HAM bagi para aparat hukum kepolisian, termasuk kepada Kapolres-Kapolres se-Irian Jaya.  Setelah Gedung DKIJ disita oleh kepolisian dan menangkap beberapa pemimpin Satgas (1 Des. 2000), nama Satgas mulai menghilang. Namun Theys Eluay selaku pemimpin besar rakyat Papua menghimbau agar Satgas Papua segera diaktifkan kembali. 9 April  Polres Jayapura menghentikan sementara pemeriksaan terhadap kasus dugaan korupsi pada proyek talud Bapedalda Irja Tahun Anggaran 1999/2000. Sikap kepolisian ini membuat kecewa mantan staf proyek Bapedalda, Willy Ayomi yang juga sebagai pelapor dugaan korupsi.  Tokoh masyarakat Rex Simbiak, meminta kepada Bappeda Biak-Numfor untuk segera menjawab 500 proposal yang telah dimasukan oleh masyarakat sejak adanya Crash Program hingga berakhirnya Crash Program.  Masyarakat Desa Aikima, Kecamatan Kurulu, Jayawijaya merasa terganggu oleh keberadaan Proyek Pengembangan dan Konservasi Sumber Air di lokasi Gunung Supula, Jayawijaya. Alasannya, gunung tersebut merupakan tempat yang dihormati (keramat) dan bersejarah bagi masyarakat disekitarnya.  Presiden Abdurrahman Wahid meminta didirikan pangkalan utama Angkatan Udara di Biak, sebagai pangkalan terbaru bagi Komando Angkatan Udara Wilayah IV. 10 April  KPP HAM untuk Kasus Abepura 7 Desember 2000, mengumumkan hasil investigasinya bahwa menurut pemeriksaan yang dilakukan, dapat disimpulkan kasus Abepura mengandung unsur pelanggaran HAM berat, khususnya berupa kejahatan terhadap kemanusiaan. 16 April  Melalui tahapan yang melelahkan akhirnya DPRD Irian Jaya mengambil keputusan untuk segera membawa draft RUU Otsus kepada Pemerintah Pusat. Gubernur Papua Drs. Jaap Salossa, MSi dan Wakil Ketua DPRD Propinsi Papua, John Ibo beserta rombongan ke Jakarta untuk menyerahkan draft RUU Otsus kepada Pemerintah Pusat.  Para tersangka kasus Wamena berdarah yang oleh Pengadilan Negeri Jayawijaya divonis hukuman 3 tahun penjara, mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Papua.  Penganiayaan securiti PT Freeport Indonesia di Timika yang diduga dilakukan oleh anggota TNI – AL mendapat tanggapan serius dari Dan Lantamal V Malirja, Brigjen (Mar) Yusuf Solichien MPhd dengan membentuk Tim Khusus untuk menyelidiki kasus tersebut. 17 April  Sekum Gereja Babtis Irja, Pdt. Socrates Sofyan Yoman yang hadir dalam sidang Komisi Tinggi HAM PBB di Genewa memberi komentar tentang negara-negara yang menyoroti perkembangan yang terjadi di Propinsi Papua dan Aceh. Pdt. Socrates mengatakan bahwa negara-negara Uni Eropa dalam pernyataan resmi yang disampaikan Duta Besar Johan Molander Ketua Delegasi Uni Eropa asal Swedia dalam sidang komisi PBB di Genewa mengatakan bahwa pihaknya tetap mendukung keutuhan RI, namun mendesak pemerintah RI agar membebaskan rakyat Aceh dan Papua yang ditahan oleh pemerintah. Sedangkan pemerintah Belanda melalui menteri luar negerinya HE Josias Van Aertsen mendesak agar pemerintah Indonesia mencari akar penyebab masalah kekerasan di Aceh dan Papua, dan hendaknya masalah tersebut diselesaikan secara damai dengan jalan berdialog.  Mantan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Papua, dr. AJ Dimpudus yang diduga terlibat kasus korupsi dana-dana kesehatan, divonis oleh Jaksa Penuntut Umum Hein Berhitu, SH dengan pidana penjara 2 tahun 6 bulan dan terdakwa membayar denda sebesar 10 juta rupiah, subsidair 6 bulan kurungan dan diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp. 143 juta lebih.  Mabes Polri mengajukan protes terhadap hasil investigasi Kasus 7 Desember 2000 Abepura Kabupaten Jayapura yang dikeluarkan oleh KPP HAM. 18 April  Menurut Kepala Bidang Desban Kanwil Kesehatan Papua Drg. Didik Irawan MPH, jumlah HIV/AIDS di Papua setiap tahun terus meningkat. Data terakhir untuk seluruh Propinsi Papua jumlah penderita HIV sebanyak 338 orang dan penderita AIDS sebanyak 209 orang. Merauke menempati urutan pertama dari 13 Kabupaten dan Kota Madya Papua. Peningkatan yang terjadi di Merauke pada tahun 1999/2000 untuk kasus HIV 17 orang dan 84 AIDS.  Jajaran Polda Papua melancarkan Operasi Wanalaga, dilaksanakan serentak di daerah hukum masing-masing Polres pada tanggal 13-22 April 2001. Tujuan operasi Wanalaga menurut Kandispen Polda Papua Komisaris (Pol) Zulkifli AR, untuk menanggulangi perdagangan kayu ilegal yang sekarang semakin marak. Operasi ini juga dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia dan bagi Irian Jaya Operasi Wanalaga merupakan operasi tahap awal. Dalam operasi tersebut diperiksa 15 orang tersangka pembawa kayu ilegal. 19 April  Gubernur Irian Jaya Drs. Jaap Salossa, MSi mengadakan jamuan minum kopi bersama 20 pengacara di Gedung Negara Dok V atas Jayapura. Pada kesempatan itu Gubernur mengakui bahwa pihaknya mengalami kesulitan dalam hal pembuatan Perda karena kurangnya keterlibatan para praktisi hukum. Namun Gubernur juga merasa heran karena lulusan Sarjana Hukum kebanyakan ingin menjadi pegawai negeri dan jarang ada yang mau menjadi pengacara.  Dendy Akbar Pamungkas, anggota Brimob yang ditugaskan di Asiki, Merauke tertembak mati setelah makan malam dan mabuk bersama dengan sejumlah karyawan PT Korindo. Guna mengusut tuntas kasus tersebut, dua orang warga Asiki, Theodorus Aitokok dan Cosmos Kapeng (tuan rumah saat makan malam) ditahan oleh aparat kepolisian dari Polres Merauke. 20 April  Sebagian dari 371 orang pengungsi di Vanimo, PNG ingin pulang ke Irja. Pemerintah memutuskan untuk memulangkan para pengungsi yang ingin pulang ke Indonesia secara sukarela. Sedangkan sebagian pengungsi yang berkeberatan kembali ke Indonesia, menurut Sekretaris Urusan Perbatasan RI-PNG Drs. F.X. Suryanto karena pemerintah belum menjawab sejumlah tuntutan mereka sebagai persyaratan bila kembali ke Irja.  Menurut Gubernur Papua Drs. Jaap Salossa MSi sebagian besar penggunaan dana RAPBD Tahun Anggaran 2001 rencananya akan diarahkan pada 3 prioritas pembangunan: pertama, membiayai instansi/lembaga hasil integrasi eks Kanwil dan restrukturisasi di lingkungan Pemda Propinsi; kedua, untuk program pembinaan politik daerah yang meliputi konsolidasi dan rekonsiliasi kepada masyarakat; dan ketiga, alokasi dana untuk mengakomodir program-program stategis dan prioritas sesuai dengan visi dan misi pembangunan.  Wakil Kepala kepolisian Daerah Papua Brigjen (Pol) Drs. Moersoetidarno Moerhadi membantah keras jika dikatakan bahwa pelaku yang diduga mencabut senjata dan menembak Bharada Dendy Akbar Pamungkas adalah dari kelompok TPN/OPM pimpinan Willem Onde. Bagi Wakapolda Irian Jaya, kejadian yang menewaskan anggotanya di Asiki itu sebenarnya dilakukan bukan atas nama kelompok manapun. Karenanya peristiwa ini hanyalah kejadian insidentil yang sifatnya kasuistik bukan penyerangan. 22 April  Pada tahap awal telah dipulangkan pengungsi asal Maluku di Sorong sebanyak 163 jiwa, dan kini untuk tahap kedua memulangkan 40 KK. Pemulangan pengungsi dilakukan dengan menggunakan KRI. Kakap ke daerah asal Kecamatan Bacan Maluku utara.  Pihak Polres Manokwari menangkap dua orang yang diduga terlibat dalam kasus penyerangan pos keamanan di Kecamatan Wasior – Manokwari. Kedua tersangka ditangkap pada sebuah rumah di Desa Rasiei, 20 KM dari kota kecamatan.  Satu lagi pencari kayu gaharu yang menjadi korban pembunuhan di Kali Kopi, Iwaka – Timika bernama Uli, ditemukan dalam keadaan hidup namun penuh luka-luka di sekujur tubuh. 23 April  RUU Otsus Papua yang mencantumkan permintaan nama, bendera, lagu dan lambang sendiri (Bab II pasal 3) termasuk permintaan mengatur penempatan TNI di Propinsi Irian Jaya (Bab IV pasal 6 ayat 4), dinilai oleh kalangan DPR RI sebagai usulan yang mengarah kepada Makar. Ketua Komisi A DPRD Propinsi Papua Adolf Gim Perangin mengatakan tidak setuju dengan penilaian DPR RI dan mengatakan penilaian-penilaian tersebut tergantung pada sudut pandang mana yang dipergunakan dalam menilai bagian-bagian tersebut.  Ibu Yosepha Alomang, aktivis Suku Amungme, menerima penghargaan “The Goldman Environmental Price” (manusia yang memperhatikan lingkungan hidup) atas upayanya menentang pencemaran lingkungan yang dilakukan PT. Freeport Indonesia. 24 April  Ketua Presidium Dewan Papua, Theys Eluay tidak menerima kebijakan Polisi yang telah mengusir Satgas Papua dari Gedung DKIJ termasuk pemotongan tiang bendera yang menjadi tempat pengibaran bendera Bintang Kejora berdampingan dengan Merah Putih. Sebagai wujud dari sikap tersebut, PDP melalui kuasa hukumnya akan menggugat Polda Irian Jaya ke PN Jayapura.  Tudingan DPR RI terhadap RUU Otsus Papua sebagai makar karena mencantumkan adanya bendera, lagu dan lambang tersendiri, ditanggapi dingin oleh Ir. FA Wospakrik MSc selaku Ketua Steering Comitee RUU Otsus Papua. Menurut Ir. FA Wospakrik, “saya melihat itu sebagai pandangan pribadi dari anggota DPR RI, bukan dari lembaga DPR RI”.  Bendera Bintang Kejora yang dikibarkan di Kecamatan Wasior sejak 1 Juli 2000 akhirnya dapat diturunkan oleh masyarakat sendiri. Sedangkan di beberapa Kecamatan: Babo, Ransiki dan Bintuni untuk sementara sedang dalam negosisasi pihak aparat kepolisian dengan masyarakat setempat.  Buntut dari peristiwa penyerangan di Kecamatan Wasior yang menewaskan tiga karyawan PT Dharma Mukti Persada, menimbulkan dampak yang cukup besar. Seluruh karyawan dan ratusan keluarga dipulangkan ke Kota Manokwari. 25 April  Harapan ribuan peserta Ebta/Ebtanas di Propinsi Papua untuk menikmati bebas biaya seperti yang dijanjikan pemerintah Propinsi mulai menimbulkan keraguan peserta ujian. Karena sekolah-sekolah masih tetap menarik biaya Ebtanas. 26 April  Karena alasan keamanan bagi persidangan dugaan makar Theys Cs, anggota DPRD Propinsi Irian Jaya Ernest Piet Suwuh mengusulkan agar persidangan dilaksanakan di Polda Irian Jaya atau di Kodam Trikora. Namun Kasdam XVII/Trikora Brigjen TNI Agustadi SP menolak usulan ini dengan alasan, Kodam tidak mau berpolitik praktis.  5 orang aktivis Gerakan Papua Merdeka: Isak Baho, Lukas Tenau, Dance Iek, Azer Sagas dan Lukas Iha diadili di Pengadilan Negeri Fakfak karena diduga sebagai pengibar bendera Bintang Kejora pada tanggal 1 Desember 2000 di Kota Fakfak. 27 April  Komandan Satgas Papua Wilayah Bonggo, Oskar Wamey divonis 5 tahun penjara potong masa tahanan. Oskar dinyatakan bersalah membawa 4 buah amunisi dan sebuah pisau badik. Oskar ditangkap oleh pihak kepolisian setelah melakukan sweeping pada tanggal 1 Desember 2000 di depan kantor BPD Jayapura Papua.  Untuk menarik investor ke Papua, Gubernur Papua Drs. Jaap Salossa, MSi bersama rombongan mengadakan kunjungan ke Taiwan dan China.  Polres Jayapura menyelenggarakan pelatihan HAM dan Hukum Pengungsi selama 12 hari (27 April – 9 Mei 2001), Polda Papua bertindak sebagai fasilitator/pelatih. 29 April  Temuan DPRD Kota Madya Jayapura tentang dugaan penyelewengan beras Operasi Pasar Khusus (Opsus) di wilayah Kecamatan Jayapura Utara dan Selatan mendapat perhatian serius dari Pemda Kota Jayapura.  Bupati Merauke Drs. Johanes Gluba Gebze membuka Musyawarah Muhammadyah Daerah IV Merauke. Tema yang dipilih dalam Musyawarah tersebut adalah menjalin Ukhuwah Islamiah dan Ukhuwah Wathaniah. Dalam sambutan, Bupati mengatakan bahwa agama diturunkan bukan untuk berperang tetapi untuk menjalankan kebenaran.  Bupati Manokwari Dominggus Mandacan mengeluarkan ultimatum bagi para Camat yang tidak menjalankan tugas dan mondar-mandir di Kota Manokwari. Perintah Bupati tersebut dituangkan dalam instruksi nomor 800/322 yang diberlakukan 1 Mei 2001: para Camat dan staf dilarang meninggalkan tempat tugas tanpa alasan yang jelas, kecuali telah mendapat izin dan panggilan dari Bupati. 30 April  Sekretaris Eksekutif FOKER LSM Papua, Budi Setyanto SH, membantah tuduhan Menteri Pertahanan Mahfud MD bahwa LSM menggerakkan separatisme. Tuduhan-tuduhan itu dinilai tidak sesuai fakta yang mendasar, karena keberadaan LSM memiliki visi dan misi yang jelas, yakni keberpihakan kepada soal penindasan, ketidakadilan, dan harkat kemanusiaan. Tuduhan semacam itu bukanlah barang baru bagi LSM karena sudah ada sejak zaman Orde Baru. Ada dua kemungkinan yakni, tuduhan itu dari orang yang tidak tahu tentang visi dan misi LSM; atau dimaksudkan oleh kelompok tertentu untuk mengalihkan perhatian.  Wakil Ketua DPRD Propinsi Papua, Drs. John Ibo mengatakan bahwa Tim Pengkaji RUU Otsus sudah mendirikan sekretariat di Jakarta untuk melakukan terobosan-terobosan dan lobbi guna memperjuangkan RUU Otsus yang diajukan Pemda Irja untuk diterima dan disahkan oleh DPR RI. MEI 2001 1 Mei  Dipicu oleh rencana penurunan bendera Bintang Kejora, massa melakukan pemalangan di jalan Gunung Salju dan Jalan Palapa yang menjadi Posko Induk Satgas Papua di Manokwari. Tindakan tersebut dilanjutkan dengan pencegatan mobil-mobil antara lain mobil Kakansospol dan Sekda Manokwari. Mobil Kakansospol berhasil lolos sementara mobil Sekda dibakar massa. Polisi kemudian bertindak membubarkan massa dengan mengeluarkan tembakan yang mengenai lima warga masyarakat. Selanjutnya Bendera Bintang Kejora yang berkibar di kediaman Kepala suku Arfak, Manokwari, Barnabas Mandacan, diturunkan oleh aparat keamanan sekitar jam lima sore, dipimpin oleh Wakapolres Manokwari, Kombes Pol. Drs. Tavib Yulianto. Sebagai reaksi atas tindakan tersebut, masyarakat melakukan protes keras dengan melemparkan batu dan panah yang kemudian ditanggapi dengan tembakan peluru karet oleh aparat keamanan.  Fraksi-fraksi di DPRD Propinsi Papua menyatakan menerima dan menyetujui nota keuangan tentang RAPBD tahun 2001 sebesar Rp. 618.591.554,- yang disampaikan oleh Gubernur Papua, Drs. JP Salossa, MSi. Selanjutnya RAPBD ditetapkan menjadi Perda tentang APBD 2001.  Wakil Ketua DPRD Propinsi Papua, Drs. John Ibo mengatakan, jika Pemerintah Pusat tidak menghendaki Otsus yang telah dibuat oleh rakyat Papua, maka ada tawaran yang berbeda dari Papua, yakni referendum. “Hampir 40 tahun Pusat menurunkan perintah kepada orang Papua untuk membangun. Tapi Pusat sendiri telah menghadirkan kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, dan lain-lain. Sekarang Pusat inginkan apa lagi. Jadi kalau dia tidak mau Otonomi Khusus, Referendum kita lakukan”.  Supervisor ELSHAM, John Rumbiak, menyampaikan laporan mengenai pelanggaran HAM di Papua dalam Sidang Komisi HAM PBB di Genewa 2 Mei  Situasi kota Manokwari mulai membaik: pasar, toko, perkantoran telah buka. Angkutan umum telah beroperasi kembali. Kapolda Papua, Irjen Pol. Made M. Pastika mengatakan bahwa kerusuhan tersebut merupakan dampak dari upaya aparat keamanan untuk menurunkan Bendera Bintang Kejora. Aksi penembakan terpaksa dilakukan karena masyarakat sudah menyerang tidak hanya dengan batu dan anak panah, tetapi dengan dopis (bom ikan).  Direktur LP3BH Manokwari, Yan Chris Warinussy SH menegaskan bahwa, dalam kerusuhan Manokwari nyata-nyata terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggota Brimob, Polres Manokwari, dan masyarakat.  Di Melbourne, Moderator PDP wilayah Pasifik, Franzalbert Joku, bersama dua rekannya Clemens Runawary and Wilhelm Zonggonau, menyambut baik keputusan Forum Negara-negara Pasifik untuk mengundang Indonesia dalam KTT Forum negara-negara tersebut pada bulan Agustus 2001. Langkah ini dinilai sebagai upaya positif untuk melakukan dialog internasional guna penyelesaian masalah Papua. 3 Mei  Kapolda Papua, Irjen Pol. Made Mangku Pastika, menegaskan bahwa cepat atau lambat pihaknya akan membersihkan Bendera Bintang Kejora di seluruh Papua karena dinilai sebagai lambang gerakan separatis dan pengibarannya merupakan tindakan melanggar hukum. Tindakan tersebut telah dimulai di Manokwari dan kemudian di Puncak Jaya.  Sebagai kelanjutan dari tertangkapnya 2 anggota Polsek Manokwari oleh Bupati Manokwari Dominggus Mandacan saat melakukan penebangan di hutan lindung, Kapolsek Manokwari beserta dua anggotanya diperiksa provost Polres Manokwari.  Delegasi PDP yang dipimpin oleh Tom Beanal mengunjungi Negara Nauru untuk berbicara dengan Presiden Nauru, Rene Harris, mengenai masalah Papua. Hal ini merupakan langkah persiapan menyongsong pertemuan Forum Negara Kepulauan Pasifik yang direncanakan Agustus 2001.  Dewan gereja-gereja PNG mengeluarkan desakan tegas kepada pemerintah PNG agar mengakui-menerima pengungsi dari Papua. 4 Mei  Moderator PDP, Pdt. Herman Awom, mengemukakan bahwa sejalan dengan penelitian sejarah Papua oleh tim independen di Belanda, Pemerintah Indonesia diharapkan dapat membuka diri dalam hal pelurusan sejarah itu. Hal ini dikemukakan karena agenda pelurusan sejarah yang dilakukan oleh PDP belum mendapat tanggapan serius dari pemerintah pusat.  Tim pemulangan warga transmigran Bonggo, mengatakan pihaknya telah mengadakan pertemuan dengan sejumlah LSM yang peduli terhadap warga trans dan dengan Wakil Gubernur soal rencana pemulangan warga trans. Secara pribadi Wagub menyambut baik langkah ini sebagai upaya kemanusiaan termasuk menyetujui proposal dana yang diajukan untuk biaya pemulangan. Warga transmigran berjumlah 68 KK (280 jiwa) tersebut, untuk sementara waktu bermukim di halaman kantor LBH Papua di Jayapura.  Tiga anggota PDP, Theys H. Eluay, Don Flassy, Pdt. Herman Awom, menemui Gubernur Papua di gedung negara. Pertemuan ini merupakan silaturahmi untuk menanyakan situasi keamanan karena PDP tidak menginginkan adanya keributan di Papua ini. Menanggapi sejumlah upaya penurunan bendera Bintang Kejora seperti terjadi di Merauke, Puncak Jaya, Manokwari, Jayapura, Yapen-Waropen, Pdt. Herman Awom meminta supaya upaya tersebut dilakukan dengan cara persuasif. Pemerintah dengan pihak PDP hendaknya duduk dan mengambil jalan yang tepat sehingga tidak harus ada korban.  Penurunan bendera Bintang Kejora oleh kepolisian mendapat dukungan dari Gubernur Papua, Drs. Jaap Salossa MSi. Kesepakatan antara Muspida Papua dan PDP pada 9 November 2000 merupakan bukti bagi kepolisian untuk menurunkan bendera. 7 Mei  Sekretaris Itwilprop, Marthinus Ayomi SH, mengatakan bahwa dalam tahun anggaran 2001 Itwilprop mengajukan anggaran sebesar Rp. 2 milyar lebih untuk membiayai kegiatan operasionalnya dalam mengawasi berbagai instansi dan badan-badan serta para bupati dalam menggunakan keuangan negara. Dalam tahun anggaran 1998-2000, kerugian negara diperkirakan mencapai milyaran rupiah akibat kasus-kasus KKN yang belum diselesaikan. 8 Mei  Pelaksana harian Dinas Kesehatan Propinsi Papua, Drg. Suyono Angkasa MPH, mengatakan bahwa cara-cara penanggulangan HIV/ AIDS di Propinsi Papua belum mampu menghambat perkembangan HIV/ AIDS. Hal ini terbukti dari jumlah yang terus meningkat dan hingga April 2001 tercatat 597 orang pasien yang terdiri dari HIV 388 kasus dan AIDS 209 kasus. Dari jumlah tersebut 116 orang meninggal dunia.  Penduduk Desa Makbalim, Kecamatan Salawati, Sorong hampir selama tiga bulan terakhir resah akibat jatah beras Opsus yang harus diterima tidak seperti biasanya. Sebelumnya masyarakat yang tergolong pra sejahtera setiap bulannya menerima jatah beras 20 Kg per kepala keluarga. Tetapi beberapa bulan terakhir ini dikurangi menjadi 10 Kg per kepala keluarga dengan membayar Rp. 1.000,-/ kg. Dan terus dikurangi hingga menjadi 4 kg per KK dengan membayar Rp. 1.250,-/kg. Demikian dinyatakan oleh Saidin, anggota DPRD Kabupaten Sorong pengganti antar waktu dari PPP. 10 Mei  Pra konferensi Perempuan Papua yang tertunda akhirnya terlaksana setelah ada perundingan antara Ketua PDP, Theys H. Eluay, dengan Kapolda Papua. Kapolda Papua, Irjen Pol. Made Mangku Pastika menjelaskan bahwa kepolisian mengambil tindakan tersebut berdasarkan tiga hal: [1] polisi mengindikasikan adanya kelompok-kelompok yang menyusup dan memboncengi pra konferensi untuk membentuk gerakan separatis, [2] merupakan kewajiban polisi untuk mencegah dan mengingatkan masyarakat dalam setiap kegiatan yang cenderung melanggar hukum, [3] merupakan kewajiban polisi untuk mencegah setiap upaya kelompok manapun yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Hal itu diakomodir dalam UU No. 9 tahun 1998 pasal 6 tentang kewajiban menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa.  Ketua DPRD Kota Jayapura, Drs. T. Bonay, mengatakan bahwa belum ada perhatian khusus dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi kepada pembangunan di Kotmadya Jayapura. Untuk itu tiga kelompok dari anggota DPRD Kotamadya Jayapura akan berangkat keluar daerah Papua melakukan studi banding.  Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jayapura, George Nelson Tabitu, mengemukakan pendapatnya dalam kaitan penjaringan bakal calon bupati/ wakil bupati Jayapura periode 2001-2006. Pihaknya melihat kelemahan dewan, yakni munculnya primordialisme suku dan pengkotak-kotakan dalam penjaringan calon dilihat aspirasi yang masuk ke DPRD Jayapura.  Menteri Negara Lingkungan Hidup/ Kepala Bapedal Pusat, Sonny Keraf, minta PTFI agar serius menangani tailing yang kini mematikan sumber daya alam dan ekosistem di kawasan Timika. Pihaknya mengakui data-data mengenai pengaruh dan dampak tailing yang disampaikan kalangan LSM mempunyai bukti kuat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, PTFI tidak bisa mempertahankan posisinya bahwa mereka bisa menangani pengaruh dan dampak tailings sebab jelas-jelas beraneka ragam ekosistem hancur, kayu, dan hutan sagu kering. Karena itu pemerintah memberikan dua alternatif kepada PTFI yaitu pertama, tailing ditampung di pabrik pengolahan biji lalu disalurkan melalui pipa dan ditampung menjadi bahan baku semen seperti telah diteliti oleh ITB. Kedua, perusahaan bisa membuang limbah ke sungai atau laut asalkan tidak mengandung bahan kimia yang mematikan mollusca air.  Konferensi Para Uskup Katolik PNG dan Kepulauan Solomon menyambut baik segala bantuan yang diberikan oleh pemimpin Gereja Anglikan dan Lutheran di PNG guna membantu sekitar 500 orang pengungsi Papua di Vanimo-PNG, yang tidak memiliki kejelasan status dan hidup dalam ketidakpastian. 11 Mei  Pra Konferensi Perempuan Papua I di Jayapura, ditutup oleh Ibu Cory Alhamid (isteri Sekjen PDP Thaha Alhamid) dengan menghasilkan beberapa agenda dan program kerja. Agenda kerja itu di antaranya memuat hasil pandangan umum para peserta dari kabupaten-kabupaten khususnya tentang pelanggaran HAM. Untuk itu konferensi mendatang akan memperhatikan dua agenda: harga diri dan pelanggaran HAM. Juga disiapkan komisi-komisi kerja untuk membahas masalah kekerasan yang dialami dalam keluarga, atau membahas tentang pandangan agama tentang pelanggaran HAM di Papua.  Ketua Komisi F DPRD Propinsi Papua, Pdt. Augustina Iwanggin Tanamal, menyatakan kepada kalangan LSM bahwa sumber daya adat milik rakyat seharusnya dilindungi dari tangan-tangan serakah yang terus memburu kekayaan di Papua. Selama kurun waktu 2 tahun terbentuknya komisi F, pihaknya banyak mendapatkan laporan pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan pihak aparat keamanan maupun sejumlah pengusaha HPH.  Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jakarta menggugat PT Freeport Indonesia ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas dua hal: pertama, PTFI tidak menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup akibat operasi pertambangannya. Kedua, PTFI dianggap dengan sengaja menutup-nutupi serta memberikan informasi yang tidak benar tentang longsornya tumpukan batuan di Danau Wanagong, Timika. Karena itu WALHI menilai bahwa PTFI telah melanggar pasal 6 ayat (1) dan (2) UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.  Ketua Komisi F DPRD Propinsi Papua, Pdt. Augustina Iwanggin Tanamal, mengemukakan bahwa Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong, Ir. M.L. Rumadas, ditangkap dan ditahan pihak Polda Metro Jaya berkaitan dengan ribuan kubik kayu milik masyarakat Sorong yang diselundupkan ke luar Papua.  Ketua Ikatan Intelektual Jayawijaya Barat Tiom, Nichel Yigibalon, menyatakan amat menyesal dengan proses penerimaan CPNS tahun 2000 untuk kabupaten Jayawijaya. “Putera asli kelahiran Jayawijaya tak satupun diterima, Pemda Tingkat I Papua telah melumpuhkan pemberdayaan manusia di Kabupaten Jayawijaya”. Karena itu pihaknya menolak upaya pemekaran kabupaten Jayawijaya menjadi tiga kabupaten karena sumber daya manusia belum siap dan sarjana-sarjana senior belum dimasukkan ke dalam jabatan birokrat. 12 Mei  Untuk menghadapi Sidang pertama tuduhan Makar kepada Theys, cs (5 anggota PDP) digelar di Pengadilan Negeri Jayapura, pihak PDP mengeluarkan seruan. Inti seruan menyatakan, karena sidang terbuka untuk umum, maka seluruh anggota masyarakat berhak hadir dan menyaksikan jalannya persidangan; tetapi sekaligus berkewajiban menjaga dan ikut menciptakan ketenangan, ketertiban, dan suasana yang aman. Pihak PDP menyadari bahwa proses pengadilan yang jujur dan adil, sekaligus merupakan pendidikan hukum secara terbuka dan gratis bagi rakyat karena rakyat berhak menilai apakah proses dan keputusan pengadilan sudah sesuai dengan rasa keadilan dan jeritan hati nurani rakyat atau tidak. 13 Mei  Kapolda Papua, Irjen Pol. Made Mangku Pastika, mengatakan bahwa pihak Polri tidak akan mentolerir atau bersikap lunak terhadap gerakan-gerakan separatis.  Terjadi bentrokan antara anggota Yonif 753/Paniai dengan anggota Polres Nabire di Nabire. 14 Mei  Sidang perdana dugaan Makar, Theys, cs dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jayapura. Sidang berjalan dengan aman dan tertib. Theys H. Eluay dituduh dengan dakwaan primer, yakni rangkaian perbuatan yang dilakukan sejak tanggal 12 November 1999 yang mencetuskan Deklarasi, kegiatan pengibaran bendera Bintang Kejora 1 Desember 1999, kegiatan Mubes Papua 23-26 Februari 2000 yang mencetuskan Komunike Politik Papua, Kongres Papua II tanggal 29 Mei – 4 Juni 2000 dalam upaya memisahkan Propinsi Papua menjadi Negara Papua Barat yang berdiri sendiri terpisah dari NKRI.  Kapolres Jayapura, AKBP Drs. Daud Sihombing SH, menjelaskan bahwa untuk pengamanan sidang perdana tokoh PDP, Polres mengerahkan sekitar 500 orang personil.  Sekretaris Pusat Masyarakat Ekonomi Kerakyatan Papua, John Kabey, mengecam keras pernyataan Kepala Bapedalda Papua, Ir. H.E. Mackbon, yang mengatakan bahwa Kopermas dikhawatirkan menjadi biang rusaknya hutan di wilayah Irja. Menurutnya pernyataan tersebut merupakan isu murahan yang tidak disertai fakta dan data.  Meskipun mendapat subsidi per tahun sebesar Rp. 18 milyar dari Pemda Propinsi Papua, RSUD Dok II Jayapura tetap kekurangan dana operasional. Menurut Direktur RSUD Dok II Jayapura, Dr. Clemens Manyakori, pihaknya membutuhkan biaya sekitar Rp. 30-40 milyar per tahun agar RSUD berjalan dengan baik.  TNI-Angkatan Udara berencana mendirikan pangkalan Angkatan Udara terbesar di Biak. 15 Mei  Meski terjadi perdebatan dalam rapat pleno Komnas HAM di Jakarta, akhirnya Komnas HAM memutuskan untuk mengadopsi dan merekomendasikan keputusan dan kesimpulan KPP HAM Papua mengenai peristiwa Abepura 7 Desember 2000 bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat yang digolongkan sebagai tindak kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity). Hasil tersebut akan diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti dengan proses penyidikan. Dalam laporannya, KPP HAM merekomendasikan 25 orang sebagai tersangka dalam tiga tingkatan: pelaku langsung, penanggung jawab operasi lapangan, dan penanggung jawab komando atau pemberi perintah.  Masyarakat PIR III Timika yang diwakili oleh Benny Tsenawatme, mantan direktur LEMASA, akan menggugat PTFI senilai Rp. 17 milyar dengan alasan bahwa PTFI telah memanfaatkan lahan garapan di PIR III seluas 203 ha yang merupakan hak masyarakat untuk kepentingan penambangan.  Setelah melalui proses pemilihan yang alot di kantor DPRD Kabupaten Paniai, Enarotali, pasangan Januarius Doo dan Naftali Yogi akhirnya dipilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Paniai periode 2001-2005. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Paniai, Yan Tebay, mengungkapkan kekuatirannya bahwa masyarakat akan menolak bupati terpilih karena selama bertugas banyak melakukan penyimpangan.  Sekretaris Eksekutif FOKER LSM Papua, Budi Setyanto SH, menanggapi kasus persidangan tokoh-tokoh PDP dengan mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh rakyat Papua melalui elit Papua itu masih dalam konteks wacana dan juga ada unsur persetujuan dari Presiden Gus Dur. Karena itu jika hal tersebut dianggap Makar, berarti cap yang sama juga ada pada pemerintah karena pemerintah sendiri memberikan ruang yang pada akhirnya tercipta unsur Makar yang dituduhkan.  Gubernur Lemhanas, Ermaya Suriadinata, menjelaskan, “hasil kajian Lemhanas menganggap tidak perlu UU khusus Nangroe Aceh karena yang penting adalah bagaimana menyejahterakan masyarakat Aceh. Kalau ada UU Khusus Nangroe Aceh maka daerah lain akan menuntut juga”.  Bupati Merauke, John Gluba Gebze, mengemukakan pihaknya akan menggugat perusahaan HPH yang tidak membayar pajak hingga ke meja hijau. Jumlah tunggakan yang harus didenda perusahaan HPH antara lain:  PT Sagindo Lestari tahun 1995-2000 sebesar Rp. 767.894.000,-  PT Prabu Alaska tahun 1999-2000 sebesar Rp. 1.729.000.000,-  PT Artika Optima Inti Satu tahun 1998-2000 sebesar Rp. 4.752.000.000,-  PT Artika Optima Inti Empat tahun 1998-2000 sebesar Rp. 1.171.000.000,-  PT Digul Daya Sakti Satu (sudah tutup) thn. 998-2000 Rp. 1.703.000.000,-  PT Digul Daya Sakti Dua tahun 1999-2000 sebesar Rp. 344.000.000,-  PT Kayu Pusaka Bumi Makmur tahun 1998-2000 Rp. 1.501.000.000,-  PT Rimba Megah Lestari tahun 1997-2000 sebesar Rp. 2.341.000.000,- 16 Mei 1. Kapolres Jayapura, AKBP Daud Sihombing SH, menyatakan bahwa dalam kasus Abepura 7 Desember 2000, pihak polisi berada dalam posisi yang benar dan rekomendasi KPP HAM Papua perlu dibuktikan dan dijawab secara hukum. 17 Mei  Koordinator Indonesian Human Rights Network (LSM masalah Indonesia yang berbasis di Amerika Serikat), Kurt Biddle, mendesak pemerintah AS untuk melakukan intervensi terhadap masalah HAM di Indonesia termasuk Papua. Menurutnya Kongres AS telah meminta pemerintah AS untuk menekan pemerintah RI agar mengizinkan LSM Internasional yang menangani HAM dan lingkungan mendapatkan akses ke wilayah-wilayah seperti Aceh, Maluku, Kalimantan, dan Papua. 18 Mei  Bupati Sorong, John Piet Wanane, mengatakan bahwa pencopotan Ir. ML. Rumadas dari jabatan Kepala dinas kehutanan Kabupaten Sorong tidak langsung dapat dikatakan bahwa yang bersangkutan bersalah. Yang dapat menentukan Rumadas bersalah atau tidak hanyalah hakim. Rumadas sedang menjalani proses hukum karena diduga terlibat dalam kasus penyelundupan kayu log di Sorong. 20 Mei  Kapolda Papua, Irjen. Pol. Made M. Pastika, menilai bahwa insiden Abepura 7 Desember 2000 tidak melanggar HAM karena memenuhi tiga ukuran, yakni pertama, tindakan polisi didasarkan atas perintah yang jelas. Kedua, tujuannya jelas yakni berusaha menangkap para pelaku penyerangan Polsek Abepura yang telah berakibat korban jiwa maupun pembakaran ruko. Ketiga, telah dipenuhi bahwa tindakan polisi itu merupakan pencegahan agar konflik tidak meluas.  PDP melalui sekjennya, Thaha Alhamid, meminta agar rakyat Papua tidak melakukan tindakan yang dapat berakibat dilakukannya darurat sipil di Papua. Hal ini dikemukakan sehubungan dengan konflik elit politik di Jakarta. Pihaknya mengatakan bahwa saat sekarang ada pihak tertentu yang berusaha untuk menciptakan situasi di Papua ini menjadi tidak aman.  Bupati Merauke, Johanes Gluba Gebze, beranggapan bahwa kabupaten lebih mampu mengurus daerah dibandingkan dengan propinsi karena daerah-daerah akan dapat memperbaiki kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu bila Otonomi Khusus tetap dipusatkan di propinsi, maka Kabupaten Merauke akan pisah dari Propinsi Papua.  Lima pejuang Papua asal Fak-fak yang terlibat dalam pengibaran Bendera Bintang Kejora, 1 Desember 2000, divonis 18 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Fak-fak. 21 Mei  Kuasa Hukum Theys, cs membacakan eksepsinya di depan sidang lanjutan tokoh-tokoh PDP. Pada intinya eksepsi tersebut mengatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap salah satu tokoh PDP, Drs. Don Al Flassy MA, dinilai kuasa hukum PDP harus batal demi hukum. Alasannya surat dakwaan itu selain tidak cermat dan tidak jelas juga dinilai masih kabur. Eksepsi yang diberi judul “Mengadili Sebuah Obsesi” menguraikan fakta-fakta situasi demokrasi di Papua: pertama, hal yang dinilai ironi adalah bahwa dalam suasana dan era reformasi masih terjadi pengadilan dengan pasal Makar. Kedua, Mubes dan Kongres Papua tidak pernah dinyatakan dalam suatu keputusan atau aturan kegiatan yang terlarang bahkan justru mendapat restu dari pemerintah Indonesia. Ketiga, dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinilai tidak lengkap dan sepihak karena menyembunyikan fakta kejadian yang telah diketahui oleh seluruh rakyat dan aparat keamanan mengenai pengibaran Bendera Bintang Kejora.  Sekretaris Irwilprop Papua, Martinus Ayomi SH, menyatakan bahwa sekitar 70% proyek pembangunan di Papua yang dibiayai dana APBD dinilai gagal. Alasannya karena [1] perencanaan proyek tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, [2] tidak ada petunjuk teknis, dan [3] pengawasan kurang sehingga dana sudah habis sebelum proyek selesai. 22 Mei  Mantan Kadinkes Propinsi Papua, dr. AJ. Dimpudus yang didakwa melakukan korupsi sebesar Rp. 140 juta, dinyatakan bebas murni di Pengadilan Negeri Jayapura karena JPU tidak dapat membuktikan dakwaannya secara sah dan meyakinkan.  Kapolda Papua, Irjen Pol Drs. Made M. Pastika menjelaskan bahwa Polda Papua tidak lagi mendatangkan pasukan Brimob dari luar untuk di-BKO-kan di Propinsi Papua.  Enni Dimor, Kepala Suku Pulau Masi-Masi di Kecamatan Pantai Timur, Kabupaten Jayapura, menyatakan masyarakatnya menuntut PT Sumalindo Lestari Jaya III sebesar Rp. 2,5 milyar karena perusahaan tersebut telah menjadikan Pulau Masi-Masi sebagai pelabuhan singgah tanpa persetujuan masyarakat. 24 Mei  Kadispen Polda Papua, Komisaris (Pol) Zulkifli AR, mengakui bahwa pihaknya masih banyak mengalami kendala dalam hal mengatasi penyelundupan kayu sebab proses penyelundupan selalu melalui laut; sedangkan Polda punya keterbatasan sarana dan prasarana di laut dan tidak mencukupi untuk mengadakan operasi setiap hari. Mengenai penangkapan terhadap Kadinas Kehutanan Kabupaten Sorong, Ir. M.L. Rumadas, oleh Mabes Polri, pihaknya menilai hal tersebut wajar-wajar saja karena Mabes punya kewenangan di seluruh Indonesia. 25 Mei  Menanggapi kasus dugaan money politics dalam pemilihan Bupati Paniai, Kapolda Papua, Irjen Pol. Made M. Pastika, mengatakan bahwa kasus tersebut akan ditangani oleh pihak polda.  Praktisi Hukum, Anton Raharusun SH menjelaskan, secara hukum proses pemilihan Bupati Paniai dinilai sah karena sudah sesuai dengan mekanisme yang ada. Jika ada indikasi penyuapan, maka pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini harus diperiksa oleh yang berwajib.  Pertentangan antara pihak eksekutif dan legislatif Kabupaten Sorong berdampak buruk terhadap kinerja dinas-dinas yang ada di lingkungan Pemda Kabupaten Sorong karena pihak eksekutif belum mengajukan RAPBD 2001 ke DPRD Kabupaten Sorong.  Kepala Biro Pemerintahan Setda Propinsi Papua, Drs. E. Fonataba, mengatakan bahwa usul pemekaran 16 wilayah tingkat II (Kabupaten/ Kota) di Propinsi Papua masih harus diteliti pemerintah pusat supaya jangan sampai timbul masalah baru tetapi sebaliknya dapat memberi kemakmuran bagi masyarakat. Ke-16 wilayah yang diusulkan untuk dimekarkan adalah Sarmi, Digul Atas (Tanah Merah), Digul Bawah, Kaimana, Kerom, Raja Ampat, Bintuni, Sorong Selatan, Asmat, Waropen, Pegunungan Bintang, Tolikora, Yahukiumo, Wasior, Kota Manokwari, dan Kota Merauke. 28 Mei  Gubernur Papua, Drs. Jaap. Salossa MSi menyatakan, “sekarang masalah putera asli ditradisikan menjadi pimpinan di daerahnya, sudah menjadi muatan dalam RUU Otonomi Khusus dalam ketentuan mengembalikan hak-hak dasar orang Papua, yakni memberikan hak kepemimpinan daerah kepada putera asli”. 29 Mei  Menanggapi perintah Kapolri untuk memberlakukan siaga I di seluruh wilayah Indonesia, Kapolda Papua, Irjen Pol. Made Mangku Pastika, mengatakan situasi dan kondisi yang tengah terjadi di Papua belum dapat dijadikan alasan bagi pihak kepolisian untuk memberlakukan status Siaga I karena situasi kamtibmas dan perkembangan situasi lainnya di Papua dinilai sangat kondusif dan aman.  Gubernur Papua, Jaap Salossa, menemui Presiden Gus Dur di kediamannya untuk menyampaikan pernyataan berkaitan dengan situasi politik akhir-akhir ini di Jakarta dari seluruh komponen masyarakat Papua yang diwakili oleh 20 tokoh agama, tokoh masyarakat, intelektual, tokoh LSM, dan tokoh adat. Dalam pernyataan yang juga disampaikan kepada Wapres Megawati dan Ketua DPR RI, Akbar Tandjung, ditegaskan bahwa rakyat Papua merasa prihatin atas konflik elit yang berlangsung dan menjalar ke propinsi-propinsi tertentu sehingga mengorbankan masyarakat. Konflik para elit tersebut samasekali tidak memberikan manfaat kepada rakyat di Tanah Papua. Jika berkelanjutan, dikhawatirkan bahwa penderitaan rakyat makin berkepanjangan.  Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, maupun Polres Sorong belum mampu menangkap terdakwa mantan Dirut PDAM Sorong, Benny Benyamin, untuk dihadirkan dalam persidangan atas tindak pidana korupsi milyaran rupiah dan kini dinyatakan kabur dan masuk dalam daftar pencarian orang pertengahan tahun 2000. 30 Mei  Ketua PDP, Theys H. Eluay, mengancam pihaknya akan membentuk pemerintahan transisi di Papua jika Presiden Gus Dur digulingkan dalam Sidang Istimewa MPR.  Ketua Fraksi PDIP DPRD Propinsi Papua, Drs. Ishak Tabuni, memberikan tanggapan mengenai permintaan sejumlah bupati agar propinsi tidak mencampuri otoritas daerah sesuai UU Otonomi Daerah. “Pernyataan bahwa propinsi tidak perlu mengatur daerah seperti dilontarkan oleh beberapa bupati sangat keliru. Karena selama ini yang kita harapkan adalah DAU dari pusat. Kalau memang daerah menginginkan demikian, maka lama kelamaan DAU akan berkurang. Bagaimana dengan daerah lain, jika daerah mengandalkan pendapatan asli daerah, Timika, Sorong, Manokwari bisa. Tetapi bagaimana dengan Puncak Jaya atau Paniai?”  Sekretaris Komisi D DPRD Propinsi Papua, Drs. Laurens Kulalein, menyatakan bahwa persediaan bahan bakar Avigas di Papua tinggal 350 drum. Persediaan tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yayasan-yayasan penerbangan sosial seperti MAF yang membutuhkan 270 drum/ bulan, AMA: 175 drum/ bulan, Advent: 22 drum/ bulan, SIL: 105 drum/ bulan, dan Tariku: 50 drum/ bulan. Karena itu pihaknya akan mengadakan pertemuan antara Deperindag, Wagub, Wakil penerbangan swasta, dan Pertamina.  Demianus Gobay, anggota DPRD Kabupaten Paniai, menuntut agar diberikan caretaker Bupati untuk Kabupaten Paniai sehubungan dengan dugaan money politics dalam pemilihan bupati Paniai. Pihaknya bersama 175 orang lainnya menegaskan tidak akan kembali ke Paniai jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi.  Cina menolak jika dikatakan mendukung kemerdekaan Papua. 31 Mei 1. Menyikapi pernyataan Theys Hiyo Eluay tentang niatnya untuk membentuk pemerintahan transisi, jika Gus Dur lengser dari kursi Kepresidenan RI, Socrates Sofyan Yoman (tokoh muda dari Jayawijaya) mengatakan bahwa pernyatan Theys sangat tidak proporsional dalam konteks perjuangan rakyat Papua untuk menentukan nasibnya sendiri (self-determination). Kemerdekaan rakyat Papua tidak ada hubungannya dengan kapasitas Gus Dur sebagai Presiden atau bukan. 2. Kapolda Papua, Irjen Pol. Drs. Made Mangku Pastika, menilai pernyataan Theys tidak rasional, sehingga tidak perlu dipercaya oleh masyarakat. 3. Mantan Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Propinsi Papua, Daryono SKM Mkes divonis pidana korupsi 10 bulan penjara dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp. 14.145.337,- serta biaya perkara sebesar Rp. 5000,-. 4. Mengenai adanya 113 Sekolah Dasar (SD) di Merauke yang dipastikan terancam tidak akan mengikuti Ebtanas, Kanwil Depdiknas Papua, Jerry Haurissa mengaku belum tahu karena belum ada laporan. Tetapi tentang akar persoalannya, Haurissa mengatakan bahwa kemungkinan besar terjadi karena kurangnya perhatian pemerintah atas kesejahteraan para guru. JUNI 2001 1 Juni 1. Transmigran Eksodus Armopa VIII, Kecamatan Bonggo, Kabupaten Jayapura menggelar pertemuan di Aula Keuskupan Jayapura dengan menghadirkan pihak Keuskupan dan para wartawan media cetak lokal dan nasional. Sukimin, Koordinator 26 KK Transmigran umum ini menuntut pihak LBH Papua sebagai Kuasa Hukum untuk menindaklanjuti masalah struktural ini ke Pengadilan dan kepada Kanwil Deptrans Papua supaya memulangkan mereka ke daerah asal masing-masing, Jawa dan NTT. 2. Ibu-ibu Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Jayawijaya berunjukrasa di Wamena. Mereka memprotes keberadaan WTS (Wanita Tuna Susila) di Wamena karena merusak nama baik daerah. 4 Juni 1. Di Hotel Matoa Jayapura, Theys Hiyo Eluay mengatakan tentang niatnya mundur dari Ketua PDP dan Pemimpin Besar Bangsa Papua akan dibicarakan pada tanggal 11 Juni 2001. Niat ini menurut Tom Beanal di Timika, adalah hal wajar, tetapi pernyataan itu selalu dapat berubah-ubah setiap waktu sesuai figur Theys yang sangat kontroversial. 5 Juni 2. Ketua umum DPD F-SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Propinsi Papua, L.C. Hamadi menilai UU Ketenagakerjaan masih kurang sehingga pihak pekerja/buruh selalu ditekan dan dikalahkan oleh para pengusaha/majikan, terutama bila para pekerja/buruh mempertanyakan atau menuntut hak-haknya. 3. Kepala Dinas Kesehatan Nabire, dr. Tjondro Indarto dicopot jabatannya oleh Bupati Nabire dan sekaligus melantik Otniel Aronggear SKM sebagai Kadinkes Nabire yang baru. Pencopotan dan pelantikan ini dinilai Kadinkes Propinsi Papua, Drg. Soejono A MPH sebagai hal yang tidak sah karena dilakukan Bupati tanpa koordinasi dengan pihaknya, sekalipun itu adalah wewenang Bupati. 4. Hak ulayat atas tanah adat di Gunung Meja, Manokwari, sebagaimana dituntut oleh pemilik tanah adat terhadap pihak PDAM Manokwari diselesaikan melalui sebuah kesepakatan bersama. Bupati Manokwari Drs. Dominggus Mandacan yang didampingi Ketua DPRD Daud Mandowen dan Direktur Utama PDAM, Artin Sirait menyetujui pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 4,6 Miliar. 7 Juni 1. Dua warga negara (WN) Belgia: Johan Elia Theo van Eynde (47) dan Phillipe RD Simon hilang di sekitar Desa Paluga, Kecamatan Illaga, Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Kedua WN Belgia ini berada di Papua, khususnya di Puncak Jaya dalam rangka berwisata. Namun dicurigai oleh masyarakat karena mereka membawa alat potret berupa kamera untuk mengambil gambar di Ilaga dan sekitarnya. 2. Direktur ELS-HAM Papua, Yohanis G Bonay dalam konferensi persnya di gedung P3W Abepura menyatakan bahwa pihaknya mencium ada dropping pasukan TNI dan Polri secara besar-besaran ke Papua. Kapendam XVII/Trikora, Letkol Siregar membenarkan hal ini bahwa dropping pasukan ini dimaksudkan untuk mengawal wilayah perbatasan RI-PNG. 8 Juni 3. Menyikapi tindakan Ditserse Polda Papua terhadap wartawan Timika Pos, tiga organisasi kewartawanan di Papua: PWI Papua, PWI Reformasi Papua dan AJI Biro Papua mengecam tindakan oknum Serse Polda Papua. Tindakan aparat ini dinilai sebagai sikap arogansi aparat kepolisian negara. 4. Melalui ketua tim kuasa hukum Zainal Sukri, SH dari LBH Independent, ketiga anggota TPN/OPM: IT, SB dan KI membantah dakwaan ikut serang Pos Kopassus Betaf di Pengadilan Negeri (PN) Jayapura. 5. Pihak PT. Sumalindo Lestari Jaya dan Masyarakat Pulau Masi-Masi, Kecamatan Pantai Timur, Jayapura sepakat menyelesaikan masalah hak ulayat tanah adat atas berlabuhnya kapal milik PT. SLJ. Kesepakatan diambil melalui sebuah pertemuan yang difasilitasi oleh Komisi B DPRD Kabupaten Jayapura. Mulanya masyarakat menuntut ganti rugi sebesar 2,150 miliar rupiah, tetapi sesuai hasil kesepakatan, masyarakat menyetujui pembayaran sebesar Rp. 11.500.000,- 10 Juni 1. Aksi Mogok Kerja selama 4 hari (1-4 Mei 2001) oleh Karyawan PT. Bina Balantak Utama (BBU) Sarmi, Jayapura ternyata tidak mendapat tanggapan yang memuaskan dari pihak perusahaan. Mereka menuntut perbaikan sistem pengupahan yang berada di bawah standar Upah Minimum Regional (UMR) dan kontrak kerja. 2. Kapolda Papua, Irjen Pol Made Mangku Pastika membantah pernyataan ELS-HAM tentang soal adanya dropping pasukan non organik besar-besaran (15.000-20.000 personel) ke Papua. Pernyataan ELS-HAM ini dianggap tak berdasar dan mengada-ada, karena menurut Kapolda, saat ini pihaknya bukan lagi menambah jumlah pasukan di Papua, tetapi justru semakin mengurangi pasukan yakni memulangkan pasukan anggota Brimob yang di-BKO-kan di Irja. 3. Keputusan DPRD Kabupaten Jayawijaya untuk tidak mengusir WTS dari Wamena dianggap melegalkan WTS oleh Yustinus Tabuni, Tokoh Pemuda Wamena. DPRD dinilai keliru dan tidak menanggapi serius masalah yang disampaikan lewat aksi ibu-ibu GOW menolak WTS beberapa waktu lalu. 4. Tokoh Masyarakat Desa Napisndi Biak, Roberth Kafiar mengatakan ada tiga Puskesmas Pembantu (Pustu) di kecamatan Supiori Utara sudah sejak Januari-Juni 2001 tidak aktif melayani kesehatan masyarakat. Pustu ditutup karena ditinggalkan petugas kesehatan tanpa alasan jelas. 11 Juni 5. Ketua Umum Forum Komunikasi dan Perhimpunan Ahli Kesehatan Papua, Drs. Wempi Aronggear, MSc mempertanyakan pembebasan dakwaan terhadap Mantan Kadinkes Papua, dr. AJ Dimpudus DT&H oleh pihak Pengadilan. Menurut Wempi, sebenarnya yang harus dibebaskan itu adalah bawahan yakni Darino M.Kes, bukan atasan yakni AJ Dimpudus. Wempi menyetujui langkah yang diambil pihak Kejaksaan untuk mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. 6. Gubernur Irja, Drs. JP Salossa, MSi menilai banyak pemegang dan pengusaha HPH (Hak Penguasaan Hutan) “mbalelo”. Gubernur mengakui bahwa meskipun selama ini sektor HPH merupakan salah satu pemasuk pendapatan asli daerah (PAD), tetapi hanya sedikit dari masyarakat yang menikmati hasil dari usaha tersebut. 7. Sekitar 200 warga masyarakat dan mahasiswa Puncak Jaya yang berdomisili di Jayapura mendatangi Kantor Gubernur Papua. Masyarakat meminta Gubernur agar membatalkan terpilihnya Eliezer Renmaur sebagai Bupati Puncak Jaya periode 2001-2005. Menurut massa, Bupati Puncak Jaya harus dipilih dari putera daerah. Menanggapi tuntutan ketidakpuasan ini, Gubernur Papua Drs. Jaap Salossa, MSi mengatakan bahwa pada dasarnya dirinya tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan hasil yang telah ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya Gubernur meminta supaya DPRD Kabupaten Puncak Jaya bertanggung jawab terhadap adanya konflik yang terjadi antara masyarakat secara emosional. 12 Juni 1. Tudingan “Mbalelo” oleh Gubernur Papua, Drs. Jaap Salossa, MSi terhadap sejumlah pengusaha dan pemegang HPH, dinilai Ketua Masyarakat Perhutani Indonesia (MPI), Bosco Fernandez bahwa hal itu benar adanya. Bosco mengaku pihaknya tidak bisa membantahnya dan tidak berkeberatan atas tudingan Gubernur, tetapi tidak semuanya “mbalelo”. 2. Dua Warga Negara Belgia yang dikabarkan hilang di Ilaga, Puncak Jaya: Johan Elia Theo van den Eynde dan Philippe RD Simon diisukan disandera oleh sekelompok orang tak dikenal yang diduga kecewa dengan sikap Polisi yang telah menurunkan Bendera Bintang Kejora di Ilaga. 13 Juni 1. Di Desa Wondiboi, Kecamatan Wasior, Kabupaten Manokwari, lima (5) anggota Brimob dan seorang warga sipil diduga tewas diserang pasukan tidak dikenal. Semuanya anggota Brimob Kotaraja, Jayapura yang bertugas di Pos Brimob Pam CV. Vatika Papuana Perkasa (VPP). Sedangkan korban warga sipil yang tewas adalah Briyadi Umasugi, karyawan Kopermas Imanuel. 2. Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. Made Mangku Pastika membenarkan adanya penyerangan terhadap pos Brimob di Wasior. Menurut Kapolda, penyerangan h kelompok tak dikenal ini merupakan hal yang sudah membahayakan, sehingga harus diusut sampai tuntas. 3. Direktur Eksekutif LP3BH (Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum) Manokwari, Yan Christian Warinussy,SH mengatakan bahwa kejadian yang menewaskan lima anggota Brimob dan seorang warga sipil di Wasior itu mulanya didahului aksi kontak senjata antara pihak Brimob Pam CV. VPP dengan sekelompok oknum bersenjata tak dikenal. 14 Juni 4. Aksi penyerangan sekelompok bersenjata tidak dikenal terhadap Pos Brimob di Wasior, Manokwari disebut aparat Kepolisian sebagai kelompok separatis bersenjata atau GPK/OPM. Kapolres Manokwari, AKBP Drs. Bambang Budi Santoso mengaku bahwa dalam penyerangan itu ada senjata milik Brimob yang hilang dan diduga dirampas oleh kelompok GPK. Untuk merebut kembali senjata api yang dirampas kelompok tak dikenal itu, Kapolres Manokwari mengatakan bahwa hidup atau mati, pihaknya akan berusaha supaya senjata api itu bisa direbut kembali. Untuk itu perbatasan Nabire dan Fakfak diblokir aparat, dan telah berkoordinasi dengan Polres Nabire dan Fakfak khususnya Kaimana untuk ‘menjepit’ ruang gerak GPK yang diduga pelaku penyerangan tersebut. Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. Made Mangku Pastika mengatakan bahwa pihaknya akan menambah pasukan ke Manokwari yang didtangkan dari Sorong, Biak dan Jayapura. Pihaknya tidak akan mengampuni para pelaku peristiwa tersebut. 5. Melalui pers release, pihak ELS-HAM Papua dan Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-gereja Babtis Papua (PGBI) menyesalkan dan mengutuk kelompok tidak dikenal yang melakukan tindakan penyerangan di Wasior. 15 Juni 1. Menyikapi situasi daerah Papua yang semakin diwarnai oleh kekerasan seperti yang terjadi di Wasior, para pimpinan Agama di tanah Papua menyampaikan seruan kemanusiaan lewat pers release di Jayapura. Seruan kemanusiaan ini sebagai rasa keprihatinan keadaan di tanah Papua. Para pimpinan Agama yang turut menandatangani pers release ini antara lain: Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pdt. Herman Saud MTh, Uskup Jayapura, Mgr. Leo Laba Ladjar OFM, Ketua Sinode GKII, Pdt. John Gobay,STh, Ketua Sinode GIDI, Pdt. Mestian Towolom,STh, dan Sekum Persekutuan Gereja Babtis Papua, Pdt. Sofyan Yoman, serta Ketua MUI Papua, Drs. H. Zubeir D. Hussein. 16 Juni 2. Tiga (3) Kompi Batalyon TNI Kostrad 725 Kendari tiba di pelabuhan Pangkalan Utama (Lanut) TNI Angkatan Laut Porasko APO Jayapura dengan KRI Teluk Manado 573. Menurut Kapendam XVII/Trikora Letkol R. Siregar, pasukan Batalyon 725 yang terdiri dari ratusan personel ini adalah pasukan non-organik yang didrop ke Jayapura untuk menggantikan Batalyon 713 yang sudah bertugas selama 6 bulan (purnawaktu) di Papua. Siregar menegaskan bahwa kedatangan Batalyon 725 ini bukan penambahan pasukan, tetapi rotasi biasa. 18 Juni 1. Wakil Ketua PDP, Tom Beanal mendesak dan meminta Presiden Gus Dur, Komnas HAM dan Jaksa Agung Baharuddin Lopa untuk segera menggelar sidang pelanggaran HAM berat kasus Abepura sebelum Sidang Istimewa (SI) MPR dilaksanakan. Jika tidak, PDP akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional. Mengenai peristiwa di Wasior, Tom mengatakan bahwa pada prinsipnya PDP tidak menghendaki penggunaan cara-cara kekerasan, baik yang dilakukan oleh aparat bersenjata maupun rakyat sipil bersenjata. Sedangkan mengenai upaya penetapan RUU Otonomi Khusus (Otsus) untuk Papua oleh DPR-RI yang masih dipertentangkan, Tom menghimbau para cendekiawan dan birokrat Papua supaya kembali ke Jayapura dan bersama-sama dengan DPRD Papua dan rakyat mempersiapkan referendum. 2. Aparat Polres Manokwari menangkap dua (2) orang: NW (52) dan YW (40) yang diduga kuat sebagai pelaku penyerangan pos Brimob di Wasior, Manokwari. Kedua orang ini kemudian ditahan untuk menjalani pemeriksaan secara intensif di Mapolres Manokwari. 3. Jaksa Agung RI, Baharuddin Lopa mengumumkan Tim Penyidik dari Kejaksaan Agung untuk kasus Abepura, 7 Desember 2000, supaya menindaklanjuti hasil penemuan yang dilaporkan oleh KPP HAM Papua. Tim tersebut dipimpin oleh H.M.A. Rachman. 19 Juni  Para terdakwa kasus Wamena Berdarah, 6 Oktober 2000 memperoleh penangguhan penahanan dari Kejaksaan Tinggi Jayapura.  Gereja-gereja di Manokwari memperkirakan ada sekitar 300-600 personel pasukan dari TNI dan Polri di Manokwari sehubungan dengan kasus Wasior. 1. Komisaris Polisi Seminar Sebayang, Komandan Sabhara Polres Manokwari mengancam akan menembak Yan Warinusi, SH, aktivis HAM dan pengacara hukum LP3BH (Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum) Manokwari. Intimidasi berupa ancaman tembak ini berhubungan dengan kasus Wasior yang menjadi perhatian dari LP3BH dan wilayah Wasior masih dalam status isolasi oleh pihak aparat kepolisian setempat. 22 Juni  Ketua PDP, Theys Hiyo Eluay didampingi Moderator PDP, Pdt. Herman Awom STh, Anggota PDP, Agus Alue Alua, Marthinus Werimon, Yorris Raweyai, Ismail Rajabauw bertemu Presiden Gus Dur di Jl. Irian No. 7, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan disampaikan dua (2) permintaan yang dibuat dalam bentuk surat. Pertama, meminta Presiden supaya segera menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat di Abepura yang saat ini berkas penemuan KPP HAM Papua dari Komnas HAM sudah berada di tangan Kejaksaan Agung. Kedua, mengenai pernyataan sikap dan kebijakan politik PDP berupa permintaan referendum.  Sekjen PDP, Thaha Alhamid menyatakan bahwa ide awal sikap politik PDP meminta referendum kepada Presiden Gus Dur itu dilatarbekangi oleh pernyataan DPRD Propinsi Irja sendiri tentang permintaan referendum bagi Papua jika Pemerintah Pusat menolak RUU Otsus. Thaha menegaskan bahwa PDP hanya menindaklanjuti pernyataan yang telah dikeluarkan oleh pihak DPRD. Namun Thaha mengakui jika referendum itu hanya sebuah kendaraan menuju kemerdekaan sebagai tujuan utama. 2. Sekretaris Umum DPC Ikatan Advokad Indonesia (Ikadin) Cabang Papua, Anthon Raharusun SH, menilai tindakan intimidasi dari oknum kepolisian di Manokwari terhadap Yan Warinusi SH, seorang aktivis HAM dan pengacara dari LP3BH Manokwari sangat melecehkan profesi pengacara. 24 Juni  Para Pimpinan Gereja baik gereja Katolik maupun gereja Protestan menunjuk dua (2) orang wakil atas nama, Br. Drs.Theo van den Broek OFM (Direktur SKP Keuskupan Jayapura) dan Pdt. Dr. Benny Giay (Ketua Sekolah Tinggi Teologi GKII) untuk bernegosiasi mengenai penyanderaan terhadap kedua orang WNA asal Belgia oleh pihak penyandera di Ilaga. Kedua orang utusan ditunjuk berdasarkan permintaan pihak penyandera, yang kemudian disetujui oleh pihak-pihak lain.  Pihak Polres Manokwari menangkap dan menahan 17 orang untuk diperiksa sehubungan dengan kasus pembunuhan di Wondiboi, Wasior Kabupaten Manokwari.  Hubertus Wresman (26), warga Desa Nengke, Kecamatan Tor Atas diduga diculik dan dibunuh oleh anggota Kopassus yang bertugas di Betaf, Jayapura. 25 Juni 1. Upaya pengejaran dan penyisiran terhadap pelaku penyerangan pos Brimob di Wasior Kabupaten Manokwari yang dilakukan oleh pihak aparat Kepolisian daerah Papua dituding melanggar HAM oleh Ikatan Mahasiswa Manokwari di Jayapura. Melalui press releasenya, Ikatan Mahasiswa Manokwari mengutuk tindakan aparat Brimob yang sewenang-wenang terhadap masyarakat sipil di daerah konflik tersebut. Para mahasiswa juga menuntut agar Kapolres Manokwari segera membuka isolasi wilayah Wasior bagi tim Pastoral dari Sinode GKI untuk memberikan pelayanan iman ke daerah tersebut. Sedangkan terhadap Pemerintah daerah Kabupaten Manokwari, mereka menuntut supaya segera mengungsikan masyarakat desa yang berdomisili di Wasior serta apabila terjadi korban pada masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten harus bertanggung jawab. 2. Menyikapi pernyataan sikap para anggota PDP mengenai kemungkinan adanya referendum untuk Papua, Menteri Pertahanan dan Kemanan RI, Mahfud menegaskan bahwa referendum itu ada aturannya dan tidak gampang. Karena menurut Mahfud, belum ada persoalan mendasar yang dapat menuntut diadakan referendum untuk Papua. 26 Juni 1. Tim Asistensi Otonomi Khusus dari Papua yang dipimpin Wagub Papua, drh. Constant Karma dan Ir. Frans Wospakrik,MSc bertemu Menkopolsoskam RI, Agum Gumelar di Jakarta. Dalam pertemuan itu Agum Gumelar mengatakan bahwa kehadiran Otusus bagi Papua dengan sendirinya akan menjawab semua keinginan masyarakat yang selama ini dijadikan masalah, termasuk keinginan masyarakat setempat untuk memisahkan diri dari NKRI. 27 Juni 1. Gubernur Papua, Drs. Jaap Salossa, MSi mendesak supaya Rancangan Undang-undang (RUU) Otonomi Khusus (Otsus) untuk Propinsi Papua segera dibahas. Salossa sependapat dengan Menkopolsokam Agum Gumelar bahwa Otsus ini merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan berbagai macam masalah yang ada di Papua selama ini. JULI 2001 1 Juli  Kapolda Papua Irjen (Pol) Made Mangku Pastika minta kepada kelompok TPN/OPM yang beroperasi di Kecamatan Ilaga, Kabupaten Puncak Jaya agar melepaskan dua warga Belgia yang di sandera di kecamatan tersebut. 3 Juli  Tuntutan ganti rugi atas tanah ulayat milik Suku Ongge di Kampung Harapan Sentani, Jayapura oleh Henock Ohee sekian tahun lamanya, akhirnya dinyatakan menang atas pemerintah. Terhadap tuntutan Henock Ohee pemerintah akan membayar ganti rugi sebesar Rp.18, 6 miliar. Untuk tahap pertama pemerintah membayar Rp. 2 miliar dengan pertimbangan kas daerah sangat terbatas.  Polres Manokwari menahan 4 orang yang diduga kuat sebagai anggota kelompok penyerang pos keamanan di Wasior, Kabupaten Manokwari.  PT. Freeport Indonesia mengadakan pertemuan dengan DPRD Propinsi Papua untuk membicarakan kebijakan PT Freeport dibidang perburuhan. Masalah perburuhan yang dibicarakan berhubungan dengan tuntutan buruh yang telah dikeluarkan dari perusahaan dan mendesak untuk dipekerjakan kembali, namun ditolak oleh PT. Freeport. 4 Juli  Pihak Menteri Negera Lingkungan Hidup menyetujui kerangka acuan Amdal terpadu untuk Proyek Tangguh yang mencakup berbagai kegiatan studi lingkungan dan sosial. Persetujuan ini merupakan suatu langkah maju bagi perkembangan lingkungan hidup di Indonesia. Menurut Manager Senior Proyek LNG Tangguh Pertamina, Inonce, bahwa Pertamina dan BP memiliki komitmen untuk mencapai standar lingkungan yang tinggi dalam melaksanakan proyek Tangguh. Bagi Bappedalda Papua bahwa proyek ini merupakan proyek pertama yang melakukan konsultasi secara aktif dan intensif untuk masyarakat lokal di 51 desa.  Bupati Nabire Drs. A.P. Youw mengungkapkan, bahwa dirinya tahu persis oknum-oknum yang memasok minuman keras secara ilegal ke wilayah Kabupaten Nabire. Bupati minta dukungan masyarakat untuk membasmi minuman keras karena hanya membawa malapetaka bagi masyarakat.  Deportasi tokoh TPN/OPM Mathias Wenda dari PNG ke Indonesia tergantung dari kebijakan pemerintah PNG. Kata Kapolda Papua Irjen (Pol) Drs. Made Mangku Pastika,” Dengan belum adanya perjanjian ekstradisi pemerintah PNG tidak berkewajiban untuk mendeportasi yang bersangkutan. Namun jika PNG menganggap Wenda dapat menimbulkan keonaran dan mengganggu keamanan, seharusnya yang bersangkutan dikirim ke Indonesia”. 5 Juli  Masa pendukung bakal calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Mimika, Philipus Wakerkwa – Ignasius Adi SPd, melakukan pawai damai di kantor DPRD Mimika. Masyarakat Suku Dani, Damal, Moni, Nduga, Lani dan Ekari berharap kedua calon yang diajukan ke DPRD terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati.  Penduduk Desa Takar, Kecamatan Pantai Timur, Kabupaten Jayapura mendesak perusahaan HPH PT. Sumalindo Lestari Jaya, agar membayar ganti rugi hak ulayat atas tanah yang dikuasai perusahaan. Tuntutan masyarakat atas tanah tersebut sebesar 2 miliar rupiah. 6 Juli  ElsHAM Papua dan Amnesty Internasional yang berkedudukan di London, Inggris minta agar 22 Tahanan Politik yang masih dipenjarakan di Wamena, Papua segera dibebaskan. Dan bagi penguasa Indonesia diminta agar menyelidiki dan mengadili polisi dan pejabat yang diduga bertanggung jawab terhadap tahanan yang meninggal dalam ruang tahanan.  Mahasiswa-mahasiswi Papua yang tergabung dalam Aliansi Demokrasi untuk Papua, mendatangi DPRD Propinsi Papua dan meminta agar DPRD memberi perhatian kepada penyelesaian pelanggaran-pelanggaran HAM yang belum diselesaikan di Papua. Mahasiswa peduli HAM dalam aksinya memikul satu peti mati sebagai simbol ketidakpedulian DPRD terhadap masalah ini.  Dua korban penembakan pada peristiwa Wasior, Kabupaten Manokwari atas nama Mandinus Wonda dan Musa Kulua yang dikirim oleh Polres Manokwari guna mendapat perawatan di RSUD Dok II Jayapura, dicari oleh keluarga korban. Ternyata kedua korban tersebut telah dikembalikan ke tahanan Polres Jayapura setelah menjalani pengobatan beberapa hari di rumah sakit. 7 Juli  Berdasarkan permintaan masyarakat dan mahasiswa, DPRD Propinsi Papua membentuk Pansus Pelanggaran HAM. Maksud dari panitia ini guna mengusut pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. 8 Juli  Di Jayapura, diadakan semiloka tentang penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Papua. Salah satu pembicara dalam semiloka, Kapolres Jayapura AKBP Drs. Daud Sihombing, mengatakan bahwa kasus penganiayaan dan kekerasan di Papua paling banyak terjadi di wilayah hukum Polres Jayapura. Kebanyakan kasus terjadi dalam lingkungan keluarga, dengan salah satu penyebab penganiayaan dan kekerasan karena si pelaku mengkonsuMSi minuman keras hingga mabuk. 9 Juli  50 Kepala Suku dari 14 Kabupaten di Papua menyatakan diri berdiri di belakang Gus Dur dan tetap mendukungnya sebagai Presiden RI hingga tahun 2001. Sikap ini diambil oleh para kepala suku karena menilai Gus Dur sebagai tokoh demokrat yang mau memperhatikan segala aspirasi termasuk aspirasi masyarakat Papua yang mau merdeka.  Bentrok fisik antara anggota TNI Korem 171/PVT Sorong dan Polres Sorong mengakibatkan Serda Jamrik, anggota Korem 171/PVT mengalami luka-luka. Terhadap peristiwa tersebut, Dandim Sorong meminta agar pihak Denpom mengusut tuntas persoalannya, bila perlu dibawa ke pengadilan militer. 10 Juli  Upaya mencari kelompok penyerang pos keamanan di Wasior Kabupaten Manokwari terus meluas sampai ke daerah Sanoba, Kabupaten Nabire melalui operasi penyisiran yang dilakukan aparat Brimob. Akibat dari operasi penyisiran, rumah Yotam Aronggear yang diduga menjadi tempat persembunyian OPM/GPK dan tiga motor Jonson milik masyarakat dibakar semena-mena oleh aparat. 11 Juli  Pangdam XVII/Trikora May.Jend Mahidin Simbolon menerima laporan gereja GKI mengenai hilangnya tiga masyarakat Pantai Timur Kabupaten Jayapura. Di duga bahwa hilangnya tiga warga masyarakat Pantai Timur dilakukan oleh aparat TNI (satuan Kopassus) yang bertugas di wilayah tersebut.  Aparat keamanan yang ditugaskan untuk mengamankan PT Freeport di Timika, mengantisipasi isu yang berkembang mengenai rencana penyerangan oleh kelompok OPM terhadap perusahaan raksasa ini. 13 Juli  Menurut Ketua DPR Akbar Tandjung, DPR RI sepakat untuk menindaklanjuti pembahasan Otsus Papua. Dalam pembahasan DPR RI akan menggunakan draft yang dibuat oleh masyarakat Papua, sedangkan draft pemerintah pusat sebagai pelengkap.  Forum Peduli Mahasiswa Tragedi Wasior, Manokwari di Jayapura mendatangi kantor DPRD Propinsi Papua. Kedatangan forum mahasiswa untuk menyatakan sikap terhadap perkembangan situasi pasca peristiwa Wasior. Isi pernyataan: [1] hentikan operasi penyisiran di Wasior, Fakfak dan Nabire. [2] Tarik mundur pasukan aparat keamanan yang sedang melakukan operasi. [3] Buka wilayah tersebut bagi pekerja kemanusiaan dan HAM untuk membantu masyarakat sipil yang terkena dampak operasi. [4] Mendesak Komnas HAM agar segera turun untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh dan mengumumkan secara terbuka. [5] Usut dan proses secara hukum aparat yang terlibat dalam pelanggaran HAM. 15 Juli  Pihak Kodam Trikora dan Gereja GKI berkunjung ke Desa Betaf Kecamatan Pantai Timur, Kabupaten Jayapura guna memeriksa kebenaran laporan tentang warga Desa Betaf yang hilang dan diduga dilakukan oleh aparat TNI. Keterangan dari Pangdam XVII/Trikora My.Jend. TNI. Mahidin Simbolon, dugaan tersebut rupanya tidak benar. 15 Juli  Tim monitoring yang dibentuk Bupati Sorong untuk memantau penebangan kayu secara liar di seluruh wilayah Kabupaten Sorong, menemukan adanya oknum polisi yang melakukan penebangan tanpa izin resmi.  Polres Nabire menangkap 3 orang warga Desa Sanoba, Kabupaten Nabire karena diduga terlibat dalam penyerangan pada tanggal 13 Juni 2001 di Desa Wondiboi Kecamatan Wasior, Kabupaten Manokwari.  Rencana pemekaran kabupaten Jayawijaya ditanggapi oleh tokoh masyarakat Jayawijaya Izak Wenda, bahwa hendaknya dalam memberikan saran dan pendapat tidak tertutup bagi orang Jayawijaya saja. Tetapi mesti membuka peluang bagi orang Pantai dan orang non Papua yang lahir dan berdomisili di Jayawijaya. Mereka mempunyai hak yang sama untuk menyampaikan pendapat, apalagi mengetahui kondisi geografis Jayawijaya. 15 Juli  Drs. Eliezer Renmaur dan Lukas Enumbi S.I.P terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya. Obaja Warkerwa yang mewakili kelompok muda Puncak Jaya, menilai bahwa apa yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Puncak Jaya dalam proses pemilihan sesuai dengan aspirasi masyarakat yang berada di enam kecamatan dan sesuai pula dengan aturan yang berlaku. 18 Juli  Pertikaian dalam tubuh kelompok TPN/OPM terjadi antara kelompok pimpinan Mathias Wenda dengan Therianus Yaram di sekitar Skotyau. Dalam peristiwa itu dua orang meninggal dunia dan satu dalam perawatan di RS. Vanimo. Korban dari pihak Mathias Wenda adalah Simon Alom, Muli Wenda dan Mathias Kogoya. 19 Juli  Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Soetardjo Soerjogoeritno, mengesahkan terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Otonomi Khusus Papua yang beranggotakan 50 anggota dewan.  Dalam jumpa pers yang ditandatangani oleh Pdt. Willem Rumsarwir, Budi Setyanto, SH (Foker LSM), Demianus Wakman, SH (LBH Papua), Petrus Ell (Kontras Papua), Edison Robert Giay (PT. PPMA), Anton Raharusun (praktisi hukum), Ferry Nupapaty (Yali Papua) dan Anita Sihombing, SH (LP3A Papua), menyerukan kepada pihak-pihak yang menyebarkan dan melakukan teror dan intimidasi kepada aktifis HAM dan rohaniwan agar berhenti berbuat demikian. Kepada aparat TNI dan Polri diminta agar memberikan rasa aman kepada rakyat sipil yang ada di Irian Jaya.  Menyikapi beragam persoalan di Propinsi Papua beberapa waktu belakangan ini, LBH Jayapura pengusulkan 5 poin kepada pemerintah agar ditindaklanjuti. Pertama, menghentikan seluruh proses hukum serta membebaskan 12 orang rakyat sipil yang ditahan dalam peristiwa Wasior termasuk 7 orang dalam peristiwa 12 Mei di Manokwari dan merehabilitasi nama baik mereka. Kedua, menghentikan segala macam bentuk provokasi dan intimidasi terhadap rakyat Papua. Ketiga, membuka isolasi Manokwari-Wasior agar petugas kemanusiaan masuk dan bekerja melayani masyarakat yang sedang membutuhkan pertolongan. Keempat, memulai satu upaya nyata bagi pemulihan rasa keadilan rakyat Papua atas sejumlah kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Kelima, membangun komunikasi yang intens dengan kelompok-kelompok masyarakat di Papua, sebagai landasan bagi proses penyelesaian melalui cara-cara damai.  Setelah bertemu dengan kelompok TPN/OPM Titus Murib dan menyampaikan tuntutannya kepada pemerintah RI, dua mediator utusan gereja Br. Drs. Theo van den Broek ofm dan Pdt. Dr. Benny Giay tiba kembali ke Kecamatan Ilaga guna menegosiasi lebih lanjut agar kedua sandera asal Belgia: Johan van den Elynde dan Philippe Simon segera dibebaskan. 20 Juli  Ramses Wali mengajukan surat pengunduran diri sebagai Calon Bupati Jayapura. Surat pengunduran diri Ramses Wali dialamatkan kepada pimpinan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Jayapura. Alasan pengunduran dirinya adalah karena kinerja DPRD Jayapura tidak transparan dalam menerima masukan dan menentukan aspirasi masyarakat.  Pihak penerbangan AMA milik 4 Keuskupan di Papua, terpaksa mengambil kebijakan, tidak melakukan penerbangan ke Waghete, Kabupaten Paniai untuk sementara waktu. Kebijakan itu diambil akibat ulah masyarakat setempat yang melempari pesawat AMA.  Kepala Suku Wondama, Wasior Daan Yairus Ramar (51 th) yang ditangkap di Pulau Yapen pada tanggal 15 Juli, meninggal dunia setelah mendekam beberapa hari dalam tahanan Polres Manokwari.  Pimpinan TPN/OPM, Titus Murib minta agar Duta Besar Belgia untuk Indonesia didatangkan ke Kecamatan Ilaga, Puncak Jaya sebagai syarat pembebasan dua warga Belgia. Maksud mendatangkan Duta Besar Belgia untuk Indonesia ke Ilaga adalah untuk mendengar secara langsung aspirasi para penyandera. Apabila syarat yang diajukan oleh pihak penyandera dipenuhi, maka sandera akan dibebaskan pada tanggal 1 Agustus. 22 Juli  Gus Dur mengemukakan bahwa konflik di tanah air khususnya di Aceh dan Papua merupakan warisan pemerintahan terdahulu. Kini telah ada upaya-upaya penanganan konflik dengan pendekatan dialogis dan kultural. Seperti nama Irian Jaya diganti dengan Papua dan diperbolehkan pengibaran Bendera Bintang Kejora berdampingan dengan bendera Merah Putih, merupakan langkah untuk mengantisipasi konflik.  Korban penembakan di depan Polres Jayapura Selatan Yusuf Runggaimusi, meninggal dunia di RSUD Dok II Jayapura. Dari hasil Otopsi ditemukan dua proyektil dalam tubuh korban.  Kodam XVII/Trikora mengeluarkan empat kebijakan dalam upaya mendukung Papua dijadikan sebagai “Zona Damai”. Pertama, prajurit Kodam XVII/Trikora tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam kegiatan politik praktis. Kedua, Kodam XVII/Trikora melakukan pembenahan ke dalam. Ketiga, peningkatan etika dan moral prajurit. Dan keempat, melaksanakan hukum dan menegakkannya. 22 Juli  Gubernur Papua Drs. Jaap Salossa, MSi menyatakan mendukung Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden RI karena terpilih sesuai konstitusi. Harapannya, masyarakat Papua juga mendukung Megawati sebagai Presiden.  Aparat keamanan menangkap empat orang yang diduga kuat memiliki hubungan dengan peristiwa pembunuhan di Desa Wondiboi Kecamatan Wasior, Kabupaten Manokwari pada 13 Juni 2001.  Megawati Sukarnoputri dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang kelima. 22 Juli  Sejumlah Desa dari PNG dan Desa di Kecataman Waris, Papua bertemu dalam suatu pesta adat Suku Walsa dan Fermanggem di Kecamatan Waris. Dalam pertemuan, diadakan perayaan ritus pengusiran roh jahat dan kekuatan jahat lainnya guna melindungi masyarakat kedua suku yang mendiami wilayah perbatasan antara PNG dan RI tersebut.  Konferensi Perempuan Papua I dibuka oleh Ketua II PDP, Tom Beanal. Konferensi berlangsung dari tanggal 24-27 Juli di Aula BPG Kotaraja Jayapura. Kurang lebih 500 perempuan dari seluruh Papua baik dari Kabupaten dan kota madya dan utusan dari luar negeri hadir dalam konferensi tersebut. Tema Konferensi Perempuan Papua I, “Jangan lagi membunuh anak-anak Tuhan di Tanah Papua”. 26 Juli  Badan Pekerja Klasis GKI Wondama yang meliputi Kecamatan Wasior, Windesi dan sekitarnya mengirim surat kepada umat GKI se-Papua untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan agar meringankan beban hidup umat yang terisolasi dan mengungsi ke kampung-kampung lainnya akibat operasi yang dilakukan aparat kepolisian dalam kasus Wasior. Kepada pihak pemerintah dan keamanan diminta jaminan keamanan bagi masyarakat sehingga aktifitas masyarakat dapat berjalan seperti biasa.  Kejaksaan Agung mengekembalikan Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Kasus Abepura kepada Komnas HAM. Kejaksaan Agung menilai bahwa BAP tersebut isinya kurang lengkap. Komnas HAM diminta untuk melengkapi BAP dan diberi waktu 30 hari untuk bekerja terhitung sejak BAP dikembalikan.  Mama-mama Papua yang tergabung dalam Forum Solidaritas Perempuan Papua melakukan demonstrasi di Kantor ElsHAM Papua guna mempertanyakan kegiatan ElsHAM. Karena dinilai bahwa ElsHAM Papua belum bekerja efektif seperti yang diharapkan yaitu mengusut kasus-kasus HAM di Papua secara hukum.  Konferensi Perempuan Papua I memilih Ny. Beatrix Koibur sebagai Ketua Umum Forum Perempuan Papua. Badan Pengurus lain: Wakil Ketua Yusan Yeblo, Ny. Greet Jolment Wenerungan sebagai Sekretaris Umum dan Evi Kobogau sebagai Sekretaris II.  Konferensi Perempuan merekomendasi tiga hal yang dialamatkan kepada tiga pihak, yaitu: 1) kepada Ondoafi bahwa mas kawin sebagai hal yang berharga bukan sebagai alat penindas, 2) kepada tokoh agama bahwa perlu keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan serta terhadap pembinaan mental/spiritual. 3) kepada pihak pemerintah diminta untuk memperhatikan kepentingan generasi ke depan dalam hubungan dengan pendidikan, penyuluhan Gender, membuat Perda bagi minuman keras, narkoba, penyakit menular seksual, VCD porno, memulangkan pekerja seksual dan menutup tempat-tempat prostitusi. 29 Juli  Muspida Propinsi Papua berkunjung ke Wasior Kabupaten Manokwari untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat di lapangan pasca peristiwa kekerasan yang melanda daerah tersebut. 30 Juli  Ratusan guru SD (Sekolah Dasar) se-kota Sorong berunjuk rasa di kantor Walikota Sorong menuntut kekurangan gaji yang belum dibayar. Para guru SD menuntut agar gajinya segera dibayar dan mengancam untuk tidak mengajar bila tuntutan tidak dipenuhi.  Duta Besar Belgia untuk Indonesia, Luk Darras tiba di Papua untuk memenuhi tuntutan penyandera terhadap 2 warga Belgia Johan Elia Theo Van den Eynde (47 thn) dan Phillippe R.D Simon (49 thn) di Ilaga, namun beliau tidak diizinkan oleh Pemerintah Pusat untuk menuju ke tempat kejadian, maka beliau ditahan di Jayapura saja. AGUSTUS 2001 1 Agustus  Pemerintah RI menolak campur tangan pihak internasional dalam upaya membebaskan dua sandera warga Belgia. Menkopolsoskam Agum Gumelar memutuskan menyerahkan kasus penyanderaan Ilaga kepada aparat keamanan dan pemerintah daerah Papua. Pemerintah RI akan mengupayakan pembebasan dua sandera warga Belgia melalui pendekatan dialog secara intensif.  Penggunaan APBD secara ilegal oleh oknum Pemda Paniai diperkirakan mencapai Rp 60 miliar. Pencairan dan pengambilan dana baik rutin maupun ilegal telah berlangsung tanpa adanya pemeriksaan dari Inspektorat Wilayah Propinsi Papua.  Suatu Nota Kesepahaman Bersama (MoU) ditandatangani antara Lembaga Masyarakat Adat Amungme dan Lembaga Masyarakat Adat Kamoro dengan PT Freeport Indonesia. Menurut Ketua Lemasa Tom Beanal, dengan kesepakatan MoU, hak dasar orang Amungme dan Kamoro menyangkut lingkungan hidup, pengembangan sumber daya manusia dan lainnya akan ditingkatkan dimasa yang akan datang.  Kecamatan Wasior, Kabupaten Manokwari tertutup bagi pekerja kemanusiaan. Terhadap sikap kepolisian ini Kapolda Papua Irjen Pol Drs. Made Mangku Pastika mengatakan bahwa tidak ada halangan kepada pekerja kemanusiaan untuk masuk ke wilayah tersebut. Namun mengingat daerah Wasior sangat rawan, maka aparat melakukan pemeriksaan bagi pendatang baru untuk mencegah masuknya orang-orang yang tidak bertanggung jawab. 2 Agustus  KPP HAM Papua menyatakan akan melakukan pemeriksaan ulang pihak-pihak yang berkepentingan dalam peristiwa 7 Desember 2000, setelah BAP dari kasus tersebut dinyatakan belum lengkap oleh Kejaksaan Agung RI..  Tokoh aspirasi “M”, Sem Yaru menyesalkan jika elit politik PDP memanfaatkan perjuangan Papua untuk mencari keuntungan. Baginya perjuangan Papua berharga sangat mahal. Maka, cara-cara demikian tidak akan diterima oleh masyarakat Papua.  Masyarakat Suku Kuri, Desa Wagura, Kecamatan Babo Kabupaten Manokwari menerima kompensasi pembayaran hutan milik suku sebesar Rp. 75 Juta dari PT. Wukirasasi (HPH). Pembayaran ini diserahkan kepada Kepala Suku Agustinus Tahuta. 3 Agustus  Warga Polimak II, Jayapura mengeluhkan keberadaan air minum dari PAM Jayapura yang tidak mengalir beberapa bulan terakhir. Juga prosedur pembayaran air dan pajak-pajak yang kurang jelas sebagaimana pengalaman seorang warga, “Itu memang benar, untuk mendapatkan air bersih kami harus membayar sejumlah uang kepada petugas”. 4 Agustus  Untuk ketiga kalinya dua mediator Gereja Br. Drs. Theo van den Broek ofm dan Pdt. Dr. Benny Giay pergi ke Ilaga untuk melakukan perundingan lanjutan dengan para penyadera pimpinan Titus Murip. 6 Agustus  Semiloka Konferensi Hak-Hak Anak resmi dibuka oleh Wagub Papua Constan Karma di hotel Sentani Indah Jayapura. Maksud dari Konferensi adalah untuk menyamakan persepsi pihak-pihak terkait tentang Hak-Hak Anak di Irja.  Puluhan anggota DPR RI yang tergabung dalam panitia khusus pembahasan RUU Otonomi Khusus tiba di Jayapura. Kedatangannya dalam rangka mendengar secara langsung aspirasi masyarakat dan membuat pendataan sebelum membahas dan menyetujui rancangan undang-undang yang diajukan menjadi UU Otsus. 7 Agustus  Pansus HAM DPRD Papua melakukan investigasi kota Manokwari dan Kecamatan Wasior. Hasil investigasi menunjukkan bahwa masyarakat berada dalam suasana ketakutan akibat aksi aparat keamanan.  Upaya kedua negosiator untuk dapat bertemu dengan kedua warga Belgia yang disandera di Ilaga, berhasil. Pemimpin penyanderaan Titus Murip mempertemukan kedua mediator dengan kedua sandera yaitu Johan Elia Theo van den Eynde dan Philippe R. D. Simon.  Nauru menolak memberikan visa kepada para aktivis Papua Barat, melarang mereka untuk menghadiri Forum Negara-Negara Pasifik Selatan yang akan datang dengan alasan, perbedaan internal diantara mereka berpotensi menimbulkan gangguan.  Empat orang mahasiswa Papua yang ditahan dalam aksi demonstrasi memperingati hari kemerdekaan Papua 1 Desember 2000 di Jakarta, dinyatakan bebas dari tuduhan melakukan perlawanan terhadap negara, tetapi dinyatakan terbukti bersalah dengan mengganggu ketertiban umum dan dijatuhi hukuman penjara terhitung sesuai masa tahanan sejak bulan Desember 2000. Para mahasiswa dinyatakan dengan resmi bebas dari hukuman. Para penasehat hukum dari ke-4 mahasiswa menyatakan akan naik banding atas putusan tersebut. 8 Agustus  Pansus DPR RI yang ditugaskan untuk masalah Otonomi Khusus Papua direncanakan mengunjungi tiga daerah; Kabupaten Jayawijaya, Biak dan Timika. Alasan tiga daerah saja yang dapat dikunjungi adalah karena soal keterbatasan waktu.  Puluhan warga Paniai melakukan demo damai di Mapolda Irja di Jayapura dengan tuntutan penundaan pelantikan Januarius Douw sebagai Bupati Paniai karena terlibat politik uang. Sebagai barang bukti, seorang anggota dewan Damianus Gobay mengajukan kwitansi senilai Rp. 100 juta yang diberikan oleh Bupati terpilih kepadanya.  Polemik yang terjadi tentang Bupati Puncak Jaya akhirnya dapat diselesaikan melalui SK Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. Dalam SK tertanggal 20 Juli 2001 tersebut, menetapkan Drs. Elieser Renmaur sebagai Pejabat Bupati Puncak Jaya, Sedangkan Lukas Enembe ditunjuk sebagai Wakil Bupati Puncak Jaya selama llima tahun. 9 Agustus  Janda–Duda pensiunan PNS, melakukan aksi Demo di DPRD Kabupaten Sorong, menuntut agar tunjangan perbaikan penghasilan tidak dihentikan oleh instansi pemerintah. Kelompok Janda-Duda juga mempertanyakan alasan dihentikan tunjangan perbaikan penghasilan dan besar kenaikan gaji yang sebenarnya. 10 Agustus  Kunjungan kerja tim Pansus pencari dan penguji data Otonomi Khusus bagi Papua di Wamena disambut dengan demo penolakan Otonomi Khusus oleh masyarakat setempat. Untuk pengamanan Tim Pansus dan keamanan kota, pihak kepolisian menurunkan dua peleton personil keamanan yang sempat melepaskan beberapa kali tembakan guna menenangkan massa. 12 Agustus  Presidium Dewan Papua bersama masyarakat Papua merayakan hari ulang tahun Papua dengan visi “Papua Baru”, dengan doa bersama di kediaman Ketua PDP Theys Eluay di Sentani, Jayapura. Pada kesempatan tersebut Pdt. Dr. Benny Giay mengatakan bahwa semua orang yang ada di Papua baik sipil maupun militer mesti mempunyai kesadaran dan pemahaman baru tentang Papua. 13 Agustus  Drs. Willy Mandowen dijadikan saksi dalam kasus dugaan makar para petinggi PDP.  Selandia Baru melakukan protes terhadap keputusan otoritas Nauru yang melarang anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk ikut dalam forum negara-negara Pasifik Selatan.  Di Jakarta, Presiden Megawati dan Perdana Menteri Australia John Howard mengadakan pertemuan bilateral, yang berlangsung selama 30 menit. Pertemuan menghasilkan Joint Communique sebanyak 15 butir. Pada kesempatan itu pula Perdana Menteri John Howard menyatakan dukungannya terhadap integrasi teritorial dan kedaulatan Indonesia atas Irian Jaya dan Aceh.  Dalam sidang pertama dari Kabinet Presiden Megawati, dihasilkan suatu ‘resolusi’ tentang gerakan separatis di Papua dan Aceh yang kemudian dijadikan fokus perhatiannya untuk masa kerja lima bulan pertama. 14 Agustus  Akibat kekurangan sarana transportasi, 300 warga Kecamatan Sarmi, Kabupaten Jayapura mendesak perusahaan perikanan Bintang Mas di DOK IX, Jayapura yang melakukan penangkapan ikan di perairan Sarmi untuk berfungsi sementara sebagai kapal penumpang. Desakan itu ditanggapi oleh Direktur CV. Bintang Mas Ghani Gan bahwa pihaknya berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi ingin melayani masyarakat namun cuaca buruk, sedangkan di sisi lain akan berhadapan dengan pihak yang berwenang: Navigasi dan Adpel karena bukan merupakan kapal penumpang.  Ratusan karyawan PT Usaha Mina Cabang Sorong, melakukan unjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Sorong. Karyawan menuntut agar perusahaan memperhatikan nasibnya yang sudah lama tidak diperhatikan oleh pimpinan perusahaan baik di Jakarta maupun di Sorong. 16 Agustus  Setelah menjalani perundingan alot antara pimpinan penyandera Titus Murip dan tiga mediator yaitu dua dari pihak Gereja: Br. Drs. Theo van den Broek ofm, Pdt. Dr. Benny Giay, dan satu dari pihak Aliansi Mahasiswa Papua Demianus Wanimbo, akhirnya kedua sandera warga Belgia dapat dibebaskan. Dengan menggunakan dua pesawat Pilatus Porter milik AMA, dua sandera dan para mediator serta wakil-wakil media masa diberangkatkan dari Ilaga dan tiba di bandara Sentani pada pukul 17.30 WIT. Upacara penyambutan dihadiri oleh Duta Besar Belgia untuk Indonesia Luk Darras dan Kapolda Papua Irjen Pol Made Mangku Pastika serta pewakilan dari Kodam XVII/Trikora. Dari mediator Br. Drs. Theo van den Broek ofm, kedua sandera diserahkan kepada Wagub Papua dan dari Wagub diserahkan kepada pihak Duta Besar Belgia Mr. Luk Darras.  Dalam pidato kenegaraan resminya yang pertama, Presiden Megawati meminta maaf atas pelanggaran HAM yang terjadi di Papua dan Aceh dimasa pemerintahan sebelumnya. 20 Agustus  Rencana Pemda Propinsi Papua untuk mengadakan perjanjian dengan pemerintah PNG guna memulangkan tokoh TPN/OPM ‘Jendral’ Matias Wenda yang ditahan di PNG, batal dilaksanakan. Polisi PNG telah melepaskan Matias Wenda sebelum perjanjian dibuat dan disepakati.  Bertepatan dengan HUT RI yang ke-56, 77 narapidana di Lapas Merauke menerima Remisi sesuai keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI N0. W.19 – PS.01.04-92 tahun 2001 tanggal 6 Agustus 2001. Dari jumlah yang dibebaskan, 7 diantaranya menerima Remisi umum II atau bebas murni. 21 Agustus  Kasus Abepura Berdarah 7 Desember 2000 dan sejumlah kasus penembakan yang terjadi di beberapa tempat di Papua mendapat perhatian serius dari Kontras dan ELSAM Jakarta pada acara pendidikan praktis HAM anggota DPRD se-Papua yang berlangsung di Hotel Relat Indah, Jayapura. Koordinator Kontras Jakarta Munarman SH dan staf ELSAM Jakarta, Amiruddin, mengatakan bahwa kasus-kasus penembakan dan kekerasan yang terjadi di Papua tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Aceh dan yang terjadi pada pasca jajak pendapat di Timor-Timur. Yang berbeda hanyalah pelaku dari kasus-kasus HAM tersebut. 23 Agustus  Di hadapan para peserta pendididkan HAM untuk Dewan Rakyat se-Papua di Relat Hotel, direktur Els-ham Papua Yohanes G. Bonay mengatakan bahwa pemahaman tentang makna dan wujud HAM sering bias apabila dikaitkan dengan kepentingan dari pihak-pihak tertentu. Kecenderungan ini justru memudahkan terjadinya pelanggaran HAM. Karena itu, Yohanes Bonay meminta perhatian dari pemerintah yang merupakan representasi negara hendaknya memahami bahwa HAM bukan hak yang ada karena adanya negara, melainkan hak yang ada dan melekat karena manusia itu sendiri. 26 Agustus  Menteri Negera Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, Drs. Manuel Kaisepo berkunjung ke Merauke. Kunjungan Menteri Kaisepo ke Merauke berhubungan dengan program pemberian makanan tambahan kepada anak sekolah. Bantuan yang diberikan Menteri berupa susu kepada Sekolah Dasar. 27 Agustus  Terjadi tembak menembak antara kelompok bersenjata tidak dikenal dengan aparat keamanan Polsek Sarmi, Desa Sarabera, Jayapura. Menurut laporan Kapolres Drs. Daud Sihombing, SH, tiga orang dari kelompok bersenjata luka-luka dan sedang dirawat di rumah sakit Sarmi. Sementara tiga orang dari masyarakat sipil juga luka-luka karena mengalami penganiayaan dari kelompok bersenjata yang tidak dikenal.  Draft Otonomi Khusus telah diterima oleh DPR RI untuk dibicarakan. Kepada masyarakat Gubernur Papua Drs. Jaap Salossa, MSi mengatakan, ”masyarakat tak perlu ragu. Dalam rangka Otonomi Khusus, pemerintah akan memperhatikan rakyat Papua”. 28 Agustus  Akibat adanya perselisihan, terjadi tembak-menembak antara TNI Kostrad Yonif 611 dan Polri Brimob di Serui. Dua anggota TNI meninggal dunia dalam peristiwa ini.  Menurut perwakilan Uni Eropa dari Kedutaan Belgia, Peter Claes, Uni Eropa mendukung persatuan dan integrasi Indonesia atas semua wilayahnya. Mengingat keutuhan wilayah ini sangat penting bagi stabilitas kawasan bahkan stabilitas di tingkat dunia.  Dua warga Bintuni, Yulianus Nauw dan Ruben Iba mengalami luka tembak serius akibat ulah aparat keamanan (Brimob) di Kecamatan Bintuni, Kabupaten Manokwari. Alasan penembakan belum jelas.  Dalam gugatan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jakarta kepada PT Freeport Indonesia dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pengadilan memutuskan PT Freeport Indonesia dinyatakan bersalah, karena melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan dalam Kasus Longsor Bantuan Limbah (overburden) yang ditampung di Danau Wanagon. Mendengar keputusan majelis hakim, kuasa hukum PT Freeport, Minang Warman menyatakan naik banding.  Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam persidangannya menemukan PT Freeport terbukti bersalah karena memberikan informasi yang tidak benar kepada Komisi VIII DPR RI (Komisi Pertambangan dan Energi) dalam kaitannya dengan fungsi dari ‘sistem peringatan dini di areal’ tersebut. 30 Agustus  Jenderal Edoardo Ermita, penasihat keamanan Presiden Filipina menuding bahwa kelompok Abu Sayyaf terkait secara langsung dalam pemasokan senjata secara ilegal kepada Organisasi Papua Merdeka dan Gerakan Aceh Merdeka di kedua Propinsi Indonesia tersebut.  Terhentinya penyaluran beras Opsus (Operasi Pasar Khusus), dipertanyakan oleh warga Kampung Pipa, RW VIII-Kelurahan Argapura, Kotamadya Jayapura. Menurut warga, mereka sudah pernah membeli beras Opsus sebanyak tiga kali, namun saat ini terhenti tanpa penjelasan dari pihak yang berwewenang.  Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, Drs. Manuel Kaisepo mengatakan bahwa salah satu kesepakatan dari pertemuan tingkat tinggi ke-32 negara-negara Pasifik (Pasific Islands Forum), mengakui kedaulatan Pemerintahan Indonesia terhadap Wilayah Papua. Forum juga menghargai niat baik Pemerintah Indonesia untuk memberikan status Otonomi Khusus kepada Irian Jaya. 31 Agustus  Asia Development Bank (ADB) memberikan bantuan dana survei di bidang pertanian sejak tahun 1997 hingga 2004. Bantuan Dana untuk seluruh Indonesia berjumlah US $ 100 juta dan khusus bagi Papua sebesar US $ 10 Juta. Pihak ADB saat ini telah melakukan evaluasi guna melihat kembali riset (penelitian) yang kurang dalam beberapa tahun yang lalu.  Pendaftaran bakal calon Walikota Sorong ditutup dengan 8 Kandidat, masing-masing: Simon Tenau, S Sos, Drs. Hans Wim Kambu, Drs. Nomensen Mambraku, Drs. John Fahmi, Drs. Izaak Karubaba, Drs. JA Jumame, Drs. Philipus Kambu, dan Mathias Mambraku. SEPTEMBER 2001 3 September  Sebanyak 14 nama calon anggota Komnas HAM yang dinyatakan lolos oleh Tim Seleksi, digugat oleh Koalisi Anti Korupsi dan Anti Kejahatan HAM. Ke-14 calon anggota tersebut dinilai terlalu homogen karena berasal dari kelompok tertentu yakni, kalangan LSM. 4 September  John Yikwa (30 tahun), salah satu terdakwa kasus Abepura 7 Desember 2000, dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jayapura. Keputusan ini didasarkan pada keterangan para saksi antara lain H. Darwis jika John Yikwa tidak dilihat pada saat kejadian penyerangan kantor Mapolsek Abepura.  LBH Jayapura direkomendasikan oleh Tim Advokasi HAM dan Keadilan Untuk Rakyat Papua agar menghadirkan Gus Dur sebagai saksi dalam kasus dugaan makar dalam kaitannya dengan proses hukum petinggi PDP. Ada dua aspek yang menjadi alasan untuk menghadirkan Gus Dur; pertama, Gus Dur adalah orang yang tahu persis dan pernah terlibat dalam proses politik, aspirasi rakyat Papua yang berbuntut pada proses hukum. Kedua, Gus Dur telah memberikan dana 1 Miliar rupiah dan kesempatan / ruang kepada rakyat Papua melalui PDP untuk mendialogkan perjuangan rakyat Papua. 9 September  Suku Besar Arfak (Manokwari) menggelar pertemuan selama dua hari (8-9/9) di GOR Sanggeng Manokwari yang dinamakan Forum Rekonsiliasi Menuju Arfak Baru. Pertemuan masyarakat Arfak ini bertema, ”Dari Mana dan Hendak Kemanakah Masyarakat Suku Besar Arfak?”. Pertemuan Masyarakat suku Arfak dimaksudkan sebagai sarana untuk menghimpun pikiran, pendapat dan gagasan dalam rangka pembinaan masyarakat Arfak di Manokwari. Kata Bupati Drs. Dominggus Mandacan, ”jangan tutup diri, tetapi buka diri. Menerima masukan dan kritikan demi menatap masa depan yang lebih baik dan menuju Arfak baru yang didambakan bersama”. 10 September  Negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa (UE) menyatakan niatnya untuk membantu pembangunan di Propinsi Papua dan Aceh. Uni Eropa juga menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah RI dalam mengatasi masalah di Papua dan Aceh dan mempertahankan integritasnya. Uni Eropa juga berniat memberikan bantuan berupa misi kemanusiaan ke Aceh.  Para petugas kesehatan di Kecamatan Wasior Kabupaten Manokwari menyatakan segera meninggalkan kecamatan tersebut karena tidak merasa aman dalam melaksanakan tugasnya.  Terjadi pembunuhan terhadap Willem Onde dan John Tumin Kandam di Asiki Kabupaten Merauke.  Tubuh petugas kesehatan (warga Papua) yang hilang di Wasior, ditemukan dalam keadaan kaki sudah terputus. 11 September  Keinginan Kabupaten Merauke untuk menjadi propinsi sendiri tetap diperjuangkan, menurut Bupati Merauke, Drs. Yohanes Gluba Gebze, dengan memaparkan sejumlah latar belakang. Menurutnya, ”birokrasi propinsi tidak bernuansa semangat Papua, disana masih diwarnai semangat primordial yang sempit sehingga berpengaruh pada pembagian porsi-porsi”.  Pemerintah Kota Sorong menepati janji dengan membayar Rapel gaji guru SD se-kota Sorong lebih cepat dari waktu yang ditentukan, tanggal 20 September 2001.  Sejumlah pendeta: Martin Wanma, Obed Maori dan Yan Pit Rawar atas nama Badan Kerjasama Gereja-gereja se-Kabupaten dan kota Sorong Papua mendatangi Mabes Polri. Maksud kedatangan kelompok ini untuk menjelaskan situasi masyarakat Wasior yang sebenarnya.  23 anggota Kongres Amerika mengirim surat terbuka kepada Presiden Megawati Soekarno putri sebagai tanggapan atas pertisiwa-peristiwa pembunuhan yang terjadi di Papua, Timor-Timur dan Aceh. 13 September  Bupati Merauke Drs. Johanes Gebze menegaskan bahwa kondisi Otonomi Khusus di Papua masih kabur, mengingat di dalam draft Otsus hanya dijelaskan kewenangan Propinsi, sedangkan tidak dijelaskan apa saja yang menjadi kewenangan Kabupaten dan Kota. Menurutnya, kenyataan ini menandakan jika Otonomi di Irian memiliki kelemahan.  Yohanes Tumin, ‘asisten Komandan’ TPN/OPM Willem Onde, ditemukan tewas di sekitar sungai Marro, Merauke setelah mengunjungi PT Korindo di Asiki bersama Willem Onde pada tanggal 10 September. 15 September  Para guru SD, SMP, SMU se-Sentani, Jayapura mengadakan aksi demo dengan tidak mengajar. Aksi demo para guru kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura dimaksudkan untuk menanyakan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah. Pemerintah diminta menjelaskan persoalan DAU secara terbuka.  Ditemukan satu mayat di dekat Sungai Marro, Kelurahan Kelapa lima Kabupaten Merauke. Korban tersebut mengalami luka tembakan di bagian dada dan tangannya, diidentifikasi sebagai ‘Panglima’ TPN/OPM wilayah Merauke, Willem Onde. 16 September  Ratusan guru yang bertugas di wilayah kota Jayapura menuntut pembayaran rapel bulan Januari-Juli 2001 dan menghendaki berdialog dengan Bupati dan DPRD Kabupaten Jayapura.  Isi RUU Otsus Papua seperti bendera, lagu dan nama Papua telah diterima oleh DPR RI melalui suatu perdebatan di tingkat DPR Pusat, seperti yang disampaikan anggota Pansus RUU Otsus Papua, Lukas Degey. Namun yang masih berat adalah soal perimbangan keuangan antara pusat dan Papua.  Dalam acara pembukaan Rakorda Propinsi Papua di kantor Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Hari Sabarno mengatakan bahwa titik berat Otonomi daerah berada di Kabupaten. Sedangkan peran Propinsi sebagai supervisi, pengawasan, pengendalian dan sebagai koordinator. Hubungan antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka Otda berdasarkan asas-asas pemerintahan yakni, desentralisasi / penyebaran. Namun tidak semua kewenangan dapat diatur sedemikian atau sendiri, seperti masalah luar negeri, keuangan, moneter, peradilan, agama dan masalah lain yang dianggap penting. 17 September  Dalam kesempatan uji publik terhadap Bupati Jayapura terpilih, demonstran atas nama masyarakat Sentani mendatangi kantor DPRD Kabupaten Jayapura. Dalam pernyataan yang dibacakan oleh Baharudin Bauw, dikatakan bahwa anggota dewan menggunakan kesempatan penjaringan calon bupati dengan menguras kantong-kantong para calon hingga ratusan juta rupiah. Perilaku ini dinilai menggambarkan DPRD yang kurang aspiratif dalam menampung aspirasi rakyat.  Mayat yang ditemukan pada tanggal 15 September 2001 di Kali Marro, dan diidenfikasi masyarakat sebagai ‘Panglima’ TPN/OPM Willem Onde, mendapat tanggapan dari Kapendam XVII/ Trikora Letkol Inf. R. Siregar dengan mengatakan, ”kami masih menelusuri berita ini, karena untuk mengatakan hal tersebut harus dibutuhkan suatu bukti yang otentik”.  Sidang Paripurna Kabupaten Mimika berhasil menetapkan Klemen Tinal sebagai Bupati dan Methodius Mamapuku sebagai Wakil Bupati Mimika. Menurut Lukas Degei, salah satu anggota DPR RI yang mengikuti Sidang paripurna Kabupaten Mimika, pelaksanaan pemilihan tersebut berlangsung sangat demokratis.  Sekelompok orang melakukan penyerangan dan penganiayaan terhadap karyawan PT. Salaki di Kampung Biri Dua, Desa Ansumbi, Kecamatan Pantai Timur Kabupaten Jayapura. Penyerangan ini menyebabkan 4 orang mengalami luka-luka. 18 September  Polda Papua sampai saat ini belum dapat mengindentifikasikan korban penganiayaan yang diduga oleh masyarakat sebagai mayat pimpinan TPN/OPM Willem Onde. Kata Kadispen Polda Irja Kompol Drs. Zulkifli, AR, ”kita belum tahu pasti, namun yang jelas pihak polisi akan terus menelusuri identitas korban ini dengan jelas”. 19 September  Masyarakat Yahim-Yobeh dan Ifar Besar memalang Bandara Sentani dan menuntut agar pemerintah membayar ganti rugi tanah tersebut. Batas waktu yang diberikan kepada pemerintah sampai tanggal 2 Oktober. Akibat pemalangan tersebut Bandara Sentani lumpuh total.  Menurut dugaan aparat keamanan, aksi penyerangan dan penganiayaan karyawan PT. Salaki di Kampung Biri Dua, Kecamatan Pantai Timur, Kabupaten Jayapura pada tanggal 17 September 2001, dilakukan oleh kelompok TPN/OPM yang dipimpin Kol. Jhon Kepas.  Presiden Megawati melakukan pertemuan dengan Faleomavaega, seorang anggota Kongres Amerika di Washington D.C. untuk mendiskusikan masalah kemanusiaan dan Otonomi Khusus di Papua Barat. 20 September  Dalam seminar Strategi Pembangunan Nasional di Hotel Sentani Indah, Jayapura Rektor Uncen, Ir. Frans A. Wospakrik M.Sc mengatakan bahwa desentralisasi dalam Otonomi yang dlaksanakan di Indonesia merupakan salah satu bentuk kesadaran baru yang tumbuh dalam penyelenggaraan negara. Walapun demikian, untuk konteks Papua format politik Otsus tidak menjamin dijawabnya seluruh tuntutan keadilan masyarakat.  Terjadi demo menolak pasangan Klemen Timal dan Methodius sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Mimika periode 2001-2006. Pendemo ini bukan dari warga Amungme dan Kamoro, melainkan ratusan pendukung mantan Bupati Drs. TO Potereyauw. 21 September  Keterangan dari pimpinan TNI bahwa, TPN/OPM menyerang anggota TNI yang sedang melakukan patroli di sekitar Kali Kopi, Mimika. Peristiwa kontak senjata itu mengakibatkan dua orang korban; dari pihak TNI Sersan Kepala Sumardi dan satu dari pihak TPN/OPM yang belum teridentifikasi namanya. 23 September  Presiden Komisaris Freeport McMoRan Jim-Bob Moffett, meminta jaminan keamanan bagi PT FI dalam kegiatan pertambangannya di Papua, kepada Presiden Megawati yang sedang berkunjung ke Houston, Texas. 25 September  PT. Freeport mengumumkan hasil kesepakatan tentang sejumlah dana untuk Suku Amugme dan Kamoro, yang merupakan dasar dan tanda dari perjanjian yang dibuat di New Orleans 3 September oleh pimpinan-pimpinan Lembaga Adat Amungme dan Kamoro dan pelaksana dari PT. Freeport. 26 September  Rancangan Undang-Undang Otsus Papua setelah melalui proses pembahasan dan pengkajian, akhirnya ditetapkan menjadi sebuah produk DPR RI dan telah diserahkan kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Dalam Negeri. Produk RUU Otsus Papua tersebut diserahkan secara resmi oleh Ketua Pansus Pembahasan RUU Otsus, Saban Sirait kepada Menteri Hari Sabarno.  200 warga masyarakat Jayawijaya yang terdiri dari LSM, Pemuda dan organisasi kemasyarakatan lainnya, mengikuti Pendidikan Bela Negara yang diberikan oleh Kodim 1702 dan Pemda Jayawijaya. Tujuan dari pendidikan ini, untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa sekaligus menyamakan persepsi dalam membela bangsa.  Solidaritas Perempuan Papua mendatangi Kantor DPDR Biak-Numfor, menyatakan dan menuntut agar pemerintah memperhatikan soal perjudian dan miras. 3 spanduk dan poster bertuliskan antara lain: Judi bukanlah budaya masyarakat Papua, Membangun Biak bukan dengan judi dan miras, Pemda Biak kurangi jam terbang, urus rakyatmu dulu, jangan hambur uang rakyat karena rakyat masih miskin.  Kasus penyerangan dan pembunuhan karyawan PT. Dharma Mukti Persada mulai disidangkan di pengadilan Negeri Manokwari. 27 September  Masyarakat Fruata di Kecamatan Babo, Kabupaten Manokwari melakukan protes terhadap PT. Agoda Rimba Irian, cabang dari perusahaan HPH Djajanti Group yang melakukan operasi kayu ilegal di wilayah itu. 28 September  125 pemilik tanah kapling di lokasi Pasar Baru, Kotaraja-Jayapura, mengeluh atas terkatung-katungnya status tanah tersebut. Apalagi Pemda Kota Jayapura mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Pemda.  Setelah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Melkias Habel Suwae dan TH Simbolon, MA, muncul berbagai kelompok pendemo baik yang pro maupun kontra terhadap bupati dan wakil bupati terpilih.  Di Ilaga, Puncak Jaya, terjadi perampasan senjata milik TNI oleh TPN/OPM. Perampasan senjata tersebut mengakibatkan Kopda Harun, anggota Koramil Ilaga mengalami luka-luka dan Inikiapit Murip dari pihak TPN/OPM meninggal dunia setelah ditembak aparat.  PT Freeport menolak untuk memberi bantuan helicopter kepada TNI guna mengangkut pasukan tambahan ke Ilaga.  Pemda Merauke mengatakan kota Merauke mengalami kekurangan air bersih. 29 September  TPN/OPM mengepung kota Kecamatan Ilaga dan membakar Polsek Kecamatan Ilaga, Mesjid, pasar (kios-kios), Kantor BPD, Kantor Pos dan Giro. Akibat dari serangan ini, semua penduduk yang tinggal di pusat Kecamatan mengungsi ke rumah Camat. Sedangkan sebagian penduduk lain mengungsi ke desa-desa lain yang dirasa aman atau masuk hutan. 30 September  Pihak TNI belum dapat mengirim tambahan pasukan untuk membantu mengatasi serangan-serangan yang dilancarkan oleh OPM/TPN di Kecamatan Ilaga, Kabupaten Puncak Jaya. Alasan pasukan belum dikirim karena TNI mengalami kesulitan dengan cuaca yang buruk. Karena penerbangan ke Ilaga hanya dapat melalui jalur udara. Namun Pangdam XVII/Trikora mengatakan, “pasukan kami di sana sementara ini masih dapat mengatasi serangan-serangan mereka, bahkan saat ini kelompok tersebut sudah mundur hingga ke Desa Gome. Dugaan kami mereka masih menguasai disekitar lapangan terbang AMA di Desa Gome. Dan saat ini masyarakat setempat sedang berlindung di Koramil Ilaga”.  Pendeta Kaleb Murip menghadap Camat Ilaga dengan membawa surat dari pimpinan TPN/OPM Wilayah Ilaga yang isinya: (1) supaya pos pasukan Tribuana di Desa Amenggaru dipindahkan ke Kago, pusat kecamatan, (2) supaya tindakan pengejaran terhadap masyarakat dihentikan, dan (3) bahwa masyarakat termasuk OPM/TPN tidak menghendaki peperangan.  Para pemimpin Gereja Katolik, GKI dan denominasi gereja lain di Kabupaten Mimika menghimbau kepada masyarakat untuk tenang dan tertib dalam menghadapi keputusan Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan pemilihan Bupati Mimika periode 2001-2006. Mengingat hasil akhir dari proses pemilihan Bupati Kabupaten Mimika dan Wakilnya belum final, terbukti dari masih adanya pro dan kontra dikalangan masyarakat.  Sultan Tidore menawarkan diri untuk menjadi penengah dalam protes-protes atas masalah yang sedang marak oleh masyarakat Papua. OKTOBER 2001 1 Oktober  Pangdam XVII/ Trikora, Mayjend. (TNI) Mahidin Simbolon, menyatakan bahwa pihaknya telah memberangkatkan pasukan tambahan sebanyak satu peleton ke Ilaga, Puncak Jaya untuk membantu pengamanan. Menurut laporan yang diterimanya, situasi di Ilaga mulai kondusif.  Kapendam XVII/ Trikora, Letkol. Inf. Siregar, mengatakan, meskipun pihak Kodam menolak dengan tegas dan tidak mengakui keberadaan TPN/OPM, namun pihaknya tidak bisa gegabah dalam melakukan pengejaran karena TPN/OPM hidup bersama-sama masyarakat sehingga jika tidak berhati-hati dikhawatirkan masyarakat yang tidak berdosa akan menjadi korban. Pihaknya juga meminta restu dari Pemda atau DPRD untuk melakukan penumpasan namun belum didapatkan.  Mengenai kondisi keamanan di Kecamatan Wasior, Kabupaten Manokwari, Pangdam XVII/ Trikora, Mayjen. Mahidin Simbolon, menjelaskan bahwa walaupun sudah aman, keadaan perlu diwaspadai. Pihaknya membantah bahwa situasi dan kondisi keamanan masyarakat di Wasior masih mencekam. Masyarakat di Wasior dan sekitarnya sudah kembali ke kampung halaman walaupun sempat bersembunyi di hutan belantara. 2 Oktober  Sekda Propinsi Papua, Drs. Decky Asmuruf, mengatakan 177 dari 405 buah mobil eks-Jepang yang berada di Kapal Golden Coast diizinkan untuk diturunkan di Sorong sesuai dengan kebijakan gubernur. Sisanya akan dikembalikan ke Jepang. Gubernur juga menyampaikan surat kepada Kapolda Irja agar penyidikan terhadap kasus mobil impor Jepang ini tidak perlu dilanjutkan.  Wakapolda Papua, Brigjen. Pol. Drs. Moersoetidarno Moerhadi, menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata (KSB) di Ilaga termasuk aksi teroris karena selain melakukan penyerangan dan tindak kekerasan, KSB juga melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap tempat ibadah dan sarana umum lainnya. Pihaknya juga menjelaskan bahwa untuk memulihkan situasi keamanan di Ilaga, telah disiapkan satu peleton Brimob di Mimika. 4 Oktober  Hamish Daniel, Sekretaris Pertama Kedubes Inggris, mengatakan terhitung sejak 1999 lalu Skotlandia telah mendapatkan otonomi dari Pemerintah Inggris. Sementara untuk Papua, soal otonomi khusus yang akan diberikan sedang dibahas oleh pemerintah pusat. Sehubungan dengan kesamaan situasi itulah Skotlandia ingin membagi pengalaman dengan Papua sehingga pihaknya sempat mengundang pimpinan daerah Papua ke Skotlandia. Kesamaan tersebut adalah terdapat kelompok masyarakat yang ingin memisahkan diri.  Kapolda Papua Irjen Pol. Made M. Pastika, menyatakan bandara perintis di Ilaga dikuasai kembali oleh pasukan TNI dan Polri setelah sempat dikuasai oleh kelompok separatis. Selanjutnya akan dilakukan dropping pasukan dan bahan makanan serta kebutuhan lainnya.  Kepala Dinas Perindag Propinsi Papua, Yusuf Wally SE, mengatakan bahwa pihaknya turut prihatin akan kelangkaan BBM di Papua dan akan segera melakukan koordinasi antara Pemerintah dengan pihak Pertamina maupun pihak terkait lainnya. Kelangkaan BBM di Papua sepenuhnya menjadi kewenangan Pertamina karena tata niaga memang ditangani Pertamina yang memonopoli penjualan BBM selama ini.  Pangdam Trikora May.Jend. TNI Mahidin Simbolon memberhentikan 8 pejabat senior di lingkungan Kodam Trikora karena dinilai lemah dalam melakukan kegiatan intelijen dan operasi; diantaranya Kol. Tonny Armien (Asisten Intelijen Kodam), Kol. H. Simanjuntak (Asisten Urusan Teritorial Kodam), Kol. Endang Sutrisno (Kepala Zeni Kodam) dan Inspektur Militer Kodam Kol. Nur Suradji. 5 Oktober  Para Pemimpin Agama di Papua mengeluarkan Seruan untuk menghentikan kekerasan. Seruan itu disampaikan oleh Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Uskup Jayapura, Ketua MUI Papua, Sekum PGBI, Ketua Sinode GKII, Ketua Sinode GIDI, dan ditujukan kepada segenap pihak di Papua: pemerintah, militer, polri, TPN/OPM.  Pangdam XVII/ Trikora, Mayjend. TNI Mahidin Simbolon, menyatakan akan membubarkan markas kelompok separatis jika mereka menemukannya di Ilaga. Ditegaskan jika pihaknya tidak mengakui adanya TPN sehubungan dengan insiden Ilaga. Tetapi para penyerang di Ilaga menurutnya adalah sebagai Kelompok Separatis Bersenjata (KSB).  Mahkamah Militer Jayapura yang dipimpin oleh Kol. CHK Somba Sinaga menjatuhkan hukuman terhadap 6 orang terdakwa anggota Yonif 752 Sorong akibat tindakan insubordinasi. Pengadilan ini merupakan bagian dari penanganan perkara terhadap 39 anggota TNI di lingkungan Korem 171/ PVT Sorong.  Camat Mulia, Kabupaten Puncak Jaya Herry, menyatakan bahwa keadaan di Ilaga sudah berangsur reda. Bandara di Ilaga sudah bisa didarati pesawat reguler. 7 Oktober  Kadispen Polda Irja, Kompol. Drs. Zulkifli mengungkapkan, kendati disebut-sebut bendera daerah yang telah disetujui oleh tim Pansus Otsus Papua sebagai lambang daerah atau budaya, juga soal lagu ‘Hai, Tanahku Papua’; namun soal bendera Bintang Kejora sampai kini masih dilarang untuk dikibarkan karena belum adanya pengesahan dari pemerintah Pusat yang dituangkan dalam UU yang resmi. 8 Oktober  Kapolda Papua Irjen Pol Made Mangku Pastika, mengemukakan bahwa Dansatbrimobda Papua dan Kapolres Manokwari mengadakan evaluasi mengenai tindakan kepolisian dalam menangani perampasan lima pucuk senjata dan satu bren di Wasior, Kabupaten Manokwari. Pihaknya menegaskan bahwa tidak mau anggotanya melakukan pelanggaran HAM karena akan dibenci rakyat. Soal anggota kepolisian yang melanggar prosedur sehingga mengorbankan rakyat, Kapolda akan mengadili anggota polisi yang terbukti bersalah. 9 Oktober  Gubernur Papua, Drs. Jaap Salossa, MSi, meresmikan dermaga CPO (Crude Palm Oil) milik PT Sinar Mas di Demta, Jayapura. Pelabuhan itu merupakan hasil investasi sebesar Rp. 50 milyar, setelah PT Sinar Mas beroperasi selama 10 tahun di Papua.  Gubernur Papua, Drs. Jaap Salossa, MSi, mengatakan bahwa pembangunan di Propinsi Papua harus dilihat secara keseluruhan sehingga perimbangan keuangan memperhatikan kondisi masing-masing daerah yang cukup berbeda dilihat dari kekayaan sumber daya alam. Misalnya, bagaimana orang di Puncak Jaya bisa maju sama dengan orang di Jayapura.  Sekda Propinsi Papua, Drs. Decky Asmuruf, menegaskan bahwa pasca kerusuhan Ilaga, roda pemerintahan sudah berjalan seperti biasa. Penyerangan itu merupakan ungkapan ketidakpuasan kelompok TPN/OPM terhadap situasi yang ada sekarang.  Wakil ketua LMA Malamoi Kabupaten Sorong, Efraim Yadanfle menyatakan, LMA Malamoi mengancam akan menurunkan dengan paksa walikota definitif apabila calon walikota dari Suku Moi, yakni Drs. John Fahmi, tidak memperoleh jabatan nomor satu di Kota Sorong. Penurunan paksa itu akan dilakukan dengan pengerahan massa besar-besaran untuk menduduki gedung DPRD Kota.  Solidaritas Perempuan Papua (SPP) Biak kembali melakukan aksi demo di DPRD Biak dengan melakukan long march ke kantor Bupati, dan menempelkan sejumlah pamflet dan poster di dinding kantor tersebut. Setelah bupati tiba dari Padaido, pimpinan kelompok, Ibu Alama Mampioper, Marike Rumbiak dll, menyampaikan pernyataan mereka kepada Bupati yang berisikan: [1] pencabutan izin penjualan miras golongan B dan C yang berkadar alkohol tinggi, [2] penghentian judi dalam segala bentuk, [3] agar DPRD menolak laporan pertanggungjawaban pemda tahun 2000 menyangkut dana crash program sebesar Rp. 28 milyar, [4] pengembalian dana sebesar Rp. 1,6 milyar yang berasal dari Dana Alokasi Umum dan ternyata Rp. 1 milyar dibagikan kepada 47 orang pengusaha putera daerah (FKPPD) kepada kelompok masyarakat ekonomi lemah, [5] tuntutan pertanggungjawaban bupati atas dugaan mark-up dana pengadaan barang proyek sebesar Rp. 13.484.179.225,- yang menurut pengunjuk rasa memiliki selisih Rp. 7.868.132.525,-  Beberapa tanggapan dari Bupati Biak atas tuntutan Solidaritas Perempuan Biak: Mengenai miras, izinnya memang hanya dijual di restoran, diskotek, dan hotel sehingga pihaknya berjanji untuk membicarakannya dengan penjual miras; kemudian tentang dana crash program, sudah ada petunjuk penggunaan dana tersebut yakni untuk pembangunan fisik. Dana itu bukan untuk dibagi-bagi; sedang mengenai dana Rp. 1 milyar memang dibagikan kepada pengusaha yang tidak mampu dan jika ada hal tidak benar akan dibicarakan dengan Ketua FKPPD (Forum Komunikasi Pengusaha Putera Daerah); tentang dugaan mark-up pengadaan barang Pemda, jika betul terbukti maka pihak kejaksaan perlu memeriksanya; mengenai perjudian kupon putih/ togel, memang tidak ada izin apapun untuk judi dan memang dilarang undang-undang. 10 Oktober  Pimpinan PT Freeport di Jayapura, Brigjend. TNI (purn) Karel Ralahalu, membantah kalau aksi demonstrasi anti Amerika di Jakarta berpengaruh terhadap warga Amerika Serikat yang bekerja di PT Freeport. Telah ada jaminan keamanan dan dukungan dari pemerintah, Kapolda, dan Pangdam XVII/ Trikora terhadap seluruh warga negara asing khususnya WNA Amerika yang berada di Tembagapura dan Timika.  Perwakilan LMA Kecamatan Waris, Kabupaten Jayapura Boni Muenda, mengatakan bahwa masyarakat adat Kerom, khususnya Senggi dan Waris, tidak ingin lagi mengalami pengalaman pahit masa lalu berupa berbagai bentuk tindak kekerasan, karena alasan politik dan perampasan hak ulayat milik masyarakat di kedua kecamatan. Maka, masyarakat adat di kedua kecamatan ingin menata kembali hak ulayat mereka yang justru sudah diberikan oleh nenek moyang dalam suatu sidang adat, demi masa depan generasi muda Waris dan Senggi. Mengenai aspirasi M, pihaknya mengatakan bahwa entah berpisah dengan NKRI atau tetap bersatu dengan NKRI, wilayah Kerom, khususnya Senggi dan Waris, tetap menjadi wilayah netral.  Gubernur Papua, Drs. Jaap Salossa, MSi mengatakan, rencana pemekaran propinsi Papua yang pernah dicetuskan oleh pemerintah pusat, masih perlu dilakukan peninjauan sebab untuk melakukan pemekaran propinsi tidak semudah membalik tangan. Perlu ada persiapan-persiapan yang matang. Pemekaran propinsi dapat saja dilakukan kemudian, namun saat ini yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah pemekaran wilayah-wilayah kabupaten.  Pasukan TNI menguasai markas OPM di desa Meruai. Kecamatan Bonggo, Kabupaten Jayapura. 11 Oktober  Keterangan dari Gubernur Papua, Drs. Jaap Salossa, MSi, perimbangan keuangan 80% untuk daerah dan 20% untuk pusat yang termuat dalam RUU Otsus sudah mendapatkan persetujuan. Perimbangan itu berlangsung selama 25 tahun. Dalam pembahasan RUU Otsus itu juga telah disetujui ada Dana Alokasi Umum yang tetap diberikan kepada daerah. Untuk memenuhi kebutuhan, Propinsi Papua membutuhkan dana minimal Rp. 7 triliun per tahun, menurut Gubernur.  Kapendam XVII/ Trikora Letkol. Inf. R. Siregar mengungkapkan bahwa di balik penyerangan pos-pos keamanan oleh kelompok yang menamakan diri TPN/OPM belakangan ini, terdapat otak penggeraknya karena tidak semua anggota kelompok separatis tahu persis apa sebenarnya tujuan dari aksi penyerangan yang dilakukan itu.  Ketua DPD Partai Golkar Propinsi Papua, Drs. John Ibo, mengatakan DPRD Papua selama ini tidak banyak menangani masalah pelanggaran HAM sampai pada tingkat penyelesaian karena Dewan (DPRD) yang notabene adalah kumpulan partai politik lebih cenderung pada masalah politik daripada masalah hukum. Persoalan hukum memang bukan urusan Dewan atau partai politik tetapi Dewan berperan sebagai lembaga yang hanya bisa mengaturnya secara prosedural. 12 Oktober  Gubernur Papua melantik Bupati Jayapura, Habel Melkias Suwae, dan Wakil Bupati, Ir. Tunggul Simbolon, masa bakti 2001-2006 sekaligus meresmikan kantor bupati Jayapura dan kantor DPRD yang baru di Tanah Merah, Sentani. Pihak Polres Jayapura yang didukung TNI telah siap untuk mengamankan pelantikan tersebut.  Bupati Mimika, T.O. Potereyauw, menegaskan jika pihaknya akan mencopot dan menon-aktifkan jabatan beberapa kepala Wilayah Kecamatan di Kabupaten Mimika yang sering meninggalkan tempat tugas serta lebih banyak berkeliaran di Kota Timika. 13 Oktober  Drs. J.A. Jumame terpilih sebagai walikota Sorong bersama Hengky Rumbiak selaku wakil walikota periode 2001-2006. Pasangan tersebut mengungguli 3 pasangan lain: Simon Tenau – Husain Fadirubun, Nomensen Mambraku – Ambrosius Tanto, John Fami – Sudirman Laring dalam Rapat Paripurna khusus DPRD Kota Sorong.  Rapat Paripurna khusus DPRD Kota Sorong Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Periode 2001-2006 diwarnai dengan aksi demo Masyarakat Adat Moi Sorong dengan cara memasang spanduk dan pamflet di sepanjang pagar dan halaman kantor DPRD. Inti tuntutan mereka adalah agar pasangan calon John Fahmi dan Sudirman Laring dipilih sebagai Walikota dan wakilnya untuk periode 2001-2006. 14 Oktober  Menanggapi pernyataan pimpinan TPN/OPM Titus Murib di Ilaga, Puncak Jaya mengenai penyerahan mandat kepada AMP untuk melanjutkan amanat Kongres II Papua akibat krisis kepercayaan terhadap PDP, Wakil Sekjen PDP, menurut Drs. Agus A. Alua, dokumen serupa juga telah diterima PDP dari berbagai kelompok, seperti kelompok Matheys Meyer dari Australia, hasil rapat di markas Bewani 6 April 2001, atau kelompok Bintang Empat Belas Sorong. PDP memutuskan untuk tidak menanggapinya. Agus Alua dan sejumlah saksi peristiwa Ilaga menduga ada rekayasa oleh pihak AMP mengenai surat yang dibaca oleh Titus Murib di Ilaga. 15 Oktober  Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Maybrat-Sorong (HPPMMS) di Jayapura mengeluarkan pernyataan sikap sebagai dukungan terhadap terpilihnya Drs. J.A. Jumame sebagai walikota Sorong dan Hengky Rumbiak selaku wakil. HPPMMS mendukung pemilihan tersebut karena dinilai sebagai keputusan demokratis sehingga harap diterima semua pihak; juga kedua figur dinilai mampu.  Kepala Suku Amungme, Viktor Beanal, menyatakan dukungan Masyarakat Suku Amungme dan Kamoro (AMOR) terhadap Fatwa MA yang meminta DPRD Kabupaten Mimika untuk membatalkan hasil sidang Paripurna Khusus DPRD pemilihan bupati dan wakil bupati Mimika periode 2001-2006.  Menurut Staf Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Agats-Asmat, Edoardus Kaize, aksi kekerasan yang muncul di Papua belakangan ini akibat dari kurang percayanya masyarakat Papua terhadap arti pembebasan yang sesungguhnya. Di satu sisi, harapan dan keinginan masyarakat belum terpenuhi; sementara di sisi lain, ada harapan dari masyarakat agar seseorang bisa memperhatikan dan menyelesaikan aspirasi mereka. Namun ternyata harapan tersebut tidak diselesaikan karena orang yang dipercaya ternyata tidak mampu. 16 Oktober  Kepala Dinas Penerangan Kodam Trikora Letkol (Inf) R Siregar di Jayapura menjelaskan, delapan pos Organisasi Papua Merdeka (OPM) di daerah Timika dikuasai pasukan TNI. Tokoh OPM Kelly Kwalik lolos dari sergapan, namun tujuh anggotanya ditangkap dalam serangan tanpa kontak senjata tersebut,  Wagub Papua drh. Constan Karma, mengemukakan bahwa sekitar seribu orang utusan dari Papua akan mendatangi Balai Sidang Senayan Jakarta untuk menyaksikan penetapan RUU Otsus Papua menjadi UU Otsus Papua tgl. 22 Oktober 2001.  Kapolres Sorong, AKBP Drs. Faisal AN, menyatakan bahwa pihaknya telah menangkap dua warga negara asing: Peter H Ingo Mau (warganegara Jerman) dan Sebastien Bole Besancon (warganegara Perancis) karena mereka telah melakukan orasi politik yang menghujat pejabat walikota Sorong dan mengajak masyarakat berbuat tindakan anarkis yang bertentangan dengan pasal 50 UU Keimigrasian No. 9 tahun 1992.  Ketua Tim Pengkajian Pembangunan Daerah Sorong, Drs. Achmad Hatari, MSi menilai bahwa pemilihan walikota/ wakil walikota Sorong 2001-2006 cukup demokratis dan sah secara de iure. Karena itu, dia menilai bahwa unjuk rasa dengan tindakan anarkis hanya memperburuk citra, etika politik, dan sosio kultural yang sedang dibangun di tengah-tengah masyarakat Sorong. 17 Oktober  Wakil Gubernur Papua, drh. Constan Karma, mengemukakan bahwa Pemda Propinsi Papua akan membuat terlebih dulu 30 Perda yang dianggap mendesak sebagai tuntutan UU Otonomi Khusus. Untuk itu Pemda Propinsi Papua mempersiapkan tim khusus yang terdiri dari Tim Asistensi RUU Otsus Papua, Biro Hukum dan Ortal, masing-masing Kepala Dinas dan instansi terkait lainnya.  Sehubungan dengan soal stigmatisasi TPN/OPM di Betaf, Wasior, Timika, Bonggo, Ilaga, dan Kali Kopi, Sekum Persekutuan Gereja Baptis Irja, Pdt. S. Sofyan Yoman, tidak membenarkan apa yang dilakukan TNI dan Polri tanpa menghargai martabat dan hak asasi orang-orang Papua. Jika dilakukan seperti itu, maka tindakan TNI dan Polri semakin memperburuk citranya di mata masyarakat Papua. Di sisi lain tindakan stigmatisasi akan semakin menjauhkan hati orang Papua untuk mencintai TNI dan Polri sebagai pelindung dan pengayom rakyat. Menurutnya, penyerangan dengan dalih dilakukan oleh TPN/OPM sudah terprogram.  Ratusan massa pendukung saingan politik Walikota Sorong terbaru Drs. J. Jumame kembali berunjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Sorong. Karena pintu gerbang kantor DPRD diblokir aparat kepolisian, terpaksa pengunjuk rasa menggelar aksi demo di tengah jalan di depan kantor tersebut yang berkibat terjadinya kemacetan arus lalu lintas. Kelompok pengunjuk rasa tersebut terdiri dari pendukung Simon Tenau-Husain, John Fahmi-Sudirman Laring, Nomensen Mambraku-Ambrosius Tanto yang dikoordinir oleh Pdt. M.L. Wanma dan Ketua LMA Moi, Semuel Mainolo. Dalam perundingan dengan DPRD pengunjuk rasa pada prinsipnya menuntut pembatalan pemilihan walikota karena diduga mengandung unsur money politics. Pdt. M.L. Wanma juga meminta massa untuk terus berdemo sampai ada jawaban pasti dari pimpinan dewan.  Pimpinan Asrama Putri St. Monica, Sorong, Yos Yumte, sangat menyayangkan tindakan sepuluh anggota pasukan Brimob Polres Sorong yang secara membabi buta menerobos masuk ke asrama dengan merusak pagar asrama untuk mencari dua orang yang terlibat demo walikota Sorong. Pasukan Brimob itu kemudian menggeledah kamar dan menendang pintu-pintu yang mengakibatkan penghuni asrama ketakutan. Menanggapi hal itu, Kapolres Sorong, AKBP Faisal AN, menyatakan mohon maaf atas kejadian tersebut dan berjanji akan menjatuhkan hukuman disiplin kepada anggota Brimob tersebut.  Dalam sebuah kunjungan, perwakilan UNHCR Canberra dan Pejabat Pemerintah PNG bidang perbatasan mengatakan bahwa UNHCR akan menghentikan bantuan kepada 319 pelintas batas asal Papua yang berada di transmiter area Vanimo, Propinsi Sandaun, PNG. Alasan yang dikemukakan adalah karena keterbatasan dana untuk pengungsi. Selama ini UNHCR menangani penyediaan pangan dan air, sementara Keuskupan Vanimo menyediakan segala kebutuhan pengungsi lainnya. Pejabat Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Vanimo, Michael Kalele, mengaku merasa berat atas keputusan UNHCR itu karena Keuskupan telah berhutang sebesar K 100.000 untuk menanggung pengungsi. Akan tetapi bagi Keuskupan nyawa pengungsi jauh lebih penting daripada masalah keuangan dan akan tetap diprioritaskan. 18 Oktober  Rencana Pemekaran Kecamatan Sarmi menjadi kabupaten yang terpisah dari Kabupaten Jayapura telah sampai di DPR RI tetapi mengalami penundaan hingga 2003 mendatang. Karena itu masyarakat Sarmi mengaku kecewa dengan berita tersebut seperti dinyatakan oleh tokoh masyarakat Sarmi, Decky Sawem Sanadi. Sanadi mengharapkan pemerintah dapat memberikan penjelasan yang transparan tentang tertundanya pemekaran kabupaten tersebut.  Menanggapi demo ke kantor DPC PDIP Kota Jayapura dengan tuntutan audit kekayaan anggota DPRD fraksi PDIP, Ketua PDIP Kota Jayapura, Ignatius Hasim S.Ag meminta demonstran untuk membuktikan tuntutannya. “Kalau tidak ada bukti akurat, Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Jayapura akan menuntut balik yang memimpin demonstrasi tersebut”.  Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Jakarta, Munir SH, mengatakan sikap aparat keamanan yang menggeneralisir gereja, adat, dan suku sebagai bagian dari perjuangan separatis, hanya menciptakan model permusuhan baru dan alat untuk membenarkan diri semata-mata. Sikap demikian tidak bisa dibenarkan karena tiga bagian itu tidak lepas dari komunitas hidup manusia dan juga sebuah perjuangan untuk mencapai suatu pengakuan akan hak hidup dan menjadi manusia yang sederajat dengan manusia lainnya.  Kapolres Mimika, AKBP Drs. Sumarjiyo menjelaskan, lima dari tujuh anggota TPN/ OPM yang ditangkap oleh pasukan TNI/ Polri di Kali Kopi, Kecamatan Mimika Baru, dijerat dengan pasal makar oleh tim penyidik Polres Mimika. Mereka dinilai mengancam kedaulatan negara pasal 106 sampai 110 KUHP dan melanggar UU Darurat No. 12 tahun 1951 tentang kepemilikan senjata.  Di Merauke, Komandan Kapal Perang KRI Tongkol-813 Mayor (P) Bambang Pramushinto, mengatakan dalam operasi Kapal Perang KRI Tongkol-813 di perbatasan ZEE antara negara tetangga PNG dan Australia, tidak terdeteksi adanya imigran gelap. Namun kerawanan berupa kapal-kapal ikan yang tidak memiliki dokumen lengkap dan surat izin serta kapal kayu log ilegal cukup banyak. 19 Oktober  Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Jakarta, Munir SH, mengadakan pertemuan dengan sejumlah pejabat militer Papua, kepolisian, dan kalangan LSM di Jayapura. Dalam pertemuan dengan Kapolda Papua, Munir mengajak Kapolda Papua untuk membentuk tim gabungan klarifikasi kasus Wasior yang dinilai selama ini telah mendatangkan trauma yang sangat mendalam. Tim Klarifikasi ini dimaksudkan untuk melakukan investigasi kasus Wasior secara bersama sehingga tidak ada pihak yang menyatakan diri paling benar. Kapolda pada prinsipnya menyetujui pembentukan tim tersebut.  Seorang anggota MPR RI, Sulaiman L. Hamzah, mengemukakan bahwa kasus kontak senjata yang terjadi akhir-akhir ini telah mengarah kepada nuansa hak asasi manusia. Diharapkan agar penertiban yang dilakukan harus diwujudkan secara hukum dan tidak terkesan nyawa dibalas nyawa. Pihaknya kurang sependapat jika persoalan kontak senjata yang terjadi di Papua diselesaikan di Pusat, walaupun secara struktural TNI dan Polri tidak bertanggung jawab kepada gubernur melainkan ke pusat. Sebaliknya, pihaknya juga menolak apabila persoalan tersebut hanyalah tugas DPR RI. Semua komponen daerah dan pusat harus menyikapinya bersama-sama.  Tim gabungan ketentraman dan ketertiban (Tramtib) Kota Jayapura mulai melakukan penertiban terhadap ratusan rumah yang diduga ilegal yang berada di areal pasar Entrop, Jayapura. 20 Oktober  PDP dengan tegas menolak diberlakukannya Otonomi Khusus dan secara konsisten akan terus melancarkan perjuangan damai dan demokratis bagi pengembalian hak dan kedaulatan Bangsa Papua. Pernyataan ini dikeluarkan setelah diadakan rapat kerja PDP di Hotel Mahkota, Kotaraja, dan hasilnya dibawa ke Jakarta untuk diserahkan kepada Pemerintah Pusat sebelum penetapan UU Otsus. Butir-butir pernyataan tersebut adalah sbb:  Rakyat Papua menyatakan penghargaan yang tinggi dan terimakasih kepada pemimpin dan seluruh rakyat di negara-negara forum kepulauan Pasifik yang telah memberikan solidaritas dan dukungan bagi pengembalian hak dan kedaulatan politik bangsa Papua melalui dialog damai  Tentara Pembebasan Nasional – Organisasi Papua Merdeka sebagai kekuatan pertahanan yang selama 35 tahun telah bergerilya di hutan-hutan dengan tujuan memperjuangkan kemerdekaan Papua dan hati nurani yang tulus kepada rakyat di seluruh tanah Papua  PDP menyerukan dihentikannya operasi militer yang represif oleh TNI dan Polri yang masih terus terjadi. Diserukan agar konfrontasi bersenjata dihentikan dan secara bersama-sama mendorong upaya-upaya damai melalui dialog politik.  Papua menilai bahwa penahanan dan proses persidangan PDP maupun panel yang didakwa telah melakukan perbuatan makar pada hakekatnya telah mengadili seluruh rakyat Papua  Diserukan untuk berjuang melawan berbagai bentuk provokasi dan usaha pembusukan internal maupun divide et impera, serta terus berusaha memperkuat persatuan rakyat dalam semangat nasionalisme bangsa Papua  Ketua PDP, Theys H. Eluay menyatakan, sampai saat ini pemerintah pusat cenderung belum membuka diri untuk menerima dialog dengan rakyat Papua dalam rangka pelurusan sejarah. Menurutnya, rakyat Papua tidak pernah memimpikan Otonomi khusus dan tidak pernah membicarakan otonomi khusus karena berbicara tentang otonomi khusus, sama saja berbicara tentang kepentingan pemerintah bukan kepentingan rakyat.  Ketua DPRD Kota Sorong, Amos Watory, mengatakan bahwa hasil rapat paripurna khusus yang memilih Drs. J.A. Jumame sebagai walikota dan Hengky Rumbiak sebagai wakil walikota Sorong periode 2001-2006 akan dikonsultasikan kepada Gubernur Papua. Mengenai tuntutan pengunjuk rasa soal dugaan money politics, DPRD akan menyampaikannya kepada pihak kepolisian sebagai penyidik untuk membuktikan kebenaran tuduhan tersebut. 21 Oktober  Mengenai TPN/ OPM, Pangdam XVII/ Trikora, May.Jend (TNI) Mahidin Simbolon menegaskan, “Hanya ada satu organisasi resmi yaitu TNI, sedangkan organisasi bersenjata seperti TPN-OPM dari mana dan siapa pemimpinnya di Indonesia ini. Bila nama TPN-OPM diakui, maka ia mempunyai organisasi, anggaran dasar dan rumah tangga, ada pemimpin serta mempunyai visi dan misi khusus dalam Republik ini, sedangkan di RI ini hanya TNI. Oleh karena itu TNI, khususnya Kodam XVII/ Trikora tidak mengakui nama dan penggerak TPN-OPM itu. Kami berikan nama yang tepat adalah kelompok separatis bersenjata karena tindakan mereka dapat meresahkan masyarakat dan mengganggu aktivitas pembangunan di Bumi Cenderawasih ini”.  Kapolres Manokwari, AKBP Drs. Bambang Budi Santoso menjelaskan, meskipun situasi Kamtibmas di Kecamatan Wasior, Kabupaten Manokwari semakin kondusif, tapi operasi pengejaran kelompok separatis bersenjata (KSB) masih terus berlangsung tanpa ada batas waktu. Pengejaran itu dilakukan oleh pasukan Brimob karena KSB dinilai mengganggu ketertiban dan kehidupan masyarakat. 22 Oktober  Puluhan pemuda Papua yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa dan Masyarakat Papua mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Sorong. Mereka ingin membangun dialog tentang RUU Otsus dan Deklarasi Presidium Dewan Papua yang dikeluarkan 22 Oktober 2001. Komandan Satgas Papua Sorong, Andy Way, yang sekaligus Ketua Forum tersebut menyatakan, “Bukan karena materi RUU Otsus kami tidak setujui, tetapi memang dari awal kami sudah tolak otonomi khusus di Papua karena Otsus bukan jawaban dari apa yang diperjuangkan masyarakat Papua selama ini. Penerapan Otsus di Tanah Papua merupakan tindakan pemerintah yang salah mengartikan perjuangan masyarakat Papua selama ini, yakni kedaulatan atau kemerdekaan bagi rakyat Papua yang harus dikembalikan oleh Pemerintah Indonesia”.  Keabsahan pemilihan Bupati Mimika yang dilaksanakan 17 September 2001 masih menunggu hasil keputusan Departemen Dalam Negeri walaupun fatwa Mahkamah Agung menyatakan bahwa pemilihan Bupati tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah pasal 151 tahun 1999.  Tokoh masyarakat asal Mamberamo, Jayapura Yulius Kowi menegaskan tuntutan masyarakat Sarmi agar wilayah tersebut dimekarkan. Tuntutan tersebut telah disampaikan langsung kepada Mendagri oleh perwakilan masyarakat Sarmi tgl. 26 Juli 2001. “Saya melihat rentang kendali kepemimpinan mulai dari Bupati Jayapura, Anwar Hilmar hingga periode Ir. Yan Pieter Karafir, terlalu luas. Karenanya kami minta kepada Pemda Propinsi dan DPRD Kabupaten Jayapura untuk segera merealisasikan pemekaran. Pemekaran itu tidak bisa ditunda-tunda lagi. Kami dari masyarakat Mambramo dan Tor Atas akan tetap menuntut dan kami tidak akan bosan”.  Pangdam XVII/ Trikora, Mayjen TNI Mahidin Simbolon, menjelaskan bahwa pihaknya belum menghapus nama Willem Onde dari susunan bertempur musuh (SBM), walaupun beberapa waktu lalu ada dugaan Willem Onde tewas akibat penganiayaan dan ada surat dari keluarga Willem Onde yang membenarkan jenazah tersebut. “Sulit membuktikan bahwa jenazah tersebut adalah jenazah Willem Onde karena pada saat ditemukan sudah dalam keadaan rusak”. 23 Oktober  Wakil Sekjen PDP, Drs. Agus A. Alua menjelaskan, PDP menolak Otonomi Khusus karena tugas PDP bukan untuk mengurusi otonomi khusus tetapi sebaliknya mengurusi aspirasi merdeka. Namun dirinya menolak anggapan bahwa dengan menolak otonomi khusus berarti juga menolak pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.  RUU Otonomi Khusus akhirnya disetujui oleh semua fraksi dalam DPR RI dan disahkan menjadi Undang-undang. Selanjutnya RUU yang telah disahkan oleh DPR RI akan dibawa kepada Presiden untuk ditandatangani sebagai Undang-undang. Dengan UU Otsus terdapat sejumlah perubahan antara lain: nama Propinsi Papua diganti dengan nama Papua; bendera Bintang Kejora diperbolehkan berkibar sebagai simbol kebudayaan, bukan simbol kedaulatan politik; Papua dibolehkan memiliki badan legislatif khusus berupa Majelis Rakyat Papua (MRP) yang akan melindungi hak-hak orang asli Papua; kewenangan seluas-luasnya ada pada propinsi selain bidang hubungan luar negeri, pertahanan keamanan, fiskal dan moneter.  Gubernur Papua, Drs. Jaap Salossa MSi mengatakan, pengesahan UU Otsus bukanlah “rejeki nomplok”, melainkan hasil perjuangan masyarakat Papua. Oleh karena itu, dia mengharapkan supaya masyarakat mempersiapkan diri untuk menuju Papua baru yang berangkat dari pengembalian hak dasar orang Papua untuk menjadi tuan di atas tanahnya sendiri. Pihaknya berjanji akan segera mensosialisasikan UU Otsus Papua kepada rakyat Papua. 24 Oktober  Sekitar 400 orang penduduk Maluku Utara yang mengungsi selama beberapa bulan ke Pulau Kapat Lap, Sorong dipulangkan ke tempat asalnya di Bacan, Halmahera, Gane Timur dan Barat, atas permintaan Pemda Maluku Utara dan dipulangkan dengan KM Pradawana milik Distrik Navigasi Sorong. 25 Oktober  Mendagri Hari Sabarno meminta PDP agar tidak menggalang gerakan politik yang mengarah pada anarki dan kekerasan berkaitan dengan penolakan terhadap keputusan Pemeritah Pusat – DPR RI yang mensahkan Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua. Pihaknya berpendapat bahwa perbedaan pendapat dalam alam demokrasi merupakan masalah wajar. Termasuk penolakan terhadap sebuah keputusan yang sudah dilakukan. Namun alam demokrasi juga memberikan jalur bagi penyaluran pendapat.  Anggota Komisi A DPRD Propinsi Papua, Drs. John Manurung, menegaskan bahwa penerapan Otsus harus tepat sasaran supaya masyarakat tidak dikecewakan lagi. Mengenai kesiapan dan kualitas DPRD sendiri, pihaknya menilai bahwa hal tersebut tidak dapat diukur sebab menyangkut kelembagaan yang nota bene meliputi kualitas ke-45 orang anggota sehingga sangat bergantung pada kepekaan atau daya serap masing-masing anggota dewan. Fraksi sendiri sebagai perpanjangan tangan masyarakat belum mempunyai visi dan misi yang baik guna mengakomodir dan membangun satu lembaga untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Untuk itu egoisme fraksi tidak perlu dikedepankan agar kinerja legislatif bisa lebih baik.  Komunitas Pemuda dan Pelajar Puncak Jaya di Jayapura menemui Pangdam XVII/ Trikora. Tujuan pertemuan tersebut untuk mengklarifikasi dan sharing mengenai sejumlah perkara yang akhir-akhir ini terjadi di Kabupaten Puncak Jaya seperti peristiwa kekerasan di Ilaga yang dilakukan oleh pasukan tempur TNI dan mengakibatkan pengungsian penduduk dan tindak kekerasan lainnya. Komunitas pemuda ini minta supaya pasukan TNI ditarik dari Puncak Jaya. Pangdam mengatakan tidak ada pasukan tempur di Ilaga, melainkan hanya Koramil dan Polsek setempat.  Di Sorong, polisi menangkap seorang anggota Laskar Jihad dari Ambon karena membawa bom rakitan. 26 Oktober  Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pdt. Herman Saud MTh mengatakan bahwa diterimanya draft Otsus menjadi undang-undang merupakan karunia Tuhan mengingat 90% dari draft yang disusun di Papua dapat diterima sebagai undang-undang.  Sekretaris Wilayah Daerah Propinsi Papua, Drs. Dorteus Asmuruf menjelaskan bahwa UU Otsus akan diserahkan langsung oleh Presiden Megawati kepada masyarakat Papua pada tgl. 22 Desember 2001. Bertepatan dengan itu Presiden juga akan merayakan Natal bersama dengan masyarakat Papua di Jayapura.  Ketua DPRD Manokwari, Daud Mandowen, meminta agar masalah yang terjadi di Kecamatan Wasior dan Windesi ditangani oleh aparat keamanan dengan cara tertentu agar menghindari tindakan yang dapat menyebabkan masyarakat trauma. Diharapkan masalah yang telah memakan korban tersebut dapat diselesaikan melalui jalur hukum yang ada. Jika kondisi trauma dibiarkan terus, dampaknya akan mempengaruhi roda pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat di dua kecamatan tersebut. Sementara itu Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Chris Warinussy SH mengatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan tentang dugaan hilangnya John Calvin Werianggi, Kepala Desa Werianggi, Kecamatan Windesi. Untuk itu pihak LP3BH Manokwari meminta Komnas HAM untuk melakukan tindakan hukum demi kepentingan korban sebagaimana diatur dalam pasal 34 dan 35 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.  Pemda Kabupaten Merauke melakukan berbagai program penanggulangan HIV/ AIDS melalui Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD), rumah sakit, dan LSM yang ada di daerah itu. Direktur RSU Merauke, dr. Stev Osok, dan ahli penyakit dalam RSU Merauke, dr. Jacobus Albert, menjelaskan bahwa selama Januari hingga September 2001, pihak RSU menangani 43 kasus baru HIV AIDS. Sampai Oktober 2001 tercatat 330 orang penderita HIV di Merauke pada semua usia.  Presiden Megawati dalam pertemuan dengan Kapolri dan Kapolda seluruh Indonesia mengatakan agar jajaran Polri seharusnya tidak usah ragu dalam bertindak asalkan sesuai dengan aturan dan berpegang pada hukum yang menjadi senjata utama. Presiden juga mengakui bahwa peralatan dan perlengkapan Polri masih belum mencukupi bahkan sangat minim. Apalagi dalam menjalankan tugasnya Polri selalu dibayangi oleh pelanggaran HAM.  Sekretaris FOKER LSM Papua, Budi Setyanto SH menegaskan, jika ingin Otsus berhasil di Papua, pihak legislatif dan eksekutif Papua harus bekerja keras dalam mempersiapkan instrumennya dan pro-aktif melibatkan berbagai unsur masyarakat. 28 Oktober  Wakil ketua Fraksi PDKB, Drs. John Teman mengatakan, penjabaran Perda ke bawah mungkin mengalami penumpukan karena pihak legislatif tidak memiliki jadwal kerja yang jelas akhir-akhir ini. “Birokrasi kita masih terpola dengan sistem yang lama, sementara legislatif kita di dalam fraksi belum punya rumusan yang jelas tentang apa yang akan dilakukan. Akibatnya visi dan misi pembangunan di Papua ini masih terpola pada kepentingan terpisah. Artinya, unsur yang sangat menonjol adalah egoisme fraksi yang terjadi di DPRD. Akibatnya seluruh kinerja di lembaga ini tidak jelas hendak kemana”.  Panglima Kostrad, Letjen Ryamizard Ryacudu, menjelaskan bahwa situasi kamtibmas di Papua pasca pengesahan UU Otonomi Khusus relatif aman dan terkendali. Tidak ada kejadian-kejadian menonjol tetapi ada sebagian masyarakat yang masih menghembuskan aspirasi Merdeka bahkan ada yang ‘kompor-kompor’ masyarakat. “Sekarang sih tergantung orang kipas-kipas. Orang Irian sendiri, rakyat Irian sendiri sebetulnya lugu-lugu saja, yang penting bagaimana dia hidup layak. Tetapi orang-orang tertentu mengiming-imingkan dan menghembus-hembuskan aspirasi merdeka, menjadikan angan-angan”.  Praktisi Hukum, Pieter Ell SH, mengatakan apabila dalam penerapan UU Otonomi Khusus semua pejabat masih memakai mental hanya ingin kaya, maka yang terjadi di Papua adalah muncul kembali raja-raja kecil dan bahkan penjajah-penjajah tanah sendiri.  Komandan Kopassus Tribuana X, Letkol Inf. Hartomo mengatakan bahwa Kopassus yang bertugas di Papua bukanlah suatu pasukan yang harus ditakuti, sebab kehadiran pasukan khusus ini di Papua adalah untuk menjaga keamanan masyarakat bersama dengan kesatuan-kesatuan lainnya. Dengan demikian Kopassus dimiliki juga oleh seluruh masyarakat karena kesatuan ini lahir dan berada dalam masyarakat sendiri. 29 Oktober  Dalam sambutan di hadapan bupati dan gubernur se-Indonesia, Presiden Megawati mengungkapkan keprihatinannya jika muncul gejalah baru berupa tampilnya semangat kedaerahan yang sempit dan berlebihan, yang akan membahayakan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. “Sadar atau tidak, kita sering bermain dengan simbol-simbol primordialisme yang sesungguhnya tidak proporsional lagi. Bila kita tidak bersikap hati-hati, kita akhirnya akan berada di tengah-tengah kondisi yang justru bertolak belakang dengan semangat persatuan dan kesatuan bangsa”. 30 Oktober  Menurut Ketua Umum DPD Kadin Papua, Tony Uloly, kalangan pengusaha Papua tidak perlu khawatir akan kehilangan jatah proyek akibat kehadiran pengusaha luar yang akan datang ke Papua setelah diberlakukannya Otonomi Khusus Januari 2002. untuk mengatasi kekhawatiran itu, pihaknya telah membentuk tim yang saat ini lagi menggodok usulan kepada DPRD Papua untuk nantinya digunakan sebagai masukan dalam menerbitkan Perda perekonomian.  Direktur Yayasan Wilayah Adat Perbatasan RI-PNG, Jibu Ak Franz mengatakan, wilayah perbatasan hendaknya dijadikan zona damai, dan wilayah netral bagi seluruh masyarakat Papua maupun non-Papua.  Koordinator ELSHAM Papua Pos Kontak Sorong, Paskalis Baru mengatakan tiga suku besar Masyarakat Sorong: Malamoi, Raja Ampat dan Alfat, akan mengajukan gugatan terhadap DPRD Kota cq. Panitia Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong periode 2001-2006 melalui kuasa hukum mereka: ELSHAM Papua. NOVEMBER 2001 1 November  Gubernur Papua Drs. Jaap Salossa, MSi mengatakan, nama Papua sudah resmi dipakai terhitung tanggal 22 Oktober 2001 dimana DPR-RI menyetujui Rancangan Undang-undang (RUU) Otsus Papua.  Di Biak, Pangdam XVII/Trikora Mayjen TNI Mahidin Simbolon mengatakan, tidak ada penambahan pasukan TNI ke Propinsi Papua, berkaitan dengan pelaksanaan Otsus yang sudah mulai diberlakukan di Papua terhitung bulan November 2001 ini.  Kelompok “Bintang 14” dibawah pimpinan Drs. S.M. Paiki menggelar jumpa pers di Gereja Kristus Bangkit Hamadi Rawa, Jayapura untuk menjelaskan bahwa pihaknya telah merebut kembali kemerdekaan bangsa Melanesia Barat sebagaimana yang telah diumumkan pada tanggal 14 Desember 1988. Namun aparat Polres Jayapura menggagalkan jumpa pers tersebut. Aparat membubarkan massa pro kemerdekaan Bangsa Melanesia Barat dengan menangkap tiga (3) orang pelaksana jumpa pers (SM,MW,HS) dan menyita satu (1) Bendera Melanesia Barat, lima (5) lembar materi jumpa pers, satu (1) lembar daftar hadir, dan 17 lembar surat undangan.  Sekitar 50-an warga masyarakat Suku Moni berunjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Mimika dan menyampaikan protesnya tentang penyelesaian hak ulayat tanah adat yang masuk dalam area penambangan PT. Freeport Indonesia di Grassberg, tanpa melibatkan warga Suku Moni sebagai salah satu pemilik hak ulayat.  Gubernur Papua Drs. Jaap Salossa,MSi mengumumkan, Presiden Megawati akan mengunjungi Jayapura pada 22 Desember 2001, untuk menyerahkan UU Otonomi Khusus yang baru disahkan di Jakarta. Gubernur juga menguraikan jika pendidikan merupakan fokus utama bagi pemerintah saat menganggarkan pembiayaan dibawah undang-undang yang baru ini. 2 November  Gubernur Papua, Drs. Jaap Salossa, MSi mengatakan bahwa finalnya UU Otsus Papua merupakan hasil perjuangan seluruh masyarakat Papua yang telah meyakinkan Pemerintah Pusat untuk menerima dan menyetujui UU Otsus yang akan disahkan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Gubernur menegaskan bahwa Otsus itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dirinya menyebut beberapa langkah konkret yang harus dilakukan berkaitan dengan Otsus yakni sosialisasi UU Otsus, membuat Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Propinsi (Perdasi), mempersiapkan perangkat-perangkat pendukung seperti MRP dan Komite HAM Khusus untuk Propinsi Papua, membentuk Komite Pelurusan Sejarah Papua dan mempersiapkan rencana program untuk APBD dan APBN tahun anggaran 2002. Gubernur menilai tahap yang paling berat adalah tahap sosialisasi UU Otsus bagi masyarakat. 3 November  Gubernur Papua, Drs. Jaap Salossa, MSi dalam sambutannya pada upacara Dies Natalis dan Wisuda pertama UNIPA (Universitas Negeri Papua) di Manokwari, menegaskan bahwa Otsus bagi Papua adalah peluang meningkatkan mutu pendidikan bagi masyarakat Papua dan faktor pendidikan akan lebih mendapat prioritas dalam pembangunan di era Otsus.  Wakil Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe mengatakan aksi penyerangan kelompok seperatis TPN/OPM di Kecamatan Ilaga, Puncak Jaya pada 28 Oktober 2001 telah merugikan pemerintah kabupaten (Pemkab) Puncak Jaya senilai Rp. 10 Miliar. Pihaknya menjelaskan jika TPN/OPM telah merusak fasilitas umum milik Pemerintah seperti Puskesmas Ilaga, gedung sekolah dasar (SD) Ilaga, Kantor Polsek Ilaga dan Kantor Koramil Ilaga, serta rumah-rumah penduduk Kecamatan Ilaga. Dirinya membantah jika ada pelanggaran HAM yang dilakukan pihak aparat keamanan yang bertugas di Ilaga terutama pada pasca peristiwa penyerangan TPN/OPM, sebab menurut Enembe, berdasarkan hasil pantauannya ke Ilaga, justru aparat yang berperan aktif untuk menolong masyarakat . Selain itu tentang tudingan terhadap aparat keamanan bahwa aparat melakukan pemerkosaan pada pasca peristiwa Ilaga, Wabup Puncak Jaya membantahnya, “Aparat tidak melakukan pemerkosaan, sebab yang justru melakukan pemerkosaan adalah TPN/OPM sendiri.” Pihaknya menghimbau masyarakat yang karena ketakutan dan lari berlindung di hutan, supaya segera kembali ke rumah masing-masing untuk membantu pemerintah menata kembali kondisi fisik Kecamatan Ilaga, karena situasi sudah normal kembali. 4 November  Ketua Presidium Dewan Papua (PDP) Theys Hiyo Eluay yang sekaligus terdakwa kasus dugaan makar, mengatakan bahwa pihaknya meragukan kehadiran saksi mantan Presiden RI Gus Dur dan mantan Wagub Papua Drs. JGR Djopari MA yang telah dimintai kesedian oleh Penasehat Hukum Theys Cs untuk menjadi saksi meringankan dalam persidangan besok, 5 November 2001 di PN Jayapura. Sedangkan mengenai dua saksi meringankan lainnya yakni Wakil Ketua I DPRD Papua Drs. John Ibo dan Staf Ahli Antropologi LIPI Jakarta Drs. Muridan Widjoyo, menurut Theys dipastikan akan hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan. 5 November  Mengenai rencana peringatan 1 Desember pada tahun 2001 ini, Theys Eluay mengatakan pihaknya akan tetap menggelar peringatan hari kemerdekaan Bangsa Papua Barat di Pendopo Sentani, meskipun berbeda dengan yang pernah dibuat pada 1 Desember 1999. Kegiatannya akan berupa ibadah syukur bersama tamu-tamu dari luar negeri, sebab masyarakat Papua dan juga masyarakat di dunia internasional sangat mengharapkan perayaan peringatan ini. Untuk itu, Theys menghimbau baik masyarakat Papua maupun masyarakat non-Papua supaya bersama-sama menjaga keamanan di Papua.  Sekitar 300-an perawat RSUD Dok II Jayapura melakukan unjuk rasa di DPRD Propinsi Papua. Mereka menuntut perbaikan manajemen RSUD dan kesejahteraan bagi para perawat.  Di ruang kerja Wakil Bupati, Pemkab Jayawijaya dan UNICEF melakukan rapat koordinasi untuk membangun kerja sama dalam bidang pendidikan dan kesehatan bagi kaum perempuan dan anak di wilayah tersebut. Kegiatan ini disebut Konferensi Menggagas Masa Depan Perempuan dan Anak, yang akan dilaksanakan selama 3 hari. Wakil UNICEF untuk Papua dr. Budi Subianto mengatakan kerja sama ini dilakukan karena pihaknya melihat angka kematian setiap tahun bagi kaum ibu dan anak di Papua dan khususnya di Jayawijaya sangat tinggi.  Wakil Bupati Merauke dr. Benyamin Simatupang mengatakan, aspirasi masyarakat Merauke tetap menuntut supaya wilayah tersebut jadi Propinsi. Hal ini merupakan aspirasi murni dari masyarakat sehubungan dengan pemberlakuan Otsus di Papua. Untuk itu pihaknya telah menyampaikan aspirasi tersebut ke Pemerintah Pusat, tetapi belum dijawab hingga saat ini. 6 November  Jajaran Polres Merauke dibawah pimpinan Ipda Pol. Imar Soeleman, menangkap 18 orang warga sipil atas dugaan sebagai pelaku pengrusakan dan pembakaran serta pembantaian yang menewaskan seluruh ABK (Anak Buah Kapal) Kapal Ikan (KM. Jala Perkasa) di perairan Kali Kontuar, Kecamatan Kimaam. Selain dituduh sebagai pelaku pengrusakan KM. Jala Perkasa, mereka dituduh sebagai anggota TPN/OPM pimpinan Jacobus Mawen yang diduga tewas dalam penyerangan aparat saat menangkap kelompok tersebut.  Mengenai permintaan Theys Hiyo Eluay agar pihaknya dibebaskan dari proses hukum atas kasus dugaan makar, Ketua Majelis Hakim di PN Jayapura yang bertanggung jawab untuk penyidangan kasus Theys Cs, E.H. Sinaga SH menegaskan bahwa proses hukum para terdakwa tetap berjalan sesuai aturan yang ada. Soal alasan Theys bahwa Otsus sudah merupakan realisasi dari perjuangan PDP, menurut Sinaga, hal tersebut tidak ada kaitannya dengan dakwaan terhadap mereka saat ini.  Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. Made Mangku Pastika menyatakan keberatan terhadap rencana peringatan tanggal 1 Desember sebagai HUT (hari Ulang Tahun) Kemerdekaan Bangsa Papua Barat. Menurut Kapolda, Papua bukan negara, tetapi propinsi dan bagian dari NKRI yang setiap tahun merayakan HUTnya pada tanggal 17 Agustus. Untuk itu pihaknya meminta niat Ketua PDP Theys Hiyo Eluay bersama massa pendukungnya supaya memikirkan lagi soal keberadaan Papua dalam rangka rencana untuk menggelar peringatan 1 Desember pada tahun ini. Kapolda menegaskan bahwa pihak Kepolisian sebagai aparat penegak hukum di NKRI akan tetap berpatokan pada hukum.  Direktur RSUD Dok II Jayapura dr. Clemens Manyakori DSP, dalam menanggapi tuntutan para perawatnya menerangkan bahwa, para dokter juga mengalami hal yang sama baik dalam hal pelayanan terhadap pasien, maupun dalam hal kesejahteraan. Maka pihaknya melihat para dokter sering lebih mementingkan proyek bisnis pribadi di luar, ketimbang tugas pelayanan sesuai profesinya di RSUD. Karena honorarium yang diperoleh para dokter di RSUD tidak mencukupi kebutuhan harian mereka.  Anggota Tim Asistensi RUU Otsus Papua, Dr. Agus Sumule mengharapkan agar dalam menyusun produk-produk peraturan daerah, DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya sebaiknya melibatkan pihak luar atau komponen masyarakat. Sebab jika hanya Bupati/Walikota dan legislatif yang menyusun Perda, sudah tentu akan ada masalah yang muncul di kemudian hari.  Bupati Manokwari Drs. Dominggus Mandacan menerangkan bahwa berdasarkan hasil temuan Inspektorat Wilayah Kabupaten (Itwilkab) Manokwari, penyimpangan dana proyek mencapai Rp. 5,187 Miliar ditambah denda keterlambatan penyelesaian proyek sebesar Rp. 627 juta. Penyelewengan dan denda keterlambatan penyelesaian proyek ini terjadi pada lima (5) instansi yakni Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Perumahan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bagian Tata Pemerintahan dan Dinas Kesehatan. Untuk menindaklanjuti masalah tersebut, pihaknya telah mengeluarkan Surat Bupati, tertanggal 31 Juli 2001 kepada semua instansi yang terlibat di dalamnya. 7 November  Masyarakat di Jayapura Raya (Jayapura, Abepura, Sentani) cemas terhadap isu adanya ‘Drakula’ yang muncul dalam rupa manusia dan telah menelan korban nyawa. Isu ini berkembang dari mulut ke mulut dengan mengatakan bahwa drakula tersebut dapat saja muncul di tempat-tempat gelap, terang, sepi/sunyi, diatas taxi/bus/mobil, bahkan di tempat keramaian seperti pertokoan dan warung makan. Sebagai akibat masyarakat pkl. 19.00 WIT, baik pejalan kaki maupun pengguna jasa angkutan umum atau mobil pribadi tidak berani mondar-mandir seperti biasanya.  Kapolres Manokwari AKBP Drs. Bambang Budi Santoso mengatakan pihaknya telah merubah sistem operasi di Wasior. Sebelumnya operasi yang digelar untuk menemukan kembali senjata (SS-1 dan Brench Ceko) milik anggota Brimob yang dirampas oleh TPN/OPM itu berupa operasi pengejaran. Namun operasi tersebut telah menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada pihak Kepolisian. Untuk itu Polres Manokwari merubah sistem operasi pengejaran dengan operasi rehabilitasi. Operasi rehabilitasi ini bertujuan untuk memulihkan kembali kepercayaan masyarakat sehingga tidak ada keraguan lagi terhadap pihak aparat kepolisian sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Sedangkan mengenai senjata yang hingga saat ini belum ditemukan, Kapolres mengaku pihaknya masih akan terus berupaya hingga menemukannya, tetapi operasi pengejaran dihentikan karena tidak efektif.  Sekitar 600-an buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Jayapura berunjuk rasa di DPRD Papua. Mereka menuntut Departemen Perhubungan (Dephub) supaya memperhatikan kesejahteraan dan kinerja di pelabuhan, khususnya Koperasi milik karyawan.  Asisten I Setda Pemerintah Propinsi Papua Drs. Andi Baso Bassaleng menilai keinginan Pemkab Merauke untuk membentuk Propinsi sendiri sebagai hal yang wajar. Namun pihaknya mengatakan bahwa untuk menjadi sebuah propinsi ada banyak kriteria yang harus dipenuhi. Kriteria yang dimaksudkan adalah sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), kesiapan pemerintah dan masyarakat. Selain itu, Pemkab Merauke perlu berkoordinasi dengan Gubernur Papua sebelum mengajukan aspirasinya ke Pemerintah Pusat.  Manager Pertamina Pusat BP (British Petrolioum) Indonesia Amir Hamzah menerangkan, hari ini Pertamina dan BP yang mengoperasikan proyek LNG Tangguh di Bintuni, Manokwari, Papua, telah menandatangani Letter Of Intent (LOI) untuk mensuplai 1,3 juta ton per tahun LNG ke GNPower di Philipina. Pihaknya juga menjelaskan GNPower merupakan perusahaan swasta yang berbasis di Manila.  Komite Bersama Perbatasan antara RI-PNG yang sudah berusia 20 tahun, memulai pertemuan dua hari di Alotau, PNG. Delegasi Indonesia Mendagri Hari Sabarno, Kapolda Papua Irjen Pol Made Mangku Pastika, dan Gubernur Papua Drs. Jaap Salossa MSi. Persetujuan yang dihasilkan dimaksudkan untuk memulangkan pengungsi asal Papua yang saat ini bermukim di Vanimo.  DPRD Merauke mengusulkan agar Merauke dimekarkan menjadi satu propinsi tersendiri. 8 November  Isu adanya ‘drakula’ di Jayapura Raya meluas dan menimbulkan susana ketakutan bagi masyarakat.  Kapolres Jayapura AKBP Drs. Daud Sihombing SH, dengan tegas menyatakan akan membubarkan kegiatan peringatan 1 Desember, jika ternyata Theys bersama pendukungnya nekat melakukannya, meskipun itu dilaksanakan di rumah kediaman Theys.  Ketua Pansus HAM DPRD Propinsi Papua Ny. Pdt. A.W. Iwanggin mengaku jika hingga saat ini Tim Pansus HAM yang sudah terbentuk, belum dapat berbuat sesuatu karena tidak adanya dasar hukum yang kuat.  Majelis Hakim Mahkamah Militer (Mahmil) III-9 Jayapura yang diketuai Kolonel CHK Somba Sinaga SH dibantu Hakim Anggota Kapten CHK Enti Sutisna SH dan Kapten CHK Gatot Sulistyo SH, menjatuhkan vonis hukuman penjara dan hukuman tambahan yakni dipecat dari anggota Polri kepada empat (4) terdakwa pembunuh Danramil Jayapura Utara (Japut) almarhum Lettu Inf. Nur Hidayat. Para terhukum atas nama Bripda Pol. Laode Esrudin dengan vonis 8 tahun penjara, Bripda Pol. Samuel Depondoi, Bripda Pol. Ruslan Fakaubun, dan Bripda Pol. Nukrah masing-masing divonis 6 tahun penjara.  Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Fakfak Syarif Tjora SH mengatakan bahwa pihaknya akan membentuk tim gabungan dengan melibatkan Polres Fakfak untuk mengusut masalah HPH (Hak Pengusahaan Hutan). 9 November  Ny. Hasniah Pakdaruddin (43 th) dan Salma (24 th), pengusaha warung makan di Jl. Baru, Kotaraja, dikabarkan nyaris menjadi korban gigitan “drakula” di Abepura.  Menyikapi isu adanya ‘drakula’ yang telah menimbulkan keresahan bagi msyarakat dan mengenai adanya korban di lingkungan Abepura, Camat Abepura Benhur Tommy Mano mengatakan bahwa pihaknya segera mengambil langkah untuk menyelidiki kebenaran adanya drakula tersebut. Pihaknya menyatakan akan berkoordinasi dengan Koramil, TNI dan Polsek Abepura serta melibatkan warga masyarakat untuk melakukan ronda malam guna menciptakan keamanan di wilayah Abepura dalam rangka memastikan keberadaan drakula.  Sebanyak satu (1) peleton anggota Brimobda Papua dari Kotaraja tiba di Manokwari untuk melaksanakan program rehabilitasi di Kecamatan Wasior. Para anggota Brimob tersebut ditampung di gedung Sasana Karya Kabupaten Manokwari guna menerima arahan baik dari Bupati maupun dari Kapolres setempat sebagai bekal sebelum menjalankan tugas di lapangan. 10 November  Theys Hiyo Eluay, Ketua PDP, dikabarkan hilang (diculik) di Skyline dalam perjalanannya dari Hamadi menuju Sentani seusai mengikuti upacara Hari Pahlawan Nasional atas undangan Komandan Kopassus TNI Satgas Tribuana yang bermarkas di PT. Hanurata, Hamadi Jayapura. Hilangnya Theys dikabarkan oleh Aristoteles Masoka (sopir mobil kijang Theys) kepada Ny. Yaneke Ohee Eluay (Istri Theys), sesaat setelah meloloskan diri dari penghadangan sekelompok orang yang tak dikenal di Skyline, sekitar pkl. 22.00 WIT. 11 November  Theys Hiyo Eluay ditemukan di Koya Tengah, Kecamatan Muara Tami, Kabupaten Jayapura, sekitar 50 km dari Jayapura pada pkl. 08.00 WIT dalam keadaan tidak bernyawa di dalam mobil bernomor polisi B-8029-TO yang adalah miliknya sendiri. Saat ditemukan, kondisi tubuhnya telah kaku, wajahnya membiru kehitam-hitaman dan lidahnya menjulur keluar, serta pada mulut dan hidungnya terdapat darah yang sudah agak mengering. Sedangkan posisi mobilnya hampir terperosok ke dalam jurang dengan bagian depan mobilnya telah masuk ke jurang. Keadaan mobil, kaca pecah di bagian tengah dan pintu depan. Jenazah almarhum Theys Eluay dievakuasi ke RSUD Dok II Jayapura guna dilakukan proses otopsi.  Tim dokter yang menangani otopsi alm. Theys Eluay sebanyak enam (6) orang yang terdiri dari dokter ahli paru-paru, ahli bedah, ahli kandungan, ahli penyakit dalam dan ahli forensik, dipimpin oleh Direktur RSUD Dok II Jayapura dr. Clemens Manyakori DSP. Proses otopsi berlangsung mulai pkl. 16.30 WIT hingga pkl. 21.30 WIT, disaksikan pula oleh Sekjen PDP Thaha Alhamid, Drs. Don AL Flassy, Kapolres Jayapura AKBP Drs. Daud Sihombing SH, serta beberapa anggota keluarga almarhum dan anggota PDP serta Panel. Meski pada pkl. 21.30 WIT kegiatan otopsi sudah selesai, namun tim dokter tidak menjelaskan hasil otopsi karena harus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.  Kapolres Jayapura AKBP Drs. Daud Sihombing SH mengatakan kematian Theys Hiyo Eluay diduga akibat dicekik karena saat dikeluarkan dari mobil pribadinya, nampak almarhum sedang menggigit lidahnya. Namun pihak kepolisian masih menunggu kepastian dari hasil otopsi tim dokter di RSUD Dok II Jayapura. Untuk mengusut kasus tersebut, pihak kepolisian mengaku akan menangani secara profesional, yakni melakukan penyelidikan yang intensif, termasuk berusaha menemukan sopir pribadi Theys, Aristoteles Masoka yang bisa dijadikan saksi kunci untuk kasus tersebut.  Kematian Theys Hiyo Eluay mengundang emosi dan amarah massa (diperkirakan 500 orang) pendukungnya di Sentani, dengan melakukan pengrusakan dan pembakaran beberapa ruko di dekat pendopo kediaman Theys.  Sehubungan dengan kematian Theys Hiyo Eluay, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Papua mengeluarkan seruan yang meminta seluruh masyarakat di Tanah Papua agar tidak terprovokasi. Sebab pihak Gereja dan MUI Papua menilai penculikan dan pembunuhan terhadap Theys, Ketua PDP dn Ketua LMA ini merupakan tindakan provokasi dari pihak tertentu untuk menciptakan konflik di Tanah Papua.  Wakapolda Papua Brigjen Pol. H. Raziman Tarigan menyatakan bahwa pihaknya telah memberlakukan siaga satu dengan membentuk pasukan gabungan TNI/Polri dengan melibatkan TNI Batalyon 751, Zipur Korem 172, Marinir, Kodam XVII/Trikora, Anggota Polda Papua, Anggota Polres Jayapura, dan Anggota Brimobda Papua. Dikatakannya, pasukan yang disiagakan ada tujuh (7) kompi yang disebar untuk mengamankan jalan poros Koya Barat-Skow, Perbatasan RI-PNG, Sentani, Abepura, Jayapura. 12 November  Pukul 11.45 WIT dalam perarakan, massa mengantar jenasah Theys Hiyo Eluay ke kantor DPRD Papua, untuk disemayamkan di sana. Sementara itu sekitar 2000 massa Papua tanpa batas usia dipimpin Boy Eluay melakukan longmarch menuju Jayapura untuk bersama dengan 5000-an massa yang sudah ada di gedung DPRD Papua menjaga jenazah almarhum Theys.  Menyikapi aksi longmarch massa pendukung Theys, Wakapolda Papua Brigjen Pol. H. Raziman Tarigan mengeluarkan perintah tembak ditempat jika ada pendukung Theys yang bertindak anarkis.  Menyikapi tudingan massa terhadap Kopassus sehubungan dengan pembunuhan Theys Hiyo Eluay, Komandan Satgas Tribuana Letkol Inf. Hartomo bersama Kapendam XVII/Trikora Letkol Inf. R. Siregar menggelar jumpa pers di Markas Kopassus Hanurata, Hamadi, Jayapura. Dalam jumpa pers tersebut, Komandan satgas Tribuana Letkol Inf. Hartomo dan Kapendam XVII/Trikora Letkol Inf. R. Siregar menyatakan turut berduka cita atas meninggalnya salah satu tokoh pejuang PEPERA Theys Hiyo Eluay yang selama ini ikut menjaga keutuhan Irian Jaya dalam NKRI. Sedangkan mengenai tudingan keterlibatan TNI/Kopassus dalam pembunuhan Theys, Kapendam XVII/Trikora Letkol Inf. R. Siregar mengatakan bahwa hal pembunuhan tersebut mungkin dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang ingin mengadu domba TNI dengan masyarakat atau dilakukan kelompok yang merasa tidak senang dengan Theys yang tujuannya ingin menciptakan kekacauan di Papua.  Dalam jumpa pers tersebut, Komandan Kopassus Letkol Inf. Hartomo membantah jika pihaknya terlibat dalam pembunuhan terhadap Theys Hiyo Eluay. “Sangat bodoh kalau anggota Kopassus dari Satgas Tribuana yang melakukannya. Kami Satgas Tribuana sangat mengutuk pembunuh Bapak Theys, karena kami tidak pernah bermusuhan dengan Bapak Theys, bahkan kami seluruh anggota Kopassus sudah menganggap Theys sebagai bapak kami sendiri di Tanah Papua. Bagaimana mungkin seorang anak membunuh bapak sendiri.” Selain itu Hartomo mengakui jika sebelumnya, Theys menghadiri syukuran Hari Pahlawan Nasional, 10 November 2001 di Markas Satgas Tribuana atas undangannya. Mengenai pengusutan kasus tewasnya Theys, Hartomo menyatakan pihaknya siap membantu aparat kepolisian untuk mengungkap kasusnya, meski sebatas memberikan informasi. Hartomo menegaskan bahwa perbuatan pembunuhan Theys tidak dapat ditolerir dan pelakunya jika tertangkap harus diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.  Presiden RI Megawati Soekarnoputri memerintahkan jajaran Kepolisian di Papua agar melakukan investigasi menyeluruh atas terbunuhnya Ketua PDP Theys Hiyo Eluay.  Menkosospolkam Susilo Bambang Yudhoyono, menilai pembunuhan terhadap Theys Hiyo Eluay sebagai upaya mengganggu proses sosialisasi pemberlakuan Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua. Pihaknya meminta pemerintah Propinsi Papua supaya tidak terganggu dengan peristiwa terbunuhnya Theys. Sebab sosialisasi UU Otsus Papua harus tetap dijalankan untuk membangun kembali Papua di bidang ekonomi, politik, sosial dan keamanan. Sedangkan mengenai pengusutan kasus terbunuhnya Theys, Menko menyarankan, masyarakat hendaknya menyerahkan proses investigasi pada pihak Kepolisian dibantu tim dokter sehingga tidak menghalangi proses hukum yang ada.  Dari hasil otopsi tim dokter Jayapura, dr. Clemens Manyakori menerangkan bahwa pihaknya tidak menemukan tanda-tanda terjadinya penganiayaan berat pada tubuh Theys Hiyo Eluay. Namun secara medis ditemukan terjadinya penyumbatan saluran pernapasan (Hypoxia) sebagai penyebab kematian Theys. Tentang dugaan adanya cekikan, Clemens mengaku tim medis tidak menemukan bekas cekikan dengan tali atau sejenisnya. Mengenai jantung Theys, pihaknya menyatakan telah dikirim ke laboratorium forensik di UNHAS Makassar untuk diperiksa.  Wakapolda Papua Brigjen Pol. Drs. Raziman Tarigan SH menyatakan bahwa hingga saat ini pembunuh Theys Hiyo Eluay masih misterius. Bahkan saksi kunci yakni Aristoteles Masoka (sopir pribadi Theys) juga belum diketahui keberadaannya, meskipun dikabarkan selamat. Namun pihaknya menegaskan bahwa Polri tidak akan menutup-nutupi kasus tersebut, meskipun nantinya menyangkut institusi. Mengenai bukti-bukti, Tarigan mengaku jika sudah mengumpulkan sejumlah bukti seperti sidik jari di mobil, yakni pada dashboard dan kunci kontak.  Sebagai akibat luapan emosi, amarah dan kekecewaan massa sehubungan dengan terbunuhnya Theys, sekitar pkl. 11.00 WIT, massa mengadakan pembakaran untuk yang kedua kalinya di Sentani. Namun pelakunya tidak diketahui, meskipun saat itu aparat Kepolisian (Dalmas dan Brimob) sedang berjaga di Sentani. 13 November  Komandan Satgas Tribuana X Letkol Inf. Hartomo menyatakan siap bila dipanggil untuk diperiksa oleh yang berwenang sehubungan dengan kasus kematian Theys Hiyo Eluay.  Menkosospolkam Susilo Bambang Yudhoyono seusai menghadiri seminar yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di Jakarta, menyatakan pihaknya menyesalkan tuduhan terhadap TNI/Polri bahwa kedua institusi tersebut berada di balik pembunuhan Theys Hiyo Eluay. Menurut Menko, pembunuhan Theys bisa saja disebabkan oleh berbagai hal, seperti kriminal murni; kalaupun pembunuhan itu bermotif politik, latar belakangnya bisa saja bermacam-macam.  Kepala Deputi Operasional Mabes Polri Komjen Pol. Syachruddin Pagar Alam menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Mabes TNI Cilangkap untuk menyikapi kondisi keamanan di Papua yang dikabarkan memburuk. Untuk itu dari Mabes Polri sendiri sudah mempersiapkan satu (1) batalyon pasukan Brimob untuk membantu aparat keamanan di Papua. Rencana penambahan pasukan dari Mabes Polri berhubungan dengan siaga satu (I) di Papua belum dicabut sebagai antisipasi terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi. Sebab, Syachruddin menilai kematian Theys, tokoh kontroversial itu tentu menimbulkan amarah masyarakat yang bisa berakibat buruk.  Kapolda Papua Irjen Pol. Made Mangku Pastika mengatakan pihaknya berpedoman pada dua hal. Pertama, bagaimana mengusut tuntas kasus pembunuhan Theys sehingga masyarakat mendapatkan kejelasan mengenai kasus yang sebenarnya. Kedua, bagaimana keamanan masyarakat dapat dijamin sehingga situasi keamanan di Propinsi Papua dapat kondusif seperti keadaan sebelumya. Motif pembunuhan yang lebih berat adalah motif politik daripada pencurian dan perampokan. Untuk itu pihaknya mengatakan sangat memerlukan kerja yang profesional, independen, transparan dan sangat membutuhkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan kasus kematian Theys. Namun Kapolda mengatakan penyelidikan yang diterapkan oleh polisi dalam menyelidiki kasus Theys Eluay seharusnya menggunakan sistem jemput bola; bergerak keluar mencari saksi, jangan menunggu informasi.  Gubernur Papua, Drs. Jaap Salossa MSi, selain menyatakan rasa dukacitanya yang mendalam, menegaskan bahwa tindakan pembunuhan Theys Hiyo Eluay adalah perbuatan yang tidak manusiawi dan biadab. Pihaknya mengutuk keras tindakan penyebab kematian Theys Hiyo Eluay. Gubernur menilai kematian Theys bukan hanya menimbulkan kepedihan yang mendalam bagi keluarga dekat Theys, tetapi juga bagi berbagai kalangan baik di Papua maupun tingkat nasional. Dikatakannya, terlepas dari statusnya sebagai Ketua PDP, Theys adalah tokoh masyarakat dan Ondoafi yang terpandang di hadapan rakyatnya. Karena itu Gubernur memahami jika kematian Theys menimbulkan reaksi di kalangan rakyat.  Setelah sehari disemayamkan di Kantor DPRD Papua, jenazah Theys Hiyo Eluay diarak massa dengan menggelar longmarch dari Jayapura menuju Sentani, sejauh 45 km. Sebelumnya dilakukan acara penyerahan kembali jenazah Theys dari pihak DPRD Papua yang diwakili oleh Wakil Ketua DPRD Papua Drs. John Ibo kepada pihak keluarga dan PDP yang diwakili oleh Moderator PDP Pdt. Herman Awom STh. Arakan ini dimulai pkl. 09.30 WIT, diikuti massa sekitar 10.000 orang dari semua usia dan tiba di Pendopo Heleboy Obhe/Pendopo Ondofolo Obhe Sentani, kediaman almarhum Theys sekeluarga pada pkl. 18.00 WIT. Disanalah jenazah Theys Hiyo Eluay disemayamkan sambil menunggu waktu dan tempat pemakaman.  Pemakaman direncanakan tanggal 17 November 2001 di Lapangan Sepak Bola Sentani sebagaimana yang telah disepakati oleh pihak Keluarga Theys, Tokoh Adat Sereh, PDP dengan pemerintah dan DPRD Papua.  Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pada pasca kematian Theys Hiyo Eluay, Bupati Manokwari Drs. Dominggus Mandacan menggelar pertemuan di Sasana Karya Kantor Bupati. Dalam pertemuan tersebut, Bupati meminta seluruh komponen masyarakat supaya ikut bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kabupaten Manokwari. Sebab, menurutnya, situasi tersebut gampang dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memprovokasi keadaan menjadi kacau. Pihaknya meminta masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dan untuk pengusutan kasus kematian Theys, supaya diserahkan sepenuhnya kepada pihak berwajib yakni Kepolisian.  Di Merauke berkembang isu bahwa kematian Theys Hiyo Eluay ada kaitannya dengan kematian Komandan TPN/OPM Kodap V Merauke ‘Kolonel’ Willem Onde.  Isu beredar dalam masyarakat bahwa air minum yang berasal dari bak penampungan Waena beracun karena telah ditaburi racun oleh orang yang tidak dikenal.  Sebuah Pesawat milik AMA jatuh di dekat Nabire, menewaskan empat dari lima penumpangnya. 14 November  Staf PT. Merpati Nusantara di Wamena mengeluh tentang banyaknya penumpang yang membatalkan perjalanannya akibat peristiwa pembunuhan Ketua Presidium Dewan Papua Theys Hiyo Eluay.  Elisius Tabuni ditangkap dan tembak oleh aparat ketika bersembunyi di Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Elesius diduga sebagai salah satu anggota OPM yang terlibat dalam penyerangan di Ilaga. Karena luka tembak Elesius dikirim untuk selanjutnya akan dirawat di rumah sakit Militer Jayapura namun meninggal dunia saat masih dalam perjalan. 15 November  Uni Eropa mendesak pihak yang berwenang di Indonesia agar menjelaskan kematian Theys dan mengadili para pelaku secepatnya.  Rakor Polkam membahas kematian Theys yang isinya mengenai dampak politis dan upaya meredam spekulasi kematian Theys Eluay yang beredar baik di dalam maupun di luar negeri. 16 November  Pihak kepolisian telah meminta keterangan dari para saksi lebih dari 100 orang dan hasilnya menurut Kapolda Papua Irjen Pol Made Mangku Pastika dan Kapolres Jayapura AKBP Drs. Daud Sihombing SH telah ditemukan titik-titik terang, sehubungan dengan kasus tewasnya Theys Elluay.  Sekitar pkl. 09.00 WIT, Mapolsek Waropen diserang oleh sekitar 100 orang gerombolan bersenjata yang diduga anggota TPN/OPM dengan kekuatan lima (5) pucuk senjata api yakni 3 pucuk jenis SS1, 1 pucuk jenis mouser dan 1 pucuk jenis SP. Setelah terjadi kontak senjata antara pihak polisi dengan TPN/OPM, jatuh korban tewas tembak satu (1) orang anggota TPN/OPM dan seorang warga sipil menderita luka tembak. 17 November  Jenasah Theys dimakamkan di lapangan sepak bola Sentani kota yang dihadiri ribuan massa tanpa batas usia dan dari berbagai daerah asal. Di hadapan massa yang menghadiri acara pemakaman jenazah Theys tersebut, pihak PDP menyatakan siap melanjutkan perjuangan sesuai mandat dari masyarakat Papua untuk mencapai tujuan perjuangan yakni mewujudkan aspirasi Papua Merdeka.  Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. Made Mangku Pastika bertemu dengan pihak PDP yang melibatkan panel PDP dari 14 Kabupaten/Kota di Hotel Sentani Indah. Kapolda diterima Wakil Ketua PDP Tom Beanal didampingi Yoris Raweyai, Willy Mandowen, Herman Awom dan Don AL Fassy. Kapolda meminta agar PDP membantu kepolisian dengan memberikan informasi-informasi yang perlu guna dapat mengungkapkan kasus Theys lebih cepat. Menurut Kapolda Papua kematian Theys telah direncanakan cukup lama dan terorganisir dengan baik dan rapi. Untuk itu saksi kunci seperti Aristoteles Masoka (sopir Theys) sangat dibutuhkan keterangannya guna mengungkap kasus tersebut.  Presiden mengutus Menteri Percepatan Pembangunan Tinus Manuel Kaisepo untuk mengumpulkan informasi tewasnya Theys Eluay secara lengkap guna menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam upaya bersama mencari penyelesaian. 18 November  Kapolri Bimantoro berjanji untuk mengerahkan semua kemampuan Polri guna mengusut secara tuntas kasus meninggalnya ketua PDP, Theys Hiyo Eluay. Kelompok penyelidik Polri telah menemukan fokus penyelidikan dan mulai menggambarkan ciri-ciri pelaku. Untuk itu pihaknya meminta masyarakat supaya dapat mempercayai kinerja kepolisian. 19 November  Kapolda Papua Irjen. Pol. Made Mangku Pastika menerangkan penyelidikan kematian Theys Eluay hampir selesai. Tinggal saja mengarah kepada siapa pelaku pembunuhannya.  Tuntutan Theys yang didakwa di PN Jayapura oleh JPU sehubungan dengan kasus dugaan Makar, dinyatakan “gugur demi hukum” oleh Majelis Hakim yang diketuai EH. Sinaga SH.  Komandan Kopassus May.Jend. Amirul Isnaeni menegaskan bahwa tidak ada anggota Kopassus yang terlibat dalam pembunuhan Theys Eluay, dan mengancam untuk menuntut siapa saja yang menuduh Kopassus. 20 November  Kesulitan tim penyelidik Polri untuk memperoleh jantung alm. Theys Eluay karena tidak diizinkan oleh keluarga untuk dibawa dan diperiksa di Mabes Polri.  Desakkan berbagai pihak untuk melibatkan tim independen internasional guna mempercepat proses penyelidikan, dinilai Kapolri tidak perlu karena Polri memiliki kemampuan untuk mengungkap kasus kematian Theys Eluay.  Menurut Menkosospolkam RI, Susilo Bambang Yodoyono, pemerintah pusat melibatkan BIN (Badan Intelijen Nasional) untuk menganalisa kemungkinan adanya motif politik dalam kasus kematian Theys Hiyo Eluy.  650 pasukan Linud Kostrad diangkut dengan pesawat dan telah mendarat di Merauke guna mengantisipasi kemungkinan terjadi kerusuhan pada 1 Desember. 21 November  Para pemimpin Gereja-gereja se-Papua yang berada di Jayapura berdialog dengan Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. Made Mangku Pastika dan mengirim surat kepada Kapolri Bimantoro dengan maksud mendesak agar dibentuk tim independen yang memiliki kredibilitas tinggi dengan melibatkan Komnas HAM serta ahli-ahli HAM internasional, yang tidak memihak dan yang transparan demi rasa keadilan masyarakat Papua yang terus-menerus dilukai. Sedangkan mengenai para saksi yang sudah dipanggil untuk dimintai keterangan oleh pihak kepolisian sehubungan dengan kasus kematian Theys, para pimpinan gereja meminta secara resmi kepada pihak Polda Papua supaya melindungi para saksi.  Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. Made Mangku Pastika menerangkan bahwa pihak kepolisian telah berhasil memeriksa 13 saksi sehubungan dengan upaya pengungkapan kasus kematian Theys. Namun pihaknya masih harus bekerja ekstra dan lebih gigih lagi untuk mendapatkan informasi-informasi baru yang sangat dibutuhkan. Untuk itu pihaknya akan terus mencari saksi kunci yakni Aristoteles. 22 November  Kapolda Papua Irjen Pol. Made Mangku Pastika mendukung dibentuknya Tim Independen karena akan membantu penyelidikan kasus Theys Eluay. Tetapi tim internasional tersebut tidak dapat melakukan penyelidikan menurut UU. Tim independen internasional membantu sebatas memberikan informasi atau pengawasan terhadap pekerjaan penyelidikan oleh tim nasional. Sebab secara teknis, Polri masih mempunyai kemampuan untuk mengusut kasus kematian Theys.  Uskup Jayapura Mgr. Dr. Leo Laba Ladjar OFM menyatakan pihak gereja-gereja di Papua siap membantu Polda Papua dalam mengusut kasus kematian Theys Hiyo Eluay hingga tuntas. Namun Uskup Leo meminta keseriusan pihak Kepolisian untuk segera mencari dan menemukan saksi kunci, Aristoteles Masoka.  Kantor Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Papua di Jayapura diserang oleh orang tak kenal. 23 November  Komnas HAM membentuk tim pencari fakta untuk menanggapi permintaan berbagai pihak untuk mengungkap kematian Theys Eluay.  Di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua Dok II Jayapura, Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. Made Mangku Pastika mengatakan pihaknya siap menjamin keselamatan Aristoteles Masoka, saksi kunci untuk mengungkap kasus kematian Theys. Ditegaskannya, jika Aristoteles masih hidup, Kapolda minta dihubungi langsung tanpa pengantara dan pihaknya sebagai Kapolda Papua siap menjamin keselamatannya.  Kontras Jakarta mengungkap adanya dokumen rahasia Rapat Koordinasi Khusus (Rakorkus) 8 Juni 2000 antara Departemen Dalam Negeri (Depdagri), Departemen Pertahanan (Dephan), Mabes Polri, Mabes TNI-AD, Badan Intelijen Strategis (Bais), Bakin (Badan Koordinsi Intelijen Nasional), Staf Teritorial TNI dan Muspida Irian Jaya. Dalam Rakorkus ini, nama Theys Hiyo Eluay disebut-sebut sebagai tokoh yang sangat membahayakan. Untuk itu Rakorkus memutuskan membentuk satu tim yang menjalankan kombinasi operasi terbuka dan tertutup (Clandestine Operation). Kontras menilai modus pembunuhan Theys persis dengan model pembunuhan Ketua International Forum for Aceh (IFA) Jafar Sidiq. Kontras memperkuat dugaan tersebut dengan dokumen rahasia tersebut yang berisi rencana operasi pengkondisian dan pengembangan jaringan komunikasi. Operasi ini menyikapi arah politik Irian Jaya pasca Kongres Rakyat Papua II untuk Merdeka.  Mabes Polri membantah dan tidak percaya adanya dokumen yang diungkapkan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Jakarta yang menduga kematian Theys Hiyo Eluay disebabkan oleh adanya Operasi Clandestine rahasia. 24 November  Anggota Komnas HAM Indonesia, Dr. Albert Hasibuan SH menilai ada banyak indikasi yang mengarah pada keterlibatan pasukan elite TNI-D, Kopassus Satgas Tribuana dalam kasus kematian Theys. Kecurigan Hasibuan pada Kopassus didasarkan pada hasil penyelidikan unit inteligjen Kepolisian yang mengungkap adanya keterlibatan Kopassus dalam kasus tersebut. Bahkan menurut Hasibuan, laporan hasil temuan intelijen Kepolisian tersebut sudah disampaikan kepada Presiden Megawati Soekarnoputri, tetapi Presiden senidiri belum memberikan pernyataan menyangkut kasus pembunuhan Theys Hiyo Eluay. Untuk pengusutan kasus tersebut, Hasibuan mengatakan Komnas HAM akan segera melakukan investigasi.  Menanggapi pernyataan Kontras mengenai dugaan adanya Operasi Clandestine dalam pembunuhan Theys Hiyo Eluay, Menkosospolkam Susilo Bambang Yudoyono meminta KontraS supaya memberikan barang buktinya, agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat. Yudhoyono juga meminta TNI/Polri supaya tidak menyembunyikan hasil-hasil temuan yang diperoleh dalam proses penyelidikan.  Komandan Kopassus Satgas Tribuana Kolonel Inf. Hartomo dan Kapendam XVII/Trikora Letkol. Inf. R. Siregar membantah jika pihak Kopassus terlibat dalam pembunuhan Theys. Sedangkan mengenai dugaan adanya Operasi Clandestine yang diungkap KontraS Jakarta, kedua tokoh TNI tersebut mengatakan tidak perlu ditanggapi. 25 November  Menkosospolkam Susilo Bambang Yudhoyono, menyatakan akan menempatkan 32.500 orang anggota TNI dan POLRI, atau 51 batalion, di Aceh dan Papua, semata-mata untuk mempercepat proses penyelesaian damai atas berbagai konflik yang terjadi. 26 November  Setelah mengirim tim ahli beberapa waktu lalu, kini Polri mendatangkan lagi tim kedua untuk mempercepat pengusutan kasus kematian Theys Eluay. Untuk penyelidikan oleh tim kedua ini, Polri melibatkan POM TNI untuk melihat jika adanya keterlibatan anggota keamanan negara.  Gubernur Lemhanas Prof. Dr. Ermaya Suradinata (Mantan Dirjen Kesbang Linmas Depdagri) membenarkan jika pada tanggal 8 Juni 2000 ada pertemuan yang melibatkan sejumlah pejabat di Jakarta. Ermaya mengaku, saat itu dirinya yang memimpin rapat tersebut. Tetapi pihaknya membantah jika rapat tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan pembunuhan Teheys Hiyo Eluay. Ermaya menegaskan bahwa rapat yang pernah dipimpinnya itu tidak ada hubungan sama sekali dengan pembunuhan Theys, itu hanya rapat koordinasi biasa.  Wakil Ketua PDP Tom Beanal menyatakan pihak PDP menyambut baik rencana Komnas HAM untuk melakukan investigasi. Tetapi pihaknya pesimis jika tidak melibatkan tim independen internasional dalam proses pengungkapan kasus kematian Theys Hiyo Eluay.  Pemimpin agama-agama di Papua, baik Kristen maupun Islam, meminta dibentuknya suatu tim pencari fakta yang independen sehubungan dengan kasus pembunuhan Theys Eluay.  400 orang Marinir (TNI-AL) ditempatkan di Sorong untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerusuhan pada tanggal 1 Desember. 27 November  Berbagai pihak berupaya mengungkap kasus pembunuhan Theys Eluay. KontraS Jakarta dengan caranya memeriksa dokumen pemerintah pusat “Operasi Clandestine” dan mengungkapkan bahwa pemerintah pusat bertanggung jawab atas kasus Theys Eluay. Ketua Dewan penasihat Kontras Jakarta Munir SH, siap berdebat dengan Mendagri tentang Operasi Clandestine kalau dibuka ruang untuk itu. Munir menegaskan, ”Penculikan dan pembunuhan Theys Hiyo Eluay terencana dan bermotif politik”.  Mendagri-RI Harry Sabarno membantah tudingan Kontras Jakarta tentang adanya rapat persiapan pembunuhan Theys Hiyo Eluay. Sabarno mengatakan bahwa rapat 8 Juni 2000 itu hanya menghasilkan sebuah kebijakan pembangunan untuk masyarakat Papua agar tidak terlepas dari NKRI. Intinya adalah bagaimana Irian Jaya tetap dalam paham NKRI sebagai respons pemerintah atas Kongres Rakyat Papua. Dalam dokumen tersebut juga menghasilkan nota dinas yang kemudian diserahkan kepada Mendagri. Isinya, pertama, bagaimana membentuk kesamaan sikap dan bahasa yang diwujudkan dalam statemen para pejabat pusat maupun daerah dalam menyikapi kondisi Irian Jaya. Kedua, perlunya payung hukum untuk menindak pelanggar hukum, termasuk aparat. Namun Mendagri mengatakan bahwa nota dinas tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak ada dana operasionalnya.  Menteri Perekonomian Syamsul Muarif menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan rapat kabinet untuk menyikapi kasus kematian Theys Hiyo Eluay: dengan keputusan adanya kerja sama antara Kapolri dan Panglima TNI untuk mengungkap kasus tersebut secara tuntas.  Untuk mendesak pengusutan kasus kematian Ketua PDP Theys Hiyo Eluay, pihak PDP menggelar pertemuan di ruang pertemuan Kantor Keuskupan Jayapura. Hasil pertemuan dirumuskan dalam bentuk tujuh (7) point pernyataan sikap PDP secara resmi untuk diumumkan kepada masyarakat luas melalui media cetak dan elektronik baik lokal maupun nasional. Pernyataan sikap ini ditandatangani oleh Moderator PDP Pdt Herman Awom STh dan Sekjen PDP Thaha Moh. Alhamid. Salah satu tuntutannya adalah dead line bagi Polri untuk mengungkap kasus kematian Theys pada tanggal 10 Desember 2001.  CINCPAC, Laksamana Dennis Blair, menolak keras solusi militer dalam menyelesaikan konflik di Papua dan Aceh, namun menyatakan dirinya yakin atas ketulusan militer didalam proses reformasi.  Mendagri Hari Sabarno menegaskan bahwa Rencana Operasi Matoa untuk melawan gerakan separatis di Irian Jaya tidak pernah diwujudkan akibat minimnya dana. 28 November  Rapat Paripurna Khusus DPRD Papua mengeluarkan pernyataan sikap. Salah satu dari enam (6) butir pernyataan sikap adalah mendesak pemerintah untuk membentuk tim independen guna mengungkap kasus tewasnya Ketua Presidium Dewan Papua.  Menanggapi tuntutan pihak PDP yang menentukan dead line bagi Polri dimana 10 Desember 2001 adalah hari terakhir upaya Kepolisian untuk mengungkap kasus kematian Theys, Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. Made Mangku Pastika mengaku mendukung tuntutan tersebut. Pihaknya menerima batas waktu tersebut sebagai pendorong untuk bekerja keras dan cepat menyelesaikan tugas yang dipercayakan pada pihak Kepolisian.  Sekjen PDP Thaha Al-Hamid, menerima pesan berupa ancaman bahwa dirinya akan mengalami nasip yang sama seperti Theys. 29 November  Mapolsek Kimaam, Kabupaten Merauke diserang oleh sekitar 100 orang bersenjata tradisional yang diduga anggota TPN/OPM yang beroperasi di wilayah tersebut. Akibat dari peristiwa ini dua (2) orang penyerang mengalami luka tembak oleh aparat kepolisian.  50 warga Papua melakukan aksi protes diluar gedung UN di Jakarta dengan menuduh ada konspirasi antara pemerintah dan militer dalam kasus pembunuhan Theys. 30 November  Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. Made Mangku Pastika mengatakan pihaknya terus memperbanyak saksi yang akan diperiksa sehubungan dengan kasus kematian Theys Hiyo Eluay. Pihaknya menerangkan juga bahwa Komandan Satgas Tribuana Kol. Inf. Hartomo dan anggotanya sudah dimintai keterangannya sebagai saksi.  Kapolres Merauke AKBP Drs. Yohanes Agus Mulyono membenarkan peristiwa penyerangan terhadap Mapolsek Kimaam. Dikatakannya, pihak TPN/OPM yang melakukan penyerangan ini menamakan diri ‘Pasukan Tiga Buta’, dipimpin Lazarus Kiwa dan berencana untuk membakar Mapolsek dan merampas senjata milik aparat kepolisian. Dalam aksi tersebut dua orang dari Pasukan Tiga Buta tewas tertembak dan dua orang lagi atas nama Trenius Parawa dan Samuel Yawahingga mengalami luka tembak sehingga harus menjalani perawatan intensif di RSUD Merauke. Kapolres mengatakan bahwa Pasukan Tiga Buta yang berjumlah sekitar 100 orang ini adalah kelompok yang selalu mengacau keamanan di wilayah Kecamatan Kimaam, Kabupaten Merauke.  Transmigran eksodus Bonggo VIII Armopa, Kabupaten Jayapura berangkat ke daerah masing-masing (NTT dan Jawa) dengan menumpangi KM. Dobonsolo atas (biaya ticket) tanggungan pemerintah. Perjuangan menuntut keadilan demi perbaikan nasibnya sebagai korban program transmigrasi ini berlangsung selama hampir dua tahun sejak Februari 2000 hingga 30 November 2001. DESEMBER 2001 1 Desember  Pasukan TNI dan Polri telah menggerebek markas TPN/OPM pimpinan Leo Wansman di Desa Anusuar, Kecamatan Pantai Barat, Kabupaten Jayapura. Dalam penggerebekan itu disita sejumlah barang bukti a.l. senjata api jenis mouser, lima bilah parang, lima bilah pisau dapur, 20 buah busur dan anak panah, satu kantung plastik belerang, serta sehelai bendara Bintang Kejora. Sempat terjadi kontak senjata sebelum kelompok TPN/OPM lari ke hutan.  Pratu MS, anggota Kostrad Linud 501 Madiun, ditangkap polisi karena melakukan penganiayaan terhadap seorang guru bernama Toni Gedoan serta memiliki senjata api rakitan. Selanjutnya polisi menyerahkannya ke Denpom Sorong.  Perayaan 1 Desember berlangsung tenang dan penuh damai di seluruh Papua. Sekitar 1500-2000 orang menghadiri suatu ibadah dan perayaan bersama dipimpin oleh Tom Beanal di Sentani. 3 Desember  Menanggapi tuduhan terhadap Kopassus sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kematian Theys H. Eluay, Kapendam Trikora, Letkol Inf. R. Siregar, memberikan tanggapan, “Setiap tuduhan hendaknya disertai bukti-bukti yang menguatkan. Semua bukti terhadap TNI dan Kopassus tersebut sama sekali tidak beralasan dan sangat mengada-ada karena tuduhan-tuduhan tersebut semuanya hanya berdasarkan dugaan saja tanpa disertai oleh bukti yang kuat”. 4 Desember  Kapolda Irja, Irjen Pol. Made Mangku Pastika, menjelaskan di hadapan Komisi II DPR RI bahwa pihaknya sudah memeriksa 47 saksi sipil, 15 saksi dari TNI AD, dan 2 saksi Polri sehubungan dengan kasus pembunuhan ketua PDP. Pihaknya meyakini bahwa penculikan dan pembunuhan ketua PDP dilakukan oleh “kelompok tertentu”.  Ketua TPF Komnas HAM, Bambang W. Soeharto, mengatakan bahwa tim yang dipimpinnya tengah berupaya mencari informasi dari berbagai pihak karena masalah tersebut sudah menjadi sorotan dunia internasional. Misteri kematian tokoh PDP itu harus terungkap dan jangan sampai negara dikorbankan hanya untuk menutupi oknum yang tidak bertanggung jawab.  Para Pemimpin Agama yang diwakili oleh GKI di Tanah Papua, Keuskupan Jayapura, MUI Papua, dan Sinode GKII, mengirim surat kepada Komnas HAM yang isinya menolak pengiriman tim pencari fakta dan meminta tim penyelidik independen.  Wakil ketua PDP, Tom Beanal, saat bertemu ketua DPR Akbar Tandjung, mendesak DPR untuk membentuk Pansus guna menyelidiki kematian misterius ketua PDP, Theys H. Eluay. “Kami sudah tidak percaya lagi dengan kinerja polisi dan Komnas HAM. Karena itu kami menginginkan DPR membentuk pansus”.  Berkaitan dengan insiden berdarah di Kimaam, Formed (Forum Merauke untuk Demokrasi) mengeluarkan pernyataan yang intinya mengutuk keras aksi penembakan yang dilakukan aparat karena pada akhirnya yang menjadi korban adalah masyarakat sipil. Selanjutnya Formed meminta Bupati Merauke, John Gluba Gebze, dan Ketua DPRD Merauke Pieter Tiniyap secara serius menangani kasus tersebut dengan membentuk tim independen.  Tiga orang staf ICRC, yakni Godefridus Dijkman, Jean Nordman, dan Robert Irary, gagal bertemu dengan para tahanan kasus Wasior di Polres Manokwari karena tahanan tersebut sudah dipindahkan ke LP Manokwari. 5 Desember  Komandan Kopassus Satgas Tribuana, Letkol Inf. Hartomo membantah tuduhan ELSHAM Papua Barat yang menyatakan bahwa saksi kunci, Aristoteles Masoka, (sopir Theys) berada di tangan Satgas Tribuana. Dirinya menyatakan tuduhan tersebut tidak berdasar dan fitnah. Ditambahkan bahwa selama ini Kopassus sama sekali tidak pernah mengusik keberadaan PDP, bahkan belum pernah mempunyai masalah dengan PDP. Selama ini Kopassus hanya menangani masalah TPN saja; sedangkan masalah OPM termasuk PDP lebih banyak berurusan dengan polisi.  Kasat Serse Polres Jayapura, AKP Helmi Kwarta yang terlibat dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Theys, menyatakan bahwa dia dan keluarganya mengalami teror melalui telpon selama dua hari berturut-turut. Pihaknya mengaku tidak takut menghadapi teror itu.  Perkembangan penderita HIV/ AIDS di Papua hingga 30 November 2001 yang dicatat oleh Subdin BPP dan PL Dinas Kesehatan Propinsi Papua: jumlah pengidap HIV/ AIDS sudah 646 orang, masing-masing HIV 384 orang pasien, AIDS 263 orang pasien, dan jumlah meninggal: 131 orang pasien.  Jean Nordman, Delegasi ICRC di Jayapura, mengatakan bahwa hak-hak tahanan politik harus diperhatikan sesuai dengan konvensi Genewa. Bila terjadi sesuatu pada tahanan atau tahanan meninggal dunia, atasan lembaga yang menangani tahanan dapat dibawa ke Mahkamah Internasional di Belanda. Karena itu pihaknya mengadakan kunjungan ke setiap Polres untuk melihat dari dekat kondisi tahanan tersebut.  Bupati Merauke, John Gluba Gebze, menyetujui usulan pembentukan Tim Independen untuk mengusut kasus Kimaam bahkan pihaknya siap datang ke Kimaam untuk bertemu dan berdialog dengan semua komponen masyarakat sekaligus mendengarkan aspirasi mereka. Kasus Kimaam terjadi akibat kekecewaan masyarakat. 6 Desember  Kapolda Papua, Irjen Pol. Drs. Made Mangku Pastika, menyatakan bahwa kabar mengenai keberadaan Aristoteles Masoka di negara PNG adalah tidak benar. Pernyataan ini dikeluarkan setelah dua perwira Polda Irja, yakni Kapuskodalops, Kombes Pol. Drs. Bekto Suprapto MSi dan Kapolres Jayapura, AKBP Drs. Daud Sihombing, mencek kebenaran informasi berita tersebut di PNG. Semetara itu Wakapolda Irja, Brigjen. Pol. Drs. Raziman Tarigan SH menegaskan, pengusutan kasus terbunuhnya Ketua PDP terus berlanjut dan pelakunya akan dikejar. Sementara itu sopir Theys, Aristoteles Masoka, kemungkinan 99% sudah tidak ada lagi.  Ketua DPRD Merauke, Drs. Pieter M. Tiniyap menyatakan, pihak DPRD mendukung pembentukan tim independen, bahkan dewan sendiri dalam waktu dekat akan menurunkan tim ke Kimaam. Alasannya masalah Kimaam merupakan masalah kausal yang patut mendapatkan perhatian serius dari semua pihak agar kejadian ini tidak sampai meluas.  Dandim 1710/ Mimika, Letkol (Kav) Jamaluddin mengatakan, pasukan yang dikirim untuk pengamanan di Kecamatan Ilaga, Puncak Jaya telah ditarik dan digantikan dengan pasukan yang baru. Dikatakannya bahwa keadaan kecamatan Ilaga makin kondusif karena warga masyarakat maupun pemerintah telah menjalankan aktivitasnya secara normal.  5 warga Papua yang ditangkap atas keterlibatan mereka dalam aksi Pengibaran Bendera Bintang Kejora pada bulan Desember 2000 di Desa Brongkendik, Fak-Fak akhirnya dibebaskan oleh Polres Fakfak. 7 Desember  Gubernur Papua, Drs. Jaap Salossa, MSi mengatakan, UU Otonomi Khusus Papua akan diserahkan oleh Presiden Megawati tgl. 22 Desember 2001 di Jayapura sebagai hadiah Natal kepada masyarakat Papua. Presiden juga akan menghadiri perayaan Natal Gabungan di GOR Jayapura.  Ketua DPRD Kabupaten Merauke, Drs. Pieter Matemko Tiniyap, membenarkan berita bahwa pihak eksekutif dan legislatif Merauke telah sepakat untuk mengusulkan empat nama Kabupaten dan 1 kota yang dimekarkan, yakni Kabupaten Boven Digul dengan ibukota Tanah Merah, Kabupaten Mappi dengan ibukota Kepi, Kabupaten Asmat dengan ibukota Agats, Kabupaten Merauke dengan ibukota Kurik, dan Kotamadya Merauke dengan ibukota Merauke. Usulan tersebut akan dibawa ke Jakarta sebelum 10 Desember 2001.  Puluhan ibu-ibu, pemuda, dan anggota Panel PDP Nabire menemui DPRD Kabupaten Nabire untuk menyampaikan aspirasi dipimpin oleh Pieter Edoway, Ketua Panel Nabire. Disampaikan lima butir tuntutan: [1] tuntutan pelaksanaan Dialog Nasional bagi pelurusan sejarah Papua dan solusi damai atas sengketa politik Papua Barat, [2] segera membentuk komisi investigasi yang benar-benar independen untuk menyelidiki dan mengadili pelanggaran HAM, teror, dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Papua, [3] menolak tanpa syarat pengerahan pasukan non-organik termasuk 50 batalyon gabungan yang akan dikirim oleh Menkosospolkam, [4] Tanah Papua sebagai zona damai yang bebas dari penindasan, keserakahan dan kekerasan, [5] DPRD kabupaten Nabire segera mengadakan sidang paripurna untuk menetapkan suatu peraturan daerah tentang perlindungan penduduk pribumi.  Bupati Manokwari, Drs. Dominggus Mandacan, meninjau sejumlah proyek dengan membawa martil seberat 5 kg dan 3 kg. Bupati melakukan tes terhadap proyek parit, talud, dan MCK. Kualitas proyek terbukti rendah sehingga Bupati memerintahkan agar kontraktor memperbaikinya atau kontraktor tersebut tidak akan mendapatkan proyek di masa mendatang. 9 Desember  Sekda Kabupaten Puncak Jaya, Drs. Henock Ibo, menyatakan bahwa masyarakat Puncak Jaya belum pernah merasakan adanya subsidi karena masyarakat harus membeli barang dengan harga yang ditetapkan pengusaha. “Subsidi apa yang masuk ke Puncak Jaya dan jenis barang apa? Selama ini masyarakat sama sekali tidak pernah merasakan adanya barang subsidi padahal kami tahu kalau pemerintah telah menganggarkan subsidi sebanyak Rp. 3 milyar termasuk untuk Puncak Jaya. Namun kenyataannya lapisan masyarakat daerah itu samasekali tidak pernah merasakan barang subsidi”. 10 Desember  Kaum Perempuan Papua di Jayapura yang dipelopori oleh Solidaritas Perempuan Papua, Persatuan Wanita Kristen Indonesia, Wanita Katolik, Wanita Islam serta komponen perempuan lainnya memperingati hari HAM sedunia dengan membagikan bunga di sejumlah lokasi strategis di Sentani, Waena, Abepura, Kotaraja, hingga Jayapura.  Kapolda Papua, Irjen Pol. Made Mangku Pastika, mengungkapkan bahwa penyelidikan Polda hampir mencapai finish tetapi belum bisa dibeberkan kepada publik demi kepentingan penyelidikan sendiri karena polisi dalam hal ini sebatas memeriksa tersangka. Di samping itu, jika terjadi kesalahan dalam pengungkapannya bisa berbalik menjadi tuntutan kepada polisi dan juga akan dapat mempengaruhi penyelidikan. Semua hal dapat dibuka dan dibuktikan hanya pada tingkat pengadilan.  Dubes New Zealand untuk Indonesia, Chris Elder, mengadakan kunjungan kerja ke Jayapura dan bertemu dengan Muspida Propinsi Papua. Dalam pembicaraan tertutup dibicarakan mengenai kerja sama di bidang ekonomi kerakyatan dan masalah pendidikan. Masalah pembunuhan Ketua PDP disinggung tapi oleh Muspida diarahkan kepada Kapolda Irja. Pertemuan juga diadakan dengan pihak DPRD Propinsi Papua untuk membahas masalah Otonomi Khusus.  Pelantikan Walikota/ Wakil Walikota Sorong terpilih Drs. JA. Jumame dan Hengki Rumbiak, berlangsung lancar di Aula Oksigen Pertamina, Sorong. Pelantikan dilakukan oleh Gubernur Irja, J. P. Salossa.  Wagub Papua, Constan Karma, mengakui bahwa tidak hanya Kabupaten Puncak Jaya yang belum menerima subsidi, melainkan dua kabupaten lain: Jayawijaya dan Mimika, juga belum menerima subsidi. Dana subsidi yang bersumber dari dana royalti PT Freeport Indonesia telah dibahas bersama dengan melibatkan Pemda Propinsi Papua, pemerintah 3 kabupaten serta instansi terkait. Pemberian subsidi itu didasarkan pada SK Gubernur No. 5 tahun 2001. Sementara itu Kepala Irian Bhakti, Drs. Laurentius menganggap keliru pernyataan Sekda Kabupaten Puncak Jaya karena selama ini pihaknya selalu mengirimkan barang-barang subsidi secara rutin ke Puncak Jaya melalui KUD Norewa dan KUD Sehat milik Pemda Kabupaten Puncak Jaya.  Pasukan Kopassus tambahan tiba di Timika. 300 orang berdemonstrasi didepan kantor DPRD di Timika memprotes penambahan pasukan tersebut. 11 Desember  Delegasi Dubes Selandia Baru untuk RI ditolak bertemu dengan Pangdam XVII/ Trikora May.Jend. TNI Mahidin Simbolon, dengan alasan tidak ada izin dari Panglima TNI. Karena itu pertemuan dilanjutkan dengan Kapolda Papua. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan soal keamanan Papua selama ini termasuk kasus Theys.  Ribuan massa dikoordinir oleh Sonamapa (Solidaritas Nasional Mahasiswa Papua) melakukan demo di kantor Gubernur Papua dan menyampaikan empat tuntutan: [1] Pemda Papua segera menjawab misteri kematian Theys H. Eluay secara arif dan bijaksana dan segera mendatangkan tim investigasi internasional untuk mengungkapkan kematian Ketua PDP; [2] Pemda Papua diminta untuk memfasilitasi dibukanya dialog nasional maupun internasional mengenai status politik Papua Barat; [3] secara tegas menolak Otonomi khusus karena bukan kehendak rakyat; [4] menolak kehadiran pasukan militer atau batalyon tambahan di Papua dan segera menarik seluruh pasukan non-organik dari Papua.  Kapolres Jayapura, AKBP Drs. Daud Sihombing, menegaskan pada prinsipnya hasil penyelidikan kasus tewasnya Ketua PDP, Theys H. Eluay, terus mengalami kemajuan. Dapat digambarkan bahwa pelaku pembunuhan terhadap Theys adalah ‘musang berbulu ayam, di kandang ayam’. Mengenai Aristoteles, Kapolres memperkirakan saksi tersebut sudah tewas karena tenggang waktu cukup lama.  Kakanwil Kehakiman Propinsi Papua, M.B. Aronggear menjelaskan, seringnya narapidana kabur dari LP Abepura disebabkan beberapa kemungkinan seperti adanya pemberian cuti menjelang masa bebas tahanan, pemberian izin untuk menjenguk keluarga, pemberian asimilasi yang semuanya diatur berdasarkan ketetapan yang ada, tapi juga karena kurangnya petugas jaga di LP Abepura. Idealnya minimal ada 7 orang petugas jaga tetapi selama ini hanya 3 orang saja.  Saat pemusnahan 2000 liter miras ‘cap tikus’ di Entrop, Jayapura, Kapolres Jayapura, AKBP Drs. Daud Sihombing SH, menjelaskan bahwa 80% kasus-kasus kriminal seperti perkosaan, perkelahian, kecelakaan lalu lintas dipicu oleh minuman keras.  Sekitar 1300 mahasiswa dan pemuda berdemonstrasi dengan berjalan kaki dari Abepura menuju Kantor Gubernur Papua di Jayapura, untuk memprotes tidak adanya perkembangan dalam proses penyelesaikan kasus pembunuhan Theys, dan menyatakan menolak rencana kunjungan Presiden Megawati ke Papua pada 22 Desember. 12 Desember  Kapolda Papua, Irjen Pol. Made Mangku Pastika, mengumumkan sayembara bagi siapa saja yang dapat memberikan informasi mengenai keberadaan Aristoteles Masoka, akan diberi hadiah berupa mobil eks-Jepang. Pihak Polda mengaku belum mendapatkan informasi akurat mengenai keberadaan sopir Theys tersebut.  Tiga pimpinan LSM di Jayapura: Pieter Ell SH (Kontras Papua), John Rumbiak (Supervisor ELSHAM), dan Demianus Wakman (Direktur LBH Jayapura) menemui Kapolda Papua guna bertukar pikiran dan informasi mengenai situasi yang berkembang di Papua dan pengusutan kasus Theys.  Bupati Jayapura, Habel Suwae, menjelaskan bahwa sejumlah oknum Camat di lingkungannya yang tidak melaksanakan tugas di tempat telah ditangani oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Badan itulah yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sanksi kepada oknum bersangkutan.  Empat (4) warga PNG ditangkap oleh Polairud Polda Papua di perairan sekitar Holtekamp, Jayapura karena diduga kuat hendak menyelundupkan BBM ke Vanimo. Keempat warga PNG tersebut ditangkap karena tidak membawa border pass (kartu pelintas batas). BBM tersebut terdiri dari 240 liter bensin dan 120 liter minyak tanah. 13 Desember  Pendemo di kantor gubernur Papua, dibubarkan oleh Dalmas Polres Jayapura pk. 00.30 WIT. Dalam pembubaran tersebut sejumlah orang terluka dan sejumlah orang lain ditangkap dan dibawa ke Polres Jayapura. Siang harinya, pendemo datang kembali ke kantor Gubernur dan menuntut untuk bertemu dengan Gubernur. Setelah Muspida mengadakan rapat dengan 15 orang wakil para pendemo di Gedung Negara, Gubernur, Pangdam, dan Kapolda akhirnya menemui massa di halaman kantor Gubernur. Pangdam menjelaskan soal batalyon gabungan dan pasukan non-organik untuk menjaga perbatasan; Kapolda menjelaskan soal kasus Theys; dan Gubernur menjelaskan soal Otsus.  Sekjen Komnas HAM, Asmara Nababan, menyatakan bahwa berdasarkan pengumpulan fakta oleh TPF, Komnas HAM hendak mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk Tim Independen guna mengusut kasus penculikan dan pembunuhan Ketua PDP. Tim tersebut, Indonesia National beranggotakan pemda Irja, kalangan LSM, pemerintah, polisi, militer, tokoh agama di Papua, dan tokoh masyarakat Papua. 14 Desember  Ny. Dorsila Ayomi/ Kapouw, ibu dari Aristoteles Masoka, menyatakan kesedihannya karena anaknya yang menjadi sopir Theys belum ditemukan. Keluarganya meminta agar Pemda Papua agar bertindak karena eksekutif terkesan membisu. Pihaknya juga mengaku kewalahan dengan berbagai isu mengenai keberadaan Aristoteles karena setiap kali dicek ternyata tidak ada. Isu-isu itu dinilai sebagai upaya untuk mengadu domba keluarganya dengan pihak penyidik. “Sebagai ibu, saya sangat sedih. Apalagi jika memang Ari sudah dibunuh. Biar mayatnya ataupun tulangnya supaya tolong dikembalikan saja. Kami tak akan bisa melupakan dia sebab Ari tergolong anak yang ramah dan sopan serta mempunyai banyak kreasi”. [Aristoteles Masoka lahir di Jayapura, 31 Januari 1980, anak dari Bpk. Yonas Masoka dan Ny. Dorsila Ayomi/Kapouw, status terakhir mahasiswa ISTP Jayapura jurusan Arsitektur].  Kapolda Papua, Irjen Pol. Made Mangku Pastika, menegaskan bahwa orang yang menyembunyikan Aristoteles adalah orang yang melakukan pembunuhan terhadap Ketua PDP, Theys H. Eluay.  Menanggapi langkah Mensesneg Bambang Kesowo untuk meminta abolisi bagi Theys H. Eluay, sekjen PDP, Thaha Alhamid, mengatakan, “abolisi bukan suatu prioritas bagi kami, dan tidak pernah kami pikirkan itu. Prioritas kami adalah hak hidup rakyat serta dialog bersama guna menegakkan keadilan di Tanah ini. Prioritas ini bukan hanya untuk PDP namun demi seluruh rakyat Papua”.  Langkah Bupati Jayapura untuk menyerahkan penanganan oknum camat yang tidak menjalankan tugas kepada Baperjakat dinyatakan tidak tepat oleh Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Jayapura, Nahor Sibiar. Menurutnya tidak perlu kasus tersebut diserahkan kepada badan tersebut melainkan Bupati harus bertindak tegas dan berikan sanksi yang keras.  Ketua DPP PDKB, MC. Da Lopez, mengemukakan pendapatnya jika untuk 4-5 tahun ke depan Papua idealnya perlu dimekarkan menjadi 6 propinsi. Menurutnya untuk membentuk propinsi atau kabupaten baru, esensi utamanya adalah potensi daerah dan bukan dari kuantitas atau jumlah penduduk sebab walaupun jumlah penduduk sedikit namun potensi daerah memenuhi kebutuhan, maka daerah itu telah memenuhi syarat untuk dijadikan propinsi. 15 Desember  Ketua DPRD Kabupaten Merauke, Drs. Pieter Matemko Tiniyap, mengatakan masalah pemekaran wilayah Merauke serta pembentukan propinsi tersendiri merupakan aspirasi dari rakyat. Pihaknya bahkan telah menyampaikan hal tersebut kepada pemerintah Pusat melalui Tim Pansus Otsus. Hal senada dikemukakan oleh Bupati Merauke, Drs. John Gluba Gebze, yang menegaskan bahwa komitmen masyarakat sudah bulat mengingat persyaratan sudah layak ditindaklanjuti: luas wilayah, potensi daerah, komitmen masyarakat, aspek pemerintahan, dan norma-norma masyarakat adat. Sebagai langkah pertama, telah dimulai upaya pemekaran kabupaten dan kota.  Kepala Bidang Sosbud Bappeda Jayawijaya, Drs. Viktor Kudiay, mengatakan rasa kecewa dengan pimpro proyek permodalan untuk pengusaha golongan ekonomi lemah tahun 2001 karena tidak memiliki laporan tertulis mengenai penyaluran dana sebesar Rp. 2 milyar.  Bupati Puncak Jaya, Eliezer Renmaur, mengadakan program berbusana dengan memberikan pakaian dan sabun kepada penduduk yang belum menggunakan busana modern/pakaian. Program berbusana tersebut dimulai dari SD, SLTP, SMU, serta sekolah-sekolah alkitab. Alasannya agar tidak terulang kegagalan “operasi pemberangusan koteka” tahun 1970-an oleh Pemda Kabupaten Jayawijaya. 17 Desember  Ketua HPI (Himpunan Pengusaha Indonesia) Wilayah Papua, Bosco Fernandez, menyambut baik kebijakan Pemprop dan DPRD Propinsi Papua agar sejumlah perusahaan yang beroperasi di daerah Papua harus mendirikan kantornya di Papua. “Hak dan kewajiban harus dilaksanakan. Kalau kita ingin mau maju, maka kebijakan tersebut harus dilaksanakan oleh semua pihak. Tidak hanya oleh perusahaan HPH, tapi juga perusahaan lain seperti Kopermas, IPK dan perusahaan lainnya yang beroperasi di Papua”.  Permasalahan pembayaran kompensasi kayu antara PT Sumalindo dengan masyarakat Tor Atas, Kabupaten Jayapura sebagai pemilik Hak Ulayat, telah dibahas oleh Komisi B DPRD Jayapura, Dinas Kehutanan, PT Sumalindo, dan tokoh-tokoh masyarakat dari Tor Atas. Masalah tersebut sudah berlangsung sejak tahun 1993-1997 dan 1997-2000 dan belum diselesaikan. Perwakilan masyarakat menuntut agar pembayaran ganti rugi dibayarkan saat itu juga tetapi pihak perusahaan hanya diwakili oleh wakil pimpinan yang tidak berwenang. Selain itu perusahaan menganggap tokoh masyarakat Tor Atas tidak representatif karena perwakilan tersebut tinggal di Jayapura. Menurut perusahaan, pihaknya telah membayar namun setiap kali muncul pihak yang mengaku merasa berhak atas pembayaran hak ulayat. Untuk menanggulangi hal ini, Dinas Kehutanan akan memberikan data-data kepada PT Sumalindo sebagai pegangan pembayaran ganti rugi. 18 Desember  Sonamopa melakukan demo ke kantor DPRD Propisi Papua, dengan mengajukan beberapa tuntutan: [1] meminta DPRD Propinsi Papua untuk memanggil Gubernur dan rektor UNCEN sebagai penggagas UU Otonomi Khusus Tanah Papua untuk menjawab secara arif, bijaksana, dan benar atas kewenangan siapa Otonomi Khusus dipaksakan di Papua Barat karena pada tanggal 13 Maret 2001, perwakilan rakyat Papua telah menolaknya, [2] menuntut Pemerintah Indonesia melalui DPRD Propinsi Papua agar segera menyampaikan kepada rakyat apa yang menjadi keinginan rakyat melalui mekanisme demokrasi yang adil, [3] meminta untuk menjawab seluruh pelanggaran HAM yang terjadi di Papua sejak 1962-2000, dan [4] meminta DPRD untuk dapat membuat suatu mekanisme dalam menyusun draft referendum.  Wagub Papua, drh. Constan Karma, memastikan bahwa dalam kunjungan Presiden Megawati 22-23 Desember 2001 tidak ada dialog dalam bentuk apapun. Sesuai jadwal, Presiden hanya khusus menghadiri Natal sekaligus penyerahan UU Otonomi Khusus.  Kapolda Papua, Irjen Pol. Made Mangku Pastika, membenarkan adanya rekomendasi Komnas HAM kepada Presiden untuk membentuk Tim Independen guna mengusut kasus Theys H. Eluay. Pihaknya mendukung pembentukan tim tersebut dengan maksud agar pengungkapan kasus menjadi lebih efektif.  Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jayawijaya, Pdt. Timotius Wakur, menjelaskan bahwa pihak DPRD akan memanggil pimpro penyaluran dana bantuan untuk pengusaha golongan ekonomi lemah. Pihaknya menduga adanya ketidakberesan dalam penyaluran dana sebesar Rp. 2 milyar tersebut. 19 Desember  KSAD Jend. TNI Endriartono Sutarto menyatakan dukungannya terhadap pihak manapun yang menjalankan tugas mengusut kematian Theys H. Eluay. Pihaknya bahkan berjanji tidak akan menutup-nutupi jika ada oknum TNI yang terlibat dalam kasus pembunuhan Ketua PDP. Ditegaskan jika tidak ada kebijakan apapun dari TNI dan pemerintah berkaitan dengan terbunuhnya Theys. “Kalaupun ada oknum atau siapapun dan pihak manapun yang terlibat, itu merupakan tindakan tanpa perintah”.  Gubernur Papua, Jaap Salossa, MSi mengadakan pertemuan dengan para pemimpin agama yang mencapai jumlah puluhan orang. Harapan Gubenrnur, perayaan Natal dan penyerahan UU Otsus Papua pada 22 Desember 2001 dapat berjalan lancar. Karena itu diminta dukungan dan keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menjelaskan hal tersebut kepada masyarakat. Dikatakan juga bahwa pemerintah Pusat akan membentuk Tim Independen untuk mengusut kematian Ketua PDP.  Ratusan warga masyarakat dari berbagai kecamatan di Kabupaten Jayawijaya mendatangi Kantor Bupati Jayawijaya guna mempertanyakan keberadaan beras JPS/OPK yang sejak November – pertengahan Desember tidak diberikan lagi. Sekda Kabupaten Jayawijaya, Drs. Jason Muabay, menjelaskan kepada masyarakat bahwa hal tersebut bukan disebabkan oleh kesengajaan Dolog tetapi karena tidak ada stok beras di gudang Dolog maupun di gudang kota Wamena. Penjelasan tersebut kemudian dibuktikan sendiri oleh masyarakat dan Sekda yang memeriksa gudang Dolog dan tidak melihat stok beras JPS/ OPK disana. 20 Desember  Wakil Sekjen PDP, Drs. Agus A. Alua, mendesak pemerintah agar segera mengungkapkan pelaku pembunuhan Ketua PDP sebelum Presiden Megawati datang ke Jayapura. Pihak PDP juga telah mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri mengenai hal tersebut. Ditegaskannya bahwa PDP menolak upaya mempolitisir kasus Theys sehingga diarahkan ke perkara kriminal yang berujung ke pengadilan biasa atau pengadilan militer. Upaya serupa coba dibuat dengan meniupkan isu bahwa Theys dibunuh oleh kelompok TPN/OPM di perbatasan sehingga hendak diadu domba antara PDP dengan TPN/OPM.  Sekum PGBI, Pdt. S. Sofyan Yoman mengatakan, bahwa pelaku pembunuhan terhadap Ketua PDP tidak bisa dikatakan oknum karena pembunuhan tersebut dikategorikan sebagai tindak kejahatan negara dan bukan kejahatan oknum. “Kalau hasil investigasi terbukti ada anggota TNI, maka terlalu pagi kalau KSAD mengatakan itu tindakan oknum TNI sebab tidak mungkin anggota TNI melakukan tindakan tersebut tanpa adanya perintah atasan. KSAD tidak boleh bilang itu tindakan oknum sebab bagaimana mungkin seorang anak buah bertindak tanpa perintah atasan; apalagi yang dibunuh ini bukan sembarang orang”.  Kapolda Papua, Irjen Pol. Made Mangku Pastika, mengatakan bahwa hasil penyelidikan kematian ketua PDP tidak mungkin diumumkan oleh pihak kepolisian karena sesuai KUHAP, tindakan tersebut melanggar hukum. Pihaknya setuju bahwa kasus tersebut perlu segera dituntaskan. Saat ini penyelidikan hampir selesai dan tinggal menunggu hasil penyelidikan oleh Tim Independen yang dibentuk Presiden.  Menkosospolkam, Susilo Bambang Yudhoyono, menegaskan pihaknya belum bisa memastikan kapan Presiden Megawati berkunjung ke Papua. Dalam rapat konsultasi, Presiden Megawati memutuskan bahwa yang terpenting buat Papua bukan soal kunjungan tetapi bagaimana melaksanakan komitmen penyelesaian Papua secara keseluruhan. Menurut Menkosospolkam, kondisi keamanan di Papua dalam keadaan baik sementara kondisi politik mengalami sedikit eskalasi karena sebagian orang masih menolak Otonomi khusus Papua dan meminta pengungkapan kasus Theys.  ELSHAM, LBH Jayapura, dan Kontras Papua menolak dengan tegas keberadaan Tim Independen Nasional usulan Komnas HAM kepada Presiden untuk menangani kasus pembunuhan Theys H. Eluay karena kasus tersebut adalah suatu kejahatan negara terhadap kemanusiaan dan bermotif politik sangat tinggi. Tiga LSM tersebut berpendapat bahwa kasus Theys sangat tepat bila ditangani oleh tim independen yang melibatkan orang-orang terpercaya dari Komnas HAM, NGO nasional dan Papua, ahli-ahli hak asasi manusia tingkat internasional seperti UN Special Rapporteur on Summary Execution dan UN Working Group on Torture serta ahli forensik independen. Ditegaskan bahwa usulan Komnas HAM kepada Pemerintah untuk membentuk Tim Independen Nasional justru merupakan upaya untuk menggiring kasus Theys Eluay sebagai tindak kriminal biasa dan dipetieskan, apalagi di dalamnya terlibat unsur TNI.  Walikota Jayapura, MR. Kambu, menegaskan bahwa himbauan Pemerintah Kota kepada pedagang kaki lima agar tidak berjualan di tempat-tempat yang tidak diperuntukkan untuk berjualan, tidak dimaksudkan untuk kepentingan pribadi atau semata-mata berkaitan dengan kunjungan Presiden Megawati. Himbauan itu dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban kota secara menyeluruh.  Salah seorang veteran Pejuang Trikora, Sunarto, mempertanyakan selisih sebesar Rp. 5,3 milyar dalam dana bantuan untuk perbaikan dan renovasi rumah bagi para pejuang Trikora. Alasannya, menurut Surat Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. PR. 02.03.DM/332 tanggal 8 September 2001, dikatakan bahwa dialokasikan dana melalui APBN sebesar Rp. 13,3 milyar untuk perbaikan 1.300 unit rumah dan sarana lainnya. Tetapi Wakil Kepala Dinas PU Propinsi Papua mengatakan kalau dana yang tersedia sebesar Rp. 8 milyar saja. Dengan demikian dipertanyakan selisih dana tersebut.  Terjadi penembakan dekat wilayah pertambangan di Tembagapura, melukai 2 karyawan PT FI. Satu diantaranya (Lucia) ditembak dan mengalami luka serius. Identitas para pelaku belum diketahui. 21 Desember  Berdasarkan masukan dari Menkosospolkam, DPP PDIP memutuskan meminta Presiden Megawati menunda kunjungannya ke Papua. Alasannya adalah karena kondisi kesehatan Presiden tidak bagus akibat terserang flu berat dan karena sosialisasi UU Otsus di Papua belum optimal. Sementara itu Mendagri Hari Sabarno menjelaskan bahwa batalnya kunjungan Presiden Megawati ke Papua tidak akan mempengaruhi proses pelaksaan Otonomi Khusus Papua. UU Otonomi Khusus itu tetap akan berlaku sejak 1 Januari 2002.  Gubernur Papua, Drs. J.P. Salossa mengatakan, meski kecewa dengan pembatalan secara tiba-tiba kunjungan Presiden ke Papua, pihaknya tetap memaklumi keputusan tersebut bersadarkan pertimbangan kenegaraan.  Kapolres Jayapura, AKBP Totok Kasmiarto, menyambut baik keinginan Pemerintah Kota Jayapura untuk meninjau kembali Perda tentang Miras. Pihaknya menilai bahwa sanksi dalam Perda tentang miras amat ringan sehingga tidak membuat jera pelanggar. Kapolres menjelaskan, saat ini tingkat kriminalitas maupun kecelakaan di Jayapura bahkan Papua cukup tinggi karena dipengaruhi penyalahgunaan miras. Tercatat dari 130 lebih kasus dalam tiga bulan terakhir, selebihnya terjadi akibat minuman keras. 22 Desember  Sekitar 700 mahasiswa yang melakukan aksi demo bersama di Jayapura dibubarkan secara paksa oleh polisi anti huru-hara, dan 42 diantaranya ditangkap. 26 Desember  Menkeh dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, mengemukakan bahwa pemerintah pusat dalam rapat Polkam memutuskan akan membentuk tim independen dengan tugas, mencari data-data yang menyebabkan tewasnya Ketua PDP. “Komposisinya belum final. Kita menunggu masukan dari Pemda Papua, DPRD, dan tokoh gereja. Nanti diumumkan di Polkam”. Sementara itu KSAD, Jend. Endriartono Sutarto, akan mengirimkan tim yang dipimpin Komandan Pusat Intel TNI dan dibantu oleh Pusat Polisi Militer. Tujuannya adalah mencari fakta hukum mengenai anggota TNI yang dikabarkan terlibat dalam pembunuhan dimaksud. 27 Desember  Tim Khusus TNI AD yang dipimpin oleh Brigjen. TNI Marbun tiba di Jayapura untuk menyelidiki dugaan keterlibatan anggota TNI dalam kasus penculikan dan pembunuhan Ketua PDP. Hal ini dibenarkan oleh Pjs. Kapendam Mayor CAJ. G.T. Situmorang.  Kapolda Papua, Irjen. Pol. Made Mangku Pastika, menyambut baik pembentukan Tim Independen dan Tim khusus TNI AD guna menyelidiki kasus Theys. Mengenai perkembangan penyelidikan, pihaknya mengatakan bahwa polisi masih terus memperbanyak saksi-saksi dan bukti-bukti tambahan. Keberadaan Aristoteles juga masih terus dicari.  Beberpa warga di Sorong mengaku jika VCD konflik Maluku diedarkan secara bebas di Sorong oleh kelompok yang belum teridentifikasi, antara lain Pasar Sentral Remu, dengan harga satuan Rp. 15.000.- Rekaman peristiwa kekerasan tersebut dengan mudah menyulut emosi penonton yang melihatnya. 28 Desember  Kapolri Jend. Da’i Bachtiar memaparkan perkembangan penyelidikan kasus Theys dengan mengungkapkan dugaan adanya keterlibatan anggota Kopassus dari Markas Tribuana. Namun pihaknya mengaku mendapatkan kesulitan untuk mengusutnya karena tidak ada kewenangan untuk menyidik anggota TNI. Karena itu diharapkan agar POM TNI segera mengambil alih dan menindaklanjuti hasil temuan polisi tersebut.  25 orang perwira tinggi TNI-AD menerima penghargaan dari Presiden yang diserahkan oleh KSAD, Jen. Endriartono Sutarto, berupa Bintang Kartika Eka Paksi Pratama karena dinyatakan memberikan prestasi, sumbangan tenaga dan pikiran melampaui panggilan tugas. Di antara penerima tersebut adalah Mayjend TNI Mahidin Simbolon, Pangdam XVII/ Trikora.  Kapolda Papua, Irjen. Pol. Made Mangku Pastika menjelaskan, Tim TNI AD telah berkoordinasi dengan Polda dan mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan tersebut Polda telah memberikan bahan-bahan berupa hasil penyelidikan kepolisian. Tim tersebut juga telah bertemu dengan para saksi. Tim TNI AD tersebut terpisah dari tim kepolisian sehingga tidak ada pelimpahan berkas perkara.  Tiga LSM di Jayapura: ELSHAM, Kontras, dan LBH Jayapura, mengatakan menolak dengan tegas keberadaan tim independen nasional dan tim militer karena dinilai sebagai upaya lokalisasi masalah atau ‘cuci tangan’ dan bermaksud menggiring masalah Theys sebagai tindak kriminal  biasa. Menurut ketiga LSM, seharusnya perkara Theys harus dilihat sebagai kejahatan HAM berat karena melibatkan institusi-institusi negara. Ketiganya mendesak agar pembentukan tim independen harus melibatkan Komisi Tinggi HAM PBB, ahli forensik LSM HAM Internasional, Komnas HAM, LSM Nasional dan Papua serta memiliki kewenangan untuk menyelidiki institusi negara seperti Presiden, MPR, DPR, DPA, dll. 29 Desember  Pada Hari Juang Kartika TNI-AD, Presiden Megawati menyatakan kepada jajaran TNI AD untuk “laksanakan tugas dan tanggung jawabmu dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan bekal pegangan itu, kalian dapat bertugas tanpa harus selalu dilibat kekhawatiran mengenai pelanggaran hak asasi manusia”. Hadir dalam parade tersebut satu unit besar pasukan non-Papua yang menggunakan ‘busana’ ala Papua, dan May. Jend. TNI Mahidin Simbolon (Pangdam XVII/Trikora). 30 Desember  Pangdam XVII/ Trikora, Mayjen. TNI Mahidin Simbolon, menyatakan, jika benar terbukti personel di jajarannya terlibat dalam kasus pembunuhan Theys, itu berarti mereka melakukan hal itu di luar jalur Komando Pimpinan Kodam XVII/ Trikora. Karena perintah itu tidak pernah dikeluarkan. Sementara itu Kasdam Trikora, Brigjen. TNI Agustadi Sasongko, meminta semua pihak untuk tidak lebih dulu menuduh TNI sebagai pelaku. Pihaknya menegaskan bahwa harus dilihat kemungkinan lain seperti halnya perpecahan dalam tubuh PDP yang bisa menjadi titik awal penyelidikan juga.  Komandan Jendral Kopassus, Mayjen TNI Amirul Isnaini mengatakan, demi kejelasan duduk soal yang sebenarnya, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kasus pembunuhan Ketua PDP untuk diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Sementara itu Komandan Puspom TNI, Djasri Marin, mengatakan bahwa pihaknya akan bergabung dan bekerjasama dengan Polri dalam Tim independen nasional.  Perayaan Natal gabungan diselenggarakan di GOR Cenderawasih, Jayapura. Perayaan dihadiri oleh 500-an umat Kristen, Muspida, dan sejumlah artis yang memeriahkan ibadat. Dalam perayaan tersebut, Gubernur Papua membacakan permintaan maaf secara tertulis dari Presiden Megawati karena batal hadir dalam perayaan Natal tersebut. Presiden berjanji akan mencari waktu lain yang tepat untuk berkunjung.  Menanggapi kekosongan stok beras di Wamena, Wagub Papua, drh. Constan Karma, mengemukakan kemarahannya dan memanggil Sekda, dolog dan Deperindag untuk menghadap dirinya di Kantor Gubernur. Alasannya subsidi dari pemerintah pusat melalui pemerintah daerah, khususnya Jayawijaya, cukup lumayan.  Bupati Merauke, Drs. John Gluba Gebze, menyatakan bahwa pihaknya siap menerima 600 orang pengungsi Bula, PNG, kembali ke Merauke pada bulan Januari 2002. Pengungsi tersebut sudah 5 tahun hidup di PNG dan telah disiapkan penampungan sementara sebelum kembali ke tempat asalnya, Nasem. *** BAGIAN 2 GAMBARAN SOSIO-POLITIK 2001 Saat menutup tahun 2000 dan memasuki tahun 2001, masyarakat Papua merasa sangat cemas. Bulan-bulan terakhir tahun 2000 ditandai dengan peristiwa-peristiwa berdarah yang meninggalkan tanda tanya pada masyarakat Papua tentang apa yang dapat dinantikan dalam tahun 2001. Peristiwa di Wamena (Oktober 2000), di Merauke (November dan Desember 2000) dan di Abepura (Desember 2000) serta kelanjutannya berupa operasi oleh aparat keamanan menggoncangkan masyarakat dan secara drastis mempersempit ruang buat harapan akan masa depan yang lebih cerah. Masyarakat Papua kiranya merasa makin hari makin takut dan tak berdaya berhadapan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang tidak jelas “wajahnya”, kebijakan Pemerintah yang kabur hingga tidak jelas mau membawa masyarakat Papua ke mana, apalagi dengan aparat keamanan yang tak terkendali. Yang juga jelas adalah bahwa perjuangan secara damai di Papua makin hari makin dijawab dengan kekerasan oleh pihak yang berkuasa. Kesadaran akan kenyataan demikian membuat masyarakat Papua pusing tujuh keliling. I.1. KEMARAHAN AWAL TAHUN Saat memasuki tahun 2001, masyarakat Papua masih menyimpan kemarahan karena persoalan Abepura. Sudah tentu bahwa tindakan kriminal ini pada tanggal 7 Desember 2000 yang menewaskan 2 orang tidak dapat diterima pihak manapun. Namun apa yang menimbulkan kemarahan masyarakat luas, adalah peristiwa ini dijadikan dalih oleh aparat keamanan untuk melakukan operasi penindasan yang melanggar segala perasaan keadilan. Orang yang tidak terbukti berkaitan dengan peristiwa itu ditangkap secara membabi-buta dan diperlakukan secara tidak manusiawi hingga jatuh dua orang korban tambahan. Siapapun pelaku tindakan kriminal semula, reaksi operasional dari pihak keamanan tidak dapat diterima. Seluruh peristiwa Abepura ini serta kelanjutannya telah menjadi bahan sorotan kritis banyak orang. Apalagi tidak terdapat tanda yang nyata bahwa suatu investigasi yang wajar dan profesional guna menemukan siapa-siapa pelaku peristiwa 7 Desember yang sebenarnya dijalankan. Sebaliknya suatu kelompok – masyarakat yang berasal dari pegunungan – distigmatisir menjadi ‘kambing hitam’ dan ditindak begitu saja tanpa investigasi yang mendahuluinya. Dalam suasana demikian, memang tidak mengherankan bahwa pelbagai pihak mendesak Komnas HAM untuk membentuk suatu tim investigasi yang obyektif guna menghentikan segala tindakan yang sewenang-wenang . Karena segala perhatian berpindah pada peristiwa di Pusat Papua – Jayapura – segala peristiwa lain akhir tahun 2000, yang sebenarnya juga masih patut ditindaklanjuti, mulai dilupakan atau sekurang-kurangnya tidak mendapat perhatian sewajarnya, seperti peristiwa di Wamena (Oktober 2000), dan di Merauke (November 2000 dan Desember 2000). Laporan mengenai peristiwa di Wamena masih diterbitkan pada awal tahun (Januari 2001) oleh kalangan LSM dan perhatian sekitar peristiwa itu berubah menjadi perhatian pada proses pengadilan yang akhirnya menghasilkan suatu hukuman bagi lima tokoh Satgas melalui suatu proses yang kurang memuaskan sebanding dengan standar-standar hukum yang berlaku nasional maupun internasional. I.2. UNSUR-UNSUR DOMINAN SELAMA TAHUN 2001 Jika kita mencermati perjalanan tahun 2001 sebagaimana terungkap dalam bagian Kronologi buku ini, dua unsur yang pantas dicatat sebagai kejadian-kejadian yang sangat menentukan suasana selama tahun ini adalah: [1] persiapan sampai pengesahan RUU Otonomi Khusus Papua, dan [2] peningkatan kekerasan, yang secara khusus terungkap dalam pembunuhan terhadap Ketua Presidium Papua, Theys Eluay. Dua pokok ini akan menjadi fokus utama dalam uraian suasana sosio-politik selama tahun 2001. Berkaitan dengan Otsus lagi kami juga akan memberikan perhatian sedikit kepada dua unsur “pewarna” yang sangat turut menentukan “keberhasilan Otsus” di kemudian hari, yakni: [a] unsur “budaya korupsi” dan [b] unsur “permasalahan sekitar pemilihan pejabat tinggi”. DISAMPING unsur-unsur pokok ini memang masih dapat dicatat [1] maju-mundurnya upaya penegakan hukum di Propinsi ini (dan di Indonesia pada umumnya), [2] peningkatan kritik terhadap kekebalan hukum para pelaku pelanggaran HAM, [3] kasus pengadilan anggota-anggota PDP yang berkepanjangan, [4] pengadaan penyanderaan di Asiki dan Ilaga, [5] kelumpuhan lembaga-lembaga negara, khususnya DPRD, [6] masyarakat luas makin hari makin dibingungkan dengan kekurangan arahan dari pihak pemimpin-pemimpinnya hingga gampang diperalat oleh siapa saja, [7] pemekaran wilayah tingkat Propinsi, Kabupaten dan Kecamatan, dan akhirnya [8] perkembangan di pentas politik nasional yang sangat mempengaruhi seperti penggantian Presiden Abdurrahman Wahid dengan Presiden Megawati Sukarnoputri. Walau unsur-unsur tambahan ini sangat penting dan turut menentukan suasana sosio-politik selama tahun 2001 ini, dalam tulisan ini kami akan memusatkan perhatian kepada empat unsur kunci yang tadi disebutkan: [1] persiapan RUU Otonomi Khusus, [2] budaya korupsi, [3] pemilihan pejabat tinggi, dan [4] pembunuhan terhadap Theys Eluay. Boleh jadi bahwa sekali-kali uraian keempat unsur pokok ini akan berkaitan dengan unsur-unsur tambahan yang tercatat di atas, hingga akan turut diperhatikan. II SELUK-BELUK PERSIAPAN RUU OTONOMI KHUSUS II.1. Gagasan dasar Kiranya berguna untuk mengingat kembali bahwa ‘otonomi khusus’ ditawarkan oleh Pemerintah Pusat sejak semula bertepatan dengan berbagai unjuk rasa masyarakat Papua yang ditandai dengan pengibaran Bendera Bintang Kejora di kota-kota kabupaten tahun 1998. Tawaran tersebut disampaikan oleh Pemerintah Pusat untuk meredam tuntutan masyarakat akan kebebasan dan kemerdekaan. Tawaran serupa dinyatakan juga kepada masyarakat Aceh, provinsi paling barat di negeri ini yang dinilai sebagai wilayah bermasalah. Tawaran terhadap wilayah Papua pada intinya : 1. tercipta dari pandangan yang secara resmi berkembang dan disosialisasikan di kalangan pejabat pemerintah bahwa masalah di Papua berakar pada kegagalan kebijakan pembangunan di wilayah tersebut, 2. didasarkan pada kenyataan yang tak boleh diganggu gugat –yang menjadi pandangan pemerintah— bahwa Papua tetap merupakan bagian integral NKRI sebagaimana terungkap dalam suatu keputusan hukum internasional (PBB 1969), dan 3. didasarkan pada kesadaran bahwa terdapat indikasi yang kuat mengenai penyelewengan yang sangat berarti dalam pelaksanaan isi dan jiwa New York Agreement (1963-1969) menuju Pepera (1969) 4. terinspirasi oleh kenyataan bahwa otonomi toh akan diberikan sebagai kebijakan nasional yang berlaku untuk seluruh Indonesia sebagai pendelegasian kewenangan kepada pemerintah daerah Karena penilaian resmi pemerintah mengenai masalah di Papua (pada umumnya berkaitan dengan pembangunan semata-mata) tidak disetujui oleh tokoh-tokoh Gerakan Aspirasi Merdeka (Gerasem) dan – sebagian besar masyarakat pada umumnya , tawaran otonomi khusus jelas-jelas gagal diterima sebagai jawaban atas aspirasi masyarakat dan tampaknya semata-mata menjadi sebuah kiat untuk menyangkal masalah-masalah yang nyata-nyata dihadapi. Selain itu pemerintah dengan jelas bersikap bahwa tidak ada tempat sedikitpun untuk berdiskusi atau berdialog masalah politik Papua. Mustahil mendiskusikan status politik Papua yang telah menjadi bagian integral NKRI. Berdasarkan kenyataan tersebut konsep atau kata ‘otonomi’ dengan mudah disamakan dengan ‘segala sikap atau orang yang menentang aspirasi murni masyarakat Papua’, dan pelan tetapi pasti masyarakat terbelah menjadi dua kubu: pro-M(erdeka) melawan pro-O(tonomi). Selama perjalanan tahun 1999-2000, pemerintah betul-betul menutup telinga terhadap segala aksi menentang ‘konsep otonomi’. Sikap tersebut akhirnya dengan amat memalukan ditampilkan oleh DPRD Propinsi Papua pada bulan Desember 2000 saat menerima tawaran draft RUU Otonomi khusus yang dirumuskan oleh Pemerintah Pusat. Meskipun secara formal DPRD meminta masukan dari berbagai kalangan sebelum menerima konsep yang ditwarakan oleh pemerintah pusat, namun para wakil rakyat tidak pernah menanggapi dengan serius dan tidak membuat perubahan mendasar pada rumusan yang didrop dari Jakarta. II.2. Dari ‘otonomi’ ke ‘otonomi khusus’ Setelah menghadapi tekanan dan aksi menentang dari berbagai kalangan masyarakat sekaligus menyadari bahwa bagaimanapun juga konsep otonomi akan diberlakukan, Gubernur Irja, Jaap Solossa, berikhtiar untuk merumuskan satu konsep yang lebih baik dan lebih mencerminkan aspirasi masyarakat Papua. Sudah setahun sebelumnya dia meminta kepada Pemerintah Pusat supaya memberikan kepada Papua tidak hanya ‘otonomi’ (yang berlaku sama untuk semua provinsi di Indonesia dan diberlakukan mulai 1 Januari 2001) tetapi ‘otonomi khusus’ supaya mampu menjawab secara lebih menyeluruh persoalan khas Papua. Pemerintah Pusat telah menyetujui permintaan tersebut dengan memberikan ruang gerak yang lebar namun ruang gerak itu gagal dimanfaatkan oleh DPRD Propinsi Papua. Setelah menjadi bahan perundingan antar sejumlah tokoh poilitik dan cendikiawan pada akhir bulan Januari 2001 secara resmi Gubernur meminta UNCEN untuk menyusun sebuah konsep “otonomi khusus” yang lebih pantas. UNCEN harus gerak cepat mengingat konsep tersebut harus masuk ke meja DPR Pusat sebelum 1 Mei 2001 (sesuai dengan ketetapan dalam Keputusan MPR No. 4, tahun 2000). Jadi secara kasar tersedia tiga bulan saja untuk mengerjakan konsep tersebut. II.3. Mengisi konsep Otonomi Khusus: kinerja sebuah komisi Gubernur Irja menunjuk sebuah komisi untuk menopang staf UNCEN sebagai kelompok kerja (pokja). Berbagai organisasi (termasuk kalangan LSM dan lembaga-lembaga agama) terwakili dalam komisi tersebut. Tugas utama komisi ini adalah “sumbang saran” terhadap kelompok kerja dan pekerjaannya. Salah satu langka penting dalam proses tersebut adalah kunjungan ke berbagai kabupaten yang dilakukan oleh anggota-anggota kelompok kerja selama bulan Februari 2001 (pokja) untuk menjelaskan kepada masyarakat apa tujuan pekerjaan mereka dan menjernihkan pemahaman bahwa masukan dari masyarakat menentukan mati hidupnya pekerjaan tersebut. Walau niat pokja untuk berdialog dengan masyarakat tidak selalu disambut dengan baik oleh masyarakat – malahan terdapat reaksi keras dari kalangan Satgas dan simpatisannya seperti di Manokwari dan Timika – hasil dari kunjungan lapangan tersebut sungguh membuka mata komisi karena di satu pihak mereka bersentuhan langsung dengan kenyataan bahwa arus menentang terhadap segala hal yang berbau ‘otonomi’ semakin deras; dan di pihak lain, mereka sungguh mendapatkan peluang besar untuk merasakan apa yang sebenarnya rakyat kehendaki. Juga harus disebutkan bahwa di sejumlah kabupaten pokja tersebut nyaris tidak memperoleh kesempatan dialog dengan rakyat karena pertemuan yang ada semata-mata dipenuhi oleh kalangan pegawai saja. Meskipun tahap kunjungan lapangan tidak seratus persen memenuhi harapan pokja, tetaplah kegiatan tersebut memberikan dasar pijakan untuk memahami masalah utama yang sedang dihadapi oleh konsep ‘otonomi khusus’. Komisi sendiri juga coba mendapatkan masukan dari Presidium Dewan Papua (PDP) tetapi PDP menjauhkan diri dari segala diskusi sekitar ‘otonomi khusus’ dengan argumentasi bahwa PDP perlu tetap berpegang teguh pada mandat yang diberikan oleh rakyat Papua, yakni berupaya menuju kemerdekaan, bukan otonomi khusus. II.4. Kondisi sosio-politis Selama tahap pembahasan awal hasil pokja bersama Komisi, menjadi jelas bahwa bobot tawaran otonomi khusus akan sangat bergantung dari perubahan yang nyata dalam kondisi sosio-politis di Papua sendiri. Perhatikan saja kenyataan bahwa pada saat diskusi sekitar perumusan ‘otonomi khusus’ dijalankan, pemimpin inti dalam PDP masih berada dalam tahanan; insiden-insiden berdarah belum diselidiki secara hukum; penambahan personil aparat keamanan dan sepak terjangnya yang tidak mendukung ‘niat baik pemerintah’ dsb. Berbagai tanda perubahan muncul: KPP HAM dibentuk untuk menangani kasus Abepura; aparat keamanan menahan diri dalam tindakannya; dan anggota PDP dikeluarkan dari tahanan kejaksaan dan dikenai status tahanan luar. II.5. Jawaban terhadap aspirasi dasariah Setiap pihak yang terlibat dalam proses pengisian konsep ‘otonomi khusus’ menjadi sadar bahwa aspirasi rakyat yang sudah disuarakan bertahun-tahun harus dijawab jika konsep ‘otonomi khusus’ mau memperoleh sedikit celah di hati rakyat Papua. Pokja bekerja dari satu draft ke draft berikut dan diakhiri dengan konsep yang menghembuskan harapan dan cakrawala baru. Sejumlah segi khususnya yang berkaitan dengan perjuangan rakyat Papua selama dua tahun terakhir terdapat dalam sejumlah alinea yang substansial seperti: 1. Penghargaan terhadap ungkapan sosio-kultural khas Papua termasuk jaminan kebebasan mengibarkan bendera Papua dan lagu ‘kebangsaan’ rakyat Papua (Bab II dan XI) 2. Kewenangan dalam keputusan politik yakni hal-hal yang berkaitan dengan migrasi penduduk dan penempatan pasukan keamanan (Bab IV) 3. Perwakilan pemimpin adat dalam penyelenggaraan negara (Bab V) 4. Perolehan keuntungan terbesar dari pembagian pendapatan hasil eksploitasi Sumber Daya Alam (Bab X) 5. Permulaan bagi dialog politik tentang masa lalu (‘pelurusan sejarah’) (Bab XII pasal 43) 6. Perhatian bagi penegakan keadilan dan penghentian pelanggaran HAM (Bab XII) 7. Tuntutan referendum dilaksanakan saat otonomi khusus tidak diterapkan semestinya (Bab XXIII pasal 75) II.6. Forum terbuka bagi diskusi-diskusi akhir Sebelum menyelesaikan pekerjaannya, komisi memutuskan untuk mendapatkan masukan akhir melalui suatu lokakarya yang melibatkan wakil-wakil dari seluruh Papua dalam “Forum Kajian RUU Otonomi Khusus menuju Papua Baru” 28-29 Maret 2001. Mengingat forum tersebut merupakan kejadian penting dalam tahun 2001, karena dapat dilihat sebagai suatu “barometer” suhu politik di Papua pada tahun 2001. Maka sebaiknya kami mencatat sejumlah observasi selama “Forum Kajian” ini berjalan. Naskah RUU Otsus yang diserahkan kepada para peserta Forum untuk didiskusikan adalah rumusan naskah ke-11. Naskah yang dirumuskan kiranya cukup seimbang dan mencerminkan usaha tim UNCEN dalam menjembatani gerakan aspirasi M selama dua tahun terakhir dengan kemungkinan politis yang ada dan dapat diraih jangka pendek. Bagi orang yang mempelajari atau terlibat dalam perumusannya, naskah tersebut menunjukkan satu langkah maju (meski belum tahap akhir) dilihat dari strategi jangka panjang untuk menangani “masalah Papua”, termasuk jalan terbuka untuk dialog politik. Unsur terakhir ini dijamin dalam naskah yang mengatur adanya Komisi khusus untuk pelurusan sejarah. Pengaturan serupa berlaku juga untuk pelanggaran HAM di masa lampau, kini dan di masa depan. Dalam naskah peran kepemimpinan adat Papua juga diperhatikan secara khusus dengan coba mendudukkannya dalam kerangka badan legislatif dan pemerintahan yang diusulkan. Naskah yang diserahkan mencerminkan suatu usaha serius untuk mengakomodasikan aspirasi-aspirasi masyarakat Papua yang dikumandangkan selama ini. Suatu kekurangan yang sebenarnya sudah disadari oleh Tim Perumus sewaktu menyerahkan naskah ini, ialah bahwa isi naskah ini kurang disosialisasikan sebelum “Forum Kajian” ini berlangsung. Kekurangan itu akhirnya dibayar mahal. Rabu 28 Maret 2001 “Forum Kajian” dibuka; hadir 28 orang perwakilan dari setiap kabupaten sehingga total lebih kurang 400 orang. Di depan GOR demonstrasi berjalan terus oleh sekitar 150-an orang yang membawa spanduk dan meneriakkan protes mereka, tetapi tidak menghalangi siapapun yang ambil bagian dalam pertemuan, dan bahkan tampak memberi salam dengan ramah tetapi tetap berunjuk rasa. Karena itu suasana tidaklah panas dan unjuk rasa dianggap wajar-wajar saja. Upacara pembukaan berjalan dengan lancar; dalam dua sambutan (rektor UNCEN dan gubernur) dinyatakan gambaran yang realistik tanpa janji muluk-muluk. Seusai upacara pembukaan, segala sesuatunya tak terkendali lagi saat serombongan besar (kebanyakan mahasiswa dan anggota Panel, berjumlah sekitar 500-an orang) memaksa diri masuk ke GOR dan mulai menyatakan pendapatnya dengan samasekali menolak diskusi mengenai otonomi. Karena itu situasi menjadi amat panas; polisi (yang mengawal rapat sekeliling GOR) mulai melancarkan tembakan peringatan dan terlibat dalam bentrokan fisik dengan sejumlah orang (keesokan harinya satu orang meninggal di RSUD Dok. II akibat bentrokan tersebut); situasi dengan cepat dikendalikan oleh polisi dan tinggal tenda-tenda yang rusak, kursi yang hancur berantakan menjadi saksi bisu tentang apa yang terjadi sebelumnya. Di dalam GOR pengunjuk rasa diberi waktu bicara; sesudah didengarkan, mereka diajak oleh panitia untuk duduk dan mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh tim UNCEN mengenai Muatan Otonomi Khusus dan jadwal pembahasannya. Pengunjuk rasa menolak tawaran tersebut dan mengajak siapa saja yang sependapat dengan mereka untuk meninggalkan ruangan; sekitar sepertiga utusan perwakilan kabupaten ikut aksi ‘walk-out’. Pagi hari berikutnya setiap kabupaten melaporkan hasil diskusi masing-masing. Kebanyakan laporan delegasi bersesuaian dengan dasar-dasar pikiran dalam konsep UNCEN dan ditambahkan di situ. Tetapi pada saat itu sepertiga delegasi tidak muncul lagi, dan boleh jadi mereka bergabung dengan mahasiswa pengunjuk rasa di Abepura (kampus UNCEN). Sore harinya forum ditutup tanpa kekacauan lebih lanjut. Setelah memperoleh masukan dari semua delegasi seperti dilaporkan di atas, tim UNCEN bertekad untuk mengerjakannya sekali lagi guna mengakomodasikan segala masukan ke draft berikut dan pelan tetapi pasti menuju draft akhir yang akan diserahkan kepada pemerintah Pusat selambat-lambatnya akhir Mei 2001. Kesan kami, penolakan terhadap Otsus sebagaimana diperdengarkan selama “Forum Kajian” ini berlangsung untuk sebagian besar berlandasan kekurangpahaman banyak orang mengenai apa yang persis hendak dicapai, dan hanya mempertentangkan “otonomi khusus” dengan “kemerdekaan” (yang lazim terjadi selama dua tahun terakhir). Reaksi negatif dengan “semata-mata menolak atau mengabaikan” barangkali juga merupakan dampak sampingan dari Kongres Rakyat Papua II Mei-Juni 2000. Selama Kongres tekanan diberikan kepada suatu strategi “penyelesaian persoalan secara internasional” (memperoleh perhatian dan dukungan dunia internasional) ditambah lagi bahwa segala unsur “otonomi khusus” terus dipertentangkan dengan tuntutan kemerdekaan. Penekanan ini berhasil membentuk sikap yang terlalu mudah menggantungkan diri pada “kekuatan luar” untuk menyelamatkan orang Papua dan mencap “perjuangan dalam negeri” samasekali tidak laku. Polarisasi macam ini barangkali dapat dicegah seandainya lebih banyak waktu tersedia untuk mensosialisasikan draft yang telah dibuat oleh berbagai anggota kelompok kerja yang turun ke lapangan untuk mendengarkan suara rakyat. Telah berulangkali diungkapkan (dalam kata sambutan pada acara acara pembukaan Forum Pengajian oleh rektor universitas maupun oleh gubernur) bahwa tahap itu bukan tahap final tetapi semata-mata satu tahap di dalam seluruh proses membicarakan aspirasi rakyat Papua. II.7. Proses di Jakarta Saat RUU diserahkan kepada Presdien pada tanggal 16 April 2001 dan kepada DPR RI, ajang lobi yang berat dimulai di Jakarta. Masalah pertama adalah apakah konsep baru yang ditawarkan akan menjadi dasar diskusi di DPR RI atau konsep tersebut akan lenyap berhadapan dengan konsep serupa versi pemerintah Pusat yang sudah diserahkan pada bulan Desember 2000 (setelah disetujui oleh DPRD Tk. I Papua ). Kemungkinan kedua tersebut sungguh menjadi bahaya nyata sehingga dikuatirkan draft baru hanya menjadi semacam pelengkap keterangan. Karena itu Gubernur Irja bersama dengan tim UNCEN memutuskan untuk membentuk tim lobi permanen di Jakarta guna memastikan bahwa hanya draft baru itulah yang akan menjadi satu-satunya bahan pembahasan. Akhirnya mereka berhasil meloloskan draft baru, dan keberhasilan demikian boleh dinilai sebagai suatu hasil perjuangan yang luar biasa. Juga kami harus simpulkan dari sejumlah komentar di media massa, khususnya yang dikeluarkan oleh Gubernur, bahwa inti draft baru adalah tuntutan yang lebih besar terhadap pendapatan ekonomi (70% atau 80% hasil dari eksploitasi SDA). Tekanan perhatian ini sekali lagi memperkuat pandangan bahwa bagi pemerintah (baik pusat maupun daerah) persoalan Papua semata-mata dipusatkan pada aspek ‘pembangunan’. Dalam menegaskan dimensi ekonomi dalam draft sebagai bagian paling penting, pintu sensor dibuka lebar terhadap bagian lain dari RUU sementara bagian ekonomi terus diperjuangkan. Perubahan tekanan ini kiranya tidak menghargai kerja keras pokja UNCEN yang berupaya mendapatkan cakupan perhatian yang luas agar aspirasi rakyat termuat dalam RUU dan mengolahnya menjadi naskah yang utuh. Kiranya akan terbukti adanya kesalahan besar dengan mereduksikan masalah Papua menjadi semata-mata kesalahan kebijakan pembangunan dan sekaligus meneguhkan pandangan ‘Jakarta’ bahwa inti masalah Papua memang demikian. Sekali lagi peluang yang tersedia di depan mata bagi pemerintah pusat untuk lebih mengenal masalah Papua sejati telah diabaikan. Pembahasan RUU di DPR RI mulai pada bulan September dan berakhir dengan pengesahan RUU Otonomi Khusus pada 20 Oktober 2001; dan pada tanggal 21 November UU Otonomi Khusus Papua disahkan oleh Presiden (UU No. 21, th. 2001). II.8. Perubahan yang dibuat serta penilaian atas hasil akhir Sebelum akhirnya disetujui oleh lembaga yang berwewenang naskah RUU Otonomi Khusus mengalami cukup banyak perubahan . Melihat secara menyeluruh perubahan-perubahan yang ditetapkan, dapatlah disimpulkan hal-hal berikut: Pertama, jelaslah bahwa dalam naskah akhir praanggapan yang dipakai adalah Papua tetap dan selalu akan menjadi bagian tak terpisahkan dari Indonesia. Naskah akhir menegaskan betul hal ini. Kedua, berdasarkan praanggapan tersebut, tuntutan untuk mengadakan penelitian sejarah Papua pada dasarnya mustahil; pembentukan (oleh Jakarta) “Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi” tidak menjawab secara memadai kebutuhan akan dialog terbuka mengenai status politik. Bahkan boleh disimpulkan bahwa pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dipandang oleh pemerintah bukan sebagai alat untuk mengungkapkan kebenaran melainkan semata-mata dan terutama untuk memperkokoh kesatuan negara. Karena itu Komisi Keberanan dan Rekonsiliasi kehilangan bobot dan tujuan keberadaannya yang hakiki. Ketiga, catatan serupa berlaku juga untuk unsur penting lainnya: Komisi Hak Asasi Manusia (HAM). Sekali lagi komisi ini berada di bawah kendali pemerintah pusat. Keempat, kedudukan MRP tetap amat kabur dan lebih terkesan sebagai perangkat hiasan daripada sebagai perangkat pengambilan keputusan. Kelima, penggunaan ‘simbol-simbol lokal’ terbatas pada pengungkapan ‘jatidiri kultural’ semata-mata. Ini akan memicu diskusi yang ramai di kemudian hari dan memberikan ruang secukupnya bagi TNI / POLRI untuk bertindak ketika mereka menilai bahwa simbol-simbol kultural tersebut telah disalahgunakan. Pembatasan ‘ungkapan jatidiri kultural’ dengan sendirinya membahayakan penggunaan simbol-simbol lokal secara spontan. Keenam, peran pengawasan oleh Pemerintah Pusat cukup mendua arti karena penggunaan ‘represi’ dibenarkan dalam konteks tersebut. Ketujuh, untuk menerapkan UU Otonomi khusus tersimpan pekerjaan raksasa yang harus ditangani guna menerjemahkan ‘prinsip-prinsip’ ke dalam peraturan daerah yang konkret. Dalam proses ini berbagai macam kemungkinan penyelewengan dari maksud aslinya tetap terbuka. Di sinilah pentingya kontrol sosial seluas mungkin guna mencegah penyalahgunaan wewenang demi kepentingan kelompok. Meski sejumlah perubahan penting telah terjadi, UU Otonomi khusus tetap memberikan ruang terbuka bagi rakyat Papua untuk berperan secara baru dalam pengambilan keputusan politik di masa depan, jikalau undang-undang baru tersebut diterapkan semestinya. Kiranya “Otonomi Khusus” pasti amat bermanfaat untuk memperbaiki berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyataan; kiranya amat berguna juga untuk menghargai dan mengangkat tradisi rakyat secara lebih jelas dan lebih menghargai rakyat Papua dalam hidup sehari-hari. Juga dapat membantu memperbaiki situasi hak asasi manusia dan menyeret pelaku-pelakunya ke muka pengadilan. Tetapi seperti halnya tuntutan penegakan keadilan, hendaknya dicatat dengan cermat bahwa lembaga yudikatif seperti disetujui dalam naskah akhir meninggalkan sejuta keraguan akan efektivitasnya. Karena itu secara minimal dapat dikatakan bahwa UU Otonomi Khusus jika diterapkan secara tepat, akan menciptakan ruang kebebasan dalam hal kesejahteraan (ekonomis, pendidikan, kesehatan, kebutuhan-kebutuhan setempat) dan dalam hal HAM (partisipasi politik, penghargaan terhadap jatidiri rakyat Papua, hak-hak ulayat, aspirasi-aspirasi masyarakat). UU Otonomi khusus tetap hanya memberikan ruang sempit bagi dialog politik terbuka dan karenanya tidak mampu menjawab salah satu dari tiga komponen utama “tuntutan kebebasan politik”. II.9. Tuntutan kebebasan/ kemerdekaan : pola “three in one” Dampak Otonomi Khusus seperti digambarkan secara singkat di atas terkait erat dengan cara tafsir dan cara pandang kita terhadap tuntutan kebebasan dan kemerdekaan Papua. Dalam usaha memahami bobot tuntutan tersebut, dapat dibedakan (bukan dipisahkan!) tiga unsur yang terkandung dalam tuntutan kebebasan / kemerdekaan: [1] unsur politis, [2] unsur sosio-kultural, [3] unsur pembangunan (ekonomis dan lainnya). Tiga unsur tersebut secara erat berkaitan satu sama lain dan karena itu dapat diistilahkan ‘three in one’ (tiga dalam satu). Untuk lebih memahami maksud tersebut, kami coba menggali lebih dalam pengertiannya. Kalau kita mendengarkan rakyat yang menuntut ‘kemerdekaan’ terdapat tiga lingkup kepentingan yang termuat di dalamnya: 1. Kesadaran akan kenyataan bahwa rakyat Papua belum pernah mengenyam kesempatan yang bebas dan adil untuk menentukan nasibnya sendiri. Dalam konteks tersebut, Pepera 1969 dipandang sebagai kejadian yang memalukan dan cacat hukum, dan melanggar hukum internasional. Makin hari makin jelas bahwa rakyat Papua tidak sendirian dalam garis pandangan ini . Berdasarkan kesadaran ini muncullah tuntutan ‘pelurusan sejarah’ dan dalam istilah yang lebih tajam: tuntutan ‘negara merdeka’. Inilah unsur politis dalam ‘three in one’ 2. Pengalaman kolektif rakyat Papua. Pengalaman-pengalaman ini berupa pengalaman dilecehkan, dan tidak dihargai sebagaimana layaknya manusia; diproyekkan demi keuntungan pemegang proyek; dipandang sebagai ‘musuh negara’; hidup dalam ketakutan (akan tindakan aparat keamanan); diintimidasi; tidak memililiki kebebasan bersuara dan berkumpul; martabatnya disangkal. Karena itu tuntutan kebebasan dan kemerdekaan mencakup tuntutan penghentian segala bentuk penindasan dan pelanggaran hak asasi manusia; dan tuntutan penegakan keadilan. Inilah yang menjadi unsur sosio-politik-kultural dalam ‘three in one’. 3. Kebijakan pembangunan yang tidak mampu mensejahterakan rakyat Papua. Kebijakan sentralistik yang diterapkan tidak menjawab kebutuhan lokal dan umumnya hanya menguntungkan pihak-pihak luar. Penilaian ini secara luas diterima dan bahkan oleh pemerintah sendiri dilihat sebagai sumber utama permasalahan Papua. Pastilah ini merupakan unsur penting tetapi jelas bukan yang satu-satunya. Unsur pembangunan ini merupakan unsur ketiga dalam ‘three in one’. Berdasarkan pola analisis di atas, Otonomi Khusus akan membuka peluang yang nyata untuk memperbaiki sekurang-kurangnya dua dari tiga unsur tuntutan kebebasan dan kemerdekaan (sosio-politik kultural dan pembangunan), dan hanya menjawab secara amat minimal –atau bahkan samasekali tidak—unsur ketiga: politik. Maka, UU Otonomi Khusus tetap perlu dilengkapi. II.10. Mengatasi keterpecahan yang melumpuhkan Meski perlu diakui bahwa UU Otonomi Khusus menjawab sebagian saja dari seluruh pola three in one, kiranya tetap berguna untuk mengambil keuntungan dari Otonomi Khusus dan hendaknya tidak dilihat sebagai ‘menentang aspirasi M’. Suatu ruang berdialog untuk menangani “aspek politik permasalahan di Papua” tetap perlu diperjuangkan guna melengkapi UU Otonomi Khusus; maka tidak mengherankan bahwa aspirasi menuju dialog itu tetap akan disuarakan, dan tuntutan supaya terwujudnya penegakan keadilan secara nyata akan bergema dengan lebih intensif lagi. Pemberlakuan Otonomi Khusus yang disetujui tidak dapat menghalangi perjuangan akan aspek tersebut (dialog politik dan kepastian hukum) karena dalam Otonomi Khusus aspek-aspek itu tidak mendapat ruang secukupnya. Menurut pendapat kami tidak ada penyelesaian akhir yang menyeluruh tanpa membuka ruang dialog politik dan kepastian hukum, dan kenyataan ini perlu dipahami oleh siapa saja yang hendak menyelami secara jujur apa yang menjadi masalah sesungguhnya di Tanah Papua. II.11. Dinamika PDP menimbulkan pertanyaan Menerima Otonomi Khusus kiranya membantu setiap pihak untuk mengatasi keterpecahan yang melumpuhkan, yakni keterpecahan dalam kubu O (Otonomi) dan kubu M (Merdeka), dan kiranya akan membantu untuk secara tepat memahami aspirasi M, tuntutan keadilan dan dialog politik yang disuarakan secara damai oleh rakyat Papua. Dalam upaya mengatasi keterpecahan diantara warga masyarakat Papua, sebenarnya suatu peran lebih aktif diharapkan dari pihak PDP. Secara formal PDP memang sudah menempatkan diri sebagai “instansi yang punyai mandat untuk memperjuangkan kemerdekaan, maka bukan untuk memperjuangkan otonomi khusus” . Karena itu juga PDP tidak bersedia untuk mendiksusikan isi RUU Otonomi Khusus sewaktu RUU itu disiapkan. Sikap demikian dapat dimaklumi, namun juga menimbulkan pertanyaan. Boleh dikatakan bahwa persetujuan DPR RI atas RUU Otonomi Khusus untuk Papua, sebenarnya merupakan suatu hasil perjuangan masyarakat Papua yang selama tiga tahun menyuarakan aspirasinya. Sudah tentu bahwa “otonomi yang lumayanlah luas” yang disetujui oleh Pemerintah Pusat tidak pernah dapat diperoleh kalau protes tadi tidak digemakan terus-menerus, sampai kalangan pengambil keputusan di pusat pemerintahan mulai “gelisah”. Maka, PDP sebenarnya dapat merasa bangga atas keberhasilannya, dan dapat mengclaim jasanya sebagai pejuang yang efektif, sambil tetap memperjelaskan bahwa isi Otsus tidak menjawab aspirasi bangsa Papua secara menyeluruh, hingga tetap perlu dilengkapi, dan justru perlu dilengkapi dengan suatu dialog politik. Suatu sikap demikian mampu untuk menyampaikan dua unsur pesan yang penting kepada segala pihak yang berkepentingan: [1] dari satu segi terungkap dengan sangat jelas ketidakpuasan dengan jawaban berupa Otsus, dan [2] dari segi lain terungkap bahwa didalam Otsus ada peluang-peluang yang sangat penting untuk dimanfaatkan kalau Bangsa Papua ingin mengembangkan diri menuju menjadi “tuan di tanahnya sendiri”. Apalagi dengan mengambil sikap berisi demikian PDP dapat membantu untuk mengangkat masyarakat biasa keluar dari kelumpuhannya yang untuk sebagian besar adalah akibat dari pengharapan yang terlalu tinggi dan yang kurang berkaitan dengan kenyataan politik sebenarnya. Namun ternyata PDP memilih untuk ‘penonton saja’ sejauh menyangkut Otsus ini, tanpa menawarkan secara aktif suatu pengarahan yang menjawab kesulitan-kesulitan yang dialami masyarakat yang jauh dari keramaian pusat Papua, dan yang makin hari makin kurang tahu apa yang sebenarnya bisa diharapkan. III UNSUR-UNSUR KONDISI YANG MEMPRIHATINKAN III.1. KEGAGALAN MENGATASI BUDAYA KORUPSI Selama tahun 2001 sekali lagi muncul banyak berita mengenai baik kasus-kasus korupsi maupun penyalahgunaan dana pembangunan atau program bantuan masyarakat (seperti JPS dan Opsus). Sejumlah kasus akhirnya tembus pada ‘meja hijau’ (seperti penyelewangan dana di kalangan Dinas Kesehatan referensi kasus). Sejumlah kasus hanya diangkat oleh pemerintah dengan nada mengancam, seperti berhubungan dengan kelalaian para pemegang izin HPH untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, namun kurang disusul – sejauh diketahui – oleh tindakan-tindakan yang nyata. Sejumlah kasus menyangkut suatu pelaksanaan proyek-proyek yang serba mahal – dan sering berkaitan dengan infrastruktur pelayanan umum pada masyarakat -, namun mutu hasilnya jauh daripada apa yang semestinya. Sejumlah kasus menyangkut pelaksanaan program-program bantuan, dan ternyata menyangkut keterlibatan banyak petugas pada segala tingkat. Kategori kasus yang terakhir ini mendapat banyak sorotan dari masyarakat biasa yang mengalami bahwa program-program yang ditetapkan demi keuntungan mereka sering mengalami kemacetan, tidak berjalan, sedangkan akhirnya “dana habis dipakai”. Memang wajar kalau muncul pertanyaan “dihabiskan oleh dan untuk siapa?”. Kenyataan yang digambarkan di atas memang bukan hal baru. Perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya yakni bahwa protes terbuka terhadap “budaya korupsi” ini diungkapkan dengan lebih mudah. Masyarakat lebih sadar mengenai haknya, dan mungkin juga lebih terinformasi mengenai program-program yang ada. Pemerintah – mungkin saja secara tidak sadar – juga turut membantu meningkatkan frekuensi protes ini dengan mengajak masyarakat untuk menjadi lebih kritis dan partisipatif. Namun yang perlu dipertanyakan sejauh mana ajakan oleh pemerintah didukung suatu “political will” (kemauan politik) yang sejati untuk memperbaiki keadaan ini yang serba merusak. Kalau “kemauan politik” mau diukur dengan adanya berita mengenai penyelesaian sejumlah kasus secara hukum, atau dengan adanya perubahan sikap yang nyata, para pengamat atau pembaca kronik tahun 2001 akan merasa kecewa. Hanya satu dua kasus betul diangkat ke permukaan dan diadili (dan malahan hasil pengadilan kadang-kadang dinilai kurang bersih), namun kebanyakan kasus tetap dalam keadaan ‘kabur’ dan tidak diketahui apakah sudah – atau akan – mulai diproses sewajarnya. Dengan adanya Papuanisasi di tingkat “administrasi pemerintahan” juga dapat disaksikan bahwa makin banyak warga asli Papua mulai menikmati “hasil permainan” dan justru kenyataan demikian secara khusus menyakiti banyak warga Papua yang mengharapkan peranan yang lebih bersih (dan yang senyatanya tertuju pada kepentingan masyarakatnya) dari “kami punya orang”. Suatu penilaian yang menyedihkan terungkap dalam pernyataan seorang warga masyarakat biasa yang mengatakan: “kami diajak untuk pilih orang sendiri sebagai wakil rakyat dsb, namun sesaat sudah duduk di kursi ternyata dia lupa adat”. Pengalaman-pengalaman sejenis tadi membuat banyak warga pesimis dan kecewa, dan menimbulkan kekwatiran bahwa “unsur-unsur pemerintahan kita makin kehilangan nilai-nilai moral”, hingga malahan “tidak tahu malu lagi” (di tingkat atas maupun di tingkat bawah). “Budaya korupsi” sebenarnya tidak lepas dari suatu fenomena lain, ialah: “mental proyek”. Kedua fenomena saling memperkuat. Bukan rahasia lagi bahwa di kalangan birokrat dikenal dengan musim kerja aktif dan masa menganggur. Pekerjaan dianggap ada jika APBD sudah dicairkan. Rumusannya menjadi, dana ada – proyek dilaksanakan – dan – ada ‘komisi’ bagi yang menjalankannya. Sebaliknya jika dana yang dianggarkan berlebih karena pemerintah sendiri kadang tidak memiliki program yang benar-benar realistik dan menyentuh kebutuhan masyarakat, maka diupayakan berbagai program diadakan / asal-asalan untuk ‘menghabiskan’ kelebihan dana tersebut. Fenomena yang terakhir ini begitu berkembang pesat dan kasat mata pada kurun waktu 3 tahun belakangan, bersamaan dengan membanjirnya program dana-dana tambahan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada masyarakat Papua diantaranya : dana bantuan IDT (Inpres Desa Tertinggal), JPS (Jaring Pengaman Sosial) dengan berjenis-jenis paket program didalamnya, bantuan beras OPSUS (beras operasi pasar khusus), Crash Program, dan sebagainya . “Mental proyek” – sebenarnya suatu penyakit menular nasional – diperlihatkan pada segala tingkat kemasyarakatan, dan tidak lagi terbatas pada kalangan birokrat. Malahan kalangan LSM – dan masyarakat biasa saja – tidak luput tersentuh oleh “penyakit mental proyek” ini. Kenyataan ini dengan sendirinya menumbuhkan pemahaman tersendiri di masyarakat bahwa kantor-kantor pemerintah memiliki banyak uang yang bisa diakses melalui proposal. Begitu satu proposal diterima, maka lahir lagi proposal berikut dan seterusnya sehingga lama-kelamaan berubah menjadi suatu kebiasaan yang hanya semakin melumpuhkan daya juang dan kreatifitas masyarakat untuk mempertahankan hidup secara sehat dan manusiawi. Pelahan-lahan suatu “budaya kemiskinan” (culture of poverty) diciptakan, yang menghasilkan suatu masyarakat yang “mengakui diri sebagai miskin, sebagai tidak berdaya, maka berhak mengemis dan berhak untuk dibantu”. Masyarakat yang sedemikian dengan sendirinya akhirnya akan kehilangan rasa percaya diri dan rasa harga diri. Kenyataan demikian sudah kelihatan secara luas, dan a.l. terungkap dalam pengajuan ratusan proposal kepada pemerintah (atau instansi donor lainnya) hingga meniadakan segala daya kreativitas yang sebenarnya ada dan dapat dikembangkan. Perkembangan seperti disinggung di atas memang sangat memprihatinkan, lebih-lebih sesaat Papua memasuki “era otonomi khusus” yang akan ditandai dengan pelipatgandaan anggaran yang tersedia. Dalam banyak upaya pensosialisasian Gubernur menekankan bahwa dengan adanya “Otonomi Khusus” Papua akan memiliki peluang yang luarbiasa – dan memang benar sekali dari segi tersedianya jumlah uang– namun kurang terungkap oleh beliau bahwa adanya ‘uang banyak’ itu juga membawa bahaya besar bahwa makin banyak orang akan terjerat dalam suatu “kebiasaan korupsi” yang “mental proyek”, alias terjerat kedalam upaya-upaya “menguntungkan diri” tanpa terlalu menghiraukan kepentingan masyarakat. Instansi-instansi yang diharapkan dapat berperan guna membatasi bahaya ini, atau – lebih penting lagi – untuk mengubah suasana demikian ternyata tidak berfungsi atau mengalami kelumpuhan berat. Entah kenapa? Kenyataan demikian tidak terlalu membantu masyarakat untuk bersikap lebih positif terhadap segala upaya otonomisasi di Papua, dan membuat mereka – yang masih bersikap kritis – bertanya: “untuk siapa sebenarnya otonomi khusus itu?” Sebagai akibat sampingan juga perlu dikwatirkan bahwa dengan mudah masyarakat dapat menuju suatu konflik horisontal, yakni antara sekelompok Papua yang tergolong ‘kaya’ dan masyarakat yang tergolong ‘miskin’. III.2. KEKACAUAN SEKITAR PEMILIHAN BUPATI/ WALIKOTA Sambil membaca kronik tahun 2001 kami tidak dapat luput dari kesan bahwa pada hampir setiap pemilihan pejabat tinggi seperti Bupati, Walikota serta Wakilnya terdapat keributan; hal ini terjadi di Sorong, di Puncak Jaya, di Paniai, di Timika, di Jayapura. Dalam setiap kasus pemilihan Bupati/Walikota serta Wakilnya dipersoalkan, dan pada dasarnya terdapat dua alasan pokok untuk menolak hasil pemilihan: [1] karena calon yang akhirnya dipilih tidak sesuai dengan keinginan sekelompok etnis tertentu, dan [2] karena calon yang terpilih dituduh terlibat dalam kegiatan “membeli” pemilihannya (money politics). Pada awal kampanye pemilihan seorang Bupati sering sudah terdapat suatu perebutan pada tahap pendafataran, dan bobot seorang calon sering dikaitkan saja pada “asal-usulnya”. Tuntutannya sederhana saja. Walikota Jayapura mesti orang asli Jayapura! Apalagi mesti dari fam atau marga tertentu. Walau sering diusahakan oleh DPRD Kabupaten atau Kota untuk mengadakan suatu seleksi berdasarkan “visi dan misi” calon-calon yang terdaftar (dan lazimnya setiap calon ‘pasangan Bupati/Walikota-Wakil’ diundang untuk memperjelaskannya), suatu penilaian obyektif jarang terjadi. Penilaian de facto dikaburkan karena kepentingan primordial suku atau marga, atau dipengaruhi ‘keuntungan materiil’. Memang sikap ‘etnis sempit’ sangat mengganggu, namun masih dapat dimengerti sebagai suatu reaksi spontan atas pengalaman puluhan tahun bahwa warga sebagai orang asli Papua tidak diakui dalam martabatnya, atau suaranya tidak dihargai. Maka pada saat terdapat keterbukaan serta peluang sedikit, unsur “harga diri” sebagai suku dan fam mengambil peranan yang penting, malahan kadangkala secara berlebihan. Reaksi demikian juga dapat dikaitkan dengan “promosi Papuanisasi”: aspirasi supaya para pejabat yang menentukan di Papua dipilih dari antara putra/i daerah. Sudah terlalu lama masyarakat Papuan mengalami bahwa semuanya ditentukan oleh “orang luar”. Aspirasi ini mendapat tempat yang sangat berarti didalam kerangka ‘perjuangan pembebasan’ yang selama tahun-tahun terakhir ini bertumbuh di kalangan masyarakat yang luas. Secara lebih positif, kecenderungan untuk membangkitkan kembali suatu keterikatan pada adat serta penghargaan atas eksistensi sebagai ‘masyarakat asli’ juga dapat dinilai sebagai suatu langkah maju. Di tengah-tengah segala kemajemukan serta keanekaragaman nilai masyarakat mencari suatu pegangan yang kuat untuk mengatur kembali hidupnya. Untuk sebagian pegangan itu ditemukan dalam sejumlah nilai dasariah yang sudah tertuang dalam adat-istiadat mereka, yang sampai saat ini kurang diberikan tempat dalam segala perkembangan “dunia modern”. Hanya perlu dijaga bersama supaya pergumulan ini tidak menuju suatu ketertutupan atas diri sendiri, namun justru membantu untuk dengan ‘lebih percaya diri dan lebih harga diri’ menghadapi tantangan-tantangan yang sewajarnya menandai dunia yang sedang berkembang. Persoalan menjadi lebih kompleks lagi sesaat ditambah kekacauan karena calon pejabat itu “main politik uang”. Dalam satu dua kasus terdapat indikasi yang sangat jelas bahwa ada permainan ke arah itu, dan lebih jelek lagi bahwa memang ‘politik kotor’ itu membawa hasil yang diharapkan oleh pihak yang bersangkutan. Berhadapan dengan kedua unsur permasalahan tadi, para pengamat politik selama tahun 2001 boleh merasa heran bahwa dalam setiap kasus “pasangan yang terpilih lagi dipermasalahkan” akhirnya toh dilantik menjadi Bupati/Walikota serta Wakilnya, tanpa suatu penyelesaian yang nyata dan transparan mengenai akar protes sekelompok masyarakat. Kalau akar protes adalah suatu pandangan etnis (primordial) yang sangat sempit, banyak warga masih dapat menerima dengan agak mudah bahwa hal demikian diatasi oleh pihak yang berkuasa secara “top-down”. Namun penyelesaian yang sedemikian gampang kurang dapat dimaklumi kalau berhadapan dengan suatu tindakan kriminal, dan “main politik uang” tidak dapat digolongkan selain sebagai suatu “tindakan kriminal”, maka menuntut suatu prosedur sesuai. Para warga patut heran atas suatu penyelesaian dalam hal demikian tanpa mencabut akar permasalahannya. Rakyat dibiarkan bingung dan tidak mengerti bahwa tidak ada instansi yang dapat meluruskan proses ‘demokratis’ semestinya. Uang ternyata tetap berkuasa, dan hal demikian bisa menjadi sangat berbahaya sesaat uang itu ada dalam tangan orang yang kurang menunjukkan niatnya untuk melayani masyarakat sesuai dengan jabatannya. Protes masyarakat ternyata tidak dapat mempengaruhi lembaga-lembaga yang mewakili masyarakat, maka sekali lagi masyarakat merasa digeser ke pinggir saja dan disuruh puas dengan suatu peran yang tanpa arti. Kenyataan-kenyataan semacam ini sangat dapat dipertanyakan dalam era dimana “good governance” (serta “pemerintahan yang bersih”) menjadi ‘omongan murah’ banyak pejabat. Apalagi justru dapat dibanggakan bahwa akhirnya masyarakat berusaha untuk mengambil peranan sebagai ‘instansi kritis’. Sikap aktif demikian sudah lama diharapkan dan pemerintah tidak kenal lelah – waktu berpidato – untuk justru mengajak masyarakat mengambil peranan demikian. Kenyataan-kenyataan seperti diuraikan secara singkat malahan hanya dapat mengantar banyak warga pada sikap masa bodoh ‘karena toh tidak bisa buat apa-apa’, maka untuk apa mau pusing lagi, atau mengeluarkan pendapat. Kata “mafia” mulai terdengar dan menjadi penilaian yang laris oleh masyarakat untuk menunjuk pada jaringan-jaringan kekuasaan yang ternyata sulit ditembusi secara demokratis. Sudah tentu bahwa penilaian demikian – yang ternyata tidak tanpa alasan – tidak membantu [1] untuk memulihkan kembali kepercayaan rakyat pada pemerintah, dan [2] untuk mengajak rakyat berperan, berpartisipasi dalam pembangunan propinsi ini. Kenyataan demikian sangat bertolak belakang kalau mau percaya bahwa justru melalui UU Otonomi Khusus pemerintah berniat murni mengajak dan memberikan peluang kepada masyarakat untuk berperan “menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri”. IV PENINGKATAN KEKERASAN IV.1. PELBAGAI INSIDEN KEKERASAN Peningkatan kekerasan yang sudah mulai kelihatan pada akhir tahun lalu ternyata menjadi kenyataan selama tahun 2001. Suatu daftar sederhana dapat membenarkan kesimpulan diatas: Tabel. 1. Daftar insiden kekerasan tahun 2001 TANGGAL LOKASI KEJADIAN TERLIBAT 16-01-01 Asiki -Merauke Penyanderaan 18 karyawan Korindo Willem Onde (faksi TPN/OPM) 16-01-01 Sarmi Bentrokan Polisi & TPN/OPM; 1 ang.TPN luka tembakan Polisi & TPN/OPM 03-02-01 Lokasi PT Somalindo Timber Kuefa – Betaf 4 Angg. Kopassus & 1 Angg. OPM tewas TPN/OPM & Kopassus 05-02-01 Nabire 1 Angg. Brimob tewas Kurang jelas 16-02-01 Wamena Bentrokan antara TNI dan Polisi TNI & Polisi 28-02-01 Jayapura Robert Onggo tewas karena upaya pemerasan Polisi 29-03-01 Jayapura – GOR Forum Kajian Otsus Philipus Murib tewas setelah terluka dalam aksi unjuk rasa Polisi & Masyarakat 31-03-01 Wonggema – Wasior PT Dharma Mukti Persada (timber) 3 Karyawan PT Dharma diculik dan dibunuh TPN/OPM (?) 04-04-01 Kali Kopi – Timika 3 pencari kayu geharu tewas Kurang jelas 19-04-01 Asiki – Merauke Dani Pamungkas, ang. Brimob tewas Kurang jelas 03-05-02 Kecamatan Wasior Brimob menyerang 22 anng Satgas Papua; 6 orang tewas; 16 orang ditahan Polisi 07-05-01 Ilaga Penyanderaan 2 warga asing (Belgia) TPN/OPM 13-05-01 Nabire Bentrokan antara TNI dan Polisi TNI & Polisi 13-06-01 Wondiboi – Wasior 5 Angg. Brimob tewas TPN/OPM 25-06-01 Betaf Hubertus Wresman diculik dan dibunuh Kurang jelas 09-07-01 Sorong Bentrokan antar TNI-Polisi; 1 ang. TNI luka TNI & Polisi 10-07-01 Wasior Musa F., ang. Brimob tewas Kurang jelas 17-07-01 Jayapura Bentrokan Polisi & masyarakat; Yusuf Runggaimusi tewas Polisi & Masyarakat 20-07-01 Manokwari Daan Yarius Ramar (51 th.) tewas waktu dalam tahanan Polisi 27-08-01 Sarabera – Sarmi Serangan pada Pos Polisi; 6 or. luka-luka TPN/OPM 28-08-01 Serui Bentrokan antara TNI dan Polisi: 2 or. Tewas; 4 luka-luka TNI & Polisi 28-08-01 Bintuni Serangan pada Pos Polisi; 2 or. luka TPN/OPM 10-09-01 Asiki – Merauke Willem Onde & John Tumin tewas terbunuh Dugaan kuat: TNI 17-09-01 Betaf Serangan pada PT Salaki; 1 or. tewas Kurang jelas 21-09-01 Kali Kopi – Timika Bentrokan TPN/OPM dgn TNI; 2 or. tewas TPN/OPM & TNI 23-09-01 Bonggo Serangan pada Pos TNI; 2 or. tewas TPN/OPM 28-09-01 Ilaga Bentrokan TPN/OPM dengan TNI/Polisi; 1 or. tewas tereksekusi TPN/OPM & TNI/Polisi 04-10-01 Windesi – Wasior John Calvin Werianggi dibunuh TNI 15-10-01 Biak Seorang ang. Brimob ditikam mati di pasar Kurang jelas 10-11-01 Jayapura Theys Eluay diculik dan dibunuh TNI 14-11-01 Mulia Elesius Tabuni ditembak mati TNI & Polisi 16-11-01 Parapasi – Waropen Serangan pada pos Polisi; 1 or. tewas TPN/OPM 25-11-01 Jayapura Kantor Independent Journalist Alliance (AJI) diserang Kurang jelas 28-11-01 Kimaam Aksi unjuk rasa masyarakat; 2 or. tewas TNI/Polisi 20-12-01 Tembagapura Serangan pada dua karyawan Kurang jelas Daftar sebagaimana ditunjukkan di atas ini cukup “mengejutkan” dan membuat kita semua sadar bahwa Papua masih jauh dari menjadi “Zona Damai”. Ada kesan bahwa tindakan kekerasan di segala lapisan masyarakat meningkat selama tahun 2001. Untuk sebagian peningkatan ini terkait dengan upaya dari pihak keamanan untuk meniadakan segala gerakan ‘kemerdekaan’, yang selalu dinilainya sebagai ‘gerakan separatis’; untuk sebagian peningkatan ini terkait dengan munculnya faksi-faksi gerekan pembebasan yang sudah tidak sabar lagi, dan memilih jalan kekerasan guna mencapai tujuannya. Perlu dicatat juga bahwa tidak semua tindakan kekerasan ada langsung sangkut paut dengan “gerakan politik”; seperti misalkan awal rantai kekerasan di Wilayah Wasior, Manokwari, terletak pada persoalan ekonomis, yakni soal pertanahan; awal kekerasan di Pulau Kimaam, Merauke, berkaitan dengan alasan ekonomis, yakni perampasan peluang ekonomis bagi masyarakat lokal oleh pengusaha bermodal (didukung oleh kebijaksanaan pemerintah) yang menguasai tempat perikanan tanpa mau tahu mengenai nasib masyarakat. Dua peristiwa terbesar selama tahun 2001 adalah pelbagai insiden di wilayah Wasior dan pembunuhan terhadap Ketua Presidium Dewan Papua, Theys Eluai. Kepada kedua peristiwa ini akan diperhatikan secara khusus dalam uraian suasana sosio-politik ini. IV.2. KEKERASAN DI WILAYAH WASIOR IV.2.1 Peristiwa Awal: 31 Maret 2001 Peristiwa ini berawal dari tuntutan masyarakat mengenai kompensasi atas tanah dan hasil hutan yang diambil oleh PT Darma Mukti Persada. Di Kecamatan Wasior terdapat tiga perusahaan kayu (HPH) yakni PT Darma Mukti Persada (DMP), PT Wapoga Mutiara Timber (WMT) dan CV. Vatika Papuana Perkasa (VPP) yang sudah bertahun-tahun merambah kayu dari hutan (kayu bulat) untuk diekspor keluar Papua. Lazimnya perusahaan-perusahaan beroperasi dengan mengurus izin ‘dari pusat’ dan tidak peduli dengan hak masyarakat setempat. Kompensasi atas tanah dan hutannya kurang diberikan atau dipermainkan secara sangat tidak wajar. Usaha masyarakat untuk menuntut haknya agar diindahkan sering tidak dihiraukan atau hanya diremehkan; sekaligus perusahaan-perusahaan merasa ‘kuat’ karena menjalin hubungan erat dengan pihak keamanan. Sejak pertengahan Maret 2001 Dewan Adat yang mewakili penduduk asli Wombu mengupayakan bernegosiasi dengan PT Darma Mukti Persada. Yang dituntut adalah uang ganti-rugi, dan uang itu harus dibayarkan sebelum tanggal 30 Maret 2001. Karena ternyata uang ganti-rugi tidak dibayarkan sebelum tanggal yang bersangkutan, penduduk asli Wombu mulai memalang jalan masuk perusahaan DMP. Aksi pemalangan ini hanya berjalan satu hari saja karena pada tanggal 31 Maret 2001 muncul kelompok bersenjata api (canggih) tak dikenal yang menyerang, menculik dan akhirnya membunuh tiga orang karyawan PT. Darma Mukti Persada. Peristiwa 31 Maret ini dijawab oleh pihak keamanan dengan suatu operasi pengejaran/ penyisiran hingga masyarakat setempat saja yang menjadi targetnya, sedangkan suatu investigasi yang wajar guna menemukan pelaku penyerangan yang sebenarnya, tidak dijalankan . Banyak masyarakat biasa menjadi takut dan melarikan diri ke tempat-tempat yang lebih aman. IV.2.2 peristiwa lanjutan 13 Juni 2001 Pada tanggal 3 Mei 2001 terjadi suatu peristiwa berdarah lagi, yang kurang jelas hubungannya dengan peristiwa sebelumnya, kecuali bahwa peristiwa terjadi di wilayah yang sama. Pada tanggal 3 Mei sekelompok utusan Satgas Papua, yang kebanyakan berasal dari Kabupaten Puncak Jaya (jumlah anngota utusan 22 orang) pulang dari suatu pertemuan di wilayah Kecamatan Wasior. Jenis pertemuan kurang jelas, mengingat utusan Satgas Papua mengklaim bahwa mereka menghadiri suatu ‘pertemuan adat’, sedangkan pihak keamanan menclaim jika mereka terlibat dalam suatu ‘pelatihan Tentara Pembebasan Nasional’. Entah bagaimanapun juga kelompok ini ditangkap oleh Brimob selama masih dalam perjalanan pulang: 6 utusan ditembak mati di tempat dan 16 anggota utusan dibawa ke Manokwari untuk selanjutnya ditahan. IV.2.3. operasi pihak keamanan / balasan Ternyata kejadian kekerasan di Kecamatan Wasior belum berakhir karena pada tanggal 13 Juni 2001 sekali lagi terjadi suatu peristiwa yang berdarah. Pada pagi hari suatu kelompok bersenjata tak dikenal menyergap dan menewaskan lima anggota Brimob. Kelompok penyerang ditaksir terdiri dari sekitar 30 orang yang bersenjata tombak, parang, panah dan senjata api. Anggota-anggota Brimob itu adalah petugas penjaga keamanan perusahaan kayu gelondongan CV. Vatika Papuana Perkasa (VPP) yang berbasis di Desa Wondiboi. Seusai penyerangan kelompok ini turut melarikan lima pucuk senjata rampasan dari Brimob. IV.2.4. dampak peristiwa pada masyarakat biasa Setelah peristiwa tertanggal 13 Juni 2001 operasi pihak keamanan yang telah dimulai pada awal bulan April – setelah peristiwa 31 Maret – menjadi lebih hebat lagi dan didorong oleh kemarahan Brimob yang kehilangan lima orang personilnya. Operasi keamanan menjadi operasi penyisiran besar-besaran; orang kampung biasa saja ditangkap, dianiaya, ditahan; sejumlah rumah-rumah penduduk di desa-desa sekeliling tempat peristiwa dihanguskan; hasil-hasil kebun atau hewan piliharaan dimusnahkan. Menurut laporan dari Tim Kemanusiaan Kasus Wasior 94 orang penduduk sipil tidak berdosa ditangkap, diperlakukan secara tidak manusiawi, dari penyiksaan ringan, berat dan bahkan ada korban menderita cacat seumur hidup. Suasana ketakutan umum tercipta hingga masyarakat mulai mengungsikan diri secara masal guna mencari tempat yang lebih tenang dan aman, namun jauh dari sumber kehidupannya sehari-hari. Operasi pihak keamanan ini menjadi sorotan banyak pengamat dan protes yang keras disuarakan oleh pelbagai pihak, termasuk pimpinan gereja GKI. Sejumlah usaha dijalankan oleh pihak gereja bersama beberapa LSM untuk meredakan suasana serta mengarahkannya kepada suatu penanganan yang lebih manusiawi dan lebih sesuai dengan hukum. Namun usaha-usaha demikian kurang berhasil, malahan suatu Tim Kemanusiaan yang dibentuk oleh Gereja bersama sejumlah LSM yang bertujuan untuk menangani persoalan ini, ditolak oleh Pangdam XVII Trikora, Mahidin Simbolon, dengan alasan ada sejumlah nama dalam tim yang tidak disukai Pangdam. Sadar bahwa gaya pengoperasian yang sedang berjalan tidak tepat, pada tgl. 29 Juli 2001 Kapolda Papua bersama Muspida mengadakan kunjungan ke lapangan, dan mulai berhasil untuk memulihkan kembali suasana menjadi lebih normal, dan suatu jalan keluar dicari melalui usaha-usaha persuasif. Salah satu sasaran usaha ini adalah untuk mengajak para pelaku penyerangan untuk mengembalikan lima pucak senjata yang pernah mereka rampas dari Brimob sewaktu penyerangan pada tanggal 13 Juni. Sampai akhir tahun 2001 usaha persuasif ini belum membawa hasil yang diharapkan. IV.2.5. dampak peristiwa pada masyarakat biasa Seperti lazimnya masyarakat biasa yang menjadi korban segala peristiwa-peristiwa yang dicatat di atas. Sasaran operasi keamanan ternyata mudah dialihkan kepada orang yang mudah didapat dan yang tidak berdaya untuk melawan pihak keamanan. Sedangkan satu-satunya kesalahannya ialah bahwa mereka kebetulan tinggal di kampung-kampung di sekeliling tempat peristiwa. Kebanyakan masyarakat biasa tidak ada jalan lain daripada melarikan diri dari tempat-tempat yang menjadi sasaran pengoperasian keamanan. Sudah tentu bahwa pengungsian masal demikian hanya dapat membawa dampak yang sangat berat, karena posisi mereka jauh dari sumber makanannya, jauh dari perumahan yang layak, jauh dari segala bentuk pelayanan seperti pendidikan serta kesehatan, dsbg. Tidak sulit untuk meramalkan bahwa seluruh peristiwa di wilayah Wasior selama tahun 2001 akan meninggalkan bekas-bekas yang sangat traumatis pada penduduk wilayah ini. IV.2.6. pola pengamanan yang sangat patut dipertanyakan Segala peristiwa di Kecamatan Wasior menunjukkan pola operasi keamanan yang sudah tidak asing lagi di Papua, yakni suatu reaksi keras tanpa membedakan antara yang salah dan yang tidak bersalah. Alih-alih mencari pelaku-pelaku sebenarnya melalui suatu investigasi yang sistematis dan obyektif, pihak keamanan lari pada suatu operasi intimidasi dan penyiksaan yang diberlakukan umum, seakan-akan siapa saja yang tinggal berdekatan sudah terbukti terlibat, seakan-akan setiap anggota kelompok-kelompok tertentu sudah dapat dicap bersalah (stigmatisasi) dan dapat diberlakukan sebagai musuh melulu. Pola yang sama ditunjukkan pada saat pengoperasian keamanan seusai peristiwa penyerangan Polsek di Abepura; apalagi terdapat kesan bahwa selama operasi keamanan berjalan tindakan apapun (oleh pihak keamanan) dinyatakan ‘sah’ oleh pihak yang berwajib. Yang lebih mengherankan lagi, yakni tidak terdapat suatu investigasi yang wajar, atau suatu usaha supaya kejadian-kejadian ini ditangani dengan mengikuti jalur hukum yang berlaku. Ini bukanlah hal baru karena kenyataan yang sama sudah terjadi pada tahun 2000 (Wamena, Merauke) , atau mengenai yang terjadi pada tahun 2001 (Merauke, Kimaam, Betaf). Sementara waktu orang ditahan saja, dan proses hukum ditunda-tunda. Surat dakwaan menyangkut beberapa orang yang ditahan sejak 3 Mei 2001 baru ditangani oleh Ajun Jaksa pada tanggal 26 Oktober 2001 . IV.7. akar permasalahan ditelantarkan Perlu dicatat juga bahwa selama ini laterbelakang terjadinya rangkaian peristiwa kurang disoroti atau diberikan perhatian yang terbuka dan obyektif. Dengan demikian tidak dapat diharapkan bahwa akar-akar permasalahan ditangani secara serius atau memuaskan sehingga tetap akan ada sebagai sumber konflik di masa mendatang. Sebagai contoh, dapat ditarik perhatian pada pemberitaan mengenai penemuan mayat (tgl. 10 September 2002) – dalam keadaan terpotong-potong – seorang petugas kesehatan di wilayah Wasior. Berita mengenai kejadian ini merupakan catatan kecil saja dalam koran, lantas cepat hilang dari perhatian siapa saja. Kejadian ini tidak lain daripada suatu konsekwensi – di antara banyak yang lain – yang sangat tragis dari penolakan oleh Pemerintah (termasuk aparat keamanan) atas hak-hak asasi manusia, termasuk penolakan atas Hak Ulayat atas tanah, yang ada pada masyarakat adat. Ternyata begitu mudah eksploitasi komersial sumber-sumber daya alam di Papua diiringi dengan pembunuhan yang sadis. Pembunuhan terhadap petugas kesehatan ini adalah sebagian saja dari serangkaian tindakan kekerasan di wilayah Wasior, di mana perusahaan-perusahaan kayu bergabung dengan pasukan-pasukan keamanan menjalankan operasinya tanpa mau peduli banyak mengenai pembayaran ganti-rugi kepada masyarakat setempat. Dibawah kedok mematahkan ‘kekuatan separatisme Papua’, pemerintah Indonesia (termasuk aparat keamanan) membangun suatu sejarah panjang pelanggaran HAM demi penyelamatan kepentingan ekonomis / bisnis kelompok-kelompok tertentu. Selama akar masalah semacam ini tidak dijadikan pusat perhatian untuk diangkat secara serius, tidak akan ada penyelesaian permasalahan di Papua. Sulit dibuktikan juga bahwa masyarakat Papua tidak terlibat secara aktif dalam sebagian peristiwa kekerasan yang dicatat diatas. Karenanya, sangat memprihatinkan bahwa justru ditengah-tengah usaha untuk membangun suatu suasana ‘damai dan dialog’ sebagai sarana utama perwujudan aspirasi masyarakat Papua, terdapat sekelompok masyarakat Papua yang makin menggunakan cara kekerasan untuk menyatakan aspirasinya. Perkembangan demikian sangat mengganggu dan bertolak belakang dengan usaha ‘jalan damai’ yang ditempuh oleh a.l. PDP. Munculnya kekurangsabaran pada masyarakat juga patut mengajak para pihak yang berkepentingan untuk mempertanyakan kenapa terjadi demikian? Pada awal terjadinya kekerasan di Wasior masih dapat dicatat bahwa ada usaha dari masyarakat untuk berdialog dengan perusahaan-perusahaan supaya hak-hak masyarakat yang wajar diindahkan. Ternyata masyarakat mau menempuh jalan damai, namun kalau terus-menerus berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang tidak mau tahu mengenai hak-hak dasar masyarakat, apalagi menunjukkan suatu arogansi kekuasaan, tidak mengherankan lagi bahwa suatu ketika masyarakat menjadi capai dan lari pada cara apa saja untuk menggemakan suaranya. Siapa saja yang menggunakan kekerasan memang salah, namun sekaligus perlu dipertanyakan kenapa orang sampai menggunakan cara seperti itu ? IV.3. PEMBUNUHAN THEYS ELUAY Peristiwa yang paling menggoncangkan masyarakat Papua selama tahun 2001 yakni penculikan dan pembunuhan Ketua PDP, Theys Eluay. Malam 10 November akan terus dikenang apalagi karena kebenaran mengenai pembunuhan ini belum terungkap secara memuaskan. Karena itu sekali lagi masyarakat Papua merasa bahwa keadilan tidak diperoleh sewajarnya dalam ‘negera hukum’ ini. Investigasi awal oleh Polisi turut membenarkan dugaan masyarakat luas bahwa pembunuhan ini terencana dengan teliti dan bermuatan politik. Seorang pemimpin Bangsa Papua hilang, dan masyarakat merasa secara mendalam sekali kehilangan seorang “lambang perjuangan rakyat”. IV.3.1. Seorang pemimpin politik “yang berwarna-warni” dihilangkan Siapakah Theys ini? Seorang pribadi yang sering menimbulkan penilaian beranekaragam. Dia seorang yang mengambil bagian dalam Pepera 1969 (Pengungkapan Pendapat Rakyat) hingga secara formal menyetujui pengintegrasian Papua kedalam Republik Indonesia. Dia seorang kader Golkar yang menduduki kursi di DPRD selama 12 tahun. Dia seorang tokoh adat di kawasan Sentani yang akhirnya memproklamasikan diri sebagai pemimpin Adat Bangsa Papua (Nov. 1999); pada saat itu dia sudah tidak duduk lagi di DPRD. Pamornya mulai naik sewaktu dia menyatakan diri bertanggungjawab atas kelakuan dua tokoh Papua (Don Flassy dan Sem Yaru) yang sedang ditahan oleh polisi hingga mengajak pihak yang berwajib untuk menangkap dan memenjarakan dia pula. Terjadi demikian: 1998. Akhirnya melalui persidangan pengadilan dinyatakan ‘bebas dan tidak terlibat dalam kegiatan subversi” (5 Sept. 2000). Sewaktu MUBES (Februari 2000) diangkat sebagai ketua Presidium – bersama Tom Beanal sebagai rekan-ketua – , dan diperkuat dalam kedudukan demikian sewaktu Kongres Papua II (Mei-Juni 2000). Seusai Kongres Theys mengambil bagian dalam lobbiing baik di dalam negeri maupun di luar negeri hingga namanya tidak asing lagi bagi dunia nasional dan internasional. IV.3.2. Gaya kepemimpinan Theys Gaya kepemimpinannya bersifat kepemimpinan tradisional dan berlandasan suatu karisma pribadi. Dia bukan seorang pemimpin politik modern yang tahu seluk-beluk negosiasi dan diplomasi politik; dunia politik demikian dia lazimnya menghindari; dia merasa lebih betah dalam dunia masyarakat biasa dengan memakai suatu bahasa yang menyentuh hati pendengarnya. Dia seorang pemimpin yang mengungkapkan suara hati orang Papua dengan segala emosi dan ‘hiasannya’ serta memiliki suatu kepekaan akan momen-momen yang tepat untuk tampil secara menonjol. Beberapa contoh: [1] selama persidangan pengadilan dia menarik perhatian besar untuk menggarisbawahi kedudukannya serta pengaruhnya dengan berpakaian adat, dan sambil diiringi ratusan pengikutnya. [2] sewaktu Kapolda memberikan ultimatum pembubaran Posko-Posko – tempat-tempat kumpul masyarakat Papua yang ingin bergabung dengan perjuangan – Theys menjawab dengan mengeluarkan suatu ultimatum kepada Kapolda untuk mencabut instruksinya (April 1999). [3] sewaktu sejumlah tokoh perjuangan Papua mulai diintimidasi / diteror pihak-pihak yang kurang diketahui identitasnya Theys mulai menyelenggarakan keberadaan suatu Satgas Papua yang bertugas untuk menjaga keamanan para pejuang; organisasi Satgas ini akhirnya meluas ke seluruh wilayah Papua sampai di pelosok-pelosok. [4] sewaktu “tim seratus” sudah menunjukkan sikap lesu dan tidak terlalu aktif lagi – setelah mengadakan pernyataan di depan Presiden Habibie, Febr. 1999 – sehingga gerakan massal semula cenderung kehilangan momennya, justru Theys tiba-tiba mengejutkan semua pihak dengan merencanakan pengibaran bendera Kejora pada tanggal 1 Desember 1999 di seluruh wilayah Papua; kejadian ini membangkitkan kembali semangat berjuang dan gerekan bangsa Papua untuk mengungkapkan aspirasinya. Pada saat yang sama Theys mengangkat diri sebagai Pemimpin Besar Bangsa Papua – dan mengangkat Yorris Raweyai, Ketua Pemuda Pancasila, sebagai pemimpin masyarakat Papua yang tinggal di luar Papua -. Kedudukannya makin diakui setelah rencana pengibaran bendera ini memang terlaksana dan terjadi dalam suasana damai dan penuh hikmat. Untuk pertama kalinya sejak 1 Desember 1961, bendera Kejora berkibar bebas kembali; air mata banyak masyarakat Papua pada saat itu mencerminkan dampaknya emosional kejadian ini. [5] didampingi oleh “saudaranya”, Tom Beanal, Theys turut menyemangati Kongres Papua sekaligus dapat mencegah suatu bentrokan antara kubu-kubu (yang pro Otonomi dan yang pro Kemerdekaan). [6] akhir tahun 2000 sekali lagi Theys masuk penjara bersama 4 rekan pejuang lain hingga menjadi “pejuang yang siap menderita”; sewaktu dia akhirnya dibunuh Theys masih berstatus tahanan polisi. Kepemimpinannya kurang terungkap dalam ketrampilan untuk merumuskan suatu visi dan strategi yang rasional dan operasional. Tugas itu dia biarkan dijalankan oleh rekan-rekan yang lebih berpendidikan dan yang lebih tahu mengenai tuntutan-tuntutan dewasa ini kalau mau berpolitik. Kepemimpinannya terpusat pada ungkapan suara hati nurani serta ajakan supaya segala perjuangan dijalankan secara damai. Walau kadang-kadang ungkapan serta pengambilan sikap oleh Theys menimbulkan kontroversi: ada yang mau mendukung, ada yang mau melawan, akhirnya justru setelah dibunuh Theys menjadi pemersatu seluruh bangsa Papua, seorang martir demi perjuangan bangsa Papua yang ingin hidup dalam damai, dan yang ingin bebas dari segala bentuk penindasan. IV.3.3. Dampak pembunuhan Theys terhadap masyarakat Pembunuhan terhadap Theys diterima oleh masyarakat Papua dengan suatu sikap yang mengagumkan. Reaksi pertama adalah “bungkam seribu bahasa” (tidak dapat percaya bahwa hal sedemikian dapat terjadi!) bercampur kemarahan hingga beberapa bangunan – toko-toko di Sentani – menjadi sasarannya. Juga saat mengarakan jenazah Theys ke Sentani rumah-rumah di sepanjang jalan dilempari batu oleh massa. Pelampiasan kemarahan secara destruktif cepat dapat dikendalikan [oleh PDP] dan diarahkan pada sikap berkabung secara mendalam, suatu ungkapan penghayatan rasa duka yang sangat mendalam. Berhari-hari masyarakat Papua berkabung dan ungkap diri dalam doa, lagu-lagu, tangisan, kata-kata, perarakan dan keheningan. Unsur-unsur demikian yang mewarnai seluruh acara penguburan yang dihadiri antara 10 dan 15 ribu orang. Suatu suasana yang mengagumkan dan yang mengungkapkan kekhasan martabat orang Papua bagi siapa saja yang mau mendengar, melihat dan turut merasanya. Sangat tepat bahwa pihak aparat keamanan tidak menunjukkan diri di lokasi penguburan karena memang tidak dibutuhkan, sedangkan wakil-wakil Muspida, termasuk pihak keamanan mengambil tempat sebagai undangan selama acara penguburan berjalan. Yang sangat tidak dapat dimengerti ialah absennya Gubernur sendiri serta Menteri Negara Kawasan Indonesia Timur, Manuel Kaiseipo, yang ironisnya khusus datang ke Papua untuk menghadiri acara yang dimaksud. Selama seluruh upacara pemakaman bangsa Papua menunjukkan sisi kepribadiannya yang terbaik dan sejati. Pada dasarnya orang Papua mau hidup dalam damai, dan tidak mengerti bagaimana pembunuhan atas diri pribadi Theys bisa terjadi. Bagi banyak pengamat sangat mengherankan bahwa pembunuhan terhadap Theys tidak memicu suatu pemberontakan masal yang penuh kekerasan. Malahan ada dugaan pada pelbagai komponen masyarakat bahwa kemungkinan besar ada pihak yang justru kecewa bahwa pembunuhan tehadap Theys tidak memicu suatu perlawanan keras. Perlawanan demikian mudah dapat dipakai sebagai legitimasi untuk suatu operasi keamanan secara besar-besaran dengan menyapu bersih sampai tidak ada lagi jejak-jejak gerakan pembebasan bangsa Papua. Ada tidaknya pihak demikian hanya dapat dibuktikan kalau kebenaran, termasuk muatan politik pembunuhan ini, dapat terbongkar. Bahwa tidak dapat suatu pemberontakan masal bukan karena masyarakat Papua tidak merasa marah. Orang memang betul-betul marah, karena sekali lagi diperlakukan sebagai “obyek saja”, sebagai orang yang tidak ada arti, yang sewenang-wenang saja dapat dihabisi. Memang ada alasan cukup untuk merasa marah dan untuk merasa tidak berdaya berhadapan dengan unsur-unsur kejahatan sebagaimana terbukti dalam penculikan serta pembunuhan terhadap Theys. Namun masyarakat Papua ternyata tahu tahan diri dan menyalurkan kemarahannya secara sangat manusiawi, yakni melalui acara-acara duka, acara-cara pembagian rasa, dan memalui ajakan satu sama yang lain untuk tetap menjaga suasana damai. Disamping itu terdapat harapan besar pada masyarakat Papua supaya kali ini pihak yang berwajib akan berusaha sungguh-sungguh untuk membongkar kebenaran dan akan membawa para pelaku ke meja pengadilan. Terdapat harapan besar bahwa akhirnya hukum akan ditegakkan. Harapan besar ini memberikan dasar untuk bersabar sehingga membantu meredakan emosi awal. Maka kunci untuk mengatasi pengalaman pahit ini terletak pada seriusnya investigasi. Hal ini disadari oleh banyak komponen masyarakat sehingga tidak mengherankan bahwa selama bulan-bulan terakhir tahun 2001 pelbagai pihak, seperti pemimpin-pemimpin agama, LSM, tokoh-tokoh masyarakat, PDP, Kapolda, Gubernur, DPRD menjadi sangat vokal menuntut suatu investigasi yang sungguh-sungguh obyektif. Sampai akhir tahun 2001 ternyata belum terbentuk satupun tim investigasi yang patut dipercayai oleh pelbagai pihak tadi sehingga rasa frustrasi dan tidak berdaya terhadap “pihak berkuasa” makin hari makin terasa. IV.3.4. Apakah pembunuhan Theys adalah suatu kejadian yang terisolir? Pembunuhan terhadap Theys menimbulkan kemarahan dan rasa tak berdaya pada masyarakat pada umumnya, dan membuat orang rasa takut sambil bertanya, “Kenapa demikian? Apakah hal sejenis akan jadi lagi? Siapa korban berikut?” dan seterusnya. Ada perasaan bahwa masyarakat berhadapan dengan “musuh yang tidak kelihatan”, yang tersembunyi namun sangat kuat. Ada perasaan bahwa musuh itu “kebal hukum”, hingga tidak pernah akan diadili. Ada perasaan bahwa kejadian pembunuhan ini adalah bagian dari suatu recana, suatu skenario yang lebih besar. Secara khusus perhatian ditarik pada suatu dokumen – yang dibocorkan – yang melaporkan suatu pertemuan pelbagai instansi keamanan nasional di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2000 dimana suatu rencana digambarkan untuk menghilangkan, meniadakan gerakan M(erdeka) di Papua. Kesadaran akan adanya “program kerja Juni 2000” itu membuat masyarakat takut dan waspada, termasuk para pembela hak-hak dasar masyarakat Papua. Tiba-tiba pembunuhan terhadap seorang tokoh pejuang lain, Willem Onde bersama ajudannya, yang terjadi dua bulan sebelumnya mendapat relevansi yang baru. Pembunuhan terhadap Willem Onde tidak pernah diinvestigasi . Willem Onde dikenal sebagai suatu komandan OPM yang cukup lama (sejak pertengahan 1998) menjadi ‘anak binaan’ Kopassus di Bagian Selatan Propinsi Papua (Merauke). Willem Onde masih berhasil untuk memdapat perhatian besar pada awal tahun 2001 karena peristiwa penyanderaan 18 karyawan dari suatu perusahaan kayu yang besar, PT Korindo, di Kabupaten Merauke. Penyanderaan ini akhirnya dapat diselesaikan dengan damai, dan Willem Onde diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya kepada pejabat-pejabat tinggi (termasuk Presiden) di Jakarta. Pada bulan Juli 2001 hubungannya dengan Kopassus mulai renggang sampai akhirnya terputus, karena ternyata pimpinan Kopassus tidak berhasil mengandalkan Willem Onde sekehendaknya. Dua bulan kemudian (10 September 2001) Willem Onde bersama ajudannya, John Tumin Kandam, dibunuh selama dalam perjalanannya dari Asiki ke Muting . Karena tidak pernah diinvestigasi, para pelaku pembunuhan terhadap Willem Onde dan John Tumin tidak pernah diketahui dan tetap merupakan bahan dugaan saja. Pembunuhan terhadap Theys menyegarkan kembali niatnya (terutama di tengah masyarakat di bagian selatan) untuk menuntut supaya diadakan suatu investigasi yang serius. Secara khusus suasana sekitar pembunuhan terhadap Theys (dan Willem Onde) membuat kalangan pembela HAM di Papua resah. Keresahan ini masih ditingkatkan dengan adanya ancaman terhadap beberapa tokoh baik di kalangan pembela HAM maupun dikalangan pejuang-pejuang aspirasi masyarakat di Papua. Selama masih ada “kekuatan-kekuatan yang tersembunyi” di Papua rasa kurang aman di kalangan-kalangan tersebut pasti akan ada dan akan melumpuhkan ungkapan bebas malahan sah aspirasi-aspirasi masyarakat Papua. IV.3.5. Dampak pembunuhan Theys terhadap PDP Pembunuhan Theys meninggalkan Presidium dalam kelumpuhan. Kedudukannya sebagai Ketua secara formal tidak diisi kembali karena hanya suatu sidang Kongres Papua – yang pernah memberikan mandat kepada Presidium – dinilai berwenang untuk mengangkat seorang Ketua yang baru. Secara praktis kedudukan diisi oleh Wakil Ketua, Tom Beanal, sedangkan di depan forum umum tanggapan serta sikap PDP lazimnya disuarakan melalui Sekjen PDP, Thaha Mohammad Alhamid. Setelah emosi awal bereda PDP paling menonjol dalam upayanya untuk [1] memperoleh suatu investigasi yang mampu untuk mengungkapkan kebenaran di belakang pembunuhan Ketuanya, dan untuk [2] mengantar para pendukungnya menuju suatu sikap yang tenang. Upaya pertama (mendorong adanya suatu investigasi yang obyektif) dijalankan dalam suatu hubungan kerjasama dengan pihak investigator awal, yakni aparat Polisi di Papua, dan dalam bergabungnya dengan pelbagai pihak – baik tokoh-tokoh masyarakat umum, tokoh-tokoh LSM maupun tokoh-tokoh Agama – yang turut memperjuangkan suatu investigasi yang benar. Cara kerjanya terungkap dalam sejumlah pernyataan sikap serta pendapatnya. Upaya kedua (mengantar masyarakat luas): PDP berunding dengan wakil-wakilnya di daerah – anggota Panel – untuk turut menentukan strateginya ke depan, sambil menghindari bahwa terjadi insiden-insiden yang baru. Dalam kerangka ini PDP berhasil untuk menghindari bahwa tanggal 1 Desember 2001 menjadi saatnya pemberontakan masyarakat secara luas. Segala tindakan seperti misalnya pengibaran bendera pada tanggal itu – niat semula anggota-anggota Panel – dilarang oleh PDP dan semua pihak dianjurkan untuk memperingati tanggal 1 Desember dengan menyelenggarakan pertemuan ibadat syukuran dan sejenisnya. Ternyata PDP sangat berhasil untuk menenangkan masyarakat dan menghindari bahwa lebih banyak korban lagi akan mewarnai perjuangannya. Sekaligus PDP menyuarakan dengan jelas bahwa program perjuangan tidak mengalami perubahan karena pembunuhan terhadap Ketuanya. Mandat yang diberikan oleh Kongres untuk memperjuangkan pembebasan Papua tetap menjadi pegangannya, walau kurang dijabarkan dalam suatu program yang transparan dan nyata. Kepercayaan masyarakat terhadap PDP ternyata tetap ada dan malahan diperkuat dengan adanya peristiwa yang berdarah ini. Namun sekaligus perlu dicatat bahwa makin hari makin kurang jelas apa sebenarnya strategi yang mau disajikan oleh PDP kepada para pengikut yang untuk sebagian besar tinggal jauh dari segala sumber informasi dan kegiatan berpolitik. Selama tahun-tahun terakhir ini masyarakat telah diantar (a.l.) oleh PDP mulai mengharapkan / percaya supaya pembebasan akan terwujud dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Harapan yang tinggi itu tetap ada dan kurang bersandar pada dasar pegangan yang lebih realistis. Boleh jadi bahwa kekurangan PDP dalam menjabarkan programnya secara jelas akhirnya akan membiarkan masyarakat hingga tidak mempunyai suatu pegangan yang jelas lagi. Selama bulan terakhir tahun 2001 PDP pelahan-lahan menjadi kurang vokal hingga arahannya kurang terasa, dengan akibat bahwa masyarakat yang mengharapkan petunjuk-petunjuk dari PDP makin hari makin merasa diri sebagai suatu “kawanan domba tanpa gembala”. Keadaan demikian cukup memprihatinkan. KEMARAHAN AKHIR TAHUN Sekali lagi masyarakat Papua tidak ada pilihan selain merasa marah pada peralihan tahun 2001. Tahun yang silam tidak membawa apa yang diharapkan, yakni kemajuan dalam kehidupan sehari-hari yang lebih tenang, damai dan adil. Malahan segala peristiwa selama tahun 2001 kembali menggarisbawahi betapa sulit menikmati terwujudnya keadilan di Papua. Beberapa peristiwa kekerasan menunjukkan sekali lagi betapa mudahnya masyarakat menjadi korban perebutan kekuasaan atau perebutan keuntungan ekonomis entah oleh pihak manapun. Secara ‘intern’ kemajuan ‘bertambahnya Papuanisasi’ ternyata tidak menjamin bahwa keadaan akan menjadi lebih baik, dan akan memajukan penghargaan atas jati diri masyarakat Papua. Otonomi khusus ditawarkan sebagai salah satu sarana untuk menjawab sejumlah kebutuhan dengan menelantarkan sebagian dari luka besar dari masa lampau Bangsa Papua dalam keadaan tidak terawat. Penegakan hukum ternyata merupakan suatu unsur kunci yang paling diharapkan, dan kelihatannya bahwa justru unsur itu makin hari makin jauh perwujudannya, bukan saja di Papua melainkan di seluruh Indonesia. Setelah menyaksikan pembunuhan yang ngeri terhadap seorang tokoh mereka, seorang pejuang yang memilih jalan damai, siapa dari masyarakat Papua masih dapat memandang ke depan dengan optimisme? Pihak yang berkuasa di Indonesia mau mengantar masyarakatnya kemana? Peranan TNI sebenarnya apa? Siapa masih dapat mengendalikan pemakaian kekerasan, dan arogansi militer? Kebijaksanaan yang diperlihatkan oleh Pemimpin Negara juga tidak turut meningkatkan rasa tenang bagi bangsa Papua. Presiden Megawati Sukarnoputri dalam kata sambutannya selama parade militer pada tanggal 29 Desember 2001 menyatakan, “Kami tiba-tiba sadar … perlunya suatu kekuatan untuk mencegah dan melindungi bangsa dan negara dari perpecahan atau dari kepunahan. Dengan diarahkan oleh undang-undang di Indonesia, Anda (TNI) dapat menunaikan tugas Anda tanpa perlu kawatir bahwa akan terlibat dalam pelanggaran hak-hak asasi manusia. Buatlah segala sesuatunya tanpa ragu-ragu”. Isi serta nada pernyataan ini kurang membantu masyarakat di Papua untuk memasuki tahun 2002 dengan hati tenang! BAGIAN 3 KONDISI HAK ASASI MANUSIA 2001 U raian di bagian ini hendak secara utuh melihat persoalan hak asasi manusia baik dari hak sosial, ekonomi, budaya maupun dari hak sipil dan politik. Karena itu sebagai tolok ukur akan dipakai perangkat hukum HAM nasional dan internasional. Perangkat nasional yang dipakai adalah Amandemen kedua UUD 1945, UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Perangkat HAM internasional yang dipakai terutama adalah dua kovenan internasional yang amat penting: Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Kovenan Hak Sipil dan Politik, dan Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional 1998. Meski belum diratifikasi oleh pemerintah kita hingga kini, kedua kovenan tersebut telah diratifikasi oleh 95% anggota PBB dewasa ini sehingga memiliki tingkat universalitas yang tinggi dan dimasukkan dalam perangkat hukum HAM Internasional (International Bills on Human Rights). Karenanya seluruh prinsip yang terkandung dalam dua kovenan tersebut amat mempengaruhi cara pandang terhadap masalah hak asasi manusia di Papua selama 2001. Pemahaman yang utuh menjadi makin penting karena wacana publik baik di Papua maupun di tingkat nasional masih didominasi oleh pemahaman bahwa hak asasi manusia hanya berkaitan dengan hak sipil dan politik atau lebih sempit lagi dengan kekerasan negara. Masalah KKN yang makin mewabah, pelayanan kesehatan yang tidak memadai, konflik sumber daya alam, pendidikan yang buruk, hak masyarakat adat (indigineous people’s rights) yang diabaikan, kekerasan terhadap perempuan dan anak yang kurang ditangani – semuanya cenderung dianggap sebagai ‘masalah pembangunan’ dan bukan masalah hak asasi manusia. Pandangan yang cenderung berat sebelah tersebut sebenarnya merupakan pengaruh global dari kinerja LSM Internasional yang secara khusus memfokuskan diri pada hak-hak sipil dan politik, yakni Amnesty International dan Human Rights Watch. Dua LSM tersebut senyatanya telah memberikan tekanan perhatian yang amat besar terhadap persoalan-persoalan yang berada dalam cakupan hak sipil dan politik selama 4 dasawarsa . Pengaruh kinerja kedua LSM dunia tersebut sungguh membentuk opini publik dan citra LSM di Papua. Selain pengaruh itu terdapat juga kesalahpahaman umum dalam memandang dua kelompok besar hak-hak asasi manusia itu dari sudut kewajiban negara untuk memberikan kesejahteraan kepada setiap individu. Kesalahpahaman tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini : Tabel 2 kesalahpahaman dalam pembedaan hak ekososbud dengan hak sipil dan politik Hak-hak ekonomi, sosial, budaya Hak-hak sipil dan Politik Dicapai secara bertahap Dicapai dengan segera Negara bersifat aktif Negara bersifat pasif Tidak dapat diajukan ke pengadilan Dapat diajukan ke pengadilan Bergantung pada sumber daya Tidak bergantung pada sumber daya Ideologis Non ideologis Cara berpikir sedemikian amat menguasai wacana kemasyarakatan di mana saja termasuk di Papua ini dan bahkan kalau ada pihak yang bicara mengenai tuntutan kesejahteraan begitu saja disamakan dengan “pro pembangunan”, “pro-otonomi”, “pro-pemerintah”. Pemahaman sesederhana itu dapat dimengerti jika dilihat bahwa hak ekososbud amat dikaitkan dengan negara sebagai penyedia segala sumber daya bagi pemenuhan hak-hak tersebut. Sementara itu hak sipil dan politik cenderung disamakan dengan “perjuangan politik”, “isu sentral”, “masalah Papua”. Namun dampak yang ditimbulkan tidaklah sederhana karena mempersempit pemahaman masyarakat mengenai hak asasi manusia sebagai kesatuan berbagai macam unsur. Marilah kita kaji secara singkat kedua daftar tersebut dari sudut pandang yang utuh. Perangkat HAM Nasional seperti UUD 1945 pasal 28 I ayat 4 menyatakan pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi (to protect), memajukan (to promote), menegakkan, dan memenuhi (to fulfill) hak-hak asasi manusia. Hal yang sama sudah digariskan dalam pasal 71 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia yang bahkan menambahkan dengan perkataan “… dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”. Prinsip itu sebenarnya telah menjadi pegangan masyarakat Internasional seperti dinyatakan dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik maupun dalam Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, Budaya . Karena itu tuntutan kewajiban terhadap pemerintah memiliki tiga lapis jangkauan baik mengenai hak ekososbud maupun hak sipil dan politik . Lapis pertama, negara tidak mencampuri urusan yang dapat ditangani sendiri oleh masyarakat (prinsip non-intervensi). Negara perlu memberikan ruang kebebasan seluas-luasnya bagi masyarakat yang dari dirinya sendiri mampu memenuhi hak-hak asasinya. Dengan demikian negara bersifat pasif dimana setiap individu atau kelompok tertentu dapat mewujudkan hak-hak asasinya sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Hal ini dapat diwujudkan misalnya dengan memberi ruang kebebasan yang wajar bagi masyarakat adat di Papua untuk mengelola sumber daya alamnya secara tradisional, untuk menyatakan jatidirinya sebagai ‘orang Papua’, untuk meneruskan sistem pertanian adaptif yang telah berlangsung turun-temurun di berbagai wilayah di Papua, untuk memberlakukan tata sosial adat yang tetap relevan dalam perubahan zaman. Lapis kedua negara melindungi individu atau kelompok tertentu terhadap pihak yang hendak menggunakan kebebasannya secara agresif hingga merampas kebebasan orang lain atau kelompok lain. Perlindungan tersebut harus diwujudkan dalam sistem perundang-undangan yang ada dan dijalankan secara efektif . Lapis kedua ini memang amat menonjol dalam hak sipil dan politik tetapi tidak berarti bahwa dalam hak-hak ekososbud, negara berhak mengulur-ulur waktu untuk memenuhi kewajibannya dengan alasan keterbatasan sumber daya. Dalam kedua bidang itu negara pada prinsipnya dapat dituntut ke muka pengadilan baik karena dengan sengaja melanggar atau membiarkan pelanggaran hak asasi manusia terjadi terus-menerus dengan pola yang sama sehingga dapat dinyatakan dalam kategori ‘pembiaran’. Contoh dalam hal ini adalah negara harus ambil tindakan saat perusahaan HPH di Papua melampaui batas-batas penebangan kayu dan tidak mengadakan peremajaan hutan secara nyata. Negara wajib bertindak saat aparat keamanan atau penegak hukum melakukan penyerangan, penyiksaan hingga pembunuhan terhadap masyarakat Papua. Negara wajib bertindak saat perusahaan tambang meracuni alam tempat masyarakat adat hidup. Lapis ketiga adalah negara secara pro-aktif memenuhi hak setiap orang berdasarkan ketentuan hak ekososbud dan sipil-politik. Negara tidak hanya cukup bertindak sebagai ‘penjaga malam’ tetapi wajib untuk menyediakan sistem yang mampu menjamin pemenuhan hak-hak asasi warganegaranya seperti ketersediaan pangan, mengambil segala langkah yang efektif guna menghentikan penyebaran penyakit-penyakit yang mematikan, menyusun sistem pendidikan di berbagai tingkat yang menyerap warisan budaya sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang bermutu tinggi, memberdayakan masyarakat-masyarakat adat Papua agar tangguh dalam menghadapi perubahan zaman, mengadili pelaku-pelaku pelanggaran berat HAM di Papua, mendidik militer dan polisi agar memiliki wawasan luas dalam menangani gejolak sosial politik di Papua. Dengan pemahaman ringkas ini, kiranya kesalahpahaman umum yang dipaparkan di atas tidak lagi menjadi patokan dalam menilai dan memahami problem hak asasi manusia di Papua. Berdasarkan kerangka pikir yang utuh tetapi terperinci itulah, kita akan menganalisis fakta-fakta yang terjadi di Papua selama 2001. FAKTA DAN ANALISIS 1. HAK EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA Untuk menilai kondisi HAM di bidang hak-hak ekososbud dipergunakan tolok ukur yang memadai dan berlaku universal. Mengingat UU No. 39/ 1999 pasal 36-42 mengatur secara terperinci hak rakyat atas kesejahteraan yang tak lain merupakan isi dari Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, maka wajarlah dipakai tolok ukur yang biasa untuk memantau pelaksanaan Kovenan tersebut. Tolok ukur tersebut adalah Prinsip-prinsip Limburg (1986) dan Pedoman Maastricht (1997) yang merupakan perangkat hukum internasional untuk mengukur pelaksanaan kewajiban negara dalam hal hak-hak ekososbud. Meski Indonesia belum meratifikasi kovenan hak ekososbud, tolok ukur tersebut tetap dipakai di sini karena kovenan tersebut telah masuk dalam hukum hak asasi manusia internasional akibat dari ratifikasi 95% negara anggota PBB sehingga telah memiliki jangkauan universal. 1.1 Fakta-fakta masalah Dalam analisis berikut ini hak ekonomi yang pada intinya merupakan hak milik akan dilihat dalam segi bagaimana negara menyediakan lapangan kerja yang makin bertambah secara cepat dari tahun ke tahun yang amat terkait dengan pengembangan pendidikan di Papua. Hak sosial yang merupakan hak atas standar kehidupan yang layak akan dikonkretkan dalam analisis bagaimana pemerintah memenuhi kebutuhan pangan, perumahan, sarana kesehatan, air bersih, pendidikan, juga hak-hak kaum perempuan. Secara khusus akan dilihat problem ‘otonomi khusus’ yang amat terkait dengan hak sosial. Hak budaya akan dikonkretkan dalam analisis mengenai konflik sumber daya alam yang dihadapi oleh masyarakat adat, pemerintah daerah, dan pemilik modal di berbagai wilayah di Papua. 1.1.1 Penyediaan lapangan kerja Lapangan pekerjaan 1. Penerimaan CPNS formasi 3000 dinilai ber-KKN dan mendatangkan demo di sejumlah kota (16/3, 19/3), 2. Pembentukan pansus DPRD untuk tangani CPNS (21/3), 3. Pemalangan terhadap kantor bupati Jayawijaya dalam kaitan penerimaan CPNS (27/3), 4. Lapangan kerja di Papua terbatas dan diharapkan BP bisa menyerap 5000 pencari kerja (30/3), 5. Ketua ikatan Intelektual Jayawijaya Barat menyesalkan penerimaan CPNS 2000 untuk Jayawijaya (11/5). Hak buruh: 6. Karyawan PT TDC di Biak mempertanyakan realisasi PHK (29/3, 5/6), 7. Koordinator eks-karyawan PT Henrison Iriana, Arar, Sorong kecewa dengan Komisi E DPRD Sorong yang berpihak pada perusahaan (14/5), 8. Pemecatan 11 karyawan PT You Liem Sari dinilai sepihak (7/6), 9. Karyawan PT Bina Balantak, Sarmi, mogok soal UMR (10/6), PTFI membahas tuntutan buruh PTFI bersama dengan DPRD Irja (3/7), 10. Ratusan karyawan PT Usaha Mina Sorong demo soal nasib karyawan (14/8) Penyediaan lapangan kerja merupakan masalah yang makin pelik yang dihadapi Pemda Papua dan Kabupaten-kabupaten. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Pemda hanya mampu mengembangkan sektor negara dengan penerimaan PNS setiap tahunnya dengan berbagai unjuk rasa karena tidak puas dengan hasil tes CPNS. Unjuk rasa ini terjadi di sejumlah pusat kabupaten seperti Manokwari, Wamena, Jayapura. Demo di Wamena (27 Maret 2001) misalnya menjadi tajam hingga DPRD Kabupaten Jayawijaya perlu membentuk pansus untuk menangani ujian CPNS. Pelan-pelan tercetak satu opini publik bahwa pekerjaan yang pantas dan terhormat bagi orang Papua hanyalah menjadi PNS. Budaya ini didorong oleh kebijakan ‘papuanisasi’ yang cenderung dipersempit artinya dengan “mengisi jabatan pemerintahan” daripada meresapkan identitas Papua ke dalam berbagai sektor kehidupan dan secara kreatif mencari perwujudan baru dalam konteks masa kini dan mendatang. Tekanan perhatian ini menyebabkan gerak pengembangan ke sektor swasta (bisnis) seperti sektor pertanian, perdagangan, perikanan, makin kurang diminati oleh masyarakat Papua padahal dasar keberdayaan masyarakat adalah sektor swasta yang dinamis dan tangguh. Tak heran bahwa sektor swasta makin menjadi pilihan masyarakat non-Papua padahal masyarakat Papua asli telah memiliki teknik dan modal yang tinggal ditingkatkan secara canggih. Dalam tahap sekarang kiranya belum terjadi pemisahan bidang pekerjaan didasarkan pada kesukuan. Langkah ke arah itu perlu amat diwaspadai karena akan memecah masyarakat Papua dalam dualisme yang tajam: Papua yang menguasai sektor negara dengan non-Papua yang menguasai sektor ekonomi/ bisnis. Pemisahan ini akan membawa dampak destruktif yang permanen jika kita belajar dari sistem politik diskriminatif Orde Baru terhadap etnis Cina yang dikurung di dunia bisnis dan setiap kali menjadi kambing hitam konflik negara dengan masyarakat dan terus menerus dipaksa bergantung pada kepentingan militer demi aset bisnisnya. Pola yang sudah mulai terlihat ketika terjadi konflik politik antara pemerintah dengan rakyat Papua yang meluap dalam bentuk kerusuhan seperti di Sentani pasca pembunuhan Ketua PDP. Dalam kerusuhan itu masyarakat non-Papua menjadi kambing hitam konflik politik oleh pihak yang berkepentingan sehingga dipaksa menggantungkan diri pada kekuatan yang mampu melindungi kepentingan bisnisnya. Pintu masuk pecahnya kekerasan seperti itu hendaknya disadari oleh masyarakat Papua dan Pemda Papua dalam segala tingkatan jika tidak berkeinginan mengulang sejarah Orde Baru yang amat tega mengorbankan masyarakat demi kepentingan politik pihak tertentu. Pengembangan lapangan kerja sebenarnya amat berkaitan dengan kemajuan dunia pendidikan akademis dan pemanfaatan sumber daya alam . Dicatat dalam bagian kronik bahwa wajah sistem pendidikan Papua belum mengalami kemajuan baik di tingkat sarana, jenis, dan mutunya. Karena itu tak heran bahwa tenaga kerja yang tersedia cenderung mengarah ke sektor pemerintahan karena kurang mampu bersaing atau kurang minat bersaing dalam sektor swasta (konstruksi, jasa, perdagangan, industri rumah tangga) yang memang menekankan mutu, keahlian, dan kerja keras seseorang. Berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam, tampak nyata dalam penggolongan di atas bahwa sumber daya alam hanya diperas dan tetap sebagai bahan mentah tetapi tidak mampu diolah sebagai barang jadi. Hal ini dapat dilihat dari berbagai konflik SDA antara masyarakat adat dengan perusahaan HPH atau tambang. Pemerintah Daerah belum mampu melihat dengan jernih bahwa penghisapan SDA tidak hanya merusak alam tetapi juga merusak mata pencarian masyarakat adat yang bersangkutan. Hal ini telah terjadi di wilayah pesisir utara Jayapura (Kecamatan Pantai Timur, Tor Atas, Sarmi). Masyarakat adat dipermiskin dengan penghisapan kekayaan hutan di daerah tersebut, hambatan transportasi darat dan air, hambatan telekomunikasi ke luar wilayah tersebut, dan masih ditambah harus bertikai dengan para pemegang izin HPH untuk mendapatkan keadilan. Tanah sebagai modal dasar masyarakat adat makin lama makin tidak dapat diandalkan sekaligus tidak tersedia pilihan baru yang menggantikan modal usaha tersebut secara sepadan. Melihat unsur-unsur di atas dapatlah dilihat bahwa pemenuhan hak ekonomi masyarakat Papua selama 2001 belum mencapai taraf yang memadai karena masyarakat belum ambil bagian yang menentukan dalam mengelola aset-aset produksi sementara tanah sebagai modal dasar makin digerogoti. Karena itu makin lama tingkat kemakmuran masyarakat Papua justru makin rendah. 1.1.2 Taraf hidup yang tertinggi Standar hidup yang layak: kesehatan, perumahan, pangan, 1. Perjudian di Biak (11/2), 2. Masyarakat Bonggo mengeluh soal jalan yang belum terealisasi (8/2), 3. Transportasi ke Bonggo rusak berat yang berakibat pada kesulitan hidup masyarakat (21/3), 4. Razia miras di Desa Samber, Biak (4/4), 5. Penderita HIV/ AIDS di Papua terus meningkat dan sulit ditanggulangi (18/4, 8/5, 26/10, 5/12), 6. Rencana pemekaran wilayah Kerom (2/4), tuntutan pemekaran wilayah Sarmi dipertanyakan (18/10, 22/10), 7. Dana APBD Irja 2001 diarahkan untuk restrukturisasi Pemda, pembinaan politik, dan program strategis (20/4), 8. Gubernur Irja berusaha menarik investor dari Taiwan dan Cina (27/4), 9. Nasib transmigran Bonggo yang tidak selesai dan terus memperjuangkan nasibnya (1/6), 10. Menteri negara lingkungan hidup meminta agar PTFI serius menangani tailing (10/5), 11. LSM diminta oleh DPRD Irja agar membantu menangani masalah HAM dan lingkungan (11/5), 12. Masyarakat PIR III Timika akan menggugat PTFI soal lahan garapan (15/5), 13. Bappeda harus dibenahi (21/5), 14. Rencana pemekaran 16 kabupaten baru (25/5), 15. Tiga puskesmas pembantu di Biak Utara sejak Januari 2001 tidak berfungsi (10/6), 16. Penggunaan APBD secara ilegal oleh oknum Pemda Paniai (1/8), 17. Warga Polimak II keluhkan soal air PDAM (3/8), 18. Kesulitan sarana transportasi di wilayah pedalaman Kabupaten Jayapura (14/8), 19. Masalah beras Opsus di Kampung Pipa, Argapura (30/8), 20. ADB memberikan bantuan US$ 10 juta untuk survey pertanian (31/8), 21. Petugas kesehatan Wasior meninggalkan tempat karena tidak aman (10/9), 22. Uni Eropa bersedia bantu Aceh dan Papua (10/9), 23. Bupati Merauke mengkritik birokrasi propinsi (11/9), pengumuman PTFI tentang dana untuk suku Amungme dan Kamoro (25/9), 24. 125 pemilik kapling tanah di Kotaraja mengeluh (28/9), 25. Pasokan BBM di Papua berkurang (4/10), 26. Dermaga CPO di Demta diresmikan (9/10), 27. Penertiban ratusan rumah liar di Entrop (19/10), 28. Pemekaran Kabupaten Merauke (15/12), 29. Subsidi untuk Kabupaten Puncak Jaya (9/12, 10/12), 30. Miras di Jayapura (11/12, 21/12), 31. Program berbusana di kabupaten Puncak Jaya (15/12), 32. Pemekaran provinsi papua (14/12), 33. Masalah beras JPS/ OPK di Wamena (19/12, 30/12), 34. Kebijakan soal kaki lima di Jayapura (20/12), 35. Masalah beras Opsus di Mamberamo (26/12) Perjuangan Kaum perempuan 36. Komnas perempuan menilai tindak kekerasan terhadap perempuan di Papua cukup tinggi (23/3), 37. Pra konferensi perempuan Papua dihambat pihak kepolisian dan menimbulkan polemik (10/5, 11/5), 38. Perdebatan masalah Pekerja Seks Komersial di Wamena (1/6, 10/6), 39. Perkosaan terhadap siswi SMPN Arso oleh anggota TNI dan tanggapannya (13/6, 15/6), 40. Semiloka soal kekerasan terhadap perempuan (8/7), 41. Konferensi perempuan Papua I (27/7), 42. Mama-mama Papua mendemo Elsham (27/7), 43. Janda-duda melakukan demo di DPRD Sorong soal tunjangan perbaikan penghasilan (9/8), 44. SSP Biak demo soal miras dan judi (26/9), 45. Kaum perempuan Papua di Jayapura memperingati hari HAM sedunia (10/12), Persoalan terbesar di bidang hak ekososbud di Papua mau tidak mau tetap berada dalam lingkup pencapaian taraf hidup yang tertinggi di bidang pangan, kesehatan, perumahan, budaya, transportasi, sebagai inti dari tuntutan hak sosial. Dari paparan fakta 2001 di atas, ternyata terdapat masalah-masalah struktural mendasar yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah dalam hal ‘memenuhi dan menyediakan’ kebutuhan rakyat yang langsung berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Pelayanan kesehatan masyarakat misalnya di RSUD Sorong, tiga puskemas pembantu di Biak Utara, dan RSUD Jayapura senyatanya belum memenuhi standar kesehatan baik menurut masyarakat maupun tenaga medis yang bekerja di dalamnya. Kenyataan ini tentu sangat mengkuatirkan karena problem yang dihadapi bukan lagi persoalan dana, tenaga medis, pelayanan, tetapi struktur kebijakan pemerintah yang tidak mampu menciptakan kondisi layanan kesehatan yang memadai. Segi menonjol lainnya dalam bidang kesehatan yang penting diwaspadai adalah peningkatan secara drastis penderita dan korban penyakit HIV/ AIDS di seluruh Papua. Penyakit ini memiliki karakter khusus karena amat berkaitan dengan perilaku seksual masyarakat. Pemerintah telah mengadakan kampanye dan penyuluhan mengenai penyakit HIV/ AIDS ini. Namun sampai saat ini belum terdapat suatu kebijaksanaan terpadu yang menunjukkan suatu political will yang kuat pada pemerintahan daerah untuk memerangi “bahaya maut” ini. Suatu tim khusus didirikan untuk menangani problem tersebut dan bekerjasama dengan kelompok agama-agama dalam mensosialisasikan bahaya serius penyakit tersebut. Namun demikian, tampaknya tim kesehatan kewalahan dalam menghambat penyebaran penyakit HIV/ AIDS baik karena pelayanan kesehatan yang tidak mampu menjangkau seluruh sudut Papua maupun karena unsur pendukung perkembangan perilaku seksual bebas seperti perdagangan pekerja seksual , perdagangan miras, narkoba, industri hiburan malam, dan industri perjudian, tetap tak terkontrol secara efektif. Perang terhadap HIV/ AIDS masih dipersulit karena pelbagai kepentingan ekonomis yang tidak mau diganggu: misalkan salah satu sumber penyebaran HIV/ AIDS terdapat pada tempat pelayanan seks di pelosok-pelosok dimana terdapat pengumpulan kayu gaharu; sama halnya dengan kompleks pelayanan seks pada perusahaan-perusahaan di pedalaman. Tabel 3 Angka kumulatif penderita HIV dan AIDS per tahun 1992 – 2001 31 TAHUN 32 HIV Kumulatif 33 AIDS 34 Kumulatif 35 JUMLAH 1992 6 6 - - 6 1993 48 54 - - 54 1994 10 64 5 5 69 1995 24 88 5 10 98 1996 10 98 16 26 124 1997 21 119 27 53 172 1998 17 136 62 115 251 1999 94 230 39 154 384 2000 108 338 96 250 588 2001 206 544 154 404 948 36 Jumlah 544 404 948 Menjadi jelas bahwa penyakit ini tidak bisa ditanggulangi dari segi medis belaka seperti halnya penyakit yang lain. Penanggulangan dan pencegahannya harus didasarkan pada kebijakan pemerintah dalam menangani perdagangan Pekerja Seks Komersial (PSK), minuman keras, narkotika, dan industri perjudian, dan dalam menangani kegiatan ekonomis yang resmi maupun liar. Selama perangkat hukum dan tindakan hukum tidak tegas dan tidak efektif, kiranya penyakit HIV/ AIDS hanya akan meningkat makin tajam. Jika kita mengambil contoh bagaimana kelompok ibu-ibu di Biak, Timika, Merauke, dan Wamena berdemo soal Miras, judi, dan PSK, kiranya terindikasi secara kuat bahwa pemerintah belum mengambil tindakan yang sistematik guna mengurangi dan mencegah penyebaran penyakit mematikan itu; bahkan di Wamena, DPRD Kabupaten Jayawijaya berkeras mempertahankan perdagangan PSK di kota kecil pegunungan itu dengan dalih hak atas pekerjaan tetapi tidak mengambil langkah nyata untuk memecahkan masalah. Sarana transportasi darat dan laut yang memadai tetap tinggal sebagai impian mahal bagi masyarakat Papua. Masyarakat di pedalaman Jayapura misalnya tidak memiliki sarana transportasi darat (ke arah perbatasan dengan PNG) dan laut (wilayah kecamatan-kecamatan sepanjang pantai utara Jayapura-Sarmi) yang memadai ke kota Jayapura sehingga berbagai urusan dinas maupun ekonomis makan waktu berhari-hari dan tidak efektif. Karenanya tidak heran jika perkembangan ekonomis dan berbagai aktivitas pemerintahan Kabupaten Jayapura – yang nota bene terdekat dengan ibukota Propinsi—tidak mudah dilakukan. Sarana transportasi darat dan air menjadi alat vital bagi perkembangan ekonomi daerah. Jika daerah tetap bergantung pada transportasi udara, maka pengembangan ekonomi makin tidak menarik karena biaya produksi menjadi tinggi akibat beban transportasi. Pengembangan ekonomi lemah hingga menengah akan dengan sendirinya berjalan jika sarana tersebut memadai. Masyarakat desa pada umumnya tidak mampu menjangkau jalur perdagangan melalui transportasi udara tetapi selalu dengan mudah mengembangkan perdagangan hasil bumi jika sarana transportasi darat atau air memadai. Gambaran ini menunjukkan sebenarnya sejauh mana keseriusan pemerintah dalam memenuhi taraf hidup atau tingkat kemakmuran masyarakat Papua. Pemerintah tidak cukup hanya menjadi pemberi bantuan “gaya sinterklas” – bantuan demikian hanya meningkatkan mentalitas proyek dan taraf ketergantungan – tetapi menjadi pencipta struktur-struktur ekonomis yang mampu menghantar masyarakat Papua pada tingkat kesejahteraan. i. problem bidang pendidikan Problem di bidang pendidikan 1. Pembebasan biaya EBTANAS diragukan karena sekolah-sekolah mulai menagih biaya tersebut (25/4), 2. 113 SD di Merauke tidak bisa mengikuti EBTANAS (31/5), ratusan guru SD se-kota Sorong demo soal pembayaran gaji (30/7), 3. Semiloka hak anak di Jayapura (6-7/8), 4. Pemerintah Kota Sorong menepati janji pembayaran rapel gaji guru SD (11/9), 5. Guru SD, SMP, SMU Sentani mendemo Pemda Kabupaten Jayapura soal DAU (15/9), 6. Ratusan guru di Kota Jayapura menuntut pembayaran rapel (16/9). Nasib bidang Pendidikan yang menjadi tulang punggung generasi masa depan Papua tetap memprihatinkan. Dicatat bahwa selama 2001 masih terus ada sekolah-sekolah yang macet total seperti di Bonggo, Kabupaten Jayapura. Masalah lain adalah soal kesejahteraan guru-guru yang perlu lebih dulu berdemo sebelum diperhatikan oleh pemerintah seperti terjadi di Kota Sorong, Sentani, Jayapura. Pemotongan gaji guru tanpa alasan hukum yang kuat ternyata tetap terjadi tanpa ada pihak yang mampu mencegahnya. Fakta-fakta ini tentu memprihatinkan karena di lain pihak pemerintah mempropagandakan peningkatan mutu pendidikan dengan pembebasan biaya EBTANAS yang terkesan sebagai kebijakan spontan. Kurangnya fasilitas bagi guru tidak jarang diperburuk dengan makin melemahnya profesionalisme guru dan menipisnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anak. Unsur lain yang terkait dengan hal itu adalah ketimpangan jumlah pendidik di pedalaman dan di perkotaan yang makin besar. Situasi ini dengan mudah dilihat terutama di daerah pedalaman atau di pinggir perkotaan. Justru masyarakat yang tinggal di kampung-kampung harus menanggung dampak yang lebih berat daripada mereka yang tinggal di perkotaan karena sebelumnya sudah menanggung sejumlah keterbatasan di berbagai hal mendasar lainnya. Problem di bidang ini tampaknya menjadi penyakit kronis yang sulit disembuhkan. Hingga tahun 2001 ini belum dihasilkan satu kebijakan pendidikan yang mampu mempersiapkan masyarakat Papua menghadapi masa depan yang penuh persaingan berdasarkan jatidiri dan kemampuan profesional yang dimiliki. Seperti telah disinggung dalam uraian tentang lapangan kerja, bidang pendidikan amat menentukan maju-tidaknya angkatan kerja yang tersedia setiap tahunnya. Dengan kuatnya konsentrasi ke sektor negara (birokrasi) melalui PNS, maka dapat dipertanyakan mutu pendidikan di Papua dalam membekali anak didiknya dengan ilmu dan ketrampilan yang mampu bersaing dalam pasar angkatan kerja di sektor swasta. Mutu ini tidak dapat begitu saja diperbaiki atau ditingkatkan dengan pembebasan uang sekolah, uang EBTANAS, atau uang pendaftaran sekolah. Peningkatan mutu pendidikan amat berkaitan dengan pengembangan lapangan kerja sektor swasta dan kurikulum pendidikan yang relevan dengan situasi Papua dewasa ini dan di masa depan. Selama bidang pekerjaan begitu terbatas dan kurikulum pendidikan begitu umum, selama itu pula mutu tenaga kerja Papua tetap dipertanyakan. i. Kebijakan Otonomi khusus Kebijakan Otonomi khusus 1. Pemaparan Otsus di rumah Theys dan tanggapannya (20/2, 22/2), 2. Rencana seminar Otsus (28/2), 3. Sosialisasi Otsus di Wamena (3/3), 4. Ketua Forum Kajian RUU Otsus menyatakan akan menggelar seminar Otsus selama dua hari (27/3), 5. Gubernur meminta agar masyarakat menciptakan keamanan selama seminar (27/3), 6. Theys menganggap pembahasan RUU Otsus adalah permainan kotor Jakarta (27/3, 8/4), 7. Mahasiswa Uncen menggelar orasi bebas untuk menentang Otsus (27/3), 8. Pelaksanaan Forum Kajian Otsus (28/3), 9. Penolakan delegasi sejumlah kabupaten terhadap RUU Otsus (28/3), 10. Demo dan bentrokan saat pembahasan RUU Otsus (28/3), 11. RUU Otsus diajukan oleh pemerintah ke rapat paripurna DPR RI dan digugat keabsahannya (1/4), 12. Perdebatan dan lobby RUU Otsus yang dibahas di DPR RI (2/4, 23/4, 30/4, 1/5, 28/5, 28/6, 19/7, 16/9, 26/9, 16/10, 17/10, 22/10, 23/10, 25/10, 26/10), 13. Lemhanas berpendapat Otsus tidak perlu untuk Aceh dan pendapat lain tentang Papua (15/5), 14. Otsus menjawab semua keinginan masyarakat (26/6, 27/6), 15. Pansus DPR-RI hanya mengunjungi Biak, Jayawijaya, Timika, dan reaksi penolakan (6/8, 8/8, 10/8), 16. Bupati Merauke menganggap Otsus kabur (13/9), 17. Pembagian wewenang dalam Otsus dan pemekaran provinsi diperdebatkan oleh Merauke (8/10, 9/10, 10/10), 18. Perdebatan pemberlakuan Otsus (22/10, 23/10, 26/10) Seperti telah diuraikan secara terperinci dalam Bagian 2, Kebijakan Otonomi khusus merupakan masalah sentral yang menyerap perhatian luar biasa besar selama 2001 sebanding dengan arus GERASEM di Papua. Dilihat dari segi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, UU Otsus no. 21/2001 merupakan peluang untuk memperbaiki kondisi hak asasi manusia bidang ekososbud meski nyata-nyata merupakan kompromi politis terpenting tahun 2001 bagi Papua. Sebagai kompromi politis, UU tersebut sebenarnya menjadi jalan tengah bagi berbagai kelompok kepentingan politis untuk sejenak meredakan konflik demi kepentingan masyarakat luas. Sejak 1998, masyarakat betul terseret dalam gelombang konflik politik yang menguras seluruh energi bahkan tak jarang menelan korban jiwa. Kompromi politik merupakan jalan antara yang perlu dilalui jika proses politis hendak diselesaikan melalui mekanisme hukum dan demokrasi. Pertanyaan kritis yang kemudian muncul adalah apakah aktor-aktor politis di Papua bersedia menempuh jalur tersebut? Di pihak lain, UU Otsus merupakan peluang untuk memperbaiki bahkan merombak struktur kebijakan negara yang menjadikan masyarakat Papua tidak mencapai taraf hidup yang makmur dan sejahtera. Dengan UU tersebut pemerintah makin diwajibkan untuk memprogramkan peningkatan taraf hidup yang dapat dicapai oleh masyarakat Papua berdasarkan segala sumber daya yang dimilikinya. Pertanyaannya apakah peluang ini hendak dibiarkan lewat begitu saja demi propaganda politis? 1.1.5 Konflik Sumber Daya Alam Konflik sumber daya alam: 1. Masalah pemalangan sawah di Nimboran (12/2), 2. Pemalangan jalan di Kecamatan Waris dibuka (16/2), 3. Suku Patipeme dan masyarakat adat Skow menuntut kompensasi tanah adat PT Hanurata (22/2), 4. Pemalangan jalan PT Freeport di Mile 27 (27/2), 5. Ancaman bupati Manokwari terhadap 17 HPH yang belum membayar pajak PBB (8/3), desakan gubernur terhadap perusahaan HPH yang belum bayar pajak (20/3), 6. Bupati Jayapura menekankan agar hak-hak masyarakat adat dilindungi (20/3), 7. Polda Irja mengadakan operasi Wanalaga untuk memberantas pencurian kayu ilegal (18/4), 8. Ka Dinas Kehutanan Sorong terlibat dalam penyelundupan kayu dan tanggapan berbagai pihak (11/5, 18/5, 24/5), 9. Walhi mengajukan PTFI ke pengadilan negeri Jakarta Selatan dalam kasus Danau Wanagong (11/5) dan dinyatakan bersalah (28/8), 10. Bantahan bahwa kopermas merusak hutan (14/5), 11. Bupati Merauke akan menggugat 8 perusahaan HPH yang menunggak pajak (15/5), 12. Sengketa PT Sumalindo Lestari Jaya dengan masyarakat soal pembayaran hak ulayat (18/5, 8/6, 12/6, 5/7, 17/12), 13. Tuntutan hak ulayat di Gunung Meja Manokwari (6/6), 14. Gubernur Irja menegur para pemegang HPH yang menunggak pajak (11/6, 12/6), 15. Kasus Henock Ohee dinyatakan menang terhadap pemerintah (3/7), 16. Oknum polisi di Sorong tertangkap mencuri kayu (15/7), 17. Suku Kuri di Babo, Manokwari, menerima kompensasi pembayaran hutan (2/8), 18. Penandatanganan MOU PTFI, Lemasa, dan Lemasko (1/8), 19. Pemalangan Bandara Sentani oleh masyarakat Yahim-Yobeh dan Ifar Besar (19/9), 20. Masyarakat Fruata mendemo PT Agoda Rimba Irian yang melakukan operasi kayu ilegal (27/9). Warisan budaya 21. Masyarakat Kurulu merasa terganggu dengan proyek air minum yang berada di gunung Supula yang dianggap keramat (9/4), 22. Sejumlah desa di PNG dan Waris mengadakan pesta adat untuk mengusir roh jahat (24/7), 23. Suku Besar Arfak (manokwari) mengadakan musyawarah adat dalam perspektif rekonsiliasi (9/9), Akar dari konflik sumber daya alam di Papua merupakan konflik kepentingan antara hak-hak penduduk asli (indigeneous people), kepentingan bisnis, dan kepastian hukum. Sudah selama pemerintahan Orde Baru, sumber daya alam wilayah-wilayah kaya seperti Papua menjadi tumbal kebijakan pembangunan yang sentralistik. Proses penghisapan –terutama hasil hutan, ikan dan mineral— selama lebih dari tiga dasawarsa dan masih terus berjalan di tahun 2001 telah membentuk rasa antipati dan luka di hati masyarakat Papua kepada Jakarta. Perasaan tersebut masih diperdalam lagi saat masyarakat Papua menghadapi para pemegang HPH atau konsesi tambang yang didukung oleh oknum birokrat yang korup, aparat keamanan, dan legislatif . Dalam tahun 2001, masalah konflik SDA dapat ditemui di berbagai tempat di Papua dimana terdapat lokasi-lokasi HPH, perikanan atau mineral, seperti Pesisir Utara Jayapura, Manokwari, Teluk Bintuni-Sorong, perairan Pulau Kimaam-Merauke, konsesi PTFI – Mimika. Tidak jarang konflik SDA tersebut memicu kekerasan massa yang kemudian berhadapan dengan TNI/ Polri yang biasanya menjadi pengawal kawasan bisnis tersebut seperti terjadi di Desa Wasior atau Kimaam. Jika sudah terjadi kekerasan fisik, persoalan sumber daya alam dengan amat mudah bergeser ke masalah politik yang diberi cap “kelompok TPN/ OPM menyerang industri kayu atau tambang”. Cap ini menjadi dalih yang ampuh bagi pihak perusahaan dan aparat keamanan untuk menggelapkan tuntutan keadilan masyarakat di balik isu politis. Selain konflik dengan masyarakat, fakta-fakta menunjukkan bahwa Gubernur dan bupati Manokwari dan Merauke makin memperhitungkan kerugian negara akibat pengabaian sejumlah perusahaan HPH dan tambang dalam membayar pajak. Bupati Merauke dan Manokwari beberapa kali mengeluarkan daftar perusahaan HPH yang lalai membayar pajak dan mengancam akan memperkarakannya di pengadilan. Akan tetapi belum dicatat bahwa sungguh terjadi tindakan hukum terhadap perusahaan HPH penunggak pajak. Seluruh konflik ini bukanlah hal baru dan kiranya tidak akan reda tanpa solusi menyeluruh melalui satu sistem hukum baru yang mengadopsi kepentingan penduduk asli, kepentingan negara dan kepentingan bisnis. Dengan sumber daya alam yang dimiliki sebenarnya masyarakat adat telah berhasil mempertahankan eksistensinya dari generasi ke generasi. Keberadaan mereka mulai diancam saat negara dan kepentingan modal menggeser kedudukan mereka hingga tingkat yang paling rendah sehingga seluruh sumber pendapatan dan jatidiri masyarakat adat dirusak. Di era otonomi khusus, peluang untuk mengatur kembali perangkat hukum (seperti HPH) lebih terbuka tetapi sekaligus bahaya untuk lebih memeras Sumber Daya Alam lebih besar demi “target Pendapatan Asli Daerah” karena kewenangan hukum yang dimiliki bupati dan gubernur lebih besar. Sebenarnya Amandemen Kedua UUD 1945 pasal 28 I ayat 3 dengan tegas menyatakan, “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Akan tetapi, dampak nyata dari ketetapan itu ternyata belum dapat dirasakan oleh masyarakat adat dalam kehidupan harian mereka. Karena itu menjadi batu uji serius bagi pemerintah daerah apakah pihaknya dalam konflik SDA mampu melaksanakan fungsi aktif negara untuk memberi ruang kebebasan pada masyarakat adat untuk memenuhi sendiri hak-hak asasinya dengan mengakui hak-hak kolektif masyarakat adat atas penguasaan sumber daya alam? Apakah pemerintah tunduk pada amanat konstitusi negara? Juga bagi DPRD dan MRP apakah lembaga tersebut mampu menciptakan produk hukum bermutu dan menembus kebuntuan hukum selama ini dengan mampu mengadopsi paham hak ulayat yang didukung oleh kewajiban negara untuk menghormati hak-hak ulayat warganegaranya? Kesadaran ini perlu dibangun dengan serius karena kebijakan pembangunan haruslah didasarkan pada bingkai hak asasi manusia agar tidak terjatuh dalam kesalahan masa lalu. 1.2. pemain-pemain kunci Dalam menyusun peta masalah ekososbud terdapat pihak-pihak yang ambil peran penting. Peran-peran tersebut hendak dianalisis guna mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai pelaksanaan hak ekososbud atas dasar prinsip Limburg dan Maastricht. 1.2.1. pemerintah pusat dan daerah Kinerja pemda kabupaten dan kota dalam hal memajukan hak ekososbud masih dalam pola lama, yakni menjadi pemberi segala kebutuhan materi dan sayangnya masyarakat juga memakai pola pemahaman yang sama sehingga makin merasa wajar untuk mendapat bantuan secara terus-menerus dan di segala tingkat. Pola lama ini dapat dilihat misalnya tentang crash program yang banyak dipertanyakan, fokus perhatian pada prosentase keuangan saat membahas RUU Otonomi Khusus, penyediaan lapangan kerja lebih pada PNS, berbagai kemerosotan fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi, penanganan perdagangan miras, PSK, dan narkoba. Padahal dalam hak-hak ekososbud, tugas pemerintah adalah bergerak secepat mungkin dengan sumber daya maksimum untuk mencapai pemenuhan hak ekososbud dan tidak boleh mengulur-ulur waktu .  Memperlemah keberdayaan masyarakat Dari gaya penanganan masalah ekososbud, jelas terlihat bahwa pemerintah tidak mengembangkan segi keberdayaan masyarakat Papua yang mayoritas menduduki taraf hidup paling bawah. Segi ini sebenarnya merupakan segi ‘menghormati hak asasi warganegara’ yang menjadi kewajiban negara saat masyarakat sendiri merasa mampu untuk mengorganisir dan menyelenggarakan diri. Akibat yang makin dapat dirasakan adalah makin muncul sikap ketergantungan masyarakat kepada pemerintah dalam semua bidang kehidupan termasuk di bidang kehidupan yang sebenarnya dapat ditangani sendiri oleh masyarakat atas dasar sumber daya dan kemampuan yang dimiliki seperti pengembangan sistem pertanian tradisional yang sudah diwarisi turun-temurun, pengelolaan hutan dan sumber-sumber mata air, atau pengawasan kinerja aparatur negara di tingkat desa, kecamatan, kabupaten. Masyarakat makin terkondisi untuk minta campur tangan negara, untuk merasa tidak mampu, merasa tak berdaya dan harus dibantu dengan dana semata-mata! Jika masyarakat makin merasa tak berdaya dan wajib dibantu, sebenarnya terdapat indikasi yang kuat bahwa penyelenggara negara dalam posisi yang sedemikian kuat hingga apapun yang diperbuatnya tidak dapat dikritik apalagi dinyatakan bersalah. Keadaan sedemikian tentunya tidak sehat bagi sebuah perkembangan masyarakat menuju struktur masyarakat yang mandiri, demokratis, dan berdaya tahan.  Melanggar prinsip perlindungan Dari paparan fakta mengenai persoalan konflik sumber daya alam, masyarakat adat Papua mendapat tantangan berat dalam menjaga hak milik kolektif masyarakat adat. Fakta-fakta ini terjadi misalnya di perairan Kimaam, Teluk Bintuni, atau pesisir utara Jayapura. Masyarakat adat merasa bahwa hak milik mereka yang berupa tanah, hutan, ikan, dirampas oleh pengusaha HPH atau perusahaan penangkapan ikan tetapi pemerintah tidak bertindak untuk melindungi mereka. Tidak ada langkah dari pihak pemerintah untuk mengembangkan sistem hukum yang melindungi hak-hak masyarakat adat dari intervensi semena-mena pihak ketiga; bahkan Kepala Dinas Kehutanan Sorong justru ditangkap Polda Metro Jaya karena tuduhan terlibat dalam penyelundupan kayu. Peristiwa ini tentu makin menguatkan dugaan bahwa dalam perkara konflik sumber daya alam, pihak pemerintah dan pengusaha justru bergandengan tangan dalam melakukan tindak pelanggaran hak ekososbud. Perampasan hak-hak masyarakat adat tidak hanya merusak alam tetapi juga memiskinkan masyarakat secara sistematik karena lahan pekerjaan dan sumber makanan dirusak. Hal sedemikian tentu amat menyedihkan karena lembaga yang seharusnya memberikan perlindungan justru melakukan pelanggaran bersama dengan pihak ketiga. Kewajiban ‘melindungi’ makin mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan oleh pemerintah daerah mengingat di dalam sistem otonomi daerah dimana setiap daerah mencari Pendapatan Asli Daerah masing-masing masyarakat adat adalah pihak yang paling rentan akan perampasan hak ekososbudnya yang berakibat pada pemiskinan masyarakat.  Fungsi menegakkan hak ekososbud lemah Pernyataan pemerintah bahwa selama 38 tahun membangun Papua perlu dihadapkan kembali dengan fakta-fakta tahun 2001 mengenai taraf hidup yang dicapai oleh masyarakat Papua di bidang pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, sarana transportasi. Dengan terang benderang dapat dilihat bahwa persoalan kesejahteraan masyarakat tetap belum dapat diselesaikan. Bidang-bidang tersebut dari tahun ke tahun tetap menjadi masalah yang tak terpecahkan dan terus membebani kehidupan masyarakat Papua terutama yang tinggal di wilayah pedalaman. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan warganya di bidang-bidang yang disebutkan di atas tidak hanya dalam kasus-kasus bencana tetapi justru dalam suatu kebijakan yang mampu mengembangkan keberdayaan masyarakat. Di bidang pangan, pemerintah tidak cukup hanya sebagai penyalur beras pegawai dan pasar tetapi harus mengembangkan sistem di mana beras dapat diproduksi di Papua sendiri dan terdapat sistem cadangan yang mencukupi. Juga pemerintah perlu mengembangkan sistem produksi pangan asli Papua yang jauh lebih adaptif daripada tanaman padi. Di bidang kesehatan, pemerintah perlu mengambil langkah yang nyata dan terpadu dalam menangani penyebaran penyakit HIV/ AIDS. Karena itu kebijakan politik perlu dengan tegas diambil dalam hal peredaran miras, perdagangan PSK, perdagangan Narkoba, dan perjudian. Di bidang pendidikan, pemerintah tidak cukup hanya membebaskan uang sekolah, uang EBTANAS, atau uang pendaftaran tetapi perlu menyusun satu kebijakan integral dalam hal pendidikan mulai dengan kurikulum, pendidikan guru, partisipasi orang tua, penguatan yayasan-yayasan pendidikan swasta, hingga penataan sistem perguruan tinggi. Boleh dikatakan bahwa pemerintah memiliki pekerjaan raksasa yang memang hanya bisa dibebankan kepada negara sebagai pemegang segala sumber daya dan fasilitas. Dalam hal pemenuhan hak ekososbud, pemerintah justru memiliki peluang untuk bekerjasama dengan negara lain atau badan-badan internasional agar taraf kesejahteraan masyarakat Papua terpenuhi. Pertanyaannya adalah apakah pemerintah di segala tingkat mengambil langkah efektif guna memenuhi kebutuhan rakyat Papua ini? 1.2.2. DPRD Berdasarkan perangkat HAM nasional dan internasional DPR atau lembaga perwakilan rakyat bukanlah pelaksana utama kewajiban HAM. Pelaksana utama adalah negara atau pemerintah. Namun demikian, DPR(D) memiliki fungsi pengawasan dan pembuat perangkat undang-undang sehingga perlu lebih pro aktif dalam memantau kinerja pemerintah daerah dalam tugas pemenuhan hak asasi warganegaranya.  Pembuat hukum yang belum pro-aktif Peran DPRD sebagai pihak yang berwenang menyusun peraturan daerah dapat dikaitkan dengan peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hak-hak ekososbud kepada rakyat. Perlindungan yang harus diwujudkan dalam sistem hukum yang berwawasan HAM tersebut senyatanya belum mampu dibuat oleh DPRD. Komisi F yang membidangi masalah HAM dan Lingkungan belum mampu menunjukkan kinerjanya yang nyata dengan menyusun dan menetapkan peraturan yang mampu memberikan jaminan kepada kelompok masyarakat yang rentan seperti masyarakat adat. Jika pemerintah belum mampu bergerak ke arah sistem perlindungan hukum, DPRD seharusnya lebih dulu mengambil langkah pertama karena DPRD memiliki mandat dari rakyat untuk mewujudkan kepentingan rakyat dalam sistem hukum dan kebijakan politik di Tanah Papua. Kewenangan DPRD memungkinkan hal ini sehingga patut dipertanyakan jika kewenangan dan perangkat yang dimiliki DPRD senyatanya belum melahirkan produk hukum yang berpihak kepada rakyat.  Fungsi pengawasan lemah Senyatanya DPRD kurang menampakkan fungsinya dalam bidang pengawasan terhadap pemerintah, khususnya di bidang hak ekososbud. DPRD Jayawijaya misalnya tidak mampu mengakomodasi suara masyarakat yang menuntut agar PSK (Pekerja Seks Komersial) dikeluarkan dari Wamena karena banyak mendatangkan masalah sosial yang menurunkan taraf kesejahteraan masyarakat. Hal senada dilakukan oleh DPRD Sorong yang tidak mampu menjembatani sengketa antara perusahaan dengan buruhnya. Pihak DPRD justru mengambil posisi ‘hakim’ yang lebih memihak kepentingan pengusaha. Peran DPRD juga tidak muncul ketika masyarakat tengah mengalami pertikaian menyangkut sumber daya alam dengan pihak pemilik modal. Sebagai lembaga yang merepresentasikan kepentingan masyarakat dan bukan parpol, DPRD seharusnya lebih pro-aktif dan profesional dalam menjembatani ketegangan antara masyarakat adat dengan pemiliki modal.  Menghindari risiko politis Hal mencolok adalah saat proses pembuatan rancangan UU Otonomi Khusus. Justru pihak Pemdalah yang betul-betul mengambil inisiatif, membentuk tim asistensi, membentuk tim lobby, hingga perumusan UU Otonomi Khusus. Amat ironis bahwa pihak legislatif yang seharusnya menyusun perangkat undang-undang ternyata tidak mengambil langkah serius untuk menyusun produk hukum yang menyerap kepentingan rakyat seluas mungkin. Padahal produk hukum yang diperkarakan adalah produk yang amat menentukan dinamika sosio-politik, ekonomi, budaya, masyarakat Papua. Apakah DPRD tidak memiliki kemampuan untuk merumuskan produk hukum yang penting dan berbobot seperti RUU Otsus? Atau apakah sebenarnya DPRD menghindari tekanan emosi massa sehingga membiarkan pemerintah untuk mengambil peran utama dalam penyusunan, pembahasan, hingga peresmian RUU Otonomi Khusus dengan risiko berhadapan dengan massa? 1.2.3. Pelaku bisnis/ pemilik modal Dalam konteks hak ekososbud, peran pelaku bisnis menduduki tempat penting karena untuk sebagian pemenuhan hak eksosbud rakyat Papua dipengaruhi oleh kinerja kelompok ini. Pemilik modal senyatanya menjadi penggerak ekonomi di Papua. Pertanyaannya adalah apakah pelaku bisnis atau pemilik modal menjalankan usahanya secara wajar dan sehat atau dengan mengorbankan kepentingan kelompok masyarakat yang rentan? Jika dilihat dalam berbagai kasus konflik SDA pengusaha menjadi sumber masalah baik bagi masyarakat adat dan ternyata untuk sebagian bagi pemerintah juga. Berapa saja pemegang HPH di Merauke dan Manokwari yang menunggak pajak atau berkonflik dengan masyarakat soal pembayaran “ganti rugi hak ulayat”. Di sisi lain, sektor bisnis adalah sektor yang mengembangkan dan menggerakkan ekonomi Papua. Hal ini dengan mudah dapat dilihat dari keberadaan perusahaan multi nasional seperti PTFI, Conoco, Korindo, dsb. Wilayah di mana perusahaan tersebut beroperasi menjadi wilayah yang menguntungkan secara ekonomis. Pertanyaannya adalah apakah sektor bisnis juga mengembangkan keberdayaan masyarakat Papua? Apakah pelaku bisnis juga dapat memenuhi hak ekososbud? 1.2.4. masyarakat adat (indigeneous people) Dalam konflik SDA, masyarakat adat merupakan pihak yang kerapkali berada dalam posisi korban. Masyarakat adat tersebar di seluruh Papua terutama di lingkungan pedesaan dan pedalaman yang memiliki keterbatasan sarana komunikasi, sarana transportasi, ketersediaan kebutuhan-kebutuhan pokok, termasuk jauh dari akses bantuan hukum. Segi-segi khusus yang menonjol adalah sbb:  Tak diakui secara hukum Selama puluhan tahun, masyarakat adat yang ada di Papua ini tidak mendapat tempat baik secara politis maupun secara hukum. Hak-hak kolektif yang menjadi identitas masyarakat adat tidak diakui. Kenyataan ini betul-betul melukai hati masyarakat adat di Papua dan baru dapat diungkapkan secara jelas dan tegas dalam empat tahun terakhir ini. Namun demikian, tuntutan masyarakat adat untuk dapat diakui keberadaannya baru secara formal dirumuskan dalam Amandemen Kedua UUD 1945 pasal 28 I ayat 3. Perwujudan perintah konstitusi tersebut dalam kehidupan sosial politik Papua kiranya masih dipertanyakan mengingat belum ada satu perangkat hukumpun (perda) yang lebih operasional yang melindungi kepentingan masyarakat adat di Papua. Kenyataan ini menjadikan masyarakat adat tetap dalam posisi yang lemah saat berhadapan dengan kepentingan investor atau kepentingan negara. Dalam keadaan terdesak, masyarakat adat tak jarang dipaksa mengambil jalan pintas (seperti pemalangan) demi menyuarakan harga diri dan jatidiri mereka.  Tak terorganisir Segi yang menonjol adalah bahwa masyarakat adat umumnya tidak terorganisir secara mantap hingga memiliki kekompakan yang memadai untuk menangani dan bertindak secara bersama. Masyarakat adat kerapkali masih bersandar pada gaya bertindak dalam tata sosial yang sudah berlalu tanpa ada pihak yang mampu menjembatani tata sosial lama dengan yang sedang berlaku dewasa ini guna mengorganisir mereka. Dengan demikian tantangan-tantangan yang muncul dalam tata sosial dewasa ini seperti kekuatan modal, peran negara yang dominan, kekuatan militer yang kerapkali mengamankan kepentingan pengusaha, sulit ditangani oleh masyarakat adat. Di sejumlah tempat masyarakat adat mengorganisir diri dalam Lembaga Masyarakat Adat. Akan tetapi, organisasi tersebut kerapkali tidak berakar dalam struktur adat yang asli sehingga terjadi dualisme dalam penghayatan masyarakat yang bersangkutan karena secara formal terdapat LMA yang diakui secara hukum oleh pemerintah tetapi secara sosial kurang mendapatkan legitimasi dari masyarakat adat yang bersangkutan. Kenyataan ini makin memperlemah keberdayaan masyarakat adat.  Diperalat demi kepentingan pihak lain Sejak zaman pemerintahan Orde Baru hingga kini, peran masyarakat adat yang diwadahi dalam Lembaga Masyarakat Adat kerapkali diperalat oleh macam-macam kepentingan politis kelompok tertentu. LMA atau masyarakat adat tidak sungguh didudukkan sebagai mitra sejajar saat berhadapan dengan pemerintah atau pengusaha. Kehadiran mereka kerapkali diperalat untuk memenuhi syarat hukum yang mewajibkan adanya konsultasi dengan masyarakat adat misalnya dalam eksploitasi hasil hutan dan laut. Jarang sekali masyarakat adat sungguh diminta pendapat dan diajak berunding dengan jaminan kebebasan bicara. Kehadiran mereka tak lain sebuah formalitas belaka. 1.2.5. kalangan LSM dan pemerhati HAM Seperti telah diuraikan di atas, pengaruh dari wacana HAM dunia dan nasional menjadikan kalangan LSM Papua dan pemerhati masalah HAM kurang memberi porsi yang berimbang kepada pemantauan hak ekososbud daripada kepada hak sipil dan politik. Kalangan pemerhati HAM belum memiliki akses yang luas kepada masalah KKN, tingkat kesejahteraan masyarakat di kampung-kampung, problem pendidikan yang makin pelik. Unsur yang kiranya perlu dikembangkan oleh kalangan pekerja HAM adalah perluasan jangkauan wawasan pemahaman hak asasi manusia yang juga meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, yang langsung mempengaruhi tingkat hidup masyarakat sehari-hari. Bidang-bidang seperti pengembangan pendidikan alternatif, persoalan good governance, pemantauan hak konsumen, advokasi penyakit-penyakit mematikan, dll. masih terbuka lebar bagi keterlibatan kalangan pemerhati dan pekerja HAM. Bidang-bidang ini juga perlu mendapat keterlibatan aktif dari sudut pekerja HAM demi terbangunnya pemahaman di kalangan masyarakat dan pemerintah bahwa persoalan tersebut tidak semata-mata ‘masalah pembangunan’ tetapi sungguh merupakan masalah HAM. Dengan keterlibatan kalangan pemerhati dan pekerja HAM, keberdayaan masyarakat Papua sendiri akan terbangun dengan lebih kuat dan relatif lebih cepat juga karena masyarakat melangkah maju setahap demi setahap justru dalam sejumlah segi yang dapat ditangani berdasarkan sumber dayanya sendiri. Pertanyaannya sekarang adalah apakah kalangan pekerja HAM, berani mengambil langkah terobosan di bidang pemantauan HAM? Apakah pekerja HAM bersedia membuka wacana yang lebih luas mengenai HAM sehingga persoalan taraf kesejahteraan umum tidak diperkurus menjadi semata-mata sebagai kegagalan pembangunan? 2. HAK SIPIL DAN POLITIK Perhatian terhadap pemenuhan hak-hak sipil dan politik di Papua jauh lebih besar dan intensif daripada hak ekososbud. Hal ini dapat dipahami mengingat implikasi politis pelaksanaan hak-hak sipil dan politis lebih tinggi dampaknya dan dapat dimanfaatkan sebagai mesiu perjuangan politis oleh pejuang-pejuang politis. Secara kasar hak sipil dan politik dapat dibagi menjadi dua bagian besar: hak yang tak dapat dikurangi dalam keadaan manapun (non-derogable rights) dan hak yang dapat dikurangi atau dibatasi (derogable rights) dalam keadaan khusus tetapi dengan persyaratan ketat. 2.1. fakta-fakta masalah Berikut ini kami akan membedakan antara 6 kelompok fakta masalah yang kemudian dianalisis unsur-unsur yang menggerakkannya. Kelompok-kelompok masalah adalah: [1] hak hidup, [2]konflik kepentingan politik, [3] penangan konflik, [4] kesamaan di muka hukum, [5] pemerintahan yang bebas KKN, dan [6] kebebasan mengungkapkan pendapat, termasuk aspirasi M. i. hak hidup Hak hidup 1. Penyanderaan karyawan PT Korindo oleh Willem Onde (4/2, 6/2, 13/2, 15/2, 19/2), 2. Penyerangan pos Satgas Tribuana di Desa Betaf (3/2), 3. Rumah bagi pengungsi Maluku Utara di Manokwari (23/2), pengeroyokan 4 anggota Yonif 431 Kostrad terhadap Briptu Slamet di Merauke (7/3), 4. Tiga karyawan HPH PT Dharma Mukti Persada ditemukan tewas di lokasi perusahaan (6/4), 5. Pengungsi Maluku Utara dipulangkan (22/4), 6. Karyawan dan keluarga PT Dharma Mukti Persada, Wasior, dipulangkan ke Manokwari (24/4), 7. Penyanderaan dua warga Belgia oleh TPN/OPM di Ilaga, proses negosiasi, dan pembebasan (7/6, 12/6, 1/8, 7/8, 16/8), 8. Penyerangan dan pembunuhan 5 anggota Brimob di Wasior, Manokwari, berbagai reaksi, dan operasi kepolisian (13/6, 15/6, 16/6, 18/6, 19/6, 22/6, 24/6, 25/6, 3/7, 6/7, 10/7, 13/7, 16/7, 23/7, 26/7, 29/7, 1/8, 1/10, 21/10), 9. Penculikan dan pembunuhan Hubertus Wresman di Tor Atas (24/6), 10. Tiga orang hilang di Kec. Pantai Timur menurut laporan GKI (11/7, 15/7), 11. Tanggapan LSM soal kasus Abepura dan berbagai kasus penembakan (21/8, 23/8), 12. Baku tembak di Sarmi (27/8), dua orang menjadi korban luka tembak brimob di Bintuni, Manokwari (28/8), 13. 23 anggota Kongres AS mengirim surat kepada Presiden Megawati mengenai berbagai pembunuhan di Papua, Timtim, dan Aceh (11/9), 14. Yohanes Tumin (asisten Willem Onde) ditemukan tewas (13/9), juga jenazah yang diduga sebagai Willem Onde sehingga menimbulkan perdebatan (15/9, 17/9, 18/9), 15. Penyerangan terhadap karyawan PT Salaki di Kec. Pantai Timur, Jayapura (17/9), 16. UNHCR berencana menghentikan bantuan bagi para pengungsi Papua di PNG (17/10), 17. Perkara di Kimaam, Merauke (4/12, 5/12, 6/12), Kebebasan dan keamanan pribadi 18. Pengungsian petugas pemerintah kecamatan Tor Atas (13/2), 19. Bentrokan TNI dan polri di Wamena yang mendatangkan ketakutan pada masyarakat (16/2, 18/2), 20. Bentrokan TNI dan Polri di Sorong (9/7), 21. Seruan agar intimidasi terhadap pekerja HAM dan rohaniwan dihentikan (19/7), 22. Baku tembak TNI dan Polri di Serui (28/8), 23. Peredaran VCD konflik Ambon (27/12), Jaminan hidup bagi masyarakat Papua tak pelak lagi merupakan pokok yang amat sentral dalam seluruh dinamika hak asasi manusia Papua 2001. Tekanan perhatian tersebut amat wajar karena dalam setiap perangkat hukum HAM, hak hidup menduduki tempat utama seperti dalam Amandemen Kedua UUD 1945 pasal 28 A, UU No. 39/1999 pasal 9 ayat 1, dan Kovenan Hak Sipil dan Politik pasal 6; dan merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan darurat manapun seperti ditegaskan oleh, Amandemen Kedua UUD 1945 pasal 28 I ayat 1, UU No. 39/ 1999 pasal 4, dan Kovenan Hak Sipol pasal 4 ayat 2. Jaminan perlindungan hidup manusia di Papua dapat diukur dari pelbagai tindakan kekerasan selama 2001. Rentetan kekerasan yang menelan korban di pihak manapun tetap menjadi warna gelap yang belum bisa dikurangi atau dihapus dari Papua. Peristiwa kekerasan yang menonjol dan menarik perhatian luas sudah membuka awal tahun 2001 dengan penyanderaan terhadap pimpinan PT Korindo oleh Willem Onde, Komandan TPN/OPM, dan menutup tahun 2001 dengan penculikan dan pembunuhan Ketua PDP, Theys H. Eluay, oleh Satgas Kopassus Tribuana X. Sepanjang tahun peristiwa kekerasan terus mengisi lembar sejarah Papua. Berikut ini kami menyoroti sejumlah fakta kekerasan yang amat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di Papua secara keseluruhan. Daftar selengkapnya telah diuraikan dalam bagian terdahulu. Tabel 4 Sejumlah peristiwa kekerasan yang berdampak luas No. Peristiwa Kabupaten/ Kota Pelaku Korban 1. Penyanderaan karyawan PT Korindo, Januari 2001, di Asiki Merauke Willem Onde Karyawan perusahaan 2. Penyerangan Pos Satgas Tribuana, di Desa Betaaf Jayapura Tidak teridentifikasi 4. Perkelahian TNI dengan Polri Sorong Anggota Polri dan TNI 5. Perkelahian anggota TNI dan Polri Serui Anggota Polri dan TNI 6. Penyerangan terhadap karyawan PT Dharma Mukti Persada, di Desa Wasior Manokwari Tidak teridentifikasi Tiga karyawan 7. Penyanderaan dua warganegara Belgia, di Desa Paluga, Ilaga Puncak Jaya Kelompok Titus Murib 2 WNA 8. Pembunuhan terhadap 5 anggota Brimob, di Desa Wasior Manokwari Kelompok TPN/ OPM 5 anggota brimob 9. Penculikan Hubertus Wresman, di Desa Nengke Jayapura Satgas Kopassus Tribuana Hubertus dan keluarganya 10. Baku tembak kelompok tak dikenal dengan Polsek di Sarmi Jayapura Kelompok tak dikenal dengan Polsek Sarmi Tiga anggota kelompok, tiga penduduk desa 11. Pembunukan terhadap Yohanes Tumin Kandam dan Willem Onde, di Kali Merauke Tidak teridentifikasi Dua anggota TPN/OPM 12. Penyerangan terhadap 4 orang karyawan PT Salaki, di Pantai Barat Jayapura Tidak teridentifikasi Empat orang karyawan perusahaan 13. Bentrokan TPN/ OPM dengan TNI di Kecamatan Ilaga Puncak Jaya Kelompok TPN/ OPM, Yonif 753, Kopassus, Brimob, Anggota Koramil, penduduk desa 14. Penculikan dan pembunuhan terhadap Theys Eluay dan Aristoteles Masoka, di Entrop Kota Jayapura Satgas Kopassus Tribuana X Dua orang penduduk sipil 15. Peristiwa penyerangan terhadap KM Jala Perkasa di Kimaam Merauke Kelompok masyarakat desa 19 orang awak kapal Dari rentetan peristiwa kekerasan selama 2001, patut dipertanyakan secara keras kemauan dan kemampuan pemerintah dalam melindungi hak yang tak dapat dikurangi dalam keadaan manapun juga, yakni hak hidup. Keterlibatan aparat pertahanan negara dalam peristiwa kekerasan memperteguh asumsi bahwa negara dengan sengaja melakukan tindak kekerasan terhadap warganegaranya. Yang mengejutkan adalah bahwa setelah diundangkannya UU No. 39/1999, UU No. 26/ 2000, bahkan Amandemen Kedua UUD 1945, aparat negara yang mengklaim diri mengemban amanat konstitusi senyatanya melanggar undang-undang dasar! Lebih lanjut dengan membiarkan pola kekerasan berlangsung terus menerus tanpa ada proses peradilan yang jujur, dibenarkanlah asumsi lain bahwa negara telah melakukan pembiaran terhadap pelanggaran HAM. Jika dalam hak yang tak dapat dikurangi dalam keadaan darurat manapun (non-derogable rights) pemerintah tidak mau dan tidak mampu memberikan jaminan hidup, alangkah tragisnya masa depan masyarakat Papua. i. konflik politik Konflik kepentingan politik 1. Rencana pembubaran pos-pos TPN oleh Kodam (23/2), 2. Kemarahan Willem Onde terhadap rencana pembubaran pos TPN (25/2), 3. Presiden Gus Dur meminta OPM membubarkan diri (21/3), 4. Kapolda Irja berencana merazia atribut Bintang Kejora (30/3), 5. Sekjen PDP minta rencana dikaji ulang (1/4), 6. Satu anggota TPN/OPM ditangkap di Vanimo, PNG (2/4), 7. Dropping pasukan Brimob ke Wasior (3/4), 8. Theys meminta Satgas Papua dihidupkan kembali (8/4), 9. Ketua PDP akan menuntut Polda karena mengusir Satgas 10. Papua dari Gedung DKIJ dan dipersilakan oleh Kapolda (24/4), 11. Penurunan bendera Bintang Kejora di Manokwari dan dampak ketegangan yang ditimbulkan (1/5, 4/5), 12. Semua komponen Papua menyampaikan pernyataan keprihatinan kepada Presiden (29/5), 13. Rencana pembentukan pemerintahan transisi oleh Theys mendatangkan polemik (31/5), 14. Perdebatan dropping pasukan TNI dan Polri di perbatasan (7/6), 15. Ekstradisi Mathias Wenda sulit dilakukan (4/7, 20/8), 16. Isu penyerangan terhadap PTFI oleh TPN/ OPM dan tanggapannya (11/7), 17. Perselisihan kelompok TPN/OPM di Vanimo (18/7), 18. Gus Dur mengatakan konflik politik di Aceh dan Papua adalah warisan masa lampau (22/7), 19. Kodam mendukung kebijakan Zona Damai di Papua (22/7), 20. Selandia Baru memprotes Nauru karena melarang OPM di wilayahnya (13/8), 21. Dukungan Australia terhadap integrasi dan kedaulatan wilayah RI (13/8), juga Uni Eropa (28/8) dan negara-negara Pasifik (30/8), 22. Filipina tuduh kelompok Abu Sayaf memasok senjata untuk OPM dan GAM (30/8), 23. Kontak senjata antara TPN dengan TNI di Kali Kopi, Timika (21/9), 24. Pos Satgas Yonif 511 Bonggo diserang oleh kelompok TPN (23/9), 25. Perampasan senjata milik anggota Koramil di Ilaga yang memicu kekerasan dan berbagai tanggapan (28/9, 30/9, 1/10, 2/10, 4/10, 5/10, 9/10, 14/10, 6/12), 26. Perdebatan pemakaian nama dan bendera “papua” (7/10), masyarakat adat Kerom tidak ingin pengalaman sejarah pahit terulang (10/10), 27. Pasukan TNI menyergap kelompok TPN/ OPM Kelly Kwalik di Kali Kopi, Timika (16/10, 17/10, 18/10), 28. Pernyataan politik PDP (20/10), 29. TPN/OPM dinyatakan tidak ada oleh Kodam (21/10), 30. Pangkostrad menilai tuntutan merdeka karena provokasi (28/10), penggerebekan markas TPN/OPM di Kec. Pantai Barat, Jayapura (1/12), 31. Perkara pembunuhan Theys (3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 10/12, 11/12, 12/12, 13/12,14/12, 19/12, 20/12, 22/12, 26/12, 27/12, 28/12, 30/12), 32. Presiden Megawati batal berkunjung ke Papua dan tanggapannya (21/12), Hak menentukan nasib sendiri 33. Harapan adanya pelurusan sejarah dari penelitian sejarah Papua di Belanda (4/5), 34. Pihak yang terlibat dalam masalah Papua harus akui kebenaran sejarah (28/5), 35. PDP menemui Presiden Gus Dur untuk meminta referendum dan tanggapan (22/6, 25/6), 36. Sem Yaru menyesalkan jika perjuangan M hanya untuk kepentingan sendiri (2/8), 37. Visi Papua baru didiskusikan (12/8). Debat mengenai kejelasan status politik Papua dan “hak menentukan nasib sendiri” merupakan sumber ketegangan yang terus ada dan akan ada di Papua hingga tercapai solusi politik yang menyeluruh. Solusi tersebut kiranya makin relevan karena rakyat Papua makin meyakini bahwa dialog politik mengenai sejarah pergumulan politik tahun 1960-an merupakan pilihan terbaik bagi rakyat Papua maupun bagi pemerintah Indonesia selama cara pendekatan militer ingin dihindari. Selama tahun 2001 konflik politik selalu bermuara pada kekerasan atau bentrokan antara aparat keamanan dengan kelompok TPN/ OPM yang terjadi secara cukup merata di Papua baik di wilayah perkotaan maupun wilayah pedalaman: Jayapura, Merauke, Wasior-Manokwari, Kali Kopi-Timika, Ilaga-Puncak Jaya, Pantai Barat – Jayapura. Tak dapat disangkal konflik ini merupakan ungkapan yang paling banyak menelan korban seperti tahun-tahun sebelumnya baik di pihak masyarakat sipil maupun di pihak aparat militer. Di tingkat nasional maupun internasional, konflik ini mengambil bentuk diplomasi baik yang dilakukan oleh PDP maupun pemerintah Indonesia. Dalam pentas politik nasional, pertarungan kepentingan politik terjadi dengan tarik menarik kebijakan keamanan mengenai Papua. Di tingkat internasional terdapat kenyataan penting yang pantas digarisbawahi, yakni bahwa konflik politik mengenai masalah Papua telah menjadi bahan perdebatan dan diplomasi di forum internasional seperti Forum Negara Kepulauan Pasifik, Vanimo-PNG. Baik Indonesia maupun PDP mengerahkan energi yang cukup besar dan serius guna memperjuangkan kepentingan masing-masing. Diplomasi Indonesia berhasil untuk menghalangi pembicaraan status politik Papua secara resmi dalam Forum tersebut. Di sisi lain, penting dicatat juga bahwa PDP berhasil meyakinkan negara Nauru dan Vanuatu untuk mengajukan pernyataan resmi dalam sidang tahunan majelis umum PBB 2001 mengenai status politik Papua. Dengan demikian kedua belah pihak mendapatkan targetnya masing-masing. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah sejauh mana konflik politik itu berkembang? Jika kedua belah pihak berkeras memperjuangkan posisi politis masing-masing, kemungkinan besar daftar peristiwa berdarah akan semakin panjang. i. penanganan konflik politik Penanganan konflik 1. Seruan para pemimpin gereja di Timika soal pemilihan bupati (30/9), 2. Sultan Tidore menawarkan diri sebagai penengah konflik Papua (30/9), 3. Para pemimpin agama Papua menyerukan penghentian kekerasan (5/10), 4. Kritik YLBHI terhadap aparat keamanan karena menggeneralisir gereja, adat, dan suku sebagai sarung separatisme (18/10), 5. Kesepakatan Polda dengan LSM soal pembentukan tim klarifikasi kasus Wasior (19/10), 6. Pendapat anggota MPR soal masalah kekerasan di Papua (19/10), 7. Komunitas Pemuda dan Pelajara Puncak Jaya mengklarifikasi masalah Ilaga dengan Pangdam (25/10), 8. Ketua DPRD Manokwari meminta agar masalah Wasior ditangani tanpa mendatangkan trauma (26/10), 9. Wilayah zona damai di perbatasan RI-PNG (30/10), 10. Para pemimpin agama meminta pembentukan tim penyelidik independen (4/12). Penanganan konflik merupakan kebutuhan nyata di Papua (dan berbagai wilayah di Indonesia) namun belum mampu dipenuhi secara memadai oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga agama, lembaga non-pemerintah. Sepanjang tahun 2001, pemimpin agama, kalangan LSM, PDP, kalangan pemerintah berulang kali menyerukan Papua Zona Damai saat terjadi berbagai peristiwa kekerasan, tetapi senyatanya belum terbentuk satu mekanisme untuk memetakan, menangani, hingga mencegah terulangnya konflik. Daftar panjang terulangnya peristiwa kekerasan dengan motif dan pola yang sama menggarisbawahi hal ini. Sebagai perbandingan dapat dianalisis tiga kasus “perundingan” yang menonjol: kasus penyanderaan di Asiki, Merauke, kasus penyanderaan Ilaga, dan kasus Wasior. Jika dilihat secara agak teliti, dalam kasus Asiki dan Ilaga terdapat sejumlah unsur yang tidak terdapat dalam dalam kasus Wasior seperti warganegara asing, kesediaan pemerintah dan kepolisian untuk berunding dalam tahapan panjang, pihak perantara perundingan yang dipercaya dan didukung berbagai pihak, perhatian luas dari mass media, political will untuk menyelesaikan masalah secara damai. Dalam kasus Wasior, unsur-unsur tersebut kurang ada atau malah tidak ada sehingga masalah menjadi tak tertangani. Dengan melihat unsur-unsur yang mendorong penyelesaian masalah secara damai dan menyeluruh, dapatlah disimpulkan bahwa penanganan konflik memerlukan keterlibatan aktif dari pelbagai pihak baik yang memegang kendali pemerintahan, keamanan, maupun pengaruh massa. Senyatanya penyelesaian kasus memerlukan otoritas hukum dan politik, keterampilan negosiasi, political will yang memadai, dan keterbukaan pihak-pihak yang terlibat, dan pihak perantara yang terpercaya. Pengalaman penyelesaian sejumlah perkara kiranya perlu dipelajari oleh pihak-pihak di Papua yang menginginkan Papua menjadi zona damai. Pengalaman itu tidak hanya dapat mencegah jatuhnya korban tetapi juga mampu menyelesaikan masalah secara memadai. i. kesamaan di muka hukum Kesamaan di muka hukum 1. Sanksi bagi polisi yang indisipliner (1/2), 2. Kesiapan Polda untuk diperiksa oleh KPP HAM Papua (25/2), 3. Anggota Polda mengganggu proses pemeriksaan KPP HAM Papua (7/3), 4. Pemeriksaan perwira Polda oleh KPP HAM di sekretariat KPP HAM (15/3), 5. Kapolda tidak keberatan tentang pemeriksaan KPP HAM terhadap perwiranya (19/3), 6. KPP HAM menemukan unsur pelanggaran berat HAM dalam kasus Abepura (20/3), 7. Kapolda Irja menilai sikap KPP HAM tendensius dan provokatif (22/3), 8. Mabes Polri memprotes hasil akhir investigasi KPP HAM Papua (17/4), 9. Komnas HAM mengadopsi hasil akhir KPP HAM Papua (15/5), 10. Pansus HAM DPRD Papua melakukan investigasi di Manokwari dan Wasior (7/8), 11. Mahmil Jayapura menjatuhkan hukuman kepada 6 orang terdakwa (5/10), 12. TPF Komnas HAM untuk kasus Theys (5/12) Perlakuan manusiawi selama dalam tahanan 13. Polemik biaya pengobatan Theys (29/3), 14. Bantuan Gus Dur untuk pengobatan Theys (5/4), 15. ELSHAM dan Amnesty International meminta 22 orang tahanan politik di Wamena dibebaskan (6/7), 16. Kepala Suku Wondama meninggal di tahanan Polres Manokwari (20/7). Pengadilan yang adil 17. Kasus wamena berdarah disidangkan (12/2, 19/6), 18. Tuntutan agar kasus PDP segera disidangkan (14/2, 18/2), 19. Pidana untuk pembawa anak panah dan busur di perbatasan (13/2), 20. Persidangan tokoh Melanesia Barat dengan dakwaan pemerasan (18/2), 21. Perpanjangan penahanan PDP (21/2, 22/2), 22. Pidana makar untuk 1 orang PDP dan 4 orang Panel Jayawijaya (10/3), 23. Empat tokoh Melanesia Barat dibebaskan (13/3), penangguhan penahanan untuk lima PDP (15/3), 24. Komandan Satgas Papua bebas murni (22/3), Theys cs dikenai dakwaan makar (29/3), 25. Kasdam XVII/ Trikora menolak usulan DPRD Irja untuk mengadakan persidangan kasus Theys di Kodam atau Polda (26/4), 26. Komandan Satgas Bonggo divonis bersalah karena membawa amunisi dan senjata tajam (27/4), 27. Persidangan tokoh PDP di Jayapura, berbagai pendapat, dan langkah (13/5, 14/5, 15/5, 21/5, 30/5, 24/6, 25/6, 13/8, 4/9, 14/12), 28. Perdebatan soal vonis bebas dr. Dimpudus (11/6), 29. PDP minta agar kasus Abepura segera disidangkan (18/6), 30. Berkas kasus Abepura dikembalikan oleh Kejakgung kepada Komnas HAM untuk dilengkapi (26/7, 2/8), 31. John Yikwa dituntut bebas dalam kasus Abepura 7 Desember 2000 (4/9). Dalam tahun 2001 terdapat tiga kasus besar yang dapat menjadi petunjuk sejauh mana hukum diberlakukan secara sama: kasus Abepura, kasus pengadilan PDP, dan kasus penculikan dan pembunuhan Theys Eluay. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Papua, perkara dugaan pelanggaran berat HAM diselidiki secara resmi oleh lembaga yang memiliki kewenangan penyelidikan pro iustitia. Jika diteliti lebih lanjut, KPP HAM Papua menghadapi banyak tantangan dari lembaga-lembaga yang seharusnya mendukung penegakan hukum dan Hak asasi manusia, yakni Polri, kanwil kehakiman dan HAM . Saat proses penyelidikan berjalan, Polres Jayapura tiba-tiba mengeluarkan surat pemanggilan kepada para saksi korban yang sedang dimintai keterangannya oleh KPP HAM. Kepala Kanwil Hukum dan HAM Papua malah mengeluarkan surat supaya perwira Polri tidak perlu memberikan keterangan terhadap KPP HAM karena perkara Abepura 7 Desember 2000 bukanlah pelanggaran berat HAM. Komnas HAM dalam rapat pleno mempertanyakan kesimpulan KPP HAM yang mengkategorikan kasus Abepura 7 Desember 2000 sebagai pelanggaran berat HAM. Mabes Polri memprotes hasil kesimpulan penyelidikan KPP HAM Papua. Meski demikian, hasil penyelidikan KPP HAM Papua tetap dipertahankan dan diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti dengan proses penyidikan. Dengan langkah ini sekurang-kurangnya ada tindakan hukum yang nyata dan upaya memutuskan lingkaran kebal salah dan kebal hukum (impunity) di Papua. Proses peradilan yang penting dicatat adalah pengadilan politik bagi lima tokoh PDP yang dikenai tuduhan makar. Proses penangkapan dan penahanan sudah dilakukan November 2000 dan masa persidangan baru dimulai pada awal tahun 2001. Persidangan ini lebih bersifat politis karena fakta yang diperkarakan adalah peristiwa-peristiwa yang dihadiri dan disetujui oleh Pemerintah: perayaan ulang tahun Theys H. Eluay di Sentani 12 November 1999, Mubes Papua di Sentani 23-26 Februari 2000, Kongres Papua di Jayapura 29 Mei-4 Juni 2000. Pengadilan ini menunjukkan dengan jelas kebingungan pemerintah dalam menghadapi dinamika sosial politik di Papua karena secara hukum ketiga peristiwa tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mempersalahkan tokoh PDP tanpa sekaligus mengadili pemerintah yang telah memperbolehkan pelaksanaan ketiga peristiwa besar tersebut. Kasus terakhir yang menyedot perhatian publik secara luar biasa adalah proses pengusutan perkara pembunuhan Theys H. Eluay yang makin kabur dan makin tidak tuntas dengan banyaknya tim yang ditunjuk untuk melakukan pengusutan. Hingga akhir tahun pemerintah belum mampu menyingkapkan perkara yang amat melukai hati masyarakat Papua tersebut. i. pemerintahan yang bebas KKN Pemerintahan yang bebas KKN 1. Wakil Walikota Jayapura berjanji mengusut penyelewengan beras Opsus (29/4), 2. Bupati Manokwari mengeluarkan ultimatum bagi Camat yang tidak bertugas (29/4), 3. Penghentian kasus dugaan korupsi proyek Talud Bappedalda Irja (9/4), 4. Penyelewengan beras Opsus di Desa Makbalim Kecamatan Salawati (8/5), 5. Pemilihan Bupati Jayapura dinilai primordialistik (10/5), 6. Masalah dugaan money politics dalam pemilihan Bupati Paniai (25/5), 7. Mantan dirut PDAM Sorong dinyatakan kabur (29/5), 8. Mantan Kabag TU Dinkes Irja divonis 10 bulan penjara (31/5), 9. Tindakan Bupati Mimika terhadap camat yang tidak bertugas (12/10), 10. Dugaan money politics dalam pemilihan bupati Sorong (20/10, 30/10), 11. Sejumlah camat di wilayah Kabupaten Jayapura akan ditindak (12/12, 14/12, 18/12), 12. Penyelewengan dana veteran (20/12), Ikut serta dalam pemerintahan 13. Musda Golkar di Jayapura (10/2), 14. Ketua DPRD Mimika meminta masyarakat tidak ikut campur urusan pemerintah (22/3), 15. Pertentangan eksekutif dan legislatif Sorong (25/5), 16. Bupati dan wabup Puncak Jaya terpilih (17/7), 17. Ramses Wali mundur dari bursa calon bupati Jayapura (20/7), 18. Gubernur Irja mendukung pemilihan megawati (22/7), 19. 8 pasang calon Walikota Sorong dan wakilnya (31/8), 20. Bupati Jayapura dan Wabup terpilih (17/9), 21. Penetapan Bupati Timika dan wakilnya (17/9) 22. Dan dinyatakan cacat hukum oleh MA (22/10), 23. LMA Malamoi akan menurunkan paksa bupati dan wabup Sorong (9/10), 24. Bupati Sorong dan wakilnya terpilih serta tanggapan masyarakat (13/10, 15/10, 17/10), Pemerintah yang bebas KKN kiranya makin menjadi impian karena birokrasi di segala tingkat makin gagal melepaskan diri dari budaya korupsi. Umumnya, kemelut pemilihan sejumlah bupati dan walikota selama 2001, atau kericuhan saat penjaringan CPNS lebih mudah dilihat namun KKN di kampung-kampung yang jauh dari jangkauan media jauh lebih sulit ditangani tetapi justru amat menyengsarakan masyarakat yang sudah memiliki keterbatasan akses kepada lalu lintas barang dan jasa, infrastruktur, fasilitas sosial, dan fasilitas umum. Sebagai contoh adalah berbagai penyelewengan beras opsus yang terjadi di Biak Timur, Jayapura, dan Sorong yang melibatkan oknum Camat atau pejabat lain. Tindakan sedemikian amat menyengsarakan masyarakat karena langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak tetapi ternyata justru lebih sulit diberantas. Seperti dicatat dalam kronik, kericuhan pemilihan bupati/ walikota beserta wakilnya menjadi penanda bagi perubahan tata sosial dalam masyarakat Papua yang dikondisikan oleh arus Papuanisasi. Budaya KKN, primordialisme sempit, kepentingan partai-partai politik, dan kepentingan pribadi, bercampur menjadi satu kekuatan yang sulit dikendalikan oleh hukum manapun. Sebagai contoh adalah kasus pemilihan Bupati Timika, yang ditolak oleh LEMASA dan bahkan kemudian dinyatakan cacat hukum oleh Mahkamah Agung sebagai kekuatan hukum tertinggi tetapi senyatanya pilihan DPRD Mimika tidak berubah sedikitpun! Kericuhan dalam bentuk tekanan massa terjadi di Sorong saat pemilihan Bupati Sorong. Kelompok-kelompok pendukung masing-masing secara membabi buta memperjuangkan pasangan masing-masing tanpa mempedulikan proses hukum dan politis di lembaga DPRD. Akibatnya adalah bentrokan fisik antar para pendukung calon, pemalangan, perusakan, sehingga akhirnya polisi harus turun tangan. Meski dalam tingkat lebih rendah, situasi serupa terjadi juga di Jayapura saat DPRD Kabupaten Jayapura memilih pasangan Bupati dan Wakilnya. Dari proses pemilihan itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa impunitas tidak hanya melindungi TNI dan Polri tetapi telah meluas dengan kadar yang sama ke tingkat Bupati/ Walikota. Hukum senyatanya tidak mampu menjamah mereka sehingga kembali masyarakat menjadi korban. i. kebebasan mengungkapkan pendapat, termasuk aspirasi M Kebebasan berekspresi 1. Walk-out, demo, dan bentrokan saat pembahasan RUU Otsus di GOR Jayapura (28/3), 2. Philipus Murib meninggal saat terjadi bentrokan polisi dan pendemo menolak Otsus di GOR Cenderawasih, Jayapura (29/3), 3. Ratusan mahasiswa Uncen dan rakyat Papua melakukan mimbar bebas untuk menolak Otsus (29/3), 4. Anggota Tim Steering Committee Forum Kajian Otsus menyesalkan terjadinya bentrokan (29/3), 5. John Ibo mengharapkan pemikiran tentang Otonomi dan Merdeka ditempatkan secara proporsional (30/3), 6. Kelompok pemuda Oksibil menyandera tiga anggota DPRD Jayawijaya dengan tuntutan agar pemerintah memperhatikan wilayah tersebut (4/4), 7. Masalah perjuangan PDP dinilai masih dalam konteks wacana (15/5), 8. Protes pihak PWI Reformasi dan AJI Papua terhadap tindakan Ditserse Polda (8/6), 9. Demo masyarakat Puncak Jaya meminta pembatalan Bupati terpilih dengan alasan bukan putera daerah (11/6), 10. Perdebatan calon Bupati dan wakilnya untuk Kabupaten Mimika (5/7), 11. Masyarakat Sentani menuduh anggota DPRD Kabupaten Jayapura memeras calon Bupati/ Wabup (17/9), 12. Demo penolakan Bupati dan Wabup Timika terpilih (20/9), 13. SSP Biak berdemo soal miras, judi, KKN di Biak (9/10), 14. Kapolres Sorong menangkap dua WNA karena melakukan orasi politik (16/10), 15. Demo ke kantor DPC PDIP Kota Jayapura dan perdebatannya (18/10), 16. Sonamapa demo soal kematian Theys (11/12, 13/12, 18/12, 22/12) Pengungkapan pendapat dalam wujud demo, unjuk rasa, atau pemalangan makin biasa di berbagai tempat di Papua, khususnya di lingkungan perkotaan. Pelaku unjuk rasa tidak hanya terbatas pada mahasiswa atau pejuang politik tetapi juga guru, tenaga medis, kelompok perempuan, atau warga masyarakat biasa. Pemalangan biasanya dilakukan oleh warga masyarakat atau mahasiswa. Masalah yang disuarakan juga makin beragam: pelanggaran HAM, miras, perjudian, upah yang layak, pelayanan medis, hak ulayat, pelurusan sejarah, aspirasi M, hingga hak menentukan nasib sendiri. Dengan demikian, boleh dikatakan bahwa suasana umum untuk menyuarakan ketidakadilan melalui tekanan massa bukanlah hal yang tabu. Dilihat dari reaksi aparat kepolisian, pada umumnya polisi makin mampu memberikan ruang sewajarnya bagi demo atau aksi massa tersebut sejauh masalah yang disuarakan tidak terlalu bersinggungan dengan wilayah politik kekuasaan dan tidak menggunakan kekerasan. Kebebasan pers untuk mengungkapkan kenyataan ketidakadilan dalam masyarakat di berbagai bidang juga lebih leluasa meski masih dengan gampang ditemukan ‘jual beli berita’ di media massa oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Hal terakhir ini amat berkaitan dari suasana umum di Indonesia.  Pemalangan Cara pengungkapan pendapat dengan ‘pemalangan’, perlu dinilai secara kritis. Pemalangan merupakan alat tawar menawar masyarakat Papua untuk mencapai tuntutannya. Dalam sejumlah kasus yang muncul selama 2001, pemalangan menjadi sarana terakhir yang ampuh untuk memaksa pihak penguasa atau pengusaha mau membicarakan tuntutan keadilan (hak ulayat, aspirasi politik, dsb). Tetapi dalam kasus-kasus lain, pemalangan menjadi semacam pemaksaan kehendak oleh massa kepada individu tanpa dasar hukum. Pemaksaan ini menjadi makin dianggap biasa dan seakan-akan harus diterima atau dianggap sah. Sebagai contoh dapat dilihat dalam proses penjaringan CPNS di Kabupaten Jayawijaya dimana pihak yang tidak diterima sebagai pegawai melakukan pemalangan hingga akhirnya DPRD turun tangan. Contoh lain adalah pemalangan lahan transmigrasi oleh pemilik hak ulayat yang mengklaim pembayaran tanah yang belum beres. Pemaksaan kehendak massa kiranya perlu ditangani serius jika masyarakat tidak hendak jatuh dalam demokrasi massa yang semata-mata bersandar pada jumlah tanpa memperhitungkan kebebasan individu dan perangkat hukum yang mengatur segala sesuatu yang dipersengketakan. Pembiaran pemalangan secara berlarut-larut akan berdampak pada lunturnya kepastian hukum yang pada gilirannya menggerogoti tingkat kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat Papua sendiri secara keseluruhan.  Bicara politik Ruang kebebasan berpendapat menjadi lebih sempit saat masyarakat bicara mengenai GERASEM, pengibaran bendera Papua, pelurusan sejarah Papua, atau tema ‘hak menentukan nasib sendiri’ (rights of self-determination). Sangat jelas bahwa wilayah yang dimasuki oleh tema itu adalah wilayah status politik Papua dalam tata kenegaraan Indonesia yang amat sensitif. Dilihat dari tanggapan aparat negara, terdapat perbedaan mencolok antara suasana tahun 1998-2000 dengan tahun 2001. Keleluasaan untuk mengibarkan bendera Papua, membicarakan aspirasi M, pelurusan sejarah, secara hukum tidak ada lagi. Tanda yang paling jelas adalah proses persidangan PDP yang didakwa makar dengan fakta-fakta utamanya justru memperkarakan status politik Papua: 12 November 1999, 1 Desember 1999, 23-26 Februari 2000, 29 Mei-4 Juni 2000. Tanda lain yang lebih menggarisbawahi sikap pemerintah adalah pengerahan kekuatan represif untuk membungkam GERASEM, seperti penambahan pasukan militer di wilayah perbatasan dan yang dianggap rawan, pelarangan dan razia atribut Papua Merdeka, dan pembunuhan tokoh politik Papua. Ditinjau dari segi penyelesaian masalah Papua, pembungkaman aspirasi politis hanya bersifat menyimpan api dalam sekam. Energi perlawanan rakyat tidak akan padam justru makin bertambah kuat dan tersimpan di bawah permukaan. Seharusnya pemerintah mengupayakan tercapainya dialog politik demi menyelesaikan masalah status politik Papua. Tanpa pernah menghadapi inti masalah dalam kerangka hukum dan demokrasi, kebijakan pemerintah yang dihasilkan selalu bersifat kasuistik, parsial, dan represif. 2.2. pemain-pemain kunci Seperti halnya hak-hak ekososbud, dalam hal hak sipil dan politik juga perlu dianalisis berbagai pemain kunci yang ambil peran menentukan dalam dinamika sosial politik Papua selama 2001. 2.2.1. pemerintah pusat dan daerah Ditinjau dari perangkat hukum yang disediakan bagi pemerintah, Indonesia memiliki perangkat hukum di bidang HAM yang memadai karena telah diadopsi dalam UUD 1945 khususnya Amandemen Kedua. Persoalannya sekarang adalah apakah perangkat hukum tersebut efektif dan memiliki kewibawaan politis! Sejumlah unsur di bawah menunjukkan gambaran kinerja pemerintah di bidang hak sipil dan politik.  Menempuh jalan kompromi Selama 2001, pemerintah memiliki fokus perhatian yang amat lain dalam hal menangani dinamika sosio-politis di Papua. Kebijakan Pemerintah Pusat tetap tidak memperlihatkan kemauan politis untuk mencapai satu penanganan masalah Papua yang menyeluruh hingga seluruh gejolak politis terjawab. Pemerintah Pusat belum menunjukkan tanda untuk berani mengadakan dialog politik guna membicarakan masalah status politik Papua atau sekurang-kurangnya menggali dan membicarakan secara obyektif akar konflik politik di Papua selama ini. Bahkan dalam perancangan RUU Otsus, Jakarta tetap bersandar pada pola Orde Baru dengan secara cukup keras memperjuangkan RUU Otsus versi Departemen Dalam Negeri tanpa mau mengadopsi kepentingan propinsi. Dalam hal itu, Pemerintah Propinsi terbukti lebih serius menangani persoalan politis Papua dengan mencari jalan tengah melalui perancangan, penggodokan, hingga lobi keras di DPR RI supaya draft RUU Otsus versi Papua diterima. Langkah yang ditempuh Pemda Papua adalah dengan menampung pendapat masyarakat dan membicarakannya meski pihaknya tahu bahwa langkah tersebut tidak populer. Jalan ini memang kompromi tetapi sekaligus langkah realistik yang dapat mengurangi ketegangan politis, risiko korban, sekaligus membuka langkah baru. Pembahasan Otonomi Khusus tak pelak lagi menjadi fokus utama pemerintah daerah sehingga betul menyerap segala sumber daya manusia dan dana dalam memperjuangkannya. Karenanya tak heran kalau sejumlah persoalan lain terpinggirkan dan kurang ditanggapi. 1. kelemahan SDM di tingkat aparat pemerintah Perjalanan tahun 2001 menunjukkan bahwa mutu SDM aparat pemerintah makin lemah seiring dengan situasi umum yang ada di Indonesia. Aparat pemerintah makin tidak didasarkan pada kecakapan manajerial dan wawasan kenegaraan yang memang didukung oleh kekuatan politis tetapi semata-mata bersandar pada kekuatan massa dan primordialisme sempit. Bukan rahasia lagi -meski amat sulit dibuktikan di muka hukum– bahwa permainan uang telah menjadi bagian dari proses pemilihan aparat pemerintah sehingga mengalahkan pertimbangan profesionalisme seseorang. Pemilihan bupati/ walikota beserta wakilnya tak pernah luput dari segala macam kericuhan yang berbuntut pada bentrokan antar kelompok pendukung calon. Lebih daripada itu, pemekaran kabupaten terkesan ‘asal jadi’ seperti Kabupaten Puncak Jaya atau Paniai, karena lebih didasarkan pada prinsip memenuhi tuntutan kelengkapan instansi—instansi yang mutlak perlu sebagai sebuah kabupaten atau kota, seperti kelengkapan kantor-kantor dinas, kelengkapan DPRD, jumlah pegawai negeri, dan kelengakapan sarana serta prasarana daripada keberdayaan dan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan mudah masyarakat biasa dapat melihat bahwa relevansi sejumlah kantor dinas seperti kantor dinas perindustrian dan perdaganan atau pariwisata amat dipertanyakan di tempat seperti Puncak Jaya dimana tidak ada industri apapun dan wilayah tersebut masih digolongkan sebagai wilayah tertutup untuk wisatawan. Ditinjau dari Pendapatan Asli Daerah, kedua kabupaten tersebut menjadi contoh bagaimana pemerintahan hanya mampu berdiri karena dukungan biaya dari provinsi. 2. Terjangkiti primordialisme sempit Masyarakat menyaksikan dengan terang benderang bahwa pemilihan pejabat-pejabat makin mengikuti garis primordialisme sempit yang seakan-akan menjadi definisi dari ‘papuanisasi’ atau ‘kepercayaan kepada putera daerah’. Di satu sisi semangat ini wajar untuk diberi tempat karena selama tiga dasawarsa ciri ‘lokal’ samasekali tidak mendapat tempat bahkan dianggap berbahaya bagi persatuan dan kesatuan nasional yang seakan-akan identik dengan seragam. Akan tetapi, euforia itu ternyata berbuntut panjang dengan mempersempit arti kedaerahan menjadi sesuku, se-keluarga besar, dan akhirnya ‘pokoknya kami punya orang’. Apa saja yang bukan ‘bagian dari kami’ tidak dapat diterima meski secara obyektif memiliki keunggulan yang pantas dipergunakan untuk memimpin wilayah kabupaten atau kota. Ironisnya, calon-calon pejabat Papua justru mengeksploitasi sentimen primordial demi jabatan mereka. Rangkaian sejumlah unsur pikiran sempit tersebut kiranya akan dibayar cukup mahal oleh rakyat Papua yang mulai kehilangan sosok pemimpin, terjerumus dalam tarik menarik jabatan, dan akhirnya makin dikecewakan justru oleh ‘orang sendiri’. 2.2.2. DPR(D) Yang tetap patut dicermati adalah kinerja DPRD yang diandaikan menjadi penopang tiang demokratisasi di Papua. Kelemahan DPRD yang mirip dengan kelemahan aparat pemerintah sebenarnya tidak terlalu mengherankan jika diletakkan dalam konteks Indonesia secara keseluruhan. Sejumlah kabupaten baru memiliki DPRD karena tuntutan Undang-undang bagi sebuah pemekaran daerah meski penduduk setempat belum mencapai taraf kemandirian di sejumlah hal mendasar seperti tenaga profesional untuk DPRD, pendapatan asli daerah ybs, dsb. 3. Kelompok penguasa baru Hal yang mencolok dari demam demokrasi di Indonesia adalah kedudukan DPRD yang berubah drastis dan menjadi penguasa baru dengan segala hak dan fasilitas yang ‘harus dipenuhi’ karena mereka memiliki legitimasi tinggi sebagai wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu. Suasana ini juga telah menular ke Papua hingga ke tingkat kabupaten/ kota sehingga yang menjadi tolok ukur utama adalah bagaimana DPRD bisa menghalangi pemerintah daripada bagaimana DPRD menjadi lembaga yang mewujudkan kepentingan masyarakat secara canggih dalam perangkat hukum yang memajukan tingkat kemakmuran masyarakat dan mendorong kinerja pemerintah daerah. Gaya ini tak terhindarkan karena DPRD berisikan partai-partai pemenang pemilu 1999 dan bagian terbesar adalah warisan sistem Orde Baru. 4. Lebih berkiblat kepada partai Sebagai pewaris dari sistem kepartaian di Indonesia yang lebih bersandar pada loyalitas daripada profesionalisme, perangkat DPRD masih berisikan muka-muka lama yang senyatanya telah menghabiskan waktunya di lembaga tersebut karena mereka loyal para partainya. Ciri ini merupakan ciri umum kepartaian dan DPRD sendiri. Mutu perorangan dan keahlian berpolitik dan menjadi instansi kritis terhadap pemerintah kurang dijalankan secara jelas berdasarkan pada kriteria obyektif yang jelas. Keadaan sedemikian tidak menguntungkan masyarakat karena fokus perhatian DPRD belum menjangkau keadaan konkret masyarakat yang lebih membutuhkan kebijakan yang langsung berhubungan dengan hajat hidupnya, misalnya kontrol terhadap proporsi APBD sehingga berorientasi pada layanan umum dan sosial daripada peningkatan fasilitas pegawai, penanganan gejolak aspirasi M di sejumlah wilayah seperti Jayawijaya, Puncak Jaya, Sorong, Timika, kontrol terhadap pemerintah dalam menangani perkembangan kota atau kabupaten seperti Mimika, Sorong, Jayapura, atau Nabire. 5. Terjangkiti primordialisme sempit Seperti halnya pemerintah, DPRD juga terjangkiti penyakit primordialisme dalam menentukan susunan keanggotaan DPRD. Keadaan di DPRD lebih buruk karena di satu sisi, harus mengakomodasi suara partai-partai pemenang pemilu 1999 dan di sisi lain, menampung ciri khas ‘lokal’ atau asli wilayah yang bersangkutan. Senyatanya masyarakat lebih menyaksikan dan tak jarang terbawa arus pertentangan partai-partai dalam DPRD mengenai pemilihan bupati atau walikota, pemilihan ketua DPRD, atau isu ‘jabatan’ lainnya. 2.2.3. Tentara Nasional Indonesia (TNI) Satu hal yang menandai perilaku militer di Papua selama 2001 adalah pertikaian antara polisi dengan TNI di sejumlah tempat di Papua yang bermula dari perang mulut atau dari masalah sepele. Akan tetapi, hal tersebut serta merta menyulut bentrokan fisik yang cukup hebat mengikuti pola serupa di Jawa. Hal ini memang tidak samasekali baru tetapi sifat dan dampak yang ditimbulkan kiranya lebih hebat daripada sebelumnya: Serui, Timika, Wamena, Jayapura. Pertikaian itu tidak hanya terbatas antar anggota kedua satuan tetapi juga menyangkut masalah penanganan TPN/ OPM seperti dalam kasus Max Rumbiak di awal tahun 2001. Secara jelas bahwa Kodam memiliki garis kebijakan yang amat berseberangan dengan Polda yang berakibat pada pembiaran kelompok Max Rumbiak kembali beroperasi dengan dalih ‘dibina oleh Kodam’. Kenyataan ini amat mengejutkan karena secara prinsipial gerakan TPN/ OPM telah melakukan perlawanan bersenjata terhadap pemerintah RI dan berusaha ditangani secara militer oleh TNI. Akan tetapi, senyatanya setelah satu kelompok menyerah, justru dibiarkan kembali ke lapangan tanpa ada penanganan hukum sama sekali. Secara nasional, militer menyatakan mundur dari politik tetapi senyatanya campur tangan dalam politik dan berbagai operasi militer terhadap rakyat sipil tetap jalan terus. Dalam konteks Papua, kehadiran militer masih identik dengan operasi militer yang mengorbankan rakyat sipil. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 2 di atas yang menggambarkan pola kekerasan yang terjadi di Papua dan melibatkan militer. Kasus mencolok dan menggemparkan adalah pembunuhan tokoh politik Papua yang memicu kemarahan mayoritas orang Papua, mempertajam ketegangan antar etnis di Papua, dan menggoncangkan dinamika kehidupan bermasyarakat yang sebelumnya relatif tenang. Di sisi lain, militer sebenarnya mengalami kesulitan dalam menghadapi gerakan-gerakan perlawanan bersenjata karena di sejumlah tempat terjadi pencurian atau penghadangan yang menelan korban jiwa entah di kalangan gerakan perlawanan bersenjata, kalangan militer atau keduanya. Hal ini terjadi di Betaf, Kabupaten Jayapura, Tiom, Kabupaten Jayawijaya, Kali Kopi, Kabupaten Mimika, dan Ilaga, Kabupaten Puncak Jaya, misalnya. Kesulitan lain adalah bahwa kelompok OPM yang diandaikan sudah dapat “dibina” ternyata lepas kendali sehingga terpaksa diambil keputusan untuk memutuskan ikatan dengan anak-anak binaan itu. Hal ini dinyatakan dengan jelas oleh Komandan Satgas Intelijen Kodam XVII Trikora, Kolonel Inf Armen Tony dalam suratnya kepada Willem Onde pada tanggal 15 Juni 2001, yang berarti TNI secara resmi mengambil langkah demikian . Sesudah pernyataan itu, Willem Onde dan John Tumin Kandam ditemukan mati dibunuh juga Theys Eluay. Di Pegunungan Bintang, Paulus Kaladana menjadi lebih aktif di bawah komando Komandan Satgas Tribuana X di Hamadi. Fakta-fakta itu mengindikasikan bahwa TNI sedang dalam kebingungan untuk menempatkan diri dalam tata kenegaraan yang diperbarui dan untuk menangani gejolak sosio-politik yang tetap nyata di Papua. Dalam kebingungan tersebut, jalan yang diambil tetap pola lama yang mengedepankan pendekatan keamanan daripada hukum tetapi itupun kadangkala kabur. 2.2.4. Polri di Papua Dalam tahun 2001, peran Polri makin berusaha tampil sebagai bagian dari masyarakat sipil dan mengurus keperluan masyarakat berdasar pada prosedur hukum daripada sibuk dengan pertikaian politik. Pendekatan hukum ini cukup ditampilkan dalam sejumlah kasus yang menonjol seperti penanganan kasus penyanderaan, kasus pembunuhan Theys Eluay, kerjasama dalam pemeriksaan kasus Abepura, dan kiranya amat dipengaruhi oleh kepemimpinan Kapolda, Irjen Pol. Made M. Pastika. 6. Mencoba patuh terhadap hukum Polda Papua coba mengambil langkah berani dengan memilih jalan hukum saat diadakan penyelidikan dalam kasus Abepura. Jalan ini tidak semudah diucapkan atau banyak digembar-gemborkan oleh kalangan politisi yang terjerat berbagai kasus berat KKN karena senyatanya berarti kehilangan previlege yang sebelumnya dimiliki secara kukuh. Kepatuhan ini juga tidak terjadi dengan serta merta. Pergulatan pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang mau tunduk terhadap hukum tersirat dalam sejumlah tindakan oleh sejumlah anggota kepolisian yang enggan, mengganggu, hingga menolak kerjasama dengan pihak KPP HAM. 7. Terbuka dan terlibat dalam penyelesaian konflik secara damai Polda juga ambil sikap terbuka dengan kesediaan berunding dalam menangani kasus sandera yang cukup melelahkan dan mempertaruhkan reputasi pemegang jabatan di jajaran kepolisian pada saat itu. Baik kasus Merauke maupun kasus Ilaga tidak mudah ditangani karena berbagai unsur: sandera adalah warganegara asing, lokasi penyanderaan yang tidak mudah dijangkau, tuntutan sandera yang hampir mustahil dipenuhi, liputan media massa dalam dan luar negeri, dan tarik menarik kekuatan politis. Di tengah segala macam kesulitan, kepolisian coba membuka ruang berunding dan secara serius menangani masalah setahap demi setahap bersama dengan pihak mediator. Keterlibatan Polri terbukti dengan langkah-langkah formal yang tertuang dalam surat-surat pernyataan yang dikeluarkan. Dari segi ini dapat dikatakan bahwa polri mengalami kemajuan yang berarti dalam menangani kemelut massa karena sandera berhasil dibebaskan dengan selamat tanpa melalui jalan kekerasan sehingga tidak jatuh korban. Contoh lain yang mencolok adalah pengendalian reaksi massa saat Ketua PDP dibunuh, diarak ke Sentani, dan akhirnya dikuburkan. Kembali pengendalian tanpa kekerasan bahkan tanpa pengerahan kekuatan pasukan dan senjata secara kasat mata. Langkah pengendalian konflik tanpa kekerasan kiranya perlu dipelajari dan dikembangkan secara terencana oleh Polda agar terus menjadi bagian profesionalisme polisi. 8. Mandiri dalam bersikap Kemandirian ditujukkan oleh Polda Papua dalam sejumlah peristiwa penting seperti penyanderaan di Merauke dan Ilaga, Puncak Jaya, atau kasus penculikan dan pembunuhan Theys Eluay. Dalam kasus penyanderaan, Polda dengan gigih memperjuangkan penyelesaian damai sedangkan dalam kasus terakhir, Polda menyelidiki kasus pembunuhan Theys hingga batas-batas kemampuan dan kekuasaan yang dimiliki sebagai aparat kepolisian. Secara cukup jelas, Kapolda Papua berulangkali menyatakan keterbatasan hukum dan politis untuk mengungkapkan seluruh hasil investigasi sehingga meminta lembaga yudikatif maupun pemerintah menindaklanjuti dengan langkah hukum dan politis yang lebih kuat. Alih-alih, pemerintah justru mengambil langkah ganjil dengan membentuk KPN yang tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Hasil penyelidikan Polda Papua yang cukup canggih akhirnya tenggelam dalam kekaburan isu lain yang muncul di Papua. `Polda juga mencoba untuk ambil jarak dari politik praktis dan tidak berusaha dipengaruhi kekuatan-kekuatan politis lainnya untuk mengedepankan kekerasan fisik. Sikap ini muncul tatkala sejumlah isu besar muncul dalam kaitan dengan proses merancang RUU Otonomi Khusus, masalah pengibaran bendera, masalah keamanan masyarakat. 2.2.5. Presidium Dewan Papua (PDP) PDP tampil dengan gaya yang sudah baku: bersandar pada mandat kongres, memberikan arahan kepada masyarakat untuk menolak otonomi khusus, melakukan perjuangan lobi di tingkat nasional dan internasional. Ketiga unsur ini menjadi ciri corak PDP selama 2001 di bidang politik . Di bidang HAM sendiri, PDP kurang ambil peran dalam sejumlah kasus yang menonjol selama 2001 baik di bidang hak ekonomi, sosial, budaya seperti pelbagai kasus-kasus KKN, kasus-kasus pelayanan kesejahteraan masyarakat yang buruk, maupun hak sipil-politik seperti penyanderaan di Merauke dan Ilaga, proses penyelidikan KPP HAM, peristiwa Wasior, ketegangan etnis dan agama di Wamena. Pelbagai hal yang telah diuraikan di atas kurang mendapat perhatian dari PDP. Kurang diketahui alasan mana yang menjadi dasar PDP tetapi boleh jadi karena PDP merupakan badan politis rakyat Papua sehingga lebih mementingkan wacana politis ketimbang wacana Hak Asasi Manusia. 2.2.6. TPN/ OPM Selama 2001 kegiatan TPN/ OPM kembali hangat dibicarakan di berbagai lapisan kehidupan masyarakat karena tampil dengan berbagai aksi di berbagai tempat di Papua. Dalam laporan media massa, TPN/OPM terlibat dalam sejumlah penyerangan atau perampasan senjata di sejumlah tempat seperti Kali Kopi, Betaf, Sinak, Ilu, Ilaga, dan Merauke. Jika ditempatkan dalam konteks sejarah perlawanan TPN/OPM, tindakan-tindakan TPN/OPM sebenarnya tidak jauh berbeda dari pola yang sudah terjadi dalam tahun-tahun sebelumnya: baik dari segi sasaran, target, dan tuntutan. Namun ada satu unsur yang patut dicermati, yakni bahwa kalangan TPN/OPM makin terbuka untuk penyelesaian masalah secara damai dan tanpa kekerasan. Tanda-tanda ini cukup nyata terutama dalam peristiwa penyanderaan dimana kedudukan TPN/OPM amat kuat dibandingkan pihak manapun. Dalam kasus-kasus tersebut TPN/OPM ternyata bersedia berunding tahap demi tahap hingga akhirnya dicapai kata akhir secara damai. Tanda ini cukup menjanjikan untuk menangani konflik di Papua secara damai dan melalui jalan perundingan. Di sisi lain, tanda yang sama juga menunjukkan adanya keterbukaan baik di kalangan OPM maupun di kalangan pemerintah dan aparat keamanan untuk menyelesaikan masalah secara damai tanpa mendatangkan korban jiwa. Pembebasan sandera secara damai kiranya belum pernah terjadi sebelumnya tetapi juga kesediaan pihak aparat keamanan untuk tidak melancarkan operasi militer merupakan satu langkah maju. Di sisi lain ternyata sejumlah faksi OPM tetap diperalat oleh TNI seperti terjadi dengan Paulus Kaladana yang diperalat TNI, Tadeus Yogi, Maks Rumbiak, atau Willem Onde. Kesaksian sejumlah laporan menyebutkan bahwa TNI menjadikan legitimasi bagi sejumlah operasi militer di Papua. Memang belum ada bukti legal-formal tetapi kesaksian masyarakat dan kemiripan pola kerja TNI cenderung mengarah kepada kesimpulan tersebut. Kalangan gereja-gereja telah beberapa melaporkan keadaan di Paniai, Pegunungan Bintang, dan Merauke tetapi belum pernah ada langkah hukum baik dari pihak pemerintah daerah maupun aparat keamanan dan militer. 2.2.7. Kalangan LSM dan pekerja HAM Wajah LSM dan pemerhati serta pekerja kemanusiaan di Papua selama 2001 makin menonjol terutama dalam melakukan advokasi hak-hak sipil dan politik. Kalangan LSM Papua seperti ELSHAM, LBH Papua, Kontras Papua, LP3BH dan SKP Jayapura (Lembaga di bawah Gereja Katolik Keuskupan Jayapura) giat melakukan investigasi terhadap berbagai kasus yang muncul, melakukan pelatihan-pelatihan hukum dan HAM bagi masyarakat di tingkat akar rumput, dan melakukan kampanye kasus di tingkat nasional dan internasional. Hal terakhir ini mendapat perhatian penuh terutama dari ELSHAM yang coba menyuarakan masalah HAM di Papua ke dunia internasional. Jumlah LSM di bidang HAM sendiri mengalami kemajuan dan tidak hanya terpusat di Jayapura tetapi juga di kota-kota kabupaten lainnya. Di Jayapura sendiri berkembang ALDP, di Merauke PAHAM, di Nabire YABIMU, di Manokwari LP3BH, di Timika YAHAMAK. Di kalangan gereja-gereja sendiri makin dikembangkan badan yang khusus menangani masalah keadilan sosial seperti SKP KAM, Biro Keadilan dan Perdamaian GKII, Biro HAM dan Hukum Sinode GKI di Tanah Papua. Segi lain yang dikembangkan oleh kalangan LSM, khususnya FOKER LSM Papua, adalah dialog interaktif di TV lokal dari radio mengenai sejumlah perkara penting yang muncul di perjalanan tahun 2001 seperti KKN, Otonomi Khusus, hubungan antar agama, masalah kamtibmas di Papua, pengadilan HAM, konsep komisi kebenaran dan rekonsiliasi, dsb. Kalangan LSM juga menerbitkan tabloid JUBI sebagai media untuk mengikuti dan menyebarluaskan perkembangan masalah HAM di Tanah Papua secara lebih teliti. Pengaruh yang mulai ditanamkan oleh kalangan LSM bidang HAM adalah bahwa masyarakat Papua mulai fasih bicara mengenai “hak-hak dasar, HAM, pelanggaran HAM”, bahkan, tak jarang dengan mudah memakai istilah-istilah berat seperti “genosida, pelanggaran berat HAM, kejahatan negara, kejahatan terhadap kemanusiaan” untuk menengarai sejumlah peristiwa kekerasan yang terjadi di Papua. Di satu sisi, pengaruh tersebut amat penting dikembangkan supaya HAM tidak lagi dijadikan barang tabu yang tidak pantas dibicarakan terbuka atau disamakan begitu saja dengan “melawan pemerintah”. Tetapi di sisi lain, masyarakat dan kalangan LSM perlu memperluas dan mendalami pengertian HAM dan segala seluk beluk prosedur hukum yang termasuk di dalamnya sehingga sungguh tepat dan berdasar saat memakai istilah-istilah kunci di dunia HAM yang amat berat seperti genosida, pembantaian massal, kejahatan terhadap kemanusiaan dan sejenisnya. Pendalaman ini amat penting tidak hanya supaya ketepatan dan mutu laporan terjaga tetapi juga agar istilah-istilah kunci di bidang hukum HAM tidak keropos dan menjadi slogan belaka. Segi khusus dalam bidang HAM yang makin mendapat perhatian tersendiri adalah penanganan hak-hak perempuan. Kesadaran ini makin diutarakan dan diungkapkan secara lebih jelas oleh sejumlah LSM yang memfokuskan perhatian pada masalah perempuan seperti LP3A, JKPIT, KKW, Komnas Perempuan, P3W. Perhatian yang cukup menonjol di bidang ini memberikan pengaruh positif dalam memperluas cakrawala pemahaman HAM dan tak jarang memberikan kritik dari segi yang jarang disinggung oleh publik, seperti kesetaraan gender, kekerasan dalam rumah tangga, partisipasi kaum perempuan dalam politik, peran perempuan dalam adat. Perkara yang mendapat perhatian khusus dari masyarakat, LSM, kalangan agamawan, pemerintah, polri dan TNI, adalah penyelidikan kasus Abepura 2000 yang dilakukan oleh Komnas HAM melalui KPP HAM. Untuk pertama kalinya, perkara dugaan pelanggaran HAM di Papua mendapat penanganan hukum yang memadai. Langkah ini tidak datang begitu saja melainkan berkat kerja keras dari kalangan LSM dan kalangan agamawan yang telah memperjuangkan agar suara korban didengarkan dan ditindaklanjuti dengan penanganan hukum. Hingga akhir tahun 2001 dengan jelas dicatat bahwa tidak ada langkah lanjutan dari pihak Kejaksaan Agung terhadap perkara Abepura dan dibiarkan mengambang. Pertanyaan kritis sekarang adalah sejauh mana telah terbangun kerjasama sinergis antar berbagai LSM demi pemberdayaan masyarakat yang lebih menyeluruh? Pertanyaan tidak baru samasekali tetapi tetap menjadi pertanyaan kunci bagi kalangan LSM yang mengklaim ‘bekerja bagi rakyat dan ada di pihak rakyat, bukan di pihak pemerintah’. 2.2.8. kalangan pemimpin agama Sepanjang tahun 2001 para pemimpin makin bersuara dan pro-aktif menanggapi perkembangan masyarakat. Perkembangan ini merupakan tanda baru yang patut diperhitungkan. Kalangan agama-agama di satu sisi mulai melintasi batas-batas masing-masing dan di sisi lain, berdialog secara konstruktif baik antar agama maupun dengan kebutuhan masyarakat, keprihatinan masyarakat, dan kebijakan pemerintah. Peran yang cukup menonjol dimainkan oleh kalangan agama-agama adalah peran mediasi. Peran ini tampak amat nyata dalam kasus-kasus penting seperti kasus penyanderaan Willem Onde (Merauke) dan Titus Murib (Ilaga), kasus Wasior, atau kasus Theys Eluay. Peran penengah itu makin perlu dikembangkan ketika konflik telah membuat sekat-sekat pemisah antar kelompok masyarakat, antara masyarakat dengan pemerintah, antara masyarakat dengan TNI dan Polri, antara pemerintah dengan TNI dan Polri, antara masyarakat dengan DPRD dst. Sejauh ini peran pemimpin agama, khususnya agama Kristen, tetap diakui oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Unsur-unsur yang dimainkan dalam mediasi pada umumnya tidak disiapkan sebagai program kerja melainkan muncul sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat yang mendesak, seperti : • menjadi jembatan terpercaya: unsur ini terjadi dalam perundingan baik dengan kelompok Willem Onde atau Titus Murib. Wakil dari gereja-gereja sungguh berusaha agar di satu sisi tetap netral tetapi sekaligus mendorong agar masalah segera diselesaikan dengan membebaskan sandera dalam keadaan selamat. Saat berunding kredibilitas gereja-gereja sungguh dipertaruhkan di hadapan pemerintah, masyarakat, TNI, Polri, TPN/OPM, dan dunia internasional. • menjernihkan situasi: unsur ini menonjol dalam sejumlah seruan yang dikeluarkan bersama oleh kalangan pemimpin agama Kristen dan Islam dalam sejumlah insiden besar selama 2001. Peran ini dijalankan di saat masyarakat mengalami ketakutan atau ketegangan antar pihak-pihak yang berkepentingan seperti kalangan pejuang politik, pemerintah, TNI, Polri, ataupun kalangan LSM. • mencari jalan keluar: unsur ini coba terus dikembangkan saat situasi masyarakat mengalami kebuntuan akibat insiden kekerasan yang terjadi selama tahun 2001. Unsur ini tidak mudah dijalankan mengingat jalan keluar damai selalu berarti keterlibatan semua pihak untuk menahan diri dari penggunaan kekerasan, bersedia berunding, mencapai kata sepakat, dan melaksanakannya. Kesulitan yang secara nyata muncul adalah bahwa tidak jarang hukum formal terpaksa agak diparkir sejenak demi kepentingan yang lebih besar, yakni menghindari jatuhnya korban. Pertanyaannya adalah bahwa apakah peran mediasi kalangan agama hanya terbatas pada kalangan Kristen dan Islam atau dapat diperluas kepada kalangan agama-agama lain seperti Hindu, Budha, dan Konghucu. Lebih lanjut apakah peran mediasi kalangan agama memang seluruhnya berhasil? Jika ditilik lebih dekat, seperti saat melakukan perundingan di Wasior, kalangan agama-agama mengalami kebuntuan karena tidak mempertahankan kenetralan dengan meminta ‘petunjuk’ dari Kodam XVII/ Trikora mengenai pembentukan Tim Investigasi untuk Kasus Wasior padahal seharusnya dia lebih berurusan dengan Polda karena menyangkut gangguan ketentraman masyarakat. Kalangan agama-agama gagal menjalankan misi mediasi karena kurang mampu mempertahankan sikap netralitas dan mementingkan kepentingan korban. Kalangan agama-agama sendiri kiranya perlu mengembangkan ketrampilan untuk mengembangkan metode penanganan konflik dengan cara menjadi mediator yang terbukti efektif di sejumlah tempat di Papua. Pengalaman yang berharga tersebut perlu diolah dan direfleksikan secara serius agar terwujud dalam pola hubungan timbal balik yang konstruktif antara pemerintah, DPRD, Polri, dan TNI, dan masyarakat. Kalangan agama-agama tidak bisa lagi bersandar semata-mata pada kharisma dan kebijakan spontan dalam menangani masalah. Perlu dipikirkan kerangka penanganan masalah yang bersifat jangka panjang yang mampu mengantisipasi berkembangnya konflik di Papua. Pembentukan lembaga khusus di bawah gereja yang mengikuti perkembangan sosial-politik di Papua merupakan langkah awal konkret. Pertanyaan berikut adalah apakah sejumlah lembaga di bawah naungan gereja dapat diandalkan secara teknis-profesional guna melayani perkembangan masyarakat? Apakah lembaga yang didirikan di bawah lembaga-lembaga agama untuk menangani masalah keadilan mampu bekerja maksimal dan memiliki identitas tersendiri berhadapan dengan kalangan LSM yang mengerjakan pekerjaan yang sama? Satu hal lain yang makin menonjol dari peran agamawan, terutama gereja-gereja, adalah keterlibatan sejumlah tokoh agama dan penyerapan simbol-simbol kekristenan dalam gerakan aspirasi M. Gejala ini makin meluas terutama segi terakhir. Hampir dalam setiap ungkapan aspirasi M, simbol-simbol kekristenan seperti ayat-ayat Alkitab, lagu-lagu, salib, menjadi bagian tak terpisahkan karena menjadi bagian dari ‘identitas Papua’ meski tidak secara verbal diungkapkan. Jika ditempatkan dalam konteks Indonesia secara umum, kecenderungan ini kiranya mengikuti gaya yang sedang laku dalam pentas politik Indonesia yang menyerap simbol-simbol agama dalam pertarungan politis guna merebut basis massa. Dalam konteks Papua, kiranya gaya ini patut dicermati dan direfleksikan oleh kalangan gereja-gereja jika hendak mempertahankan fungsi mediasi yang mengatasi segala kepentingan politis. Selain itu, risiko lain yang untuk sebagian sudah terjadi di bagian lain di Indonesia adalah sektarianisme yang makin memecah belah masyarakat dan membangkitkan permusuhan hingga konflik berdarah yang tak terdamaikan. Jika kalangan gereja-gereja di Papua hendak membangun “Papua Tanah Damai” kiranya perpecahan melalui pintu sektarianisme perlu dijaga secara ketat. 2.2.9. komunitas internasional Selama tahun 2001, komunitas internasional makin terinformasi mengenai keadaan hak asasi manusia di Papua berkat berbagai upaya lobi kalangan LSM maupun kalangan agama-agama dan tentu saja kalangan PDP. Meski demikian, perhatian komunitas internasional umumnya bersifat kasuistik dan terbatas pada kasus-kasus hak-hak sipil-politik, seperti kasus Theys meski kurang memberikan perhatian pada kasus-kasus HAM seperti Abepura. Perhatian dunia dapat dipilah-pilah dalam beberapa kelompok, yakni kelompok LSM atau Ornop (di dalamnya termasuk kelompok gereja-gereja), kelompok negara, kelompok regio negara-negara, dan badan dunia di bawah PBB seperti Komisi HAM PBB. Kelompok LSM atau Ornop kiranya merupakan kelompok yang telah lama memberikan perhatian pada keadaan masyarakat di Papua entah melalui cabangnya atau melalui perhatian khusus. Dalam tahun 2001, Human Rights Watch memberikan perhatian khusus mengenai kasus Abepura 2000 dengan kunjungan yang dilakukan di Papua. Dewan Gereja Sedunia juga memberikan perhatian kepada masalah hak asasi manusia di Papua khususnya saat dilangsungkan sidang Komisi HAM PBB di Geneva. Sebenarnya kalangan LSM internasional juga memberikan pendampingan di bidang kesehatan dan pendidikan tetapi kurang diliput oleh media sehingga terkesan kurang bergema padahal perhatian mereka amat berarti bagi masyarakat di pedalaman dan telah berlangsung cukup lama seperti halnya WVI (World Vision Indonesia) dan MSF (Medicine Sans Frontier) yang memiliki cabang di Wamena. Di bidang lingkungan hidup CI (Conservation Internasional) dan WWF (World Wildlife Fund) juga merupakan bentuk perhatian kalangan LSM Internasional terhadap keadaan masyarakat di Papua. Di tingkat forum kerjasama regional , tercatat bahwa Uni Eropa, Forum Pasifik, cukup banyak memberikan tanggapan terhadap keadaan di Papua seperti halnya kasus pembunuhan Theys Eluay. Forum Negara Pasifik cukup membuat pusing Indonesia karena memberikan simpati kepada perjuangan politik rakyat Papua yang menuntut pengembalian kedaulatan meski secara resmi tetap mendukung kedaulatan Indonesia, termasuk Provinsi Papua. Vanuatu dan Nauru bahkan mendukung usaha perjuangan tersebut dengan mengeluarkan pernyataan resmi kepada PBB yang meminta agar majelis umum PBB meninjau kembali pelaksanaan PEPERA 1969. Selain Vanuatu, negara yang sering memberikan sorotan terhadap keadaan hak asasi manusia di Papua adalah Amerika Serikat. Dalam laporan tahunan Amerika , pokok Papua banyak mendapat sorotan khususnya dalam kerangka penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Badan PBB yang juga turut memberikan perhatian di Papua adalah UNICEF melalui kantor cabangnya di Jayapura, OCHA, dan UNHCR. Perhatian ketiga badan dunia itu cukup berbeda bobot dan tingkat keterlibatannya. UNICEF banyak bergerak bersama sejumlah LSM untuk menangani pendidikan yang mengalami kesulitan akibat konflik seperti di Lembah Baliem. OCHA untuk sementara lebih pada tingkat pemantauan. UNHCR terlibat dalam pemulangan pengungsi Papua dari PNG ke sejumlah lokasi asal mereka. Dalam hal itu mereka bekerjasama dengan pemerintah daerah dan keuskupan-keuskupan di perbatasan kedua negara. Adapun peran Komisi HAM PBB terhadap masalah Papua sendiri amat terbatas. Badan tersebut tidak memiliki kantor di Indonesia sehingga lebih merupakan semacam penampung berbagai macam usulan saat sidang tahunan dilangsungkan dimana perkara Papua bersaing keras dengan seribu satu macam perkara hak asasi manusia di dunia ini. Dengan demikian, secara nyata perannya amat terbatas dalam menanggapi aspirasi masyarakat Papua yang menginginkan uluran tangan dari badan dunia yang bergerak di bidang hak asasi manusia. Perhatian komunitas internasional ditanggapi beragam oleh khalayak ramai di Papua. Terhadap bantuan-bantuan kemanusiaan berupa sembako, umumnya masyarakat menghargai dan merasa ditolong di saat kesulitan. Terhadap tanggapan-tanggapan mengenai keadaan sosio-politis di Papua, tidak jarang bahwa masyarakat Papua berpikir bahwa dunia internasional betul-betul dapat diandalkan dan akan berbuat apapun bagi rakyat Papua. Pemahaman ini tak jarang dipertajam oleh berbagai informasi sepintas lalu yang dibawa entah oleh LSM, pemimpin agama, pejuang politik, mengenai berbagai pernyataan dunia luar yang memberi perhatian pada masalah Papua. Akibatnya, sudah tersebar di kalangan rakyat pemahaman seperti ‘masalah Papua sudah ada di PBB’, ‘masalah HAM sudah dilaporkan di Komisi HAM PBB’, atau ‘dunia internasional sudah mendukung masalah Papua’. Pemahaman ini amat berat sebelah dan tidak bersandar pada kenyataan politis yang senyatanya bertentangan dengan gambaran pemahaman masyarakat. Akan tetapi, kerumitan itu tidak juga sampai pada masyarakat biasa karena kurang ada pihak yang secara jujur membuka tabir kenyataan bahwa dunia internasional bukanlah pihak pertama dan utama yang bersedia mempertaruhkan segalanya guna memecahkan segala masalah di Tanah Papua dan demi rakyat Papua. BAGIAN 4 MENYELAMI FAKTA, MERAJUT MASA DEPAN D alam uraian-uraian terdahulu dari buku ini, telah diuraikan dan dianalisis berbagai pengalaman, pikiran dan perasaan masyarakat Papua sepanjang tahun 2001. Berbagai aspek kehidupan yang diuraikan setidaknya menggambarkan peran dari sejumlah komponen yang menciptakan perubahan baik secara langsung maupun tidak langsung di Tanah Papua. Komponen yang dimaksud, yakni: pemerintah (Pusat dan Daerah), DPRD, unsur kemasyarakatan secara umum (kalangan agama-agama, adat, pejuang politik, LSM, pemuda, dll), TNI, dan POLRI. Tidak lupa pula perhatian perlu diberikan terhadap kehadiran para pelaku ekonomi yang turut mempengaruhi dinamika kemasyarakatan di Papua, secara khusus para pelaku ekonomi yang berkaitan eksploitasi sumber daya alam. Kegiatan mereka berada dalam kesenjangan antara sistem hukum negara yang mengatur pengelolaan SDA dan pola kepemilikan Ulayat dari komunitas adat di Papua. Semua komponen ini hadir dengan berbagai wujud kegiatan, kebijakan, pola kerja, termasuk dampak yang ditimbulkan dari berbagai aktivitas yang dilakukan. Dengan demikian, uraian-uraian mengenai dinamika kemasyarakatan di Papua tetap menuntut perhatian tersendiri terhadap posisi dan peran para penentu perubahan di Papua ini. 1. Kekosongan kepemimpinan Suasana kemasyarakatan di Papua sepanjang tahun 2001 dapat dirangkumkan secara singkat: masyarakat merasa diri sebagai, “kawanan domba tak bergembala”. Suasana dimana masyarakat rasanya hampir tidak memiliki pemimpin-pemimpin yang efektif lagi dipercaya. Terdapat kekosongan kepemimpinan dan terlebih kurangnya koordinasi nyata antara unsur kepemimpinan, baik dalam dunia pemerintahan maupun dalam institusi-institusi yang memposisikan dirinya sebagai wakil masyarakat yang bertugas menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Tidak dapat disangkal bahwa selama tahun 2001 terdapat upaya-upaya dari pelbagai instansi untuk mengarahkan masyarakat; baik dari kalangan LSM-LSM, kalangan agama-agama maupun dari kalangan pemerintah muncul suara yang prihatin dan mencoba untuk memberikan arah pada perkembangan-perkembangan di Papua. Namun demikian, upaya-upaya tersebut diatas belum memadai untuk menghilangkan kesan yang kuat bahwa kepemimpinan di Papua betul berada dalam krisis berat. Ketiadaan kepemimpinan yang mantap ditengah masyarakat Papua ini, melahirkan berbagai kenyataan dimana upaya dan gerakan membawa perubahan di Papua seolah-olah hanya berjalan di tempat. Beberapa kenyataan yang diuraikan pada bagian sebelumnya mencerminkan masalah ketiadaan kepemimpinan ini. Contoh tindak kekerasan seperti penyanderaan, pembunuhan terhadap pimpinan gerakan pro-kemerdekaan Papua, pembunuhan terhadap pelaku ekonomi (kasus Wasior, Kimaam, Kali Kopi, dll), dan contoh merejalelanya korupsi serta mental proyek, merupakan wujud dari sikap masyarakat atau institusi yang perilakunya tidak terkendali, entah karena ketiadaan figur pengatur, entah karena ketiadaan penegakan aturan hukum yang berlaku. Masyarakat dibiarkan menjalani hidup secara tidak terarah, tetap menyimpan kemarahan yang tidak terungkap sehingga sewaktu-waktu mudah saja meledak dalam suatu pola kekerasan yang bahkan dapat bersifat massal. 1.1. Dampaknya pada masyarakat Masyarakat tampak sangat frustrasi akibat ketiadaan kepemimpinan yang mampu mengarahkan mereka guna mengembangkan dirinya secara manusiawi. Pelbagai gejala sosial dapat menggarisbawahi adanya frustrasi itu – beberapa contoh saja -: [a] bandingkan tingginya angka pengguna minuman keras dewasa ini berikut berbagai tindak kriminal yang dilakukan para pemabuk. [b] kecenderungan untuk menyembunyikan ketidakberdayaannya di balik praktik prostitusi yang sedang ‘naik daun’ di seluruh Papua dengan segunung risiko penyakit seksual yang mematikan . [c] penilaian masyarakat biasa terhadap para pejabat dan ‘wakil rakyat’ yang dilihat sebagai “pemboros uang saja, yang sudah tidak tahu lagi kepentingan masyarakat”; “mereka ‘studi banding’ saja! Untuk apa?”. [d] simak juga jumlah orang muda atau juga anak-anak yang terlantar di sudut-sudut jalan di Wamena, Sorong, Jayapura, Timika, Merauke, pokoknya di hampir setiap pusat kotawi di Tanah Papua ini. Maka untuk menyelesaikan problem hidup yang dialami, dengan mudah saja masyarakat memilih jalan ‘masa bodoh’, jalan ‘kebisuan’, jalan ‘nostalgia’, atau jalan kekerasan sebagai alternatif yang pertama dan utama. Unsur pikiran dan batiniah masyarakat seolah-olah berhenti total untuk menganalisa dan mempertimbangkan setiap situasi yang sedang dialami, dan untuk mencapai keputusan untuk mengatasi berbagai problem hidupnya. 1.2. Pertanyaan kunci Fenomena tersebut diatas memunculkan pertanyaan mendasar. Dengan adanya kekosongan kepemimpinan sebagaimana dimaksud di atas, siapa sebenarnya yang senyatanya menjadi pemimpin di Papua pada kurun waktu ini? Pertanyaan kunci sedemikian dapat menjadi salah satu bahan refleksi sekaligus dapat memberikan arah pada prediksi perkembangan suasana kemasyarakatan di Papua. 1.3. Kekosongan kepemimpinan dan adanya kekuasaan yang semu Ketiadaan kepemimpinan yang terpercaya dan bertanggung jawab atas hidup masyarakat di Papua, memberikan keleluasaan bagi berkembangnya beberapa kenyataan terkuat berikut ini yang akhirnya menentukan suasana sepanjang tahun 2001 maupun kemungkinan berlanjut dimasa mendatang. 1. Pertama, peranan pihak keamanan (TNI/POLRI) yang tetap menonjol dalam banyak kehidupan di Papua. Walau tidak selalu sangat kentara, peranan aparat keamanan sangat turut mempengaruhi kebijaksanaan yang diterapkan di Papua. Hal ini berulang kali menjadi perhatian kalangan LSM, kalangan agama-agama, hingga tonjolnya peran aparat keamanan dapat ditekan sedikit. Namun yang sulit untuk diatasi adalah kenyataan bahwa aparat keamanan ternyata kebal hukum (impunity) seperti tercermin dalam seruan – yang sering tidak membawa hasil – untuk mengungkapkan kebenaran dibelakang beberapa perisitiwa pelanggaran hukum. Terungkap pula dalam kenyataan bahwa sama sekali tidak diadakan investigasi obyektif dalam sejumlah kasus seperti: Wamena, Merauke, Wasior –untuk menyebutkan beberapa saja. Akibatnya hukum sangat sulit dapat ditegakkan guna menyelesaikan sejumlah masalah sosial dan tindak kriminal yang muncul di masyarakat. Misalnya, kasus pembunuhan alm. Theys yang kemudian diketahui dilakukan oleh anggota Kopassus, namun belum terselesaikan hingga saat buku ini ditulis, masih menunggu proses peradilan militer. Memang sekarang bunyinya sangat ironis kalau membaca ulang ungkapan Komandan Kopassus Tribuana X, Letkol Inf. Hartomo (tgl. 28 Oktober 2001; sekitar 10 hari menjelang pembunuhan terhadap Theys): “Kopassus yang bertugas di Papua bukanlah suatu pasukan yang harus ditakuti, sebab kehadiran pasukan khusus ini di Papua adalah untuk menjaga keamanan masyarakat bersama dengan kesatuan-kesatuan lainnya. Dengan demikian Kopassus dimiliki juga oleh seluruh masyarakat karena kesatuan ini lahir dari berada dalam masyarakat sendiri”. Selain itu, sistem pemerintahan yang berwatak militeristik seperti di Papua ini membuktikan kemandekan yang sangat serius dalam proses penegakan hukum di masyarakat. Berbagai bentuk tindak penyelewengan kekuasaan oleh penguasa lokal di Papua, seperti korupsi, minimnya pelayanan kepada masyarakat, money politics, kolusi dalam eksploitasi sumber daya alam (kehutanan, perikanan, pertambangan, dll), yang melibatkan pejabat sipil / keamanan, makin sulit untuk diselesaikan secara hukum – alias untuk sebagian besar kasus sering dipeti-eskan, dibiarkan meluap entah ke mana. Kenyataan yang kemudian ‘membakukan’ berbagai perilaku kriminal di masyarakat tanpa penyelesaian berarti dari aparat penegak hukum. 1. Kedua, ketiadaan kepemimpinan juga berperan dalam memberikan ruang kegamangan bagi kelompok – atau golongan – kepentingan manapun untuk ‘bermain di air keruh’. Mereka mudah mengarahkan masyarakat Papua untuk jatuh didalam suatu rimba konflik yang sewaktu-waktu dapat saja meledak ke permukaan dan sudah pasti menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Kenyataan demikian sudah terungkap di depan mata kita di daerah-daerah lainnya di Indonesia: Maluku, Poso, Sambas, dan sebagainya. Munculnya kelompok-kelompok potensial pencipta konflik seperti keberadaan awal Laskar Jihad di wilayah Papua, Barisan Merah-Putih, Soranda dan kelompok sejenis lainnya. Kelompok-kelompok demikian hampir selalu memulai kegiatannya dengan pola ‘penyebaran isu’ yang menyesatkan dan kemudian menimbulkan saling curiga yang akhirnya merusak relasi sosial antar masyarakat. Suasana demikian dapat saja mendorong masyarakat jatuh kedalam suatu perselisihan yang bersifat terbuka. Disisi lain, kerumitan yang sama muncul juga dalam gerakan perjuangan aspirasi M, dimana ketiadaan kepemimpinan yang nyata cukup menyuburkan menonjolnya peran dari wakil-wakilnya di lapangan yang sering kurang memiliki informasi atau pemahaman, atau yang ingin menonjolkan diri guna menguatkan kedudukannya. Kenyataan yang sama dapat mudah menyuburkan menonjolnya kelompok ‘garis keras’ yang perlahan-lahan dapat mengalihkan persepsi dan dukungan masyarakat kepada pola-pola kekerasan ketimbang jalan dialog damai yang selama ini diinginkan baik oleh pelopor gerakan aspirasi M maupun oleh komponen masyarakat lainnya. 2. Aspek kepemimpinan yang tidak efektif ini semakin mempersubur dan melahirkan praktik-praktik KKN dikalangan pejabat asli Papua yang saat ini melibatkan diri dalam format kepemimpinan birokratif di Papua. Nampak tidak ada mekanisme hukum dan sosial yang mampu menjerat perilaku para birokrat ‘asli’ maupun ‘non-asli’ ini, sehingga dana besar untuk pembangunan di Papua dewasa ini hanya pasti menuai kegagalan demi kegagalan bila masih digunakan dengan pola lama yang selama ini sudah terbukti hanya merugikan kepentingan masyarakat umum sedangkan mayoritas masyarakat Papua yang rendah tingkat kesejahteraannya, tetap hidup dalam ketidakberdayaan. Berbagai kasus kebocoran dana proyek-proyek fisik dan non-fisik selama tahun 2001, terbukti menjadi ‘lagu lama’ yang tidak akan pernah berhenti dikala sistem kepemimpinan dan penegakan hukum belum berjalan sebagaimana mestinya. Lihat saja fenomena perebutan kursi bupati-bupati di Papua yang sarat dengan praktik jual-beli suara (money politics). 1.4. Kedudukan Otonomi Khusus Dalam suasana demikian, tawaran Otonomi Khusus bagi rakyat Papua hampir tidak berdaya menembus kebekuan pilihan hati masyarakat, sehingga ditolak begitu saja tanpa permenungan yang mendalam tentang makna dan keuntungan dari tawaran tersebut. Penerapannya sendiri menjadi ajang pembuktian yang sangat menantang, dikala konsep yang kemudian diatur dalam suatu undang-undang tersendiri, nantinya diterapkan dalam sistem dan perilaku pemerintahan negeri ini yang sudah lama berlangsung secara ‘bobrok’ tak terkendali. Kemungkinan praktik KKN semakin subur dalam era Otsus mengingat melimpahnya persediaan dana yang dianggarkan bagi pembangunan. Sekaligus perlu dicatat bahwa berlakunya Otonomi juga membuka banyak peluang untuk memperbaiki keadaan di Papua ini, asal saja peluang-peluang demikian betul dimanfaatkan demi kepentingan masyarakat. 2. Jawaban-jawaban tentatif Dalam suasana yang frustasi semacam ini, muncul keinginan masyarakat untuk menjalani hidup secara tenang, bebas dari berbagai tindak kekerasan, dan lepas dari tarik-menarik kepentingan yang belakangan nyata tidak membawa perubahan sebagaimana yang dicita-citakan bersama. Keinginan ini terlontar dalam bentuk dua gerakan: 1. dalam gerakan yang gencar untuk mendefinisikan kembali perjalanan masyarakat Papua dalam kaitannya dengan kekuatan dalam dunia adat yang secara merata dimiliki oleh setiap suku yang ada di Papua. 2. dalam gerakan menciptakan “Papua Tanah Damai” . 3.1 Gerakan kembali ke adat: Pada prinsipnya adalah baik bahwa masyarakat mencari suatu pegangan yang kuat, dan untuk itu berbalik pada warisan adat-istiadat yang berisikan sejumlah pegangan hidup yang sangat luhur. Namun ada bahaya juga. Jikalau gerakan ini tidak dirasionalisasikan, gerakan berbalik pada adat dapat menjadi suatu “gerakan nostalgia” semata-mata. Seandainya demikian gerakan ini berpotensi menggiring masyarakat kembali menjadi tidak berdaya dalam menghadapi berbagai kesulitan yang tengah melanda kehidupan orang Papua dewasa ini karena lari dari kenyataan yang tak dapat ditangani. Daya kreasi menjadi macet secara perlahan-lahan sehingga menjadi sulit bagi orang untuk memenuhi kebutuhan yang amat dasariah seperti makan, minum, pakaian, perumahan, pengobatan, pendidikan anak, pendidikan dan pengetahuan bagi kaum dewasa, dan aspek kesejahteraan lainnya. Gerakan kembali ke adat dan mengenang dunia Papua yang sudah menjadi bagian dari sejarah, saat ini tetap perlu disesuaikan dengan perkembangan pengetahuan dan informasi yang justru secara perlahan-lahan semakin menggoncangkan dan mendorong masyarakat Papua untuk berubah dan meninggalkan tradisi serta filosofi hidupnya yang termaktub dalam apa yang dinamakan ‘adat’ tersebut. Maka, nilai-nilai Adat yang ada perlu dimaknai secara baru, tanpa harus meninggalkannya sama sekali. 3.2. Terwujudnya Papua Tanah Damai: Mengingat sejumlah sumber konflik sebagaimana diuraikan dalam buku ini, makin hari makin banyak pribadi warga maupun lembaga berkeyakinan bahwa potensi-potensi konflik-konflik yang ada hanya dapat dicegah kalau kita bersepakat untuk duduk bersama dengan tenang dan dalam suatu keterbukaan satu sama yang lain. Yang perlu dibangun bersama adalah suatu “budaya damai” selaku alternatif penyelesaian masalah daripada dengan menggunakan kekuasaan dan kekerasan. Pada prinsipnya orang ingin hidup dalam ketenangan, dalam damai. Hasrat demikian sering terungkap oleh masyarakat biasa; sebagian besar masyarakat sudah bosan dengan segala “permainan politik” karena dirasakan kurang membawa kesejahteraan baginya. Mereka hanya ingin hidup dalam damai, menginginkan Papua menjadi Tanah Damai. Membangun budaya damai itu bukan soal bicara saja, namun menuntut suatu perwujudnyataan konkrit. Malahan sudah tentu bahwa karya ‘membangun budaya damai’ menuntut banyak keringat dan suatu kemauan sejati (political will) bersama untuk menjawab masalah-masalah yang sedang kita hadapi, antara lain dengan mempelajari pengalaman keberhasilan dan kegagalan yang telah lewat. Niat yang baik ini bisa saja dicegah oleh kelompok yang kurang berniat untuk menciptakan suatu suasana damai karena merasa bahwa ‘keuntungan mereka entah berupa ekonomis entah berupa kekuasaan” akan terancam. Permasalahannya sangat majemuk dan menyangkut baik aspek sosial-budaya, ekonomi maupun politik, namun akhirnya memiliki suatu dasar yang sama, yakni bangsa Papua mau “membebaskan diri dari segala bentuk penindasan”. Bukan hanya satu aspek saja seperti ‘bebas dari kekerasan’ yang mempunyai kaitan dengan suasana damai. Suasana damai meliputi kehidupan yang menyeluruh, hingga berkaitan dengan tingkat kesejahteraan, partisipasi dalam pengambilan keputusan (politik dan lainnya), akses pada pendidikan, kesehatan, penghargaan atas jati diri setiap pribadi orang maupun kelompok, kehidupan dalam kemajemukan yang ditandai saling menghargai, hidup dalam rasa aman, dll. Sudah tentu bahwa terwujudnya “Papua Tanah Damai” tidak terlepas dari segala macam kebijakan dan menuntut suatu komitmen bersama antara segala komponen yang mempengaruhi perubahan kemasyarakatan di Papua ini. Disini letaknya suatu ‘political will’ (kemauan politik) yang sejati. Tanpa komitmen demikian, “Papua Tanah Damai” akan menjadi tambahan saja pada bahasa retorik atau pada daftar semboyan yang kosong. Kalau kita mengharapkan suatu perubahan struktural dan konstruktif di Papua, yakni mau mewujudnyatakan Papua sebagai Tanah Damai, sudah tentu suatu sikap baru, suatu mentalitas baru perlu dibangun pada segala tingkat masyarakat Papua, termasuk dan terlebih di tingkat penguasa serta pemimpin-pemimpin formalnya. 3. Saran-saran Aspek-aspek berikut ini dapat ditawarkan agar sekiranya menghindarkan masyarakat Papua dari ketidakberdayaan yang berkepanjangan : 1. informasi yang benar Masyarakat perlu terinformasi secara teratur dan terbuka mengenai perkembangan dan situasi yang memang perlu mereka ketahui. Menjadi kewajiban setiap komponen masyarakat seperti Pemerintah, DPRD, TNI, Polri, PDP, LSM-LSM, kalangan agama-agama, LMA-LMA, dan masyarakat sipil lainnya untuk menjaga komunikasi yang intensif dengan masyarakat umum melalui informasi dan pengetahuan yang bertujuan membangun pemahaman masyarakat yang benar. Supaya terhentilah segala gaya membohongi masyarakat! 2. penyelesaian masalah secara tuntas Senantiasa mencari dan menemukan alternatif penyelesaian masalah ketidakadilan yang selama ini menimpa masyarakat luas [seperti masalah tanah, hukum, KKN, HAM, dll]. Jika tidak terselesaikan, maka kenyataan ini hanya menjadi tabungan kemarahan yang tidak pernah terselesaikan dan tinggal menunggu waktu untuk meledak sehingga mengacaukan suasana hidup kemasyarakatan yang paling hakiki. Kebisuan dan rasa frustasi yang dewasa ini merajalela ditengah masyarakat, perlu dihindarkan dengan kreativitas untuk menawarkan alternatif pemecahan yang mampu menghantar masyarakat menemukan jalan terbaiknya dalam menjalani keseharian mereka. Dalam kerangka ini Lembaga Adat ‘gaya baru’ dapat mengambil peranan yang sangat membantu, asal mau membuka diri atas dunia yang baru sambil mengandalkan kekuatannya yang terdapat dalam nilai-nilai warisan leluhurnya. 3. penyelesaian pelanggaran HAM Mengefektifkan mekanisme hukum untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM dan ketidakadilan terhadap orang Papua baik yang terjadi dimasa lalu maupun yang masih saja terjadi dewasa ini. Luka mendalam yang telah menciptakan suatu ingatan kolektif mengenai penderitaan (memoria passionis) masyarakat Papua akan tetap menjadi energi kuat yang dapat berubah menjadi sumber perlawanan kapan saja dan dimana saja. 4. pemerintahan yang bersih Pemerintah perlu membuktikan bahwa rencananya untuk membangun suatu “pemerintahan bersih” bukan bahasa murahan belaka. Sikap yang jujur itu perlu dinyatakan a.l. berupa tindakan-tindakan nyata terhadap para pejabat – tinggi rendah – dan pegawai di tingkat eksekutif maupun legislatif yang menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, atau yang mengabaikan penugasannya. Segala potensi yang ada di masyarakat perlu diandalkan untuk mencapai suatu tingkat “good governance”. Terwujudnya “pemerintah yang bersih” – termasuk kalangan DPRD – adalah suatu persyaratan mutlak untuk menyelamatkan masyarakat dari kehancuran. Dalam suatu dunia yang penuh praktek KKN, tidak ada ruang bagi terciptanya perdamaian, karena dalam “dunia KKN” semua aspek hidup hanya ditentukan oleh persaingan yang tidak adil, uang dan kepentingan orang atau kelompok tertentu saja. 5. mengurangi peranan militer, meningkatkan peranan polisi sipil di Papua Sulit untuk membayangkan bahwa TNI tidak berperan di Papua ini, namun yang perlu dipertanyakan sejauh mana pihak TNI dapat beroperasi sewenang-wenang saja tanpa perlu mendengarkan pemerintah sipil di Papua? Selama bertahun-tahun terbukti bahwa terdapat satuan-satuan yang bertindak atas kemauan sendiri, dan tak jarang menjadi gangguan yang sangat berarti di tengah-tengah masyarakat. Peranannya ternyata tidak terbatas pada bidang pertahanan saja, melainkan meluaspun kedalam bidang ekonomi. Bulan Oktober 1998 status DOM telah dicabut secara resmi, namun dalam kenyataan perubahan status demikian tak terasa. Selama satuan-satuan TNI yang dimaksudkan diatas diberikan kebebasan bergerak, sulit dapat diharapkan bahwa Papua akan menjadi Tanah Damai di tahun-tahun mendatang. Berulang kali diminta oleh masyaraklat maupun pemimpin-pemimpin yang dapat dipercaya supaya segala unit militer yang non-organik ditarik dari Papua, namun permintaan itu tidak pernah ditanggapi secara serius. Seandainya permintaan demikian tidak dapat dipenuhi – entah kenapa – sekurang-kurangnya perlu dicari jalan supaya gerak-gerik (program) serta peran tentara dikontrol sungguh-sungguh dan supaya pihak tentara tidak luput dari ketentutan hukum manapun. Sebaliknya peranan polisi sebagai ‘aparat sipil’ patut ditingkatkan hingga betul bisa menjadi penjaga keamanan di Papua. Sudah tentu bahwa peranan sipil itu masih menuntut suatu perbaharuan substansiil intern dalam tubuh aparat polisi sendiri, yang sampai saat ini terlalu biasa dengan suatu pendekatan militeristik saja. Dalam hubungan dengan kedua kepentingan itu (1. pengurangan peranan militer, 2. peningkatan peranan polisi sipil) perlu diberikan peluang sungguh-sungguh kepada pemerintah sipil sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 21 2001 (Otonomi Khusus), dimana ditetapkan: “Gubernur berkoordinasi dengan Pemerintah dalam hal kebijakan tata ruang pertahanan di Propinsi Papua” (UU No. 21, 2001, Pasal 4, butir 8). Dalam kerangka pengontrolan ini ada tempat untuk meningkatkan penguatan polisi sebagai bagian dari sipil dan penguatan institusi hukum agar berwibawa, efektif, dan mampu menjamin tegaknya kepastian hukum. 6. memajukan dialog politik Dialog Politik tetap menjadi alternatif utama yang harus dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah sejarah dan status politik Tanah Papua. Aspek ini tetap memainkan peranan penting dalam membawa masyarakat Papua keluar dari kemelut berkepanjangan. Tetap perlu diakui secara jujur bahwa Otonomi Khusus tidak dapat diklaim sepenuhnya sebagai jalan penyelesaian terakhir bagi konflik di Papua, mengingat tuntutan politis masyarakat Papua jelas tidak terakomodiir dalam konsep Otonomi Khusus. Otonomi Khusus perlu dilengkapi dengan dialog politik. Yang pasti, status politik tetap perlu dibicarakan hingga membawa suatu penyelesaian yang tuntas, disamping membangun keterbukaan batin dan memupuk kerja keras untuk mengupayakan pemenuhan bagi kebutuhan akan kesejahteraan dan ketentraman yang senantiasa nampak dihadapan kita. 7. peningkatan kesejahteraan Peningkatan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat Papua. Ini merupakan kebutuhan yang dapat dikatakan ‘darurat’. Perlu mendapat penanganan segera terutama oleh pihak Pemerintah Daerah yang telah mengamanatkan sejumlah besar dana pembangunan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua guna meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Papua. Perlu komitmen bersama untuk mendorong dan mendukung upaya masyarakat agar keluar dari suasana hidup yang penuh kemiskinan, kemelaratan, gangguan kesehatan, isolasi, tak berpendidikan; menjadi komunitas yang mampu mandiri dan keluar dari kemelut tersebut; menjadi bagian dari masyarakat yang hidup sejahtera dan bermartabat sebagaimana bangsa-bangsa lain di dunia ini. 8. mengawasi kekuatan-kekuatan yang tersembunyi Masyarakat berhak untuk mengetahui akar konflik dan problem sosial yang sesungguhnya selama ini mendera hidup mereka. Unsur ini turut menentukan terciptanya ketenteraman hidup sehingga membantu masyarakat untuk mempunyai suatu pegangan tersendiri. Hanya dengan demikian terhindari bahwa masyarakat mudah jatuh kedalam isu-isu yang sengaja dikembangkan untuk mengalihkan arah konflik menjadi konflik yang bersifat sektarian: SARA. Tetap perlu menjadi pegangan bersama bahwa akar permasalahan yang ada di Papua adalah bersifat struktural; terjadi antara pemerintah dan masyarakat Papua. Permasalahan struktural ini kadang bermanifes dalam tataran konflik yang bersifat horizontal, antar warga masyarakat Papua sendiri, maupun antara warga Papua dengan warga non-Papua yang hidup di Tanah ini. Sosialisasi dan penyadaran yang dilakukan terus-menerus kepada masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah berhasilnya niat kelompok-kelompok yang ingin memicu kekacauan, dan terjadinya konflik horisontal. Dengan mencatat beberapa saran ini kami mengakhiri refleksi kami atas perkembangan-perkembangan selama tahun 2001, dan bersama masyarakat biasa di Papua, kamipun mengharapkan supaya perkembangan pada tahun 2002 akan turut membawa damai di Tanah Papua…. Semoga! LAMPIRAN No. 1 PERNYATAAN SIKAP PDP TGL. 27 NOV. 2001 1. Menegaskan kembali bahwa seluruh rakyat Papua mengutuk perbuatan biadab penculikan dan pembunuhan terhadap Ketua Presidium Dewan Papua Theys Hiyo Eluay. Peristiwa ini adalah suatu kejahatan kekuasaan untuk menghabiskan lawan-lawan politik, karena dilakukan oleh satuan orang – orang terlatih, profesional serta berdasarkan komando yang terencana. 2. Demi keadilan dan harkat kemanusiaan rakyat Papua, Presidium Dewan Papua mendesak kepolisian Republik Indonesia untuk secara terbuka dan jujur mengusut tuntas tanpa peduli siapa pun pelakuknya, dari satuan nama termasuk policy yang mendasari perbuatan biadab ini. Mengingat determinasi kasus ini sudah sangat jelas di masyarakat, dan demi menghindari berbagai spekulasi ataupun konspirasi kekuatan maka, selayaknya Polisi Republik Indonesia segera mengumumkan hasil investigasi, sebelum hari Hak Asasi Manusia sedunia, 10 Desember 2001. Rakyat Papua terus menggalang solidaritas maupun dukungan moril bagi aparat kepolisian serta senantiasa mendoakan tugas mulia dan amanah yang dijalankan dengan jujur dan bersungguh – sungguh. 3. Mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Papua untuk segera menggelar sidang khusus (sesuai pernyataan sikap bersama DPRD dan PDP tanggal 12 November 2001) guna menetapkan: [a] jaminan hak hidup bagi seluruh rakyat Papua, dan seluruh penduduk sipil di tanah Papua; [b] membentuk tim investigasi yang bersifat independen (nasional dan internasional) untuk mengusut tuntas aksi-aksi teror pelanggaran hak asasi manusia serta kejahatan terhadap kemanusiaan di tanah Papua; [c] merekomendasikan dilaksanakannya suatu dialog nasional bagi pelurusan sejarah Papua dalam kerangka solusi damai yang menyeluruh bagi penyelesaian sengketa politik tanah Papua. 4. Mendesak kembali bahwa isu-isu spekulatif yang menganggap penculikan dan pembunuhan Theys Hiyo Eluay dilakukan oleh fraksi garis keras (TPN/OPM) atau oleh orang-orang Presidium Dewan Papua, adalah fitnah keji yang bertujuan membakar konflik horisontal antara sesama orang Papua. Tuduhan semacam ini sejak dulu merupakan politik provokatif untuk mengadu domba sesama rakyat Papua. Kepada seluruh komponen masyarakat Papua, termasuk para pejuang TPN/OPM diserukan untuk menghindari usaha-usaha pembusukan serta divide et impera yang pada gilirannya hanya akan melumpuhkan semangat nasionalisme bangsa Papua. 5. Presidium Dewan Papua memaklumkan kepada seluruh komponen rakyat Papua untuk terus berjuang menjaga dan melindungi keselamatan serta kehormatan diri, martabat bangsa Papua beserta seluruh aset sumber daya alam. Untuk itu seluruh komponen harus meningkatkan komunikasi, saling memahami dan mendorong proses dialog serta kerjasama konstruktif, terutama demi menciptakan tanah Papua sebagai negeri yang aman dan damai yang berbasis pada prinsip dasar bahwa tanah Papua adalah zona damai yang bebas dari keserakahan dan kekerasan. Untuk itu, Presidium Dewan Papua menyerukan kepada seluruh pimpinan agama dan pimpinan adat di seluruh tanah Papua untuk menyatukan hati seraya memohon perlindungan dari Tuhan Yang Maha Agung dalam satu acara doa bersama. 6. Menanggapi rencana pemerintah mengkosentrasi 50 Batalion Gabungan TNI Polri di Aceh dan di Papua, Presidium Dewan Papua mendesak Presiden Megawati Soekarnoputri untuk menjelaskan secara terbuka: ada rencana operasi militer apa yang hendak dilancarkan di tanah Papua? Sesuatu penyelesaian secara damai hendaknya tidak dilakukan dengan mengerahkan pasukan, tetapi dengan kearifan hati nurani dan sikap kenegarawanan untuk membuka suatu proses dialog politik yang setara demokratis jujur dan bermartabat. Kepada seluruh masyarakat Papua diserukan untuk bersiap-siap menghadapi keadaan terburuk dalam sejarah kemanusiaan di tanah Papua, karena 50 batalion gabungan merupakan suatu jumlah terbesar dalam sejarah kemiliteran di Indonesia (lebih dari 40% total personil TNI-Polri) . 7. Demi mempertahankan hak hidup dan martabat kemanusiaan rakyat bangsa Papua, maka Presidium Dewan Papua memohon perlindungan internasional (termasuk intervensi pasukan keamanan dan perdamaian). Kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara anggota-anggota PBB yang menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia, atas nama seluruh rakyat Papua kami mohon, “dengarlah suara kami anak-anak ciptaan Tuhan yang sejak 40 tahun lalu dibantai, hingga kini masih terus dibunuh, termasuk yang akan dibantai lagi dihari-hari mendatang setelah pemerintah Indonesia melakukan mobilisasi 50 batalyon gabungan TNI-Polri”. PRESIDIUM DEWAN PAPUA Moderator Sekjen Pdt. Herman Awom, Sth Thaha .M. Alhamid LAMPIRAN No. 2 RANGKUMAN PEROBAHAN RUU OTONOMI KHUSUS Bagian Tema RUU UU Perubahan Komentar Konsiderans Identitas budaya Ay. e Ay. e Isi Substansial Kebijakan pembangunan Ay. f Ay. f Isi Diperlemah Kebijakan khusus Ay. h Ay. h Isi Membatasi Nama Bab II, 2 Ay. k Isi Redaksional Rujukan 5 buah rujukan 15 buah rujukan Isi Tambahan Bab I Ketentuan Umum Ay. a Ay. a Isi Membatasi Ay. g Ay. h Isi Membatasi Ay. s Ay. t Isi Perluasan Bab II Lambang-lambang Tidak ada Ay. 2.1. Isi Substansial Ps. 2,2 Ps. 2,2. Isi Membatasi Bab III Pembagian daerah Ps. 5,4 Ps. 3,4 Isi Membatasi Bab IV Kewenangan Daerah Ps. 6,1 Ps. 4,1 Isi Membatasi Ps. 6,4 Ps. 4,8 Isi Membatasi Bab V Bentuk dan susunan pemerintahan Ps. 8,1 Ps. 5,1; 6,1; & 20 Isi Substansial Tidak ada Ps. 10, 14, & 23 Isi Substansial Bab VI Perangkat dan kepegawaian Bab VII Partai politik Bab VIII Peraturan Daerah khusus Bab IX Keuangan Ps. 32,2 Ps. 34 Isi Dirincikan Bab X Perekonomian Ps. 36,1 Ps. 39 Isi Membatasi Bab XI Perlindungan hak-hak masyarakat Ps. 39 Ps. 43 Isi Membatasi Bab XII Hak asasi manusia Ps. 41 Ps. 45 Isi Membatasi Ps. 42 Tidak ada Perincian Diabaikan Ps. 43 Ps. 46 Isi Membatasi Bab XIII Kepolisian daerah Ps. 47 Ps. 48, 49 Isi Substansial Bab XIV Kekuasaan Peradilan Ps. 45 Ps. 51 Isi Membatasi Bab XV Keagamaan Bab XVI Pendidikan dan kebudayaan Bab XVII Kesehatan Bab XVIII Kependudukan dan ketenagakerjaan Ps. 55 Ps. 61 Isi Substansial Bab XIX Pembangunan dan Lingkungan hidup Bab XX Sosial Bab XXI Pengawasan Tidak ada Ps. 68 Isi Substansial Bab XXII Kerjasama dan penyelesaian perselisihan Bab XXIII Ketentuan peralihan Ps. 68 Ps. 75 Isi Membatasi Ps. 69 Tidak ada Isi Penghilangan Bab XXIV Ketentuan penutup Ps. 70 Ps. 76 Isi Substansial Tidak ada Ps. 78 Isi Tambahan Ps. 74, 75 Tidak ada Isi Penghilangan LAMPIRAN No. 3 Presidium Dewan Papua MANIFESTO RAKYAT PAPUA Syukur Bagi-Mu Tuhan Rapat Pleno Khusus Dewan Papua yang dihadiri oleh Anggota Presidium Dewan Papua serta Ketua dan Sekretaris Panel Dewan Papua telah diselenggarakan pada Hari Jumat dan Sabtu, Tanggal 19 dan 20 Oktober 2001 bertempat di Hotel Mutiara, Kotaraja. Fokus utama Rapat Pleno Khusus ditekankan pada : 1. Penilaian terhadap Pelaksanaan Mandat Rakyat; 2. Makin meluasnya Operasi Militer maupun Perlawanan bersenjata yang melahirkan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap kemanusiaan di tanah Papua; 3. Hak-Hak dasar Rakyat Papua; 4. Kehendak Pemerintah Pusat mengenai Otonomi Khusus Papua; serta 5. Kebijakan Strategis Dewan Papua mengenai Agenda Politik, Konsolidasi dan agenda Pelurusan Sejarah. Melalui MUBES Papua 2000 dan Kongres Papua II – 2000, Rakyat Papua secara bermartabat telah memberikan mandat kepada Presidium Dewan Papua. Karena itu, Presidium Dewan Papua merupakan kendaraan politik rakyat Papua yang sah dan representatif untuk mewakili rakyat Papua di dalam maupun di luar negeri, dalam perjuangan menegakkan Hak-Hak Dasar, termasuk Hak Sipil dan Politik demi pengembalian Hak dan Kedaulatan Politik bangsa Papua melalui cara-cara Damai dengan mengedepankan Dialog Pelurusan Sejarah di tingkat Nasional maupun Internasional. Berpegang pada Ketetapan-Ketetapan dan Resolusi Kongres Papua II – 2000, dan dengan memperhatikan realita kondisi konflik di tingkat lokal, Nasional dan Internasional, maka Dewan Papua, selaku institusi Pemegang Mandat Rakyat Papua, secara resmi mengeluarkan Manifesto Rakyat Papua, sebagai berikut : 1. Rakyat Papua menyatakan penghargaan yang tinggi dan rasa terima kasih yang tulus kepada pemimpin dan seluruh rakyat di Negara-negara Forum Kepulauan Pasifik atas solidaritas dan dukungan bagi perjuangan pengembalian hak dan kedaulatan politik bangsa Papua. Bersamaan dengan itu, rakyat Papua mendesak Pemerintah Kerajaan Belanda, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Amerika Serikat serta Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk secara jujur dan bertanggungjawab, meninjau kembali peran dan keterlibatannya dalam konspirasi politik atas status tanah Papua (Netherlands Neuw Guinea atau Irian Barat). 2. Tentara Pembebasan Nasional – Organisasi Papua Merdeka sebagai kekuatan pertahanan yang selama 35 tahun telah bergerilya di hutan-hutan demi memperjuangkan Kemerdekaan Papua, dari hati nurani yang tulus rakyat di seluruh tanah Papua menaruh rasa hormat yang tinggi, seraya menyerukan penghentian konfrontasi bersenjata dan secara bersama-sama mendorong upaya-upaya damai melalui dialog politik dalam perjuangan mengembalikan Hak dan Kedaulatan Politik bangsa Papua. 3. Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia sebagai kekuatan pertahanan Nasional Indonesia, yang selama ini sudah terbiasa dan masih terus menggunakan pendekatan operasi militer yang represif, dari lubuk hati yang terdalam kami serukan untuk secara konsisten menghentikan operasi militer yang terbukti telah memakan ratusan ribu korban nyawa orang Papua. Tanah Papua bukan lagi Daerah Operasi Militer. Dengan Paradigma baru TNI/POLRI harus secara konsisten mengedepankan pendekatan-pendekatan yang manusiawi, menghormati keberadaan, harkat dan martabat manusia Papua berikut Hak-hak dasarnya, serta secara pro aktif mendorong diselesaikannya sengketa politik Papua melalui dialog politik yang setara, adil dan demokratis. 4. Otonomi Khusus yang sepenuhnya merupakan kehendak Pemerintah Pusat setelah Rakyat Papua menuntut Pengembalian Hak dan Kedaulatan Politiknya, sungguh- sungguh bukan merupakan suatu bentuk penyelesaian yang bersifat komprehensif dan damai atas sengketa politik Papua. Sebagai suatu bentuk kontrak sosial politik, Pemerintah Pusat bukan saja telah mengabaikan aspirasi rakyat Papua, akan tetapi dengan arogansi kekuasaan, Pemerintah telah bertindak menihilkan substansi permasalahan Papua yang sesungguhnya sambil terus menerus memaksakan kehendak naluri kekuasaan. Peristiwa Otonomi Khusus Papua adalah suatu peristiwa dimana nasib rakyat Papua sekali lagi ditentukan oleh orang lain, sama persis seperti perjanjian New York, 1962 maupun Penentuan Pendapat Rakyat, 1969. Terhadap tragedi politik ini, rakyat Papua mendesak Pemerintah Pusat, DPR, Pemerintah daerah dan DPRD Propinsi Papua agar setiap pengambilan keputusan politik yang menyangkut hak dan nasib rakyat Papua harus dikembalkikan kepada kehendak dan kedaulatan rakyat Papua. Dengan ini, Dewan Papua atas nama rakyat Papua menyatakan dengan tegas: Menolak Otonomi Khusus Papua dan secara konsisten akan terus melancarkan perjuangan damai dan demokratis bagi Pengembalian Hak dan kedaulatan bangsa Papua. Pembangunan adalah hak rakyat dan kewajiban Pemerintah, yang harus dilaksanakan tanpa ditawar-tawar dengan Aspirasi Potitik rakyat. Esensi perjuangan rakyat Papua sama sekali tidak menuntut Otonomi Khusus, tetapi menuntut digelarnya suatu Dialog Pelurusan Sejarah Papua demi menegakkan Kebenaran Sejarah, Kebenaran Hukum dan Kebenaran Politik atas tanah dan bangsa Papua. 5. Rakyat Papua sangat menyesal terhadap keputusan Pemerintah Republik ndonesia yang nyata-nyata telah menerapkan Politik Diskriminasi. Kepada rakyat Aceh, Pemerintah Pusat terus berusaha menawarkan Dialog. Sedangkan kepada Rakyat Papua Pemerintah terus menolak penyelesaian damai melalui Dialog. Walaupun kenyataannya, semenjak Mubes Papua 2000, Kongres Papua II -2000 sampai saat ini rakyat Papua tetap setia menuntut Dialog Politik antara Rakyat Papua dengan Pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia harus secara tegas menjelaskan latar belakang serta alasan bagi penggunaan politik diskriminasi dalam penyelesaian sengketa politik di Aceh dan di Papua. 6. Rakyat Papua menilai bahwa penahanan dan proses persidangan terhadap Presidium maupun Panel Dewan Papua yang didakwa telah melakukan perbuatan Makar, pada Hakekatnya merupakan proses hukum yang sedang mengadili hati nurani seluruh Rakyat Papua. Rakyat Papua mendukung upaya penegakan supremasi hukum, tetapi secara adil Pemerintah Republik Indonesia harus berkemauan dan lebih arif mendorong penyelesaian masalah Papua melalui proses Politik sejalan dengan proses hukum (menangkap, menahan dan mengadili) rakyat Papua. 7. Kepada seluruh rakyat Papua, diserukan untuk berjuang melawan berbagai bentuk provokasi dan usaha-usaha pembusukan internal maupun devide et impera, serta terus berusaha memperkuat Persatuan rakyat dalam semangat Nasionalisme bangsa Papua. Dalam kesadaran ini, Dewan Papua mendesak seluruh komponen untuk secara proaktif melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi yang bertumpu pada semangat Satu Bangsa – Satu Jiwa. Setiap orang Papua harus berusaha menahan diri dan menghindar dan kecenderungan untuk saling mendiskreditkan, karena perjuangan untuk mengembalikan Hak dan Kedaulatan Potitik bangsa Papua adalah perjuangan murni berdasarkan suara hati nurani setiap anak negeri Papua. Jayapura, 20 Oktober 2001 Atas Nama Rakyat Papua PRESIDIUM DEWAN PAPUA Ketua, Theys Hiyo Eluay Pdt. Herman Awom, S.Th Thaha Mohammad Alhamid Moderator Sekretrais Jenderal LAMPIRAN No. 4 Profil SKP Jayapura Sekretariat Keadilan & Perdamaian – SKP KEUSKUPAN JAYAPURA TANAH PAPUA, INDONESIA SKP Keuskupan Jayapura adalah lembaga di bawah Gereja Katolik Keuskupan Jayapura yang memiliki empat bidang perhatian utama: 1. Advokasi pelanggaran HAM bersama dengan korban, kalangan agama, dan kalangan LSM 2. Sosialisasi masalah Papua secara utuh melalui rangkaian publikasi seri ‘memoria passionis’ dan seri ‘political notes’ 3. Upaya mencari solusi damai memalui jalan penguatan masyarakat sipil, jalan rekonsiliasi, mediasi, atau negosiasi 4. Bekerjasama dengan berbagai mitra kerja secara lintas-agama, lintas-budaya, lintas-keyakinan politis, tetapi memiliki keprihatinan, program, cara kerja, dan fokus perhatian yang sama baik di tingkat Papua, nasional, maupun internasional ======================================================= Tulisan-tulisan: SKP menerbitkan dua seri tulisan: 1. SERI MEMORIA PASSIONIS, dan 2. SERI SOCIO-POLITICAL NOTES yang menyangkut perkembangan-perkembangan aktual di Papua SERI MEMORIA PASSIONIS: No. 1. AGENDA REKONSILIASI IRIAN JAYA September 1998, 7 pages. No. 2. HAK-HAK ASAZI MANUSIA DI WILAYAH PANIAI DAN TIGI, IRIAN JAYA Oktober 1998, 20 pages No. 3. RETURNEES FROM PAPUA NEW GUINEA TO IRIAN JAYA Dealing particular with returnees to the Waropko-Mindiptana area Survey report January 1999, 32 pages No. 4. DIALOG NASIONAL PAPUA Sebuah kisah “Memoria Passionis” Maret 1999, 10 pages No. 5. DAMPAK KEHADIRAN APARAT KEAMANAN BAGI SITUASI KEMASYARAKATAN DAN HAM DI WILAYAH PEGUNUNGAN BINTANG, TAHUN 1998 – AWAL 1999 Juli 1999, 19 pages No. 6. ASPIRASI “MERDEKA” MASYARAKAT TANAH PAPUA, DAN PERJUANGAN DEMOKRASI BANGSA INDONESIA, AWAL TAHUN 2000 Suatu peta sosio-politik Februari 2000, 25 pages No. 7. LAPORAN SITUASIONAL NABIRE, KABUPATEN PANIAI Peristiwa 28 Februari serta sebelum dan sesudahnya Juli 2000, 20 pages No. 8. SKETSA SEJARAH PERLAWANAN DAN PENDERITAAN MASYARAKAT PANIAI (A follow-up report; first report October 1998: Memoria Passionis No. 2) November 2000, 23 pages No. 9. MEMORIA PASSIONIS DI PAPUA, Kondisi Hak Asasi Manusia dan Gerakan Aspirasi Merdeka: Gambaran 1999, Jakarta, Januari 2001. 113 pages. ISBN 979- 9381-08-x (a chronolgy of events in the year 1999, an a analysis of the situation) No. 10 MEMORIA PASSIONIS DI PAPUA, Kondisi Sosial Politik dan Hak Asasi Manusia Gambaran 2000, Jakarta, January 2002. 299 pages. ISBN 979-9381-18-5 (a chronology of events in the year 2000, and a analysis of the situation) No. 11 LAPORAN SUASANA KEMASYARAKATAN DI WILAYAH KECAMATAN OKSIBIL, berhubungan dengan dampaknya pemanfaatan penduduk mantan-OPM oleh Kopasuss Jayapura, Februari 2002 No. 12 Laporan dan Analisis: PERISTIWA KEKERASAN 28 SEPTEMBER 2001 DI KECAMATAN ILAGA, KABUPATEN PUNCAK JAYA, Jayapura, April 2002. 37 38 SERI SOCIO-POLITICAL NOTES: No. 1. IRIAN JAYA POST-SUHARTO PERSPECTIVES FOR RECONCILIATION July 1999, 8 pages No. 2. PAPUAN FLAG IN TOP ESPECIALLY DECEMBER 1, 1999 CELEBRATION December 1999, 13 pages No. 3. NOTES ON RECENT DEVELOPMENTS IN PAPUA PAPUA PASCA-MUBES April 2000, 16 pages No. 4 NOTES ON RECENT DEVELOPMENTS IN PAPUA PAPUA CONGRES II January 2001, 13 pages No. 5 NOTES ON RECENT DEVELOPMENTS IN PAPUA SPECIAL AUTONOMY, its process and final contents December 2001, 16 pages (this paper is also available in Indonesian: “Mengatasi perpecahan yang melumpuhkan”, oleh Theo van den Broek ofm, Jakarta, Januari 2002, ISBN 979-9381-20-7) Sejumlah tulisan varia : 1. YEAR REPORT 1999, Office for Justice & Peace, January 2000, 10 pages 2. ACUAN LATIHAN PERMASALAHAN & REKONSILIASI, suatu acuan kerangka lokakarya mengenai analisa masalah dan rekonsiliasi di Papua. April 2000, 16 hlm. English version: “Reflection Framework on Socio-Political Problems and Process Towards Reconciliation”. 3. ASPIRASI M dan EFFEK OBANO, tulisan mengenai harapan-harapan yang kurang realisitis. Diterbitkan dalam mingguan: TIFA PAPUA, Th. 44, No. 10, 13-18 Maret 2000. 4. ADA APA DI PAPUA? ADA APA DI JAKARTA?, tulisan mengenai tanggapan Pemerintah Pusat atas Kongres Papua II di Papua. Diterbitkan dalam harian nasional: SUARA PEMBARUAN, Juni 2000 5. GAMBARAN PERMASALAHAN DI PAPUA, Juni 2000, 14 hlm.; makalah berhubungan dengan pertemuan tatap muka dengan Presiden di Jakarta. English version: “The Problems in Papua”, 10 hlm.. 6. RECONCILIATION AND PEACE BUILDING, WEST PAPUA CONTEXT, September 2000, 8 pages; makalah yang disajikan pada Workshop on The role of Churches in Human Rights Advocacy di Biak. 7. SERUAN KEPADA KOMISI NASIONAL HAM; seruan berhubungan dengan peristiwa berdarah di Jayapura setelah December 7, 2000. English version: “Church Appeal”, December 16, 2000. 8. YEAR REPORT 2000, Office for Justice & Peace, January 2001, 10 pages 9. PERISTIWA TRAGEDI KEMANUSIAAN WAMENA 6 OKTOBER 2000; SEBELUM DAN SESUDAHNYA, laporan investigasi oleh Tim Kemanusiaan Wamena dibawah koordinasi SKP, January 2001, 109 hlm. 10. BAGAIMANA KITA SEBAGAI GEREJA DI TANAH PAPUA MENEMPATKAN DIRI DALAM SITUASI KONFLIK DAN KEKERASAN, 4 February 2001, 12 hlm. [makalah pada pertemuan para Delegat Sosial dan Pastoral keempat Keuskupan di Papua; pertemuan di Merauke]. 11. SURAT KEPADA GUBERNUR PROPINSI PAPUA mengenai nasib para pengungsi yang berada di Vanimo; surat ini ditandatangani oleh empat Uskup di Papua; 16 Februari 2001. 12. M.O.U. CEKUNGAN WANAGON, suatu laporan atas proses serta isi kesepakatan yang diperoleh oleh PT Freeport dari masyarakat yang berkenpentingan. Sekaligus suatu protes. 21 February 2001. 13. PAPUA, KO MAU KEMANAH?, diterbitkan dalam mingguan Tifa Papua, Maret 2001, Th. 45, No. 07 and 08. 5 pages. 14. SOME NOTES ON RECENT SOCIO-POLITICAL CONDITION IN PAPUA, makalah yang disajikan pada UNHCR Regional Consultative Contingency Planning Workshop, Jakarta 24 Juli 2001. 15. PAPUA NOWADAYS, PEACEBUILDING AND INTERRELIGIOUS COORPERATION, makalah yang disajikan kepada Conference Towards Better Peace Building Practice, at Soesterberg (Netherlands), 24-27 Oktober 2001. 16. SURAT KEPADA KEPALA POLISI REPUBLIK INDONESIA, oleh tiga pemimpin gereja di Papua (Gereja Katolik, GKI and GKII), 22 November 2001 17. SURAT KEPADA KOMNAS HAM, oleh pemimpin-pemimpin agama di Papua, 24 November 2001. 18. SURAT KEPADA KOMNAS HAM, oleh pemimpin-pemimpin agama di Papua, 4 Desember 2001. 19. PERKARA ABEPURA 7 DESEMBER 200: MASIH “KJ”, 10 Desember 2001 (diterbitkan dalam mingguan JUBI, 13 Desember 2001). 20. KASUS THEYS: PELANGGARAN HAM?, 2 December 2001 (disebarluaskan kepada media nasional pada bulan Desember 2001, dan diterbitkan oleh mingguan JUBI, No. 25, 18-24 Januari 2002) 21. YEAR REPORT 2001, Office for Justice & Peace, January 2002, 13 pages 22. PERNYATAAN PERS MENGENAI TIM INVESTIGASI INDEPENDEN DALAM KASUS PEMBUNUHAN TERHADAP THEYS ELUAY, oleh pemimpin-pemimpin agama di Papua, 22 Januari 2002. 23. TIM INDEPENDEN: BARANG APAKAH?, diterbitkan dalam mingguan JUBI, no. 29 Tahun III, 15-21 Januari 2002. 24. HUMAN RIGHTS CONDITION IN PAPUA AND THE ROLE OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN AGENCIES, makalah yang disajikan kepada UNHCR regional seminar, Bali 26-28 Februari 2002, 10 pages. 25. KELUAR DARI SUASANA TRAUMATIS MENUJU REKONSILIASI, makalah yang disajikan kepada KONFERENSI BESAR MASYARAKAT ADAT, Jayapura, 25-28 Februari 2002, 14 pages. 26. GEREJA-GEREJA DI PAPUA: MENJADI NABI DI TANAH SENDIRI, makalah yang disajikan kepada Seminar Perpisahan dr. At Ipenburg, Abepura, 20 March 2002. 27. STATEMENT TO THE 58TH SESSION OF THE U.N. COMMISSION ON HUMAN RIGHTS, disajikan oleh Theo van den Broek ofm, Geneva, 9 April 2002. 28. PERNYATAAN SIKAP DAN SERUAN BERSAMA; seruan kepada Gubernur Propinsi Papua oleh pemimpin-pemimpin agama di Papua untuk mengungkapkan keprihatinan para pemimpin agama berhubungan dengan perkembangan-perkembangan aktual di Papua; menyangkut peningkatan kehadiran Laskar Jihad, Barisan Merah Putih di Papua, dan menyangkut tidak terselesaikan sejumlah kasus pelanggaran HAM. Jayapura, 10 April 2002. 29. SERUAN GABUNGAN KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA oleh SKP Jayapura, ELSHAM Jayapura, LBH Jayapura and KONTRAS Jayapura, untuk mengungkapkan keprihatinan berhubungan dengan perkembangan-perkembangan aktual di Papua dan stausnya investigasi dalam kasus penculikan serta pembunuhan terhadap Theys Eluay serta kehilangan paksa sopirnya. Jayapura, 10 Mei 2002. 30. MENGISI GAGASAN PEMBENTUKAN KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI KONTEKS PAPUA, makalah yang disajikan kepada lokakarya atas “Menggagas masa depan penegakan HAM” yang diselenggarakan oleh Kontras Papua. Jayapura, Juni 2002, 9 pages.. 31. ADAT DAN DEMOKRASI; BEBERAPA PIKIRAN, suatu sumbangan pikiran kepada Musyawarah Besar Hedam Duliba, Sentani Timur. Jayapura, Juni 2002, 10 pages. 32. KEJAHATAN NEGARA DI PAPUA, makalah pada Pertemuan Wilayah III Forum Komunikasi Lembaga Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Kristen Indonesia, Maluku-Papua, yang diselenggarakan di STT IS-KEYNE, Jayapura, 7 Agustus 2002, 11 pages. 33. SURAT KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, oleh pemimpin-pemimpin agama di Papua (Gereja Katolik, GKI, GKII, MUI, Pansada Hindu Dharma, dan Majelis Buddhayana), bertalian dengan mutlak perlunya suatu tim investigasi independen berhubungan dengan peristiwa berdarah pada tanggal 31 Agustus 2002, di Mile 62 (Timika/Tembagapura), 7 September 2002 34. SURAT KEPADA JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, oleh pemimpin-pemimpin agama di Papua (Gereja Katolik, GKI, GKII, MUI, Pansada Hindu Dharma, danjelis Buddhayana), bertalian dengan mutlak perlunya tindaklajut atas Kasus Abepura (7 Dec. 2000) dan supaya kasus ini diperlakukan secara efektif sebagai “crime against humanity” sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam UU No. 26 Year 2000, 7 September 2002. 35. MEMBANGUN BUDAYA DAMAI MENUJU PAPUA TANAH DAMAI, acuan kerangka buat Lokakarya yang diselenggarakan oleh SKP Jayapura pada tanggal 25 sampai 30 November 2002.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: